TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA
- Banyak dugaan yang bisa dialamatkan kepada DPRD DKI Jakarta terkait
mudahnya menggertak eksekutif dengan mengancam membuat Panitia Khusus
(Pansus) pada setiap kebijakan pembangunan seperti monorel.
“Saya kiri ini bisa saja karena ingin cari sensasi, bentuk kemarahan
merasa ditinggali atau scenario politik untuk menjelekan Jokowi,” ujar
Pengamat Perkotaan Yayat Supriyatna dalam keterangan persnya, Rabu
(17/7/2013).
Yayat menjelaskan rencana membuat pansus monorel patut dipertanyakan.
Pasalnya, pembangunan pansus tidak mengunakan dana ABPD, melainkan
swasta murni. Seandainya DPRD DKI ingin melakukan monitoring terkait
sejumlah dasar hukum pembangunan monorel, katanya, maka hal itu bisa
dilakukan seiring pembangunan berjalan.
Namun jika pansus jadi...