Kamis, 15 November 2012

Jokowi Marah Itu Gaya Kepemimpinan Ahok

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah video yang diunggah Humas Pemprov DKI Jakarta di situs YouTube, memperlihatkan Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang tengah marah-marah pada bawahannya. Salah satunya adalah ketika bertemu sejumlah buruh, dimana ketika itu Wagub yang akrab disapa Ahok ini memarahi sekretarisnya yang tidak menggunakan laptop untuk mencatat hasil pertemuan. Demikian pula saat bertemu dengan Dinas Pekerjaan Umum, pekan lalu.
Saat hal itu ditanyakan kepada Gubernur Joko Widodo (Jokowi), yang bersangkutan menjawab dengan santai. "Katanya disuruh terbuka, kenapa setelah terbuka dipertanyakan Biarkan saja biar semua tahu," ujar Jokowi saat dicegat wartawan di Bali Kota Jakarta, Rabu (14/11/2012) pagi.
Jokowi yang tiba di Balai Kota mengenakan kemeja putih dibalut jas hitam itu mengatakan, rapat dengan dinas-dinas memang harusnya begitu, ada koreksi dan evaluasi. Bahkan, Jokowi tidak mempermasalahkan sikap Ahok yang suka marah-marah. "Biar saja, itu memang gaya kepemimpinannya," tegas mantan Wali Kota Solo ini.(ADO)
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/jokowi-marah-itu-gaya-kepemimpinan-ahok-022600339.html

GayaKeras Ahok Jadi Shock Therapy Pemda DKI

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Perkumpulan Prakasa --sebuah lembaga kajian kebijakan publik--, Ah Maftuchan menilai gaya keras Wakil Gubernur Jakarta dalam mengawasi kinerja dinas-dinas di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, positif. "Sekali-sekali perlu shock therapy seperti itu," katanya Kamis 15 November 2012.
Menurut Maftuchan, kepemimpinan tegas Ahok --begitu biasa disapa--penting untuk menjaga agar anggaran pemerintah tetap efisien dan efektif. Tanpa itu, kata dia, janji kampanye Jokowi-Ahok ketika terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, terancam tak tercapai. "Jadi sah-sah saja jika Basuki keras," katanya.
Sepekan terakhir, Dinas Informasi dan Komunikasi Pemprov Jakarta mengunggah sejumlah video rekaman rapat-rapat Ahok dengan Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. Dalam semua rapat, Ahok tampak tegas meminta anggaran yang boros dipotong. Dengan kalimat lugas, Ahok menantang para kepala dinas untuk bekerja lebih keras.
Maftuchan menilai wajar jika sejumlah pegawai Dinas akan kaget dengan gaya Ahok, yang terbuka dan blak-blakan. Tapi, menurutnya, hal itu penting mengingat banyak anggaran pemerintah di Jakarta yang boros dan tidak jelas.
M. ANDI PERDANA
Sumber Berita :  http://id.berita.yahoo.com/gaya-keras-ahok-jadi-shock-therapy-pemda-dki-140414191.html

Rabu, 14 November 2012

Kekerasan di Ponpes Tidak Dibenarkan

KEKERASAN di Pondok Pesantren (Ponpes) SMA Daarul Ulil Albaab Desa Kedung Kelor Kecamatan Warureja yang terjadi beberapa hari silam, dikecam oleh berbagai pihak. Kekerasan yang melibatkan sejumlah santri ini, semestinya tidak harus terjadi karena kesalahan mereka tidak begitu fatal.
Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Tegal yang membidangi pendidikan, M Tapsir, mengaku kecewa dengan adanya insiden kekerasaan di Ponpes tersebut. Menurutnya, sanksi tidak seharusnya dengan kekerasan. Sanksi dapat diberikan dengan hukuman yang mendidik. Seperti menghafal Al quran, mencukur rambut, dan membersihkan kamar mandi.
"Bagaimanapun juga, itu hanya kesalahan kecil yang seharusnya tidak menggunakan kekerasan. Itu sudah menyalahi norma pendidikan," tegas Tapsir yang juga anggota FPKB DPRD itu, Senin (12/11) kemarin.
Humas Ponpes Attauhidiyah Kaligayam Kecamatan Talang ini, tidak menampik bahwa di setiap Ponpes selalu ada sanksi yang diberikan kepada santri. "Semua Ponpes pasti menerapkan sanksi. Dan itu tidak hanya di ponpes saja, di sekolah reguler pun demikian. Tetapi, sanksinya harus yang mendidik," ujarnya lagi.
Dia menegaskan, apabila ditemui ada santri yang tidak mematuhi aturan hingga berulang-ulang, pihak Ponpes tidak perlu geram. Lebih baik, santri yang nakal tersebut dikembalikan ke orang tuanya. "Biar orang tuanya yang mengurus. Ponpes tidak perlu memberikan kekerasan pada santri yang nakal," sambungnya.
Terkait kekerasan yang terjadi di Ponpes tersebut, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Tegal, Drs H Ahmad Ubaedi MSi, melalui Humasnya, Fatkhul Yaman, mengaku belum menerima laporannya. Baik laporan dari Ponpes maupun dari orang tua korban. Karena itu, pihaknya tidak bisa memberikan komentar lebih banyak lagi.
"Tidak ada laporan yang masuk ke sini (Kemenag, Red). Sehingga, kami belum bisa berkomentar," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, salah satu santri Ponpes SMA Daarul Ulil Albaab Desa Kedung Kelor Kecamatan Warureja, diduga dianiaya kakak kelasnya hingga mengalami luka lebam di bagian kaki. Akibatnya, santri yang diketahui bernama Hedi Arip Alan Pratama (15), kelas 1 SMA Intensif ini, mengalami trauma. Kejadian itu berlangsung pada Senin (29/10) malam lalu. Dan korban juga sempat dirawat di RS Mitra Siaga Kramat . Hingga kini, korban belum mau berangkat ke Ponpes lagi. (yer)
Sumber Berita :  http://www.radartegal.com/index.php/Kekerasan-di-Ponpes-Tidak-Dibenarkan.html

BBM Tak Naik Pemerintah Bakar Uang

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini mengatakan Indonesia akan membakar uang Rp 1.000 triliun dalam tiga tahun ke depan jika harga BBM bersubsidi tak naik pada 2013. Soalnya, pemerintah harus menyediakan rata-rata Rp 300 triliun per tahun untuk subsidi energi.
"Rp 300 triliun per tahun harus disiapkan untuk "dibakar" buat subsidi BBM," kata Rudi, Kamis, 1 November 2012.
Rudi mengatakan jika harga BBM bersubsidi tak naik tahun depan, pemerintah kemungkinan baru akan menaikkan harga BBM paling cepat pada 2016. Pasalnya, suasana politik yang memanas menjelang Pemilu 2014 membuat langkah menaikkan harga BBM jadi berisiko buat partai pemerintah.
"Kalau 2015 juga tidak mungkin, masih khawatir diprotes orang karena baru setahun berkuasa kok sudah naikkan harga. Ya 2016," kata Rudi.
Rudi mengatakan jika ini terjadi, maka semakin banyak kesempatan pembangunan yang terlewatkan. Rudi mencontohkan dana subsidi Rp 300 triliun setara dengan biaya pembangunan jalan umum sepanjang 10.000 kilometer.
Menurut Rudi, harga BBM 2013 cukup naik Rp 1.500 per liter, sama seperti hitungan pemerintah untuk kenaikan 2012. Kenaikan ini menurutnya dapat dilakukan sekaligus atau bertahap. Jika dilakukan bertahap, Rudi mengusulkan dua opsi, naik Rp 500 per liter setiap beberapa bulan, atau naik setiap bulan sekitar Rp 150 per liter. "Kenaikan ini untuk mengantisipasi kalau harga minyak mentah naik sampai di atas 10 persen. Karena setiap kenaikan harga minyak 10 persen, subsidi harus ditambah Rp 50 triliun," kata Rudi.
Selain itu, jika harga tak dinaikkan, Rudi memperkirakan kuota BBM bersubsidi 2013 sebesar 46,1 juta kiloliter kembali bobol. Kuota BBM bersubsidi pada APBNP 2012 sebesar 40 juta kiloliter akhirnya membengkak menjadi 44,04 juta kiloliter karena konsumsi BBM tak berhasil direm setelah harga BBM bersubsidi tak dinaikkan pada April 2012.
Tak cuma volume yang jebol, anggaran untuk menyubsidi BBM juga membengkak jadi Rp 219,48 triliun dari patokan APBNP 2012 sebesar Rp 137 triliun. Kenaikan ini akibat tambahan kuota BBM subsidi 4,04 juta kiloliter serta kenaikan harga minyak dunia dan nilai tukar dolar AS`terhadap rupiah. Untuk 2013, pemerintah mematok subsidi BBM Rp 193,8 triliun.
BERNADETTE CHRISTINA
Sumber Berita :  http://id.berita.yahoo.com/bbm-tak-naik-pemerintah-bakar-uang-rp-1-031402310--finance.html

Kenaikan Harga BBM Tidak Bisa Ditunda

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ekonom Bank Mandiri Destry Damayanti menilai kenaikan harga bahan bakar minyak sudah tidak bisa ditunda lagi. Menurut dia, saat ini distorsi harga sudah terlampau jauh dan konsumsi BBM sudah tidak terkendali.
"Konsumsi sekarang sudah tidak terkendali karena orang melihat harganya murah, jadi tidak efisien," kata Destry saat dihubungi, Jumat, 2 November 2012.
Menurut Destry, klausul dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013, yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menaikkan harga BBM, harus segera direspons. Saat ini, harga minyak Indonesia (ICP) sudah mencapai US$ 100 per barel.
"Subsidi ratusan triliun rupiah untuk energi sudah tidak sehat. Kenyataannya, 90 persen yang menikmati subsidi bukan orang yang berhak. Jadi memang sudah sangat mendesak," katanya.
Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih meningkatkan subsidi untuk sektor pangan dan pertanian sebagai persiapan menghadapi dampak dari perubahan iklim. "Yang harus dikembangkan adalah taget subsidi, mau masuk sektor mana.”
Misalnya, subsidi pangan untuk menjaga stabilitas harga beras, gandum, dan jagung persiapan dampak perubahan iklim harus disiapkan. Selain itu, menurut Destry, harus dipikirkan bagaimana mengembangkan sektor pertanian yang berkualitas.
Berdasarkan UU APBN 2013 yang telah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat, pemerintah mempunyai kewenangan menaikan harga BBM pada tahun depan. Kewenangan itu tercantum dalam Pasal 8 ayat 10 UU APBN.
Pada 2013, nilai subsidi BBM jenis tertentu dan bahan bakar gas cair (liquefied petroleum gas atau elpiji 3 kilogram dan liquefied gas for vehicle atau LGV) dialokasikan sebesar Rp 193,8 triliun. Sedangkan subsidi listrik dialokasikan sebesar Rp 80,9 triliun.
Dalam Pasal 8 ayat 10 UU APBN 2013, belanja subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan. Ini untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro, dan/atau perubahan parameter subsidi berdasarkan kemampuan keuangan negara.
ANGGA SUKMA WIJAYA
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/kenaikan-harga-bbm-tidak-bisa-ditunda-044618263--finance.html

KPUD Jalin Kerjasama dengan Polres

SEJUMLAH layanan yang seharusnya dilaksanakan di Polres Tegal, bisa dilakukan di KPUD Kabupaten Tegal. Bahkan KPUD memboyong sejumlah Anggota Polres Tegal ke kantornya untuk melayani calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang membuat Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).    Anggota PPK itu sendiri nantinya bakal bertugas pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng. Pembuatan SKCK sendiri berlangsung di aula kantor KPUD setempat, kemarin. KPUD juga mendekatkan pelayanan permohonan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri (PN) Kabupaten Tegal ke KPUD.
“Ini khusus bagi calon anggota PPK yang telah lolos seleksi administrasi. Semata-mata untuk memfasilitasi dan memberi kemudahan bagi calon anggota PPK,” kata Ketua KPUD Kabupaten Tegal, Drs Sukartono, kemarin.    Dikatakan Sukartono, untuk pengumuman seleksi anggota PPK sudah dimulai sejak tanggal 29 Oktober hingga 2 November 2012. Pengumuman dilakukan melalui selebaran di kecamatan dan website. Sedangkan seleksi administrasi dilakukan pada tanggal 8 November hingga 10 November 2012. Dan untuk pengumuman hasil seleksi admintrasi dilakukan pada 11 November 2012. Dari 292 pendaftar, hanya 268 peserta yang lolos seleksi adminstrasi.    Menurut dia, seharusnya Senin (12/11) sampai Kamis (15/11) dilakukan tes wawancara. Dan syarat yang harus dilengkapi, berupa surat keterangan sehat dari Puskesmas masing-masing. Selain itu, surat keterangan tidak pernah dipenjara pidana yang dikeluarkan dari PN dimana calon anggota PPK berdomisili, juga menyertakan dan melampirkan SKCK dari kepolisian dalam hal ini Polres Tegal.
”Dari kaitan ini, KPUD menfasilitasi pemenuhan SKCK dan surat dari PN di kantor KPUD. Hal ini semata untuk memudahkan calon anggota PPK dalam mengurus SKCK dan surat dari PN,” terangnya.
Sementara, untuk saat ini peserta yang telah melengkapi dokumen, akan melanjutkan proses seleksi wawancara. Materi yang diujikan kepada calon anggota PPK berupa Undang-Undang (UU) Pemilu, UU Parpol, dan UU Pemerintah Daerah. Sedangkan hasil seleksi wawancara, akan diumumkan tanggal 16-17 November 2012. “Anggota PPK yang lolos, setiap kecamatan diambil lima orang dan pelantikannya bakal dilakukan pada 20 November 2012 mendatang,” pungkasnya. (gon) 
Sumber Berita :  http://www.radartegal.com/index.php/KPUD-Jalin-Kerjasama-dengan-Polres.html

2028 Akhir Dunia

"Tidak ada yang radikal tentang hal yang kita bicarakan," tutur jurnalis dan aktivis perubahan iklim Bill McKibben di hadapan 1.000 orang di University of California Los Angeles kemarin malam. "Orang yang radikal bekerja untuk perusahaan minyak."

Pernyataan seperti itu mungkin terdengar berlebihan bagi kebanyakan orang Amerika. Namun, siapa pun yang mengikuti penuh kuliah McKibben akan tahu dia tidak berlebihan.

McKibben berada di Los Angeles sebagai bagian dari tur nasionalnya, "Do the Math". Berdasarkan artikel terbarunya di Rolling Stone, ("Dengan Justin Bieber sebagai model sampulnya," canda McKibben) acara itu pada dasarnya adalah sebuah rangkaian kuliah yang didasarkan pada premis tunggal: perubahan iklim adalah matematika sederhana — dan hasil perhitungan tidak terlihat baik. Jika para pemimpin dunia tidak segera mengambil tindakan: "Planet ini akan hancur."

Matematika iklim, McKibben menjelaskan, bekerja seperti ini. Pemimpin dunia baru-baru ini mencapai suatu perjanjian internasional yang didasarkan pada pemahaman ilmiah bahwa kenaikan suhu global 2 derajat Celsius akan menimbulkan bencana bagi masa depan umat manusia.

Untuk mencapai temperatur global yang mengkhawatirkan itu, bumi melepaskan 565 gigaton karbon dioksida ke atmosfer. Inilah masalahnya: perusahaan bahan bakar fosil saat ini memiliki 2.795 gigaton karbon dioksida dalam cadangan bahan bakar mereka — dan bisnis mereka tergantung pada bahan bakar yang dipasarkan dan digunakan. Pada tingkat konsumsi saat ini, dunia akan melewati ambang batas 565 gigaton dalam waktu 16 tahun.

Untuk mencegah kiamat, industri yang paling menguntungkan dalam sejarah umat manusia justru perlu ditutup.

"Malam ini," kata McKibben, "kita akan mencecar industri bahan bakar fosil."

Bukan hal yang mudah. Industri minyak memberikan keuntungan tahunan sebesar $137 miliar (sekitar Rp1,3 kuadriliun) dan kekuasaan politik. McKibben mencatat, "perusahaan minyak patuh hukum karena mereka bisa mendikte hukum."

Namun, ada beberapa angka yang menguntungkan McKibben. Jajak pendapat terbaru menunjukkan 74 persen orang Amerika sekarang percaya pada perubahan iklim, dan 68 persen menganggap itu sebagai sesuatu yang berbahaya. Masalah yang dihadapi aktivis lingkungan adalah bagaimana menerjemahkan angka-angka itu menjadi tindakan nyata.

Munculah  "Do the Math."

Menggunakan popularitas McKibben sebagai seorang penulis, kegiatan kuliah diubah menjadi mesin politik. Sebelum mengadakan kuliah umum, Do the Math dengan cerdas bekerja sama dengan kelompok-kelompok lingkungan setempat. Sebelum perkuliahan McKibben dimulai, kelompok-kelompok ini diperbolehkan naik ke atas panggung dan berbicara tentang isu-isu setempat yang perlu diperjuangkan.

Informasi kontak dikumpulkan untuk menjaga penonton selalu mengetahui upaya terbaru tentang isu-isu tersebut. Para penonton ternyata tidak hanya menjadi pendengar kuliah McKibben, mereka tiba-tiba menjadi bagian dari gerakan lokal lingkungan mereka.

Ini adalah strategi cerdas, dan penting — karena masalah perubahan iklim hampir secara eksklusif bersifat politis. Antara energi yang dapat diperbaharui dan teknik yang lebih efisien, teknologi sudah ada untuk mencegah bencana pemanasan global.

Meskipun penerapannya di Amerika Serikat masih tertinggal, teknologi itu sedang digunakan dalam skala massal di negara-negara lain. Di Cina dengan populasi miliaran dan kesenjangan kekayaan yang luar biasa, 25 persen negara itu masih menggunakan panel surya untuk memanaskan air. Jerman — negara dengan perekonomian kuat di Eropa — selama hampir satu dekade, berhasil mendapatkan setengah energi dari sumber yang berkelanjutan.

Hal yang sama bisa terjadi di Amerika asalkan negara itu memiliki kemauan untuk mewujudkannya. Menurut McKibben, kunci untuk mewujudkan tujuan itu adalah dengan memerangi industri bahan bakar fosil dari akarnya.

Untuk memulainya, dia menyerukan pembebasan global dari perusahaan bahan bakar fosil. "Kami meminta orang-orang yang percaya pada masalah perubahan iklim untuk menghentikan mencari nafkah dari itu. Sama seperti dengan gerakan pembebasan apartheid di Afrika Selatan, kita harus mengeliminasi perusahaan minyak yang dianggap terhormat. "

Melanjutkan aksi protes terhadap proyek-proyek energi yang tidak berkelanjutan juga akan sangat penting. McKibben akan berada di Washington, D.C. pada 18 November untuk memimpin unjuk rasa menentang perubahan iklim dan Keystone Pipeline. "Kita tidak bisa lagi hanya berasumsi bahwa Presiden Obama akan melakukan segala yang dijanjikannya selama kampanye. Kita perlu mendorongnya. "

"Saya tidak tahu apakah kita akan menang. Namun, saya tahu kita akan berjuang.”
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/2028-akhir-dunia.html

PBB Desak Indonesia Hapus Diskriminasi Agama

TEMPO.CO, Jakarta - Komisaris Tinggi (High Commissioner) Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Navanethem Pillay menyatakan prihatin atas sejumlah kasus diskriminasi agama diIndonesia. Ia mendesak pemerintah untuk mencabut sejumlah undang-undang yang meruncingkan diskriminasi.
»Prinsip fundamental dalam hak asasi manusia internasional adalah nondiskriminasi. Ini berlaku di semua bidang bagi semua orang,” kata Navanethem dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa, 13 November 2012.
Peraturan yang dinilai menyokong diskriminasi, antara lain, Undang-Undang Penistaan Agama bikinan 1965, Keputusan Menteri 1969 dan 2006 mengenai pembangunan rumah ibadah, dan Keputusan Bersama Menteri 2008 mengenai Ahmadiyah.
Selama di Indonesia, Navanethem bertemu dengan kelompok-kelompok yang mengalami diskriminasi. Di antaranya, jemaat GKI Yasmin Bogor, HKBP Filadelfia Bekasi, warga Syiah, dan penganut Ahmadiyah. Ia prihatin polisi gagal memberikan perlindungan kepada korban.
"Prinsip fundamental tadi bisa hilang jika tindakan tegas tak diambil. Padahal, Undang-Undang Dasar Indonesia menjunjung prinsip ini dengan menyatakan setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih dan melaksanakan ibadat sesuai agamanya,” ujar perempuan yang disapa Navi ini.
Dalam kasus GKI Yasmin misalnya, Navi menyatakan aparat di Bogor tak menjalankan putusan Mahkamah Agung untuk membuka kembali gereja. »Saya berbicara sebagai seorang mantan hakim,” kata dia. Hingga kini, jemaat GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia memang belum bisa beribadah. Gereja mereka digembok dan niat mereka beribadah pun dihadang massa intoleran.
Pada kasus Ahmadiyah, dalam perayaan Idul Adha lalu, polisi yang hadir malah mendesak para Ahmadi untuk meneken kesepakatan supaya tak melaksanakan ibadah Idul Adha. Alasannya, demi ketertiban umum.
Navi mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan seluruh kasus tadi. »Isu-isu kekerasan dalam komunitas memang tidak mudah untuk diselesaikan. Namun, saya prihatin atas pernyataan-pernyataan para pejabat yang mendukung diskriminasi agama,” katanya.
MUHAMAD RIZKI
 Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/pbb-desak-indonesia-hapus-diskriminasi-agama-151620070.html

Ahok Geregetan Dengar TKI Diperkosa di Malaysia

TEMPO.CO, Yogyakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama prihatin dengan kabar tentang nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) yang sering diperlakukan tak manusiawi di negara tetangga.
Saat mendengar informasi tentang seorang TKI yang diperkosa tiga oknum polisi di Malaysia belum lama ini, Ahok -begitu ia biasa disapa, makin geregetan dan berhasrat membereskan persoalan kemiskinan, khususnya di Jakarta. "Masyarakat kita di luar diperlakukan seperti itu, tapi di dalam juga tak ada bedanya, karena tak ada pilihan selain jadi pembantu," kata Ahok di Yogyakarta, Selasa 13 November 2012.
Dia mengatakan perlakuan buruk kepada rakyat kecil di Tanah Air terjadi di berbagai sektor, semisal pungutan liar terhadap pedagang. Menurut Ahok, terhambatnya pengentasan kemiskinan lantaran sistem yang tidak berpihak kepada masyarakat golongan menengah ke bawah. "Sistem sekarang berpihak kepada pemilik modal," ujarnya.
Selama ini, kesulitan yang biasa dihadapi pengusaha kecil antara lain modal dan tempat berdagang karena harga sewanya semakin tinggi. Untuk itu, Ahok menambahkan, bersama dengan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, ia berniat merealisasikan lahan murah buat rakyat lewat program 1.000 pasar tradisional. "Dari pasar itu dibuat distribusi harga yang wajar dan pedagangnya diberi modal untuk maju," katanya.
Jika program tersebut direalisasikan,
Ahok memperkirakan semakin banyak masyarakat yang tak perlu kepepet menjadi pegawai negeri atau pembantu rumah tangga. Apalagi sampai hijrah ke negeri tetangga dan ditindas.
Dengan memberikan kenyaman untuk tinggal dan berusaha di negeri sendiri, Ahok optimistis masyarakat akan memilih untuk menjadi pengusaha dan sedikit saja yang menjadi pembantu rumah tangga. "Kalau tak sanggup bayar orang cuci baju, ya cuci sendiri dong," kata Ahok berkelakar.
PRIBADI WICAKSONO
 Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/ahok-geregetan-dengar-tki-diperkosa-di-malaysia-002900756.html

Mobil Esemka Dibanderol Mulai Rp. 65-juta

OTOSIA.COM - Esemka akhirnya lulus uji kelayakan yang ditetapkan oleh beberapa lembaga terkait dan kini mulai dipasarkan. Harga jual untuk hasil karya para siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) itu pun telah diumumkan.
Untuk Esemka SUV Rajawali, pada tahap pertama dibanderol Rp. 100 juta. Namun model ini diproduksi terbatas dan harganya akan segera dinaikkan menjadi Rp. 145 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh harga komponen yang juga terus naik. Sedangkan mobil Esemka Pick Up Bima dilabeli Rp. 65 juta.
Direktur Produksi PT Solo Manufaktur, Djoko Sutrisno, di Solo beberapa waktu lalu mengemukakan bahwa berbagai pihak telah memesan Esemka dan jumlah pesanan mencapai 10.000 unit. Tetapi yang sudah memberi uang muka hanya sebanyak 400 unit.
Dia juga mengemukakan, usai acara peluncuran perdana mobil Esemka SUV dan pick up Bima di Technopark, Solo, Sabtu (10/11) lalu, ada 14 orang yang langsung memesan dan memberikan uang tanda jadi masing-masing Rp. 2juta.
Menurut Djoko, produksi mobil Esemka setiap bulannya sementara ini mencapai 100 unit. Karya para anak bangsa tersebut 60 persen menggunakan komponen lokal.
"Kami juga terus berusaha akan terus mengurangi ketergantungan komponen-komponen yang berasal dari produk luar negeri," tegas Djoko.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Direktur Produksi Alat Transportasi, Kementerian Perindustrian, Suprianto, mengatakan peluang mobil Esemka untuk meraih pangsa pasar masih terbuka lebar.
"Kedua mobil ini sekarang telah lolos uji coba dan berhak bisa mendapatkan STNK. Untuk itu juga bisa dipasarkan untuk masyarakat, silahkan bagi masyarakat yang mau beli mobil karya anak bangsa ini," kata Suprianto.(kpl/bun)
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/mobil-esemka-dibanderol-mulai-rp-65-juta-142100952.html

Selasa, 13 November 2012

Baju Dinas Jokowi Hanya Rp.80 ribu

TEMPO.CO, Jakarta - Jarang memakai baju dinas gubernur, Joko Widodo mengaku punya alasan tersendiri. Dia mengatakan, saat pertama kali menjabat sebagai orang nomor satu di ibukota, baju dinasnya itu masih kebesaran. Tapi setelah dipermak, justru ukuran baju itu malah terlalu kecil.
"Pas saya coba ini kok malah kekecilan, makanya belum dipakai lagi," katanya.
Jokowi pun berinisiatif untuk membuat "baju dinas" yang baru untuk sementara. Bukan baju berwarna cokelat atau hijau khas PNS, tapi kemeja putih dipadu celana hitam yang dijahit sendiri. Bahannya pun dibelikan langsung oleh sang istri di Pasar Klewer, Solo.
"Ya setelah itu dijahit. Penjahitnya ada dua orang. Ada di Solo semua," kata politikus PDIP itu.
Jokowi pun membocorkan jika uang yang harus dirogoh untuk menciptakan baju kerjanya itu. Untuk pakaian, Rp 35 ribu harus dipersiapkan untuk memperoleh sepotong bahan baju berwarna putih. Untuk celana, dia mengatakan butuh sekitar Rp 45 ribu agar bisa dibuat satu celana panjang.
"Jadi cuma Rp 80 ribu kan, murah toh. Coba kemeja yang kamu pakai itu berapa, pasti lebih mahal dari pakaian saya satu setel," kata Jokowi bertanya kepada para wartawan sambil tertawa.
Jokowi sendiri mengaku memiliki 12 potong pakaian berwarna putih yang siap digunakan sehari-hari. Dia membutuhkan baju sebanyak itu lantaran dalam satu hari bisa berganti sebanyak tiga kali. "Kalau ganti kalau keringatan juga," ujarnya.
Punya 12 potong kemeja berwarna putih , Jokowi punya cara tersendiri untuk membedakannya. Dia menambahkan motif dan corak tertentu pada bagian kerah baju agar tidak terlihat sama dengan satu dengan lainnya. "Ada yang kerahnya kotak-kotak, nanti kalau saya pakai putih semua dipikir bajunya hanya satu. Jadi, untuk membedakan bahwa itu ganti gitu, lho," ujar dia sambil tertawa lepas.
Lantas apakah warna baju favorit Jokowi? Dia tidak spesifik menyebutkan warna, tapi cuma mejawab singkat, "Kotak-kotak." Jawaban itu keluar dengan nada yang datar sambil menyengir.
Jokowi pun mengaku senang bisa bercerita soal pakaian dinas barunya itu. "Masak urusan politik saja. Saya jawab celana dulu ya enggak apa-apa," tuturnya.
DIMAS SIREGAR
Sumber Berita :  http://id.berita.yahoo.com/baju-dinas-jokowi-hanya-rp-80-ribu-025003544.html

Berisiko Diabetes Atau Tidak Tes Disini

Ghiboo.com - Diabetes tipe 2 atau kencing manis kini menjadi momok bagi sebagian masyarakat.
Kebanyakan orang terlambat mengetahui dirinya berisiko. Kini, Anda tak perlu repot-repot melakukan tes darah untuk segera tahu apakah berisiko kencing manis atau tidak.
Menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Annals of Internal Medicine, Anda dipermudah mengetahui risikonya menggunakan sistem tanya jawab.
Cari tahu Anda berisiko atau tidak dengan menjawab 10 pertanyaan berikut.
1. Apakah ibu Anda menderita diabetes? 13 poin jika iya.
2. Apakah ayah Anda menderita diabetes? 8 poin jika iya. 3. Apakah Anda memiliki hipertensi? 11 poin jika iya.
4. Apakah Anda berusia 55-64 tahun? 5 poin jika iya.
5. Apakah Anda seorang perokok (atau pernah merokok)? 4 poin jika iya.
6. Berapa ukuran lingkar pinggang Anda (dalam inci)?
< Kurang dari 32 inci = 0 poin
32 - 35 inci = 10 poin
35 - 38 inci = 20 poin
38 - 41 inci = 26 poin
41 inci atau lebih besar = 35 inci

7. Berapa tinggi badan Anda (dalam cm)
Kurang dari 157 cm = 8 poin
157 - 160 cm = 6 poin
160 - 163 cm = 3 poin
163 cm atau lebih = 0 poin
8. Hitung tingkat denyut nadi per menit! (Untuk mengetahuinya, hitung sambil duduk diam selama 60 detik)
73 bpm atau kurang = 0 poin
Lebih dari 73 bpm = 5 poin
9. Hitung berat badan Anda!
Kurang dari 73 kg = 0 poin
Lebih dari 73 kg = 5 poin
10. Apakah Anda keturunan Afrika Amerika? 6 poin jika iya.

Tambahkan semua total nilai Anda dan ketahui hasilnya.
20 poin atau kurang: Anda hanya memiliki risiko sekitar 5 persen diabetes tipe 2 dalam 10 tahun ke depan.
21 - 32 poin: Anda memiliki risiko sekitar 9 persen diabetes tipe 2 dalam 10 tahun ke depan.
33 - 42 poin: Anda memiliki risiko sekitar 16 persen diabetes tipe 2 dalam 10 tahun ke depan.
43 - 54 poin: Anda memiliki risiko sekitar 25 persen diabetes tipe 2 dalam 10 tahun ke depan.
Lebih dari 55 poin: Anda memiliki risiko sekitar 33 persen diabetes tipe 2 dalam 10 tahun ke depan.

Jangan lupa untuk konsultasi dengan dokter ya!
Sumber Berita :  http://id.she.yahoo.com/berisiko-diabetes-atau-tidak-tes-disini-063000286.html

Minggu, 11 November 2012

Pemerasan Resahkan Kontraktor

SEJUMLAH kontraktor yang saat ini tengah mengerjakan proyek Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tegal, belakangan mengaku resah. Keresahan itu akibat adanya beberapa oknum yang mengatasnamakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan wartawan, kerap memeras dengan dalih yang tidak jelas.
Hal itu seperti diungkapkan Ketua Jaringan Independen Pemantau Pelayanan Publik (JIPPP) Tegal, Dedy SP, kemarin. Menurutnya, ada sekitar 4 kontraktor yang telah mengadu kepadanya terkait pemerasan tersebut. Para kontraktor mengaku kecewa dengan kinerja oknum yang tidak bertanggung jawab itu.
"Dilapangan, banyak kami jumpai para oknum yang mengaku LSM dan wartawan yang selalu memeras kontraktor. Padahal, para kontraktor itu tidak memiliki kesalahan yang fatal. Tapi, mereka (oknum) selalu mencari kesalahan yang tidak didukung dengan data," bebernya.
Karena itu, dia mengimbau kepada para kontraktor, supaya jangan takut untuk menghadapi mereka. Apabila merasa terdesak dan dirugikan, lebih baik langsung melaporkan ke pihak berwajib. Sehingga para oknum tersebut dapat diproses secara hukum yang berlaku.
Secara terpisah, Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Pemkab Tegal, HM Agus Sunaryo BA, mengatakan hal senada. Menurutnya, kontraktor tidak perlu takut terhadap oknum LSM sepanjang pekerjaannya sesuai aturan. Adapun warga yang kerap memeras kontraktor, kata Agus, itu hanya oknum semata. LSM yang betul-betul memiliki kredibilitas, tidak mungkin melakukan hal demikian.
"Kami rasa, ini hanya oknum saja. Bagi LSM yang (asli) sudah tercatat di kantor kami, tidak mungkin berani melakukan tindakan pemerasan. Sebab, mereka tidak akan mungkin mempertaruhkan nama baiknya," cetusnya.
Dia menambahkan, jumlah LSM di Kabupaten Tegal sampai dengan bulan ini mencapai 69 kelompok. Mereka telah terdaftar di kantornya dan resmi melakukan tujuan sesuai dengan tupoksinya. Dan apabila berurusan dengan hukum, pihaknya berhak membekukan berdasarkan undang-undang no 8 tahun 1985 bab VII pasal 13 tentang pembekuan dan pembubaran. Isi dalam pasal itu adalah, pemerintah dapat membekukan pengurus atau pengurus pusat organisasi kemasyarakatan apabila organisasi kemasyarakatan melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Juga apabila pengurus menerima bantuan dari pihak asing tanpa persetujuan pemerintah, dan memberi bantuan kepada pihak asing yang merugikan kepentingan bangsa dan negara.
"Selain itu, kami juga mendasari Permendagri no 33 tahun 2012 tentang pedoman pendaftaran organisasi kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah," pungkasnya. (yer)
Sumber Berita :  http://www.radartegal.com/index.php/Pemerasan-Resahkan-Kontraktor.html

Pemkab Janji Tampung Perangkat

SLAWI - Perubahan status lima desa menjadi kelurahan di Kecamatan Slawi menjadi perhatian serius Pemkab Tegal. Dimana Pemkab berjanji akan menarik perangkat desa untuk dikaryakan di Pemkab menjadi tenaga honorer dan PTT. Selebihnya, mereka juga akan diusulkan melalui tes terbatas agar bisa menjadi pegawai.
Hal ini menjadi komitmen Pemkab yang tidak akan menelantarkan perangkat desa dan dipekerjakan sampai masa pensiun tiba.
Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tegal, Fakihurochim SSos, melalui Kasubid Pemerintahan Desa dan Kelurahan, Drs Agung B Waluyo, menyatakan perubahan status desa menjadi kelurahan memang harus dijalankan mengacu pada dasar hukum UU nomor 32 tahun 2004 tentang perubahan desa, PP 72 tahun 2005 tentang desa, dan Permendagri nomor 28 tahun 2006 yang ditindaklanjuti dengan Perda nomor 5 tahun 2009.
"Dari dasar itu ada klausul yang menyatakan jika desa yang berada di ibukota kabupaten kota, status desa bisa berubah menjadi kelurahan. Dan itu diutamakan wilayah desa yang berada di ibukota kecamatan pada wilayah kabupaten," terangnya, Jumat (9/10) kemarin.
Dia juga mengaku, pada dasarnya Pemda tidak memaksakan kehendak dan mengambil langkah mensosialisasikan Perda yang ada. Sebab Perda dibuat dengan biaya yang cukup mahal dan harus dijalankan.
Dia tak menampik, dalam perkembangan terakhir ada dua masalah krusial yang menghambat proses sosialisasi perubahan status tersebut.
"Soal perangkat, sudah ada jalan keluar sesuai dengan saran Sekda. Tinggal pengolahan tanah kas desa yang harus segera diluruskan. Memang setelah berubah status menjadi kelurahan, tanah kas desa akan menjadi milik Pemkab. Namun tetap dikelola kelurahan yang bersangkutan untuk kepentingan masyarakat. Status tanah milik Pemkab itu hanya administrasinya saja," tegasnya.
Dia barharap, tahun ini target sosialisasi bisa berjalan sesuai harapan, sehingga tahun depan bisa dilangsungkan tahap jajak pendapat. Dan bagi desa yang masa jabatan kadesnya habis, seusai aturan Pemkab akan menunjuk pejabat untuk mengantarkan proses perubahan status tersebut. (her)
Sumber Berita :  http://www.radartegal.com/index.php/Pemkab-Janji-Tampung-Perangkat.html

Kapolres Bom Hanya Mainan

Pasar Kemantran Kembali NormalSLAWI - Kepala Polisi Resor (Kapolres) Tegal AKBP Nelson Pardamaean Purba SIK, menegaskan, bahwa benda yang menyerupai bom yang ditemukan di Pasar Kemantran, Kamis (9/11) lalu, hanyalah mainan. Polisi tidak menemukan adanya bahan peledak yang berbahaya.
"Temuan mirip bom rakitan tersebut sudah kami urai. Benda tersebut tidak mengandung bahan peledak dan hanya rangkaian mainan," terang Nelson kepada wartawan melalui pesan singkat, Jumat (9/11).
Sebagaimana dijelaskan kemarin, bahwa teror tersebut dinilai salah sasaran. Hal itu mengingat Desa Getaskerep berada di wilayah Kecamatan Talang, sementara Pasar Kemantran berada di Kecamatan Kramat. Meski demikian, polisi menyatakan tidak akan terlalu fokus pada teror tersebut dan akan mengembangkan motif teror bom rakitan itu. Adapun tulisan yang bernada ancaman pada bom yang terbungkus plastik putih itu, Nelson mengaku tengah menyelediki. "Kami akan menyelidiki lebih lanjut," ungkapnya.
Sementara itu, paska penemuan dugaan bom rakitan itu, aktivitas pedagang di pasar yang terletak di jalur Kemantran-Balamoa kembali normal. Sejumlah pedagang mengaku tidak takut terhadap ancaman dan tetap beraktivitas seperti biasanya. Adapun garis polisi yang dipasang di sekitar lokasi penemuan benda tersebut juga sudah dilepas.
"Pedagang sudah kembali normal. Mereka tidak begitu memikirkan ancaman teror bom itu. Mereka lebih memikirkan untuk menutup kebutuhan hidup," kata Fatimah (36), salah satu pedagang sayur di Pasar Kemantran.
Seperti diberitakan sebelumnya, bungkusan mencurigakan berisi benda mirip bom rakitan dan kertas berisi teror itu kali pertama ditemukan oleh seorang pedagang pakaian di lapak pasar bagian tengah, H Jumiati (52). Merasa curiga dengan temuannya yang berbentuk seperti kerangka mobil mainan tamiya yang dirakit dengan pipa paralon, sejumlah kabel, dan batu baterai itu, Jumiati kemudian melaporkan ke petugas pasar dan dilanjutkan ke Polsek Kramat. (yer) 
 Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/Kapolres-Bom-Hanya-Mainan.html

Disparbud Gelar Pelatihan Tari

LANGKAH meningkatkan sumber daya manusia khususnya tenaga pendidik di tingkatan SD hingga SLTA di Kabupaten Tegal, dalam melestarikan nilai budaya bangsa menjadi pijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam menggelar pelatihan seni tari kreasi baru selama tiga berturut-turut.
Pelatihan tari kreasi baru yang dipusatkan di Gedung Rakyat Slawi tersebut langsung diarsiteki pelatih tari kreasi baru, A Sri Paminto Widi Legowo, yang juga merupakan dosen Unnes Semarang.
Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Kabupaten Tegal, Drs Heru Widiono MSi, menyatakan, untuk melestarikan seni budaya yang ada di setiap daerah dapat diinventarisir dengan baik menjadi sebuah kearifan lokal yang hidup dan berkembang di masyarakat.
"Setelah seni budaya tergali, upaya yang harus dilakukan adalah pembinaan dan pengembangan kreativitas seni. Hal ini merupakan salah satu upaya efektif dalam memperkokoh jati diri bangsa yang cinta tanah air," cetusnya, Jumat (9/11) kemarin.
Dia menambahkan, upaya mengaplikasikan seni budya dalam kehidupan masyarakat menjadi inspirasi pihaknya menggelar pelatihan seni tari bagi guru SD hinggga SLTA se-Kabupaten Tegal.
"Dalam kegiatan ini diharapkan peserta pelatihan dapat menimba ilmu yang sedalam-dalamnya dari pelatih. Sehingga, nantinya diharapkan para guru dapat memberikan pembelajaran kepada siswa didiknya di sekolah melalui apresiasi dan kreativitas berolah seni," cetusnya.
Terpisah Kepala Bidang Kebudayaan, Dra Wuninggar,  menyatakan bahwa tujuan lain yang dibidik dalam gelar pelatihan kali ini adalah menumbuhkembangkan bakat bagi guru seni untuk bisa menciptakan kreativitas dalam berolah seni.
Ada sekitar 75 guru seni tari ditingkatan SD hingga SLTA baik negeri maupun swasta yang dilibatkan dalam pelatihan tersebut.
Dia menjelaskan, kegiatan semacam ini telah diagendakan menjadi agenda tahunan. Dimana dia mengaku secara bergantian mendatangkan guru seni tari dari Yogyakarta, Solo, dan Semarang. "Dalam pelatihan kali ini, terfokus pada jenis tari kreasi baru Roro Ngigel dan Tari Keris. Selain itu dalam pelatihan ini juga diberikan teknik penjurian. Hal ini mengingat dalam setiap ajang lomba kita sering kalah karena tidak mengetahui teknik menari yang benar hingga sampai ketujuan," tuturnya.
Dia juga menyatakan, kegiatan kali ini dibiayai oleh APBD II tahaun 2012 melalui kegiatan pelatihan dan penampilan seni tari. Kegiatan yang dimulai sejak 8 November tersebut akan berakhir 10 November 2012. (her)
Sumber Berita :  http://www.radartegal.com/index.php/Disparbud-Gelar-Pelatihan-Tari.html