Sabtu, 15 Oktober 2011

Ramadhan Sindir Megawati Soal Pencapokan Wilayah

REPUBLIKA.CO.ID, SAMBAS - "Mereka yang mencela, TB Hasanuddin dan Megawati hanya berbicara tak tahu persoalan, tapi belum pernah ke sini," kata Anggota Komisi II DPR, Ramadhan Pohan. Ia mengemukakan hal itu mengomentari tudingan terjadinya pencaplokan Dusun Tanjung Datu dan Camar Bulan, Desa Temajuk, Kemacatan Paloh, Kabupaten Sambas, yang dinilainya hanya isapan jempol. Menurut Ramadhan, patok tapal batas negara tetap berada di tempat semula sejak dibangun pada 1978.
Hal itu ia buktikan ketika Komisi II DPR menyusuri patok 104 di Desa Temajuk, Sabtu (15/10). "Saya masygul dengan tuduhan pencaplokan oleh Komisi I. Padahal tidak ada itu yang namanya patok bergeser," kata Ramadhan.
Ia hadir bersama Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja dan Pangdam Tanjungpura Mayjen Geerhan. Karena itu, ia menilai langkah Komisi I DPR yang menggembar-gemborkan adanya pencaplokan merupakan tindakan tidak fair. Ia membuktikan, tidak ada yang berubah di setiap patok batas negara.
Politikus Partai Demokrat tersebut mengaku malu dengan ulah Wakil Ketua Komisi I DPR, TB Hasanuddin, yang ribut memunculkan kabar terjadi pencaplokan wilayah NKRI. "Padahal mereka tidak pernah berkunjung ke lokasi dan hanya berdasarkan informasi tidak jelas," sindir Ramadhan.
Karena itu, ia menyarankan para petinggi PDI Perjuangan tersebut turun ke lapangan untuk melihat realita daripada banyak mengumbar opini di Jakarta.
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/

Dua KRI dan Kapal- Al Malaysia Terlibat Patroli

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Di tengah polemik soal batas wilayah negara Indonesia-Malaysia, militer dua negara justru akur dalam patroli laut. Patroli Terkoordinasi Malaysia-Indonesia (Patkor Malindo) 113/2011 melaksanakan patroli dan latihan di perairan Selat Malaka.Kepala Dispenarmabar TNI AL, Letkol Laut (KH), Agus Cahyono dalam siaran pers kepada Tribunnews.com, Rabu (13/10/2011) mengungkapkan patroli itu telah berlangsung mulai akhir September 2011 itu. Unsur yang terlibat adalah Kapal Republik Indonesia (KRI) Jajaran Komando Armada RI Kawasan Barat (Koarmabar) KRI Clurit-641, KRI Sigurot-864 dan Kapal Angkatan Laut Diraja Malaysia KD Gempita, dan KD Perkasa.
"Selama melaksanakan kegiatan patrol terkoodinasi di masing-masing wilayah perairan, digunakan pula kesempatan tersebut untuk berlatih pada saat pelaksanaan operasi yang dilakukan oleh dua unsur atau lebih yang sedang melaksanakan patroli pada area yang sam," tulis Letkol Laut (KH), Agus Cahyono.
Patkor Malindo tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan di Selat Malaka dan menekan tindak pelanggaran di laut. Selain itu dengan latihan dapat bermanfaat untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme prajurit, sekaligus untuk menguji kesiapan teknis unsur.
"KRI Clurit-641 bermanuver bersama dengan Kapal Dagang (KD) Perkasa setelah menjalin komunikasi pada saat Rendezvous (RV) pada posisi 06°15,20’ U–099°41,20 T di Perairan Selat Malaka," tulis Letkol Laut (KH), Agus Cahyono.
Manuver yang dilaksanakan tersebut adalah bagian dari RASAP (Replenishment At Sea Approach) sampai dengan melaksanakan station keeping. Selama mempertahankan stasiun, prajurit komunikasi kedua kapal perang saling berkomunikasi dengan menggunakan bendera semaphore.
Setelah latihan berakhir kedua kapal melanjutkan pelayaran untuk berpatroli di sektor operasi Patkor Malindo. Latihan  tersebut dimulai oleh seluruh unsur yang tergabung dalam Patkor Malindo bergerak meninggalkan dermaga Lantamal I Belawan dalam bentuk formasi satu.
Setelah keluar dari alur keempat kapal tersebut melaksanakan latihan RASAP secara bergantian diselingi dengan latihan isyarat bendera semaphore. Selanjutnya unsur kapal perang Koarmabar melaksanakan latihan di sisi timur Pulau Berhala. Latihan yang dilaksanakan antara lain isyarat sinar bidik, komunikasi taktis, dan manuvra taktis.
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/

FKUB Deklarasikan Antiradikalisme Agama

REMBANG- Sekitar seribu orang dari lintas agama, Sabtu pagi mengikuti pawai antiradikalisme agama yang digelar Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Rembang.
Seusai pawai, peserta yang dipimpin para tokoh agama juga mendeklarasikan Rembang sebagai kabupaten antiradikalisme agama.
Pawai dimulai dari Stadion Krida Rembang. Menempuh jarak sekitar lima kilometer, para peserta menyusuri jalan Pemuda, Pasar Kota Rembang, Jalan Mayjen Pierre Tendean, Jalan Rembang - Blora dan kembali ke Stadion Krida.
Selama perjalanan, peserta yang dilepas Wakil Bupati H Abdul Hafidz, Kapolres Rembang AKBP Adhy Fandy Ariyanto dan Dandim 0720 Rembang Letkol (Arm) Dedy Jusnar Hendrawan itu menyebarkan ajakan kepada warga Rembang untuk terus menjaga kerukunan antarumat beragama di Rembang. 
Sekretaris FKUB Rembang Abdul Baasith mengatakan, kegiatan yang dikemas dengan melibatkan unsur masyarakat dan budaya itu, diharapkan semakin menggugah warga untuk lebih sadar bahaya radikalisme agama.
”Radikalisme agama hanya memecah belah dan merusak kerukunan dan ketentraman warga,” kata dia.
Secara terpisah Komandan Kodim 0720 Rembang Letkol (Arm) Dedy Jusnar Hendrawan menegaskan, bersama Polres pihaknya mendukung sepenuhnya antiradikalisme agama di Rembang. Dia juga mengatakan, bersama Polres Rembang siap membantu menjaga kerukunan dan ketentraman antarumat beragama. (H19-32)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/16/162848/

Pernikahan Putri Sultan Tanpa Kirab Mubeng Beteng

YOGYAKARTA - Prosesi pernikahan putri bungsu Sri Sultan Hamengku Buwono X, GKR Bendara dengan KPH Yudanegara dirancang sedikit berbeda dengan pernikahan putra dalem keraton sebelumnya.
Jika pada pernikahan sebelumnya, terdapat kirab mubeng beteng (mengeliling benteng) Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat sebagai bagian dari ritual, maka pada pernikahan putra dalem kali ini diganti dengan kirab dari keraton menuju Kepatihan. Kirab kali ini merupakan tradisi pernikahan di masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII.
Koordinator Tata Upacara Pengantin, GBPH Joyokusumo mengungkapkan, setelah melalui berbagai pertemuan dengan keluarga keraton, akhirnya diputuskan tidak menggelar kirab mubeng beteng seperti halnya yang dilakukan dalam pernikahan GKR Pembayun.
Pertimbangan ini juga dalam rangka mengembalikan tradisi pernikahan keraton di masa Sri Sultan Hamengku Buwono VII yang digelar di Keraton dan Kepatihan. Untuk itu, pernikahan GKR Bendara dan KPH Yudanegara didokumentasikan secara detail.
Sebab, menurut Gusti Joyo, panggilan akrab GBPH Joyokumo, kirab keliling beteng seharusnya hanya untuk jumenengan dalem. Dengan demikian, dalam pernikahan putra dalem tidak dilaksanakan.
”Untuk itu pada prosesi pernikahan GKR Bendara kali ini, kami ganti dengan kirab kereta dan pasukan berkuda dari Keraton menuju Kepatihan,” katanya.
Dalam kirab kereta nanti, lanjutnya, terdapat berbagai macam modifikasi, di antaranya jika pada masa lalu, pengantin putri diarak menggunakan tandu oleh abdi dalem. Pengantin pria, menggunakan kereta berkuda. Namun dalam kirab kali ini akan digunakan lima kereta keraton untuk membawa kedua mempelai dan kerabatnya.
Kereta yang akan dipakai tersebut, di antaranya kereta Jong Wiyat peningalan Sri Sultan Hamengku Buwono VII yang akan dipakai pengantin. Keluarga pengantin naik kereta Kyai Permili, Kyai Roto Biru, Kyai Kus Cemeng, dan Kyai Kus Ijem.
Rombongan  menempuh rute dari keraton melewati Alun-alun Utara sisi barat ke utara membelah Jalan Malioboro menuju Kepatihan, Pemprov DIY. Selama kirab, Jalan Malioboro dan sekitarnya ditutup total.
Menurut Gusti Joyo, semua laku yang dijalani dalam prosesi pernikahan putri Sultan, mulai dari nyantri, siraman, tantingan, midodareni, ijab, panggih resepsi hingga pamitan merupakan budaya asli Yogyakarta.
Semua tata cara itu tetap dilaksanakan, meski ada perubahan, misalnya dalam kirab dan lamanya prosesi. Dimana pada masa lalu, prosesi pernikahan putri Sultan bisa memakan waktu hingga 40 hari, tapi kali ini tidak seperti itu.
Adapun persiapan pernikahan ageng GKR Bendara dan KPH Yudanegara mendekati sempurna, semua tata cara mulai dari awal hingga akhir upacara sudah dipersiapkan, sehingga kedua calon pengantin tinggal melaksanakan.
Bahkan, Sabtu (15/10) sudah geladi bersih panggih pengantin di Bangsal Kencana, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.
Gladih bersih dipimpin Kanjeng Gusti Pangeran Haryo (KGPH) Hadiwinoto, GBPH Joyokusumo, dan GBPH Prabukusumo.
Sri Sultan Hamengku Buwono X dan permaisuri GKR Hemas menyaksikan geladi bersih dari awal hingga akhir. Adapun GKR Bendara dan KPH Yudanegara menjalani sesuai perintah yang ada dalam tata acara tersebut.
Upacara panggih pengantin diawali dari keluarnya pengantin kakung dari Bangsal Kasatriyan menuju Bangsal Kencana, di mana Sri Sultan Hamengku Buwono X dan GKR Hemas duduk disinggasana.
Arak-arakan pengantin kakung diawali dengan tari edan-edanan. Pengantin kakung jalan menuju Bangsal Kencana didampingi GBPH Suryamataram dan GBPH Cokrodiningrat.
Dibelakang pengantin kakung turut mendampingi KGPH Hadiwinoto dan GBPH Prabukusumo serta keluarga rombongan pengantin. Bersamaan, dari Bangsal Tratak, pengantin putri dengan didampingi GKR Pembayun dan putra wayah ndalem jalan melalui bangsal tratak sisih utara menuju Bangsal Kencana tempat upacara panggih pengantin digelar.
Upacara panggih pengantin ini dilakukan persis di depan Sri Sultan Hamengku Buwono X dan GKR Hemas duduk d isinggasana menghadap ke timur.
Kedua pengantin lalu saling berhadap-hadapan. Kemudian diilanjutkan upacara melempar sirih.
Dadar Endog
Setelah itu, upacara memecah telur. Lalu pengantin putri membasuh kedua kaki pengantin kakung  (pria). Saat itu lah Sultan yang sejak tadi menyaksikan upacara itu, berucap,” Le mecah endok ki ojo koyo wong dadar endog (Mecah telurnya jangan seperti orang mau goreng telur),” ucap Sri Sultan Hamengku Buwono X yang langsung disambut tawa tamu undangan yang hadir dalam acara itu.
Acara dilanjutkan dengan upacara pondong pengantin putri. Pada prosesi ini sempat diulang beberapa kali. Sebab, menurut Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam acara pondongan ini jangan dibuat kaku, kasihan wartawan nanti tidak dapat gambar.
”Gimana kalau geser agak ke kanan sedikit, biar wartawan yang ada di sebelah timur bisa mendapat enggel,” kata Sri Sultan Hamengku Buwono X yang langsung disambut tawa para wartawan.
”Wah Sultan sadar enggel juga ya,” canda salah seorang wartawan.
Dalam acara ini, sempat terjadi selisih paham antara GBPH Joyokusumo dengan KGPH Hadiwinoto. Menurut GBPH Joyokusumo, saat panggih mestinya pengantin putri melalui tratak sebelah utara tidak sebelah selatan.
Adapun pada geladi bersih yang pertama, pengantin putri lewat tratak sebelah selatan. Namun perbedaan itu tidak berkepanjangan, karena keduanya sama-sama mencari solusi agar tata cara panggih pengantin bisa baik dan sakral.
Geladi bersih panggih pengantin itu pun berlangsung khidmat, dengan dihadiri panitia dan aparat keamanan yang mengamankan jalannya prosesi dan tamu undangan.
Sebab, dalam upacara itu akan dihadiri Presiden SBY, Wapres Boediono, duta besar dan para pejabat serta menteri. Untuk itu, saat geladi bersih juga dilakukan pengamanan dengan menerjunkan polisi.(sgt-71)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/16/162882/

Tambah 3 Wakil Menteri SBY Boros

BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemarin, kembali menunjuk tiga wakil menteri yang akan menduduki tiga pos kementerian. Rencananya susunan kabinet baru akan diumumkan pada 19 Oktober.
Adapun ketiga wakil menteri tersebut adalah Rusman Heryawan sebagai wakil Menteri Pertanian, Wiendu Nuryanti wakil Mendiknas bidang Kebudayaan dan Eko Prasojo sebagai wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Rusman adalah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Eko adalah Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dan  Wiendu Nuryanti Guru Besar Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM).
Wiendu  mengatakan, ada tiga hal penting yang diamanahkan Presiden SBY kepada dirinya dalam rangka membangun kebudayaan.
“Pertama, kebudayaan perlu mendapat ruang yang sentral sebagai pilar penentu pembangunan bangsa. Kedua, kebudayaan dalam arti luas di Indonesia memerlukan perumusan kebijakan yang nantinya akan diikuti program secara menyeluruh. Ketiga, adalah bagaimana fungsi wakil menteri
bidang kebudayaan akan bekerja sama dengan wakil menteri bidang pendidikan membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk merumuskan pendidikan dan kebudayaan sebagai pilar pembangunan Indonesia ke depan,” kata Wiendu usai bertemu Presiden SBY di Cikeas.
Di tempat yang sama Rusman menyatakan siap membantu Menteri Pertanian agar bisa secara konsisten meningkatkan produksi pertanian. “Selain itu, ada tugas untuk dapat memenuhi demand dan mencapai kontinuitas swasembada, 10 juta ton beras surplus pada 2014, dan swasembada lain,” katanya.
Sementara itu Eko Prasojo mengatakan dirinya ditunjuk presiden untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi dan menguatkan hukum administrasi negara agar terjadi penyesuaian peraturan perundangan untuk kurangi potensi korupsi.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan, Prof Tjipta Lesmana menilai langkah SBY melakukan penambahan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II merupakan pemborosan. Sebab, wakil menteri fasilitasnya sekelas menteri. Dia menilai hanya akan menambah belanja negara.
Menurutnya, posisi wakil menteri tidak diperlukan, mengingat para menteri memiliki dirjen-dirjen yang membantu kerja mereka. Para dirjen merupakan pejabat karier yang memahami hal-hal yang sifatnya teknis sesuai bidang kerja kementerian.
Wakaf
Sementara itu Partai Demokrat (PD) yakin PKS bakal menyerah dan menerima keputusan reshuffle oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Politikus Demokrat juga yakin PKS tidak akan keluar dari koalisi setgab parpol pendukung pemerintah. “Nyerah. Pasti PKS tidak bakal di luar kabinet,’’ ujar Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan (PPSK) DPP Partai Demokrat Chatibul Umam Wiranu, kemarin.
Umam memeprediksi bahwa hanya satu kader PKS yang terdepak dari kabinet, namun masih bisa berpeluang bertambah
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan M Arwani Thomafi mengatakan, sebaiknya PKS segera mempertegas sikapnya.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali menegaskan PKS telah mewakafkan kader-kader terbaiknya untuk duduk di kabinet membantu Presiden.  Hal ini tidak akan membuat kader PKS di parlemen hilang kekritisannya kepada pemerintah. Terlebih lagi bila kebijakan pemerintah tak sejalan dengan garis partai.
“Kami tetap tegas. Jelas beda di parlemen dan koalisi. Sikap kami di parlemen untuk masyarakat, kami siap sekalipun berbeda dengan Presiden SBY. Sebab, kami sifatnya mewakafkan kader di kabinet,” tegas Mardani, kemarin.
Di kabinet, PKS memiliki empat menteri, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al’Jufrie, serta Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata.
Berbeda dengan Demokrat, PDIP tetap pada sikapnya berada di luar kabinet.  “Posisi politik kami tidak ingin melibatkan diri dalam penempatan kader partai di kabinet,” kata Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo.
Dia mengatakan, seharusnya, rantai birokrasi dipotong, kinerja kabinet dioptimalkan serta ada evaluasi kinerja menteri sebagai pembantu presiden. Lalu, presiden sengaja mempertontonkan hak prerogatifnya dengan menambah jumlah wakil menteri,” katanya.
Adapun mantan Ketua Umum DPP PAN Amien Rais meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencari pembantunya (menteri-menteri) yang kualitas bagus, disiplin dan lebih kuat kerja samanya. Kriteria menteri seperti ini akan menjamin pencapaian program pemerintah ke depannya. Sebaliknya, menteri yang kualitasnya hampir sama dengan periode lalu atau lebih jelek, alangkah baiknya  ditinggalkan. “SBY harus tegas dan cermat untuk menunjuk para menteri,” katanya. (di,F4, H28,J5,dtc-71)

Jumat, 14 Oktober 2011

Jahe Kurangi Risiko Kanker Usus Besar

SIAPA yang tidak tahu jahe. Jenis rempah bernama latin Zingiber officinale ini berbentuk seperti jemari yang menggelembung dan memiki rasa pedas yang khas.
Berbagai olahan yang banyak terdapat di pasaran, seperti jahe kering, awetan jahe, dan jahe bubuk juga majur menghangatkan badan.
Namun tahukah, sebuah studi baru menemukan bahwa jahe dapat menurunkan resiko kanker usus besar. Yaitu melalui pengurangan radang dalam usus.
Ya, peradangan kronik di dalam usus memang berhubungan dengan kanker usus besar. Sehingga usaha menurunkan peradangan pada usus dapat mengurangi risiko kanker. Demikian kata Suzanna Zick M, penulis utama studi terkait khasiat jahe yang dipublikasikan pada Cancer Prevention Research ini.
Penelitian dilakukan pada 30 relawan. Mereka diminta untuk mengambil pil mengandung dua gram bubuk baik plasebo atau ekstrak jahe.
Zick dan rekan-rekannya dari asosiasi penelitian di University of Michigan Medical Center kemudian mencatat radang dalam usus peserta sebelum dan setelah periode uji.
Para peneliti menemukan bahwa peserta yang mengambil pil jahe mengalami peradangan 28 persen kurang pada usus dibanding sebelum mereka mengikuti tes ini. Namun tak ada perbedaan pada mereka yang mengambil plasebo.
Temuan ini menjanjikan, namun para peneliti belum merekomendasikan orang untuk mulai mengonsumsi jahe lebih pada jam makan. Penelitian ini diklaim merupakan studi pendahuluan yang akan menjadi landasan penelitian mendatang mengenai manfaat jahe.
(linda/CN33)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/sehat/2011/10/13/657/

Rakyat Ikut Berpesta Sediakan 200 Angkringan Gratis

KALAU mau melihat antusiasme dan dukungan masyarakat terhadap junjungannya, mungkin Yogyakarta adalah tempat yang paling tepat disebut. Menjelang pawiwahan ageng GKR Bendara (Jeng Reni) dan KPH Yudanegara (Ubai), semuanya seolah tidak mau ketinggalan untuk mangayubagya.
Obrolan masyarakat kecil di angkringan, pasar, alun-alun, hingga kantor pemerintahan sekan tak lepas dari hajatan besar yang puncaknya akan digelar 18 Oktober itu. Uniknya, spirit untuk ikut menghormati dan memeriahkan pernikahan putri bungsu Sultan Hamengku Buwono X itu pun juga mewujud dalam tindakan.
Kita bisa melihat itu pada gagasan Pesta Rakyat yang akan digelar dengan menyiapkan 200 gerobak angkringan gratis.
“Gerobak angkringan akan ditempatkan mulai dari Monumen Serangan Oemoem 1 Maret sampai depan Hotel Garuda dan sekitar Stasiun Tugu. Semua gratis untuk masyarakat yang ingin menyaksikan kirab. Ini wujud kebahagiaan masyarakat yang selama ini merasa tentram dan bahagia bersama Sultan,” kata Ketua Panitia Pesta Rakyat Prasetyo Budi Laksono.
Ini tentu menjadi peristiwa yang mengharukan sekaligus menunjukkan jiwa patriotik masyarakat. Pasalnya, upaya menunjukkan pengabdian itu datang secara spontan.
Dalam kirab yang akan dimulai sore hari itu, pasangan pengantin akan diarak dengan Kereta Kyai Jongwiyat, kereta peninggalan Sultan Hamengku Buwono VII yang sering dipakai sebagai kendaraan perang. Meski begitu, kereta itu juga dipakai pesiar atau berjalan-jalan raja untuk menyapa rakyatnya.
Kini giliran Jeng Reni dan Ubai yang akan menyapa masyarakat dengan rute dari Keraton hingga Kepatihan. Kirab itu seolah-olah membuat keraton membuka diri, memberi kesempatan pada masyarakat untuk hadir dalam “resepsi” ala rakyat itu.
Untuk itu, pada 18 Oktober mulai pukul 16.00 kawasan Malioboro akan ditutup hingga saat resepsi di Kepatihan berakhir. Supaya masyarakat lebih nyaman menikmati prosesi, di sepanjang rute kirab akan dipasang beberapa layar besar. Ini adalah solusi dari pengalaman-pengalaman atraksi budaya di ruang publik Yogyakarta yang selalu padat.
“Akan dipasang enam layar besar di Alun-alun Selatan, Alun-alun Utara, dan Benteng Vredeburg. Kirab juga akan disiarkan langsung melalui televisi  Jadi, kami menghimbau masyarakat tidak memadati jalur Keraton hingga Kepatihan,” ujar Kepala Humas Sekta Provinsi DIY, Kuskasriati. 
Terkait undangan, menurut GBPH Yudaningrat, ada beberapa tamu penting yang memastikan datang. Mereka antara lain Presiden SBY, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla dan BJ Habibie, serta duta besar Amerika Serikat, Ceko, Jepang, dan Jerman.
Seperti adat keraton menyambut tamu kebesaran, maka kedatangan presiden akan disambut dengan gending monggang dari gamelan Kyai Guntur Laut. Untuk mengiringi rangkaian acara pernikahan itu disiapkan 200-an pengrawit dan sinden.
Untuk hidangan, para tamu undangan akan disuguhi hidangan khas Yogyakarta dari Katering Karunia yang menjadi langganan keraton sejak Sultan HB IX. Banyaknya tamu penting pada acara itu membuat pihak keamanan keraton menyiapkan diri membuat tim terpadu bersama TNI dan Polri. Jumlah personel yang akan diturunkan pada puncak acara 18 Oktober 1.518 orang.
“Untuk pengamanan tamu VVIP, seperti presiden dan wapres tentu akan diserahkan pada Paspampres. Untuk pengamanan di luar itu sudah siap,” Koordinator Sekuriti Keraton, KRT Mangkuyuda.
Apa yang dilakukan berbagai pihak itu menunjukkan aura Keraton Yogyakarta sebagai simbol kekuatan sosial budaya masih kuat. Menurut sejarawan Prof Dr Djoko Suryo, itu adalah salah satu kekuatan Yogyakarta dibanding daerah-daerah lain yang masih memiliki raja.
“Sambutan rakyat terhadap pawiwahan ageng ini menandakan hubungan emosional-kultural keraton dan rakyat sangat intens. Ini yang tidak terlihat di daerah lain,” katanya.
Rajin Luluran
Pernikahan ageng GKR Bendara dengan KPH Yudanegara tinggal menghitung hari. Segala persiapan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat kian tampak grengseng.
Para abdi dalem keraton sibuk berbenah diri. Berbagai persiapan terus disempurnakan, termasuk kesiapan kondisi fisik calon pengantin.
Kedua calon mempelai menghindari makanan tidak sehat seperti gorengan atau makanan berminyak agar stamina tetap fit hingga hari bahagia tiba. Semua itu memang beralasan, apalagi perhelatan pernikahan agung dilakukan selama empat hari, 16-19 Oktober 2011.
Kedua calon pengantin, baik Jeng Reny, panggilan akrab GKR Bendara dengan Ubai, panggilan akrab KPH Yudanegara mengaku secara fisik persiapan pernikahannya telah mencapai 80 persen.
‘’Secara fisik dan mental, persiapan kami sudah siap 80 persen. Kini kami tinggal menjaga agar stamina tetap fit, agar pada pelaksanaannya nanti tidak jatuh sakit,’’ kata KPH Yudanegara kepada wartawan di Keraton Kilen.
Adapun Jeng Reni menjalani berbagai perawatan tubuh seperti luluran dan selalu menjaga kulit wajah serta tubuh. Putri kelima Sri Sultan itu juga rajin minum jamu serta berolahraga secara teratur.
‘’Sejak beberapa minggu terakhir ini saya sengaja menghindari makanan berminyak dan berlemak, terutama gorengan. Saya juga menghindari kacang-kacangan dan daging merah serta terus menjaga kondisi tubuh dengan olahraga,’’ ucapnya.
Ketika ditanya di mana akan menetap usai menikah nanti, keduanya sepakat akan bertempat tinggal di Jakarta.
“Karena tugas saya di Jakarta, maka kami sepakat untuk tinggal di sana,’’ katanya.
Namun jika ada tugas atau ritual di keraton, keduanya pasti akan pulang ke Yogyakarta. ‘’Kalaupun tidak, minimal sebulan sekali kami akan pulang ke Yogyakarta,’’ ujar Ubai yang menginginkan punya dua anak.
Selain persiapan fisik, khusus Ubai juga harus menjalani tugas ekstra, yakni belajar bahasa Jawa, yang akan digunakan dalam prosesi ijab kabul dengan ritual adat keraton.
Meski agak susah mengucapkan, pria asal Lampung itu berusaha keras belajar kata-kata Jawa serta menghafal tata cara yang harus dijalaninya.
Ia bersyukur karena calon istrinya setia membantu menghafal dan sekaligus memberi tahu artinya.  Khusus untuk pelafalan ijab kabul, Ubai memperhatikan betul, karena ia tak mau salah.
‘’Untuk ijab kabul bahasa Jawa, meskipun nantinya saya membaca, tapi intonasi harus benar. Kalau membaca saja kan bisa, minimal intonasi medhok-nya juga harus menguasai. Apalagi pakai bahasa Jawa halus, jadi mau tidak mau saya harus banyak bertanya,’’ ucapnya. (Sony Wibisono, Sugiarto-59)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/15/162817/

Keinginan Petisi 22 Kades Belum Terealisasi

SLAWI – Hasil keputusan pembahasan Banggar DPRD Kabupaten Tegal terkait keinginan Petisi 22 kades yang sudah direkomendasikan Komisi I DPRD kurang data pendukung. Sehingga oleh Banggar belum bisa dianggarkan, karena tidak adanya kelengkapan amar keputusan PN Slawi yang memenangkan gugatan Petisi 22 kades atas bupati/Pemkab Tegal.  “Tidak ada kelengkapan amar keputusan vonis PN Slawi, yang memenangkan gugatan Petisi 22  terhadap bupati/Pemkab Tegal. Itu kendala utamanya,” kata M Khuzaeni anggota Komisi I yang juga anggota Banggar, kepada Radar.
 Dikatakan Khuzaeni, karena belum adanya kelengkapan itu, Pemkab Tegal tidak berani menyetujui atas rekomendasi Komisi I. Pasalnya payung hukumnya dirasa tidak kuat dan khawatir dikemudian hari menuai masalah. Karena bahasa hukum harus dilengkapi dengan data otentik.
 Menurut dia, atas kondisi tersebut pihaknya merasa prihatin, namun sudah berusaha maksimal memperjuangkan keinginan Petisi 22 kades. Untuk itu pihaknya hanya berharap petisi 22 kades bisa bersabar menerima keputusan Banggar DPRD itu. “Kalau tahun Anggran 2012 bisa dipastikan cair dana itu,” ucapnya.
 Sementara Bisri Mustofa salah seorang anggota Petisi 22 kades yang juga anggota DPRD setempat mengatakan, jika secara pribadi dirinya bisa bersabar. Kemungkinan besar seluruh anggta Petisi 22 kades juga memahami keputusan itu.  “Ini sebuah pengalaman dan kami bisa memahami serta bersabar,” pungkasnya. (gon)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Wujudkan Icon Wisata

GAGASAN menciptakan dunia wisata baru diserambi Kabupaten Tegal terus menjadi pemikiran Kades Ujungrusi, Miftahuddin SHI. Dia yakin impian mewujudkan obyek wisata kuliner di desanya bisa terealisasi dengan dukungan penuh dari pengambil kebijakan di pemkab.  "Melihat menjamurnya usaha kuliner disepanjang jalur dua dan bertepatan dengan gagasan pengembangan trading area Kebon Raja, hal ini sangat singkron untuk mewujudkan areal wisata kuliner," cetusnya.
Dia juga optimis hal itu bisa diwujudkan lantaran dari RPJMDes sendiri telah tersusun rencana membuat ruang terbuka hijau dilahan depan SMKN 2 Adiwerna. Diakuinya dalam RPJM Des 2011 -2015 sendiri pihaknya telah memfokuskan pembangunan di tujuh bidang. "Bidang bidikan itu mencakup infra struktur, agama, sosial, budaya dan kesenian, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, " cetusnya.
Di bidang ekonomi sendiri target yang hendak dibidik adalah percepatan peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan tahap II trading area Kebon Raja yang berada di jalur dua Ujungrusi. Setelah hal tersebut diwujudkan bakal dilanjutkan dengan mewujudkan ruang terbuka hijau yang didukung bantuan dana APBD II secara swakelola. Nah bila kedua hal tersebut diwujudkan, upaya untuk merealisasi wisata kuliner tinggal dilakukan dengan menata deretan warung kuliner yang ada disana. (her)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Warga Mejasem Menangkap Tuyul

KRAMAT - Warga Perumaan Griya Mejasem Baru I Blok D, Desa Mejasem Barat, Kecamatan Kramat, Bagus Aman (48), Rabu (12/10) malam telah menangkap mahluk halus jenis tuyul. Penangkapan itu dilakukan setelah sebelumnya warga di daerah sekitar banyak yang merasa kehilangan uang pecahan Rp 50 ribu dan Rp 100 ribu. Tak hanya itu, warga sekitar juga kerap melihat penampakan mahluk halus tersebut bergentayangan dikala malam hari.  "Warga disini sudah resah. Dan lagi, warga juga sering kehilangan uangnya meski sudah disimpan rapi. Tuyul sering menampakan diri," kata Bagus, saat didatangi sejumlah wartawan, kemarin.
Guru SD ini mengisahkan, penangkapan tuyul itu dilakukan oleh dua orang paranormal yang berasal dari Kota Tegal. Mereka sengaja menangkap tuyul tersebut karena sebelumnya, warga sudah sering kehilangan hartanya. Kemudian setelah ditangkap, tuyul di masukkan ke dalam toples kaca dan ditutup rapat. Secara kasat mata, tuyul tidak bisa terlihat. Namun ketika tuyul tersebut direkam menggunakan media kamera Hand Phone, maka bentuk tuyul tampak jelas. "Bentuknya seperti gumpalan asap putih," imbuhnya.
Pantauan Radar di lokasi menyebutkan, ratusan warga berbondong-bondong mendatangi rumah Bagus. Warga yang datang langsung merekam toples tersebut dengan menggunakan kamera Hand Phone. Hasil rekaman pada toples, nampak terlihat gumpalan seperti kapas dan semburat bayangan hitam. Warga meyakini bahwa mahluk tersebut merupakan sosok tuyul yang kerap meresahkan warga.  "Benar, itu pasti tuyul yang sering berkeliaran di perumahan ini," cetus Imam (48), warga setempat.
 Menurut Imam, sudah lama warga sekitar memburu tuyul tersebut. Namun karena keterbatasan kemampuan, sehingga proses perburuannya tidak berhasil. Beruntung, kali ini ada paranormal yang rela menolong warga di sini guna menangkap tuyul tersebut. "Rencananya tuyul itu akan kami buang ke tengah laut," imbuhnya. (yer)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php

Kamis, 13 Oktober 2011

Inilah Lima Tsunami Paling Mematikan di Dunia

Inilah Lima Tsunami Paling Mematikan

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjXel5ysNJ0Uq9gxAE65_K3kaifU_AlnYCGLvJ_1F7Bv9sVtIHjMvEZyt4QwrhQn0zqIm1UJHwrTV4HXKd2WPPqxvr6_dqfxKxulDdkwTv8K2dPOWfqpIi9PVcHt16_vozbG0x6axqGRfk/s400/stunami-5.jpg

Banyak tsunami yang telah terjadi sepanjang sejarah manusia. Beberapa di antaranya adalah yang terjadi di Indonesia, seperti tsunami yang menghantam wilayah Mentawai pada hari Senin (25/10/2010) lalu dan tsunami Aceh pada tahun 2004 lalu.Sejarah mencatat bahwa bencana yang terjadi akibat aktivitas geologi itu hampir selalu merenggut banyak nyawa. Berikut ini adalah catatan sejarah tentang lima tsunami yang paling mematikan.

1. Tsunami Aceh

http://lenyfujilestari.files.wordpress.com/2008/07/tsunami6201.jpg
Tsunami ini terjadi pada tanggal 26 Desember 2004 akibat gempa berkekuatan 9,1 hingga 9,3 skala Richter. Gelombang tsunami menyapu beberapa wilayah di Aceh, India, Sri Lanka, Thailand, Maladewa, dan wilayah Afrika Timur.
Sejumlah 226.000 jiwa tewas akibat tsunami ini dengan 166.000 jiwanya merupakan warga negara Indonesia. Gempa penyebab tsunami ini merupakan gempa terbesar keempat yang terjadi dalam sejarah, sedangkan tsunaminya merupakan tsunami yang terbesar. Jumlah orang yang meninggal mencapai 226.000 jiwa dengan 166.000 jiwanya merupakan orang Indonesia.
2. Tsunami di masa Yunani Kuno
Tsunami di masa Yunani Kuno ini diketahui merupakan tsunami pertama yang terekam sepanjang sejarah. Sebab, tsunaminya adalah meletusnya gunung yang berada di dekat Pulau Thera atau Santorini. Jumlah orang yang tewas dalam tsunami ini tidak diketahui dengan pasti, tetapi ditaksir mencapai lebih dari 100.000 orang.
Gelombang tsunami diperkirakan mencapai 15 meter. Sementara itu, tsunami yang terjadi pada tahun 1500 SM ini diperkirakan menjadi sebab runtuhnya peradaban Minoa, salah satu peradaban yang berkembang kala itu.
3. Tsunami di Portugal, Spanyol, dan MarokoTsunami ini terjadi akibat gempa berpusat di dasar perairan Atlantik pada tahun 1755. Gelombang tsunami menghantam kota-kota di Portugal, Spanyol, dan Maroko dengan kerusakan terparah terjadi di wilayah kota Lisbon. Tinggi gelombang tsunami memang tak melebihi Tsunami Krakatau, tetapi jumlah orang yang tewas jauh lebih banyak, sebanyak 60.000 orang.
4. Tsunami Laut China Selatan
Tsunami ini terjadi pada tahun 1782 di wilayah Laut China Selatan yang berdekatan dengan Taiwan. Sebab, tsunami adalah gempa tektonik yang terjadi di dasar lautan. Tidak jelas pusat gempa dan kekuatannya, tetapi sebanyak 40.000 orang tewas karenanya. Berdasarkan katalog tsunami yang dipublikasikan Rusia, gelombang tsunami menerjang daratan hingga sejauh 120 kilometer.
5. Tsunami akibat letusan Gunung Krakatau di Selat Sunda
Tsunami ini terjadi pada tahun 1883 dan membunuh sekitar 36.000 orang. Gelombang tsunami yang ditimbulkan oleh letusan mencapai tinggi 40 meter dan menyapu setidaknya 165 desa di wilayah Jawa dan Sumatera. Letusan Krakataunya sendiri merupakan letusan gunung api yang terbesar dalam sejarah, menimbulkan suara yang begitu keras dan abu vulkanik yang bahkan tersebar hingga ke Australia.

Sumber Berita : http://gudangden.blogspot.com/2010/10/

Buku Seks Klub Istri Patuh Bilang Wanita Hanya

REPUBLIKA.CO.ID, KUALALUMPUR - Hanya beberapa bulan setelah menganjurkan anggotanya untuk melayani suami mereka lebih baik dari pelacur, Klub Istri Patuh Malaysia kembali membuat heboh dengan penerbitkan buku panduan seks Islami.
Dalam kata pengantar buku tersebut mengatakan studi menunjukkan wanita hanya memberi suami mereka 10 persen dari apa yang diinginkan pria dari tubuhnya. Buku ini berisi rincian seks eksplisit, dan satu bab khusus membahas bagaimana seks menjadi sebuah ibadah.
Buku itu mengatakan seks dimaksudkan untuk membuat kehidupan baru. ''Anda (Allah) telah mengatakan bahwa semua perbuatan adalah halal, murni, indah, dan seperti doa (antara suami dan istri),'' tulis buku  itu.
Buku saku setebal 115 halaman ini menuai kemarahan banyak Muslim dan non-Muslim. Dalam salah satu halamannya disebut, seorang pria Muslim bisa berhubungan seks dengan semua istrinya pada saat yang sama.
Dalam tradisi Islam yang ketat, seorang pria dapat memiliki hingga empat istri jika ia dapat berbuat adil.
Menanggapi buku ini, grup bernama “We do not want sexist nonsense from Global Ikhwan Sdn Bhd” yang didirikan oleh Matthew Ong menyebut klub yang dimotori Global Ikhwan Sdn Bhd hanya menjadikan wanita sebagai objek seksual. Mereka meminta Kementerian Wanita, keluarga, dan Pembangunan Komunitas, Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil untuk melakukan intervensi.
Klub memicu protes dari kelompok-kelompok perempuan dan otoritas agama Islam ketika didirikan pada bulan Juni tahun lalu. Mereka  mengklaim memiliki ribuan anggota. Klub ini disebut-sebut sebagai salah satu penganjur poligami.
Menteri Malaysia untuk Pengembangan Perempuan, Keluarga dan Masyarakat, Shahrizat Abdul Jalil, meminta para pejabat pemerintah untuk memantau klub ini. terutama untuk memastikan tidak akan membuat 'berantakan; pikiran generasi muda Malaysia. Tapi Shahrizat mengatakan pemerintah tidak bisa membatasi kegiatan klub, dengan dalih Malaysia adalah negara demokratis.
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/

Derita Hidup Janda Beranak Lima

SEORANG janda beranak lima, tampak terkulai lemas di tempat tidurnya. Di kamar yang sempit itu, wanita yang diketahui bernama Warih (55) warga RT 02 RW 02 Desa Kertayasa Kecamatan Kramat ini, divonis telah mengidap penyakit kanker serviks ganas sejak 4 bulan silam.
Warih tidak bisa berbuat banyak untuk mengobati penyakit yang kanker yang menyerang alat kemaluannya. Sebab, pengobatan itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan janda beranak 5 dengan cucu 7 orang ini, tidak memiliki biaya sama sekali. Warih hanya bisa berdoa dan terus berdoa saja.
"Kata dokter, biayanya sampai Rp 150 juta," kata Warih seraya menahan sakitnya, saat ditemui koran ini di kediamannya, Kamis (13/10). Awal kisah dia mengidap penyakit itu, Warih mengaku ada benjolan kecil di alat kelaminnya. Kala itu, wanita yang dulu pernah berprofesi sebagai penjual kupat Bongkok di Jalan KH Mukhlas Kota Tegal ini, bergegas menuju ke dokter spesialis guna menanyakan penyakitnya. Namun setelah konsultasi dengan dokter, Warih disarankan untuk chek up ke RSUD Kardinah atau ke RS Mitra Keluarga Tegal.
Kemudian Warih pun mengikuti saran dari dokter tersebut. Tetapi, lagi-lagi para dokter di RS tersebut tidak sanggup menangani penyakit yang diderita Warih. Alasannya, karena penyakit yang diderita Warih sudah kategori stadium II.
Warih bingung tidak tahu harus bagaimana. Pasalnya, pihak RS tersebut, menyarankan agar Warih dirawat di Jakarta atau di Semarang. Mereka juga yang memvonis dirinya mengidap kanker vagina (serviks, Red) ganas.
Warih mengaku tidak memiliki biaya untuk mengobati penyakitnya. Untuk kehidupan sehari-hari saja, Warih harus menggantungkan kepada anak-anaknya. Rumah yang dimilikinya, adalah rumah warisan dari orang tuanya. Di situ pula, Warih berteduh dengan anak bungsunya yang sudah berkeluarga.
Selama ini, Warih hanya berobat alternatif ke paranormal atau tabib terdekat. Diperkirakan, Warih sudah menghabiskan biaya sebanyak Rp 5 juta. Uang tersebut, merupakan tabungannya sendiri dan ditambah dari anak-anaknya.
Namun demikian, benjolan di alat kewanitaannya itu kian hari kian membesar. Saat ini, benjolan tersebut bahkan sudah sebesar bola tenis. Warih tidak bisa berjalan ataupun duduk. Warih hanya bisa terlentang di kamarnya saja. Kondisi tubuhnya, juga semakin lemah karena makanan yang masuk ke mulutnya, kerap ditolak. Warih tidak bisa makan nasi selayaknya orang normal. Tubuh Warih semakin mengecil. Suara yang keluar dari mulutnya, juga hampir hilang karena Warih lebih sering menahan sakitnya. Dan lebih sakit lagi, ketika buang air kecil. Seluruh badannya menggigil dan tidak bisa berbuat banyak. Untuk jongkok juga susah.
"Sholatnya sambil tiduran, karena saya tidak bisa berdiri," ucap Warih terbata-bata.
Sementara ketika ditanya soal Jamkesmas atau Jamkesda, Warih mengaku tidak memilikinya. Ketika pendataan yang dilakukan oleh petugas, keluarga Warih diabaikan. Dia pun selama ini mengaku belum melaporkan ke pemerintah desa setempat mengenai penyakit yang dideritanya. Meski demikian, Warih tetap berharap, agar dinas terkait memberikan kemudahan untuk pengobatannya hingga sembuh total.
"Semoga pemerintah mau membantu kesulitan kami ini," kata Warih dengan penuh harapan.
Sementara itu, data yang diperoleh dari berbagai nara sumber, kanker adalah penyakit yang disebabkan oleh ketidakberaturan perjalanan hormon, yang mengakibatkan tumbuhnya daging pada jaringan tubuh yang normal. Kanker disebut juga sebagai tumor ganas. Kanker serviks merupakan kanker ganas (tumor ganas) yang merupakan penyakit pembunuh wanita nomor satu di dunia dengan jumlah penderita 630 juta pertahun (data WHO, Red).
Setiap harinya, kanker serviks merenggut nyawa 600 wanita di dunia dan 20 wanita Indonesia (YKI). Kanker serviks menyerang 50 persen wanita usia 35-55 tahun. Dan 50 persen lainnya, wanita di bawah usia 35 tahun. Berdasarkan data WHO, Indonesia adalah negara dengan insiden kanker serviks tertinggi di dunia, setiap harinya rata-rata 41 wanita Indonesia terdeteksi mengidap kanker serviks (YKI).
Penyebab utama kanker serviks adalah Human Papiloma Virus (HPV), virus ini menyerang bagian serviks atau leher rahim, kemudian membentuk tumor, dan akhirnya tumor pun menyebar ke seluruh organ tubuh. Karena tumor bersifat menyebar dan membentuk bagian daging yang parasit (merusak) terhadap organ, maka kanker serviks merupakan kanker ganas yang berbahaya dan dapat menyebabkan kematian.
Seorang wanita dapat terserang kanker serviks apabila aktif secara seksual sejak usia dini, memiliki banyak pasangan seksual, merokok, terinfeksi Penyakit Menular Seksual (PMS) sebelumnya seperti Gonorhea, Sifilis, dan HIV, menggunakan pil KB dalam jangka panjang, telah melahirkan berulang kali, mengalami keputihan yang berulang, penggunaan produk pembalut yang tidak berkualitas, mengandung karsinogen (zat-zat pemicu kanker, Red) seperti Dioxin, dan terkena radiasi matahari secara berlebihan. (yeri novel)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Tak Ada Sinergitas

HUBUNGAN antara lembaga eksekutif dan legislatif, hendaknya dapat dijalankan secara sinergis. Namun sayangnya, di Kabupaten Tegal dirasakan masih kurang sinergis hubungan antara kedua lembaga tersebut. Terutama terkait dengan perumusan kebijakan anggaran.
"Diakui atau tidak, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tegal ini, kurang sinergis. Terutama dalam perumusan kebijakan penganggaran," ungkap Sekretaris Fraksi Partai Dermokrat DPRD Kabupaten Tegal, Sriyanto SSi.
Menurut politisi muda yang berasal dari Kecamatan Margasari itu, kurang sinerginya hubungan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator yang ada. Diantaranya, masih adanya saling tuding antara kedua lembaga saat terjadi rasionalisasi anggaran.
"Di satu sisi, eksekutif menuding dominasi penganggaran dilakukan oleh legislatif demi kepentingan politis. Sementara di sisi lain, legislatif menuding eksekutif hanya mengutamakan penganggaran untuk kepentingan internal kedinasan," urainya.
Karenanya, lanjut Sriyanto, dibutuhkan kesepahaman antara eksekutif dan legislatif agar dapat merumuskan aturan demi menjaga sinergitas tersebut. Sehingga, aturan itu dapat dijadikan sebagai patokan dalam proses merumuskan kebijakan anggaran di Kabupaten Tegal.
"Aturan hendaknya dibuat secara bersama-sama. Tergantung pada kesepakatan, akan dituangkan dalam bentuk bagaimana. Aturan ini nantinya menjadi rambu-rambu bersama, sehingga tidak ada lagi saling tuding seperti yang terjadi selama ini," tandasnya.
Dia berharap, sinergitas antara lembaga eksekutif dan legislatif di Kabupaten Tegal, terutama terkait kebijakan anggaran, dapat tercipta. Sehingga, hal ini dapat membawa dampak positif bagi perencanaan pembangunan dan roda pemerintahan di Kabupaten Tegal. Pada akhirnya, imbas dari sinergitas itu juga dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Tegal. (aan)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Nota RAPBD Perubahan Disahkan

SIDANG Paripurna DPRD Kabupaten Tegal dengan agenda jawaban akhir semua fraksi atas hasil laporan pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD, menerima Nota RAPBD Perubahan Kabupaten Tegal tahun 2011. Setelah semua fraksi menerima, selanjutnya nota RAPBD Perubahan segera dikirim ke Provinsi Jateng di Semarang guna dievaluasi oleh Gubernur, sebelum akhirnya ditetapkan.
Hal itu dikatakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tegal, Muaris, didampingi A Firdaus Assyaerozi, dan  Hj Ayu Palaretin, usai memimpin sidang paripurna yang digelar Kamis (13/10) kemarin.
Dikatakan Muaris, tujuh fraksi yang ada di DPRD setelah melihat pembahasan dan mengetahui hasil keputusan ditingkat Banggar, akhirnya menyatakan bisa menerima nota RABD Perubahan Kabupaten Tegal tahun 2011. Meski dalam laporan akhir fraksi, berharap agar tetap memperhatikan semua yang telah dibahas dan direkomendasikan oleh fraksi maupun komisi.
Menurut dia, menyikapi defisit anggaran berjalan sekitar Rp 8 miliar, pihaknya yakin bakal tertutup pada akhir tahun. Karena adanya peningkatan pendapatan dari sejumlah sektor atau SKPD yang ada di Pemkab Tegal. “Kami yakin, akhir tahun ini defisit bisa tertutup,” ujarnya.
Sementara, usai Nota RAPBD Perubahan Kabupaten Tegal tahun 2011 ditandatangani Pimpinan DPRD dan Wakil Bupati Tegal, selanjutnya Pemkab Tegal segera mengirimkan ke Semarang. Hal itu agar segera dievaluasi oleh Gubernur Jateng, sehingga segera bisa ditetapkan menjadi APBD Perubahan. Apalagi saat ini waktunya sudah sangat mepet dan dapat menghawatirkan SKPD dalam pelaksanaannya.
“Diperkirakan maksimal dua Minggu, evaluasi gubernur selesai,” pungkas Muaris. (gon)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Komandan Bharagas Lepas Haji

ADA yang berbeda pada acara kegiatan rutin bimbingan mental (bintal) komando yang digelar di masjid  Polres Tegal, Kamis (13/10) kemarin. Dimana selepas bintal, diadakan prosesi pelepasan tiga anggota Polres Tegal yang akan menunaikan kewajiban panggilan haji ke tanah suci.
Komandan Bharagas atau Kapolres Tegal, AKBP Nelson Pardamaian Purba SIK, berkesempatan memberi apresiasi dan dukungan semangat kepada tiga anggotanya yang tergerak menjalankan panggilan agama tersebut.
Adapun ketiga anggota Bharagas yang hendak berangkat ke tanah suci tersebut adalah AKP Kusnadi yang kini menjabat Kasubag Hukum Polres Tegal, Aiptu Wahyudi (Kasi Humas Polsek Suradadi), dan Bripka Suwito (anggota Polsek Bojong).
"Saya memberikan apresiasi yang tinggi terhadap anggota Bharagas yang terpanggil untuk menjalankan panggilan agama. Setidaknya dari sini mereka telah mampu mengaktualisasikan tiga filosofi yang saya dengungkan untuk mulai menjadi hebat, jangan pernah berhenti belajar, dan lakukan semua tugas dengan tulus ikhlas," cetusnya.
Dia juga berharap, langkah yang dilakukan ketiga anggotanya tersebut dapat menjadi pemicu bagi personil lainnya dalam mendengarkan dan menjalankan seruan agama.
Nelson berharap, sepulang dari tanah suci ketiga anggotanya bisa lebih bersemangat dalam mendedikasikan diri terhadap tugas pelayanan sebagai anggota Polri. Dan dia juga meminta didoakan agar seluruh keluarga besar Bharagas dimudahkan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara ditengah dinamika warga Slawi.
Kapolres berkesempatan memberikan cindera mata kepada ketiganya, dan mendengarkan tauziah yang disampaikan ustad Mustahid, sebelum akhirnya turut bersantap bersama seluruh personil di samping masjid komplek Mapolres Tegal. (her)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php

Gerakan Deradikalisasi Digulirkan

UPAYA prefentif dan identifikasi dini terhadap keberadaan DPO (Daftar Pencarian Orang) tindak pidana teroris, dilakukan jajaran Polres Tegal melalui gerakan 'deradikalisasi'. Yakni melalui penyebaran data dan foto pelaku ke seluruh wilayah hokum Polres Tegal.
Dari gerakan ini, diharapkan masyarakat paham siapa saja yang masuk dalam DPO untuk selanjutnya cepat melaporkan kepada institusi Polri terdekat.
Kapolres Tegal, AKBP Nelson Pardamaian Purba SIK, didampingi Kasat Reskrim, AKP Rudy Wihartana SH, dan Kepala Kesbangpolinmas Kabupaten Tegal Agus Sunarja BA, menyatakan, dari pemasangan foto DPO tindak pidana terorisme ini, diharapkan bisa membantu upaya mengungkap jaringan teroris yang kini menyusup di berbagai wilayah tanah air.
"Lewat upaya ini, masyarakat diharap bisa lebih waspada dan mengenali kedatangan orang asing yang mungkin wajahnya mirip dengan yang terpampang dalam gambar DPO. Bila masyarakat sempat menemukan indikasi tersebut, bisa segera menghubungi nomor yang telah tercantum dalam brosur dan leaflet serta spanduk yang kita pasang. Kita akan langsung bergerak cepat menangkap sekecil apapun informasi dari masyarakat," tegasnya, disela-sela aksi pemasangan spanduk, Kamis (13/10) kemarin.
Dijelaskannya, sebanyak 300 titik yang berada di lokasi strategis akan dipasang leaflet dan spanduk foto DPO tindak pidana terorisme. Pihaknya mengungkapkan, dalam gerakan ini sengaja menggandeng Kesbangpolinmas untuk bersinergi mengamankan wilayah Kabupaten Tegal dari aksi penyusupan pelaku teror.
Diakuinya wilayah Kabupaten Tegal sudah dua kali disusupi pelarian DPO teroris, masing-masing di wilayah Desa Karanganyar Kecamatan Dukuhturi dan di areal pasar malam Kecamatan Pangkah.
"Khusus di Pangkah, ada temuan 8 buah bom aktif yang sempat disimpan pelaku di dalam sungai. Berkaca dari dua kejadian itu, kita berupaya lebih jeli dan mengundang peran aktif warga untuk mencermati kedatangan orang baru di sekitarnya," tegasnya.
Terpisah, Kepala Kesbangpolinmas, Agus Sunarja BA, memberi apresiasi positif terhadap langkah yang ditempuh jajaran Polres Tegal. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud kewaspadaan dalam memacu kepedulian masyarakat dalam membantu pencarian DPO tindak pidana teroris.
"Kami sendiri juga telah mencanangkan gerakan temu cepat, lapor cepat, dan deteksi dini terhadap pelaku teror dengan memberikan pelatihan dan pematangan kepada kader Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Digerakkannya FKDM yang berada di masing-masing desa dan kecamatan ini, diharapkan benar-benar menjadi alat deteksi dini terhadap penyusupan DPO teror di wilayah Kabupaten Tegal," cetusnya. Aksi pemasangan spanduk dan leaflet kemarin, sempat dilakukan di depan Mapolres dan sejumlah bank dan ATM yang berada di ruas jantung Kota Slawi. (her)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Gagal Lindungi Nelayan Perbatasan

JAKARTA- Di tengah mencuatnya permasalahan sengketa perbatasan dengan Malaysia di Kalimantan, enam nelayan tradisional Indonesia divonis bersalah oleh pengadilan Negeri Jiran.
Keenam nelayan asal Langkat, Sumatera Utara itu divonis bersalah melakukan praktik pencurian ikan illegal di perairan Malaysia. Mereka harus menjalani hukuman penjara selama 5-6 bulan. Putusan ini dibacakan oleh Pengadilan Malaysia pada 7 Oktober 2011 lalu.
Ahmad Marthin Hadiwinata, staf Divisi Hukum KIARA menilai  bantuan hukum yang diberikan oleh pemerintah tak maksimal.
Nota protes Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dinilai bukanlah bentuk perlindungan negara. KKP gagal melakukan perlindungan bagi nelayan tradisional di wilayah perbatasan. ‘’Lemahnya penjagaan wilayah perairan perbatasan dan tidak adanya penyediaan informasi kepada nelayan terhadap batas perairan menjadi penyebab ditangkapnya nelayan ketika melaut.’’
Data KIARA dan KNTI Wilayah Sumatera (September 2011) menyebutkan, sejak April 2009 hingga September 2011, sebanyak 41 nelayan tradisional (termasuk 6 nelayan yang divonis di atas) mengaku pernah ditangkap dan ditahan oleh polisi laut Malaysia. Selain itu sebanyak 47 nelayan tradisional lainnya juga mengaku pernah menjadi korban perompakan dan penganiayaan oleh polisi laut Malaysia.
Tajruddin Hasibuan, presidium KNTI Region Sumatera yang mendampingi keluarga dari enam nelayan mengatakan, kekosongan pola kerja terkoordinasi antarinstitusi negara untuk melindungi nelayan tradisional berujung pada berulangnya kasus penangkapan. (di-71)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/13/162551/

SBY Dinilai Takut terhadap Malaysia

JAKARTA- Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri menilai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak berani berkata langsung kepada Pemerintah Malaysia, soal sengketa perbatasan di Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat.
‘’SBY tidak berani ngomong ke Malaysia,’’ ujarnya saat memberi kuliah umum di Megawati Institute, Jakarta, Rabu (12/10).
Presiden kelima ini juga mengkritik adanya patok-patok perbatasan yang bergeser dan hilang karena abrasi pantai. Patok-patok itu harus segera dipindah ke tempat aslinya, agar teritorial Indonesia tidak berpindah tempat. ‘’Hanya ngomong saja, berbuatlah. Jangan banyak bicara,’’ tambah Megawati.
Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan, ada kerusakan patok di wilayah Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat. Dengan demikian, penyelesaian di batas negara dengan Malaysia itu cukup dengan memperbaiki patok yang rusak saja.
‘’Satu patah dan satu tenggelam di bawah air. Kami sudah mengirim tim lapangan untuk memperbaiki patok tersebut,’’ ujarnya di sela-sela rapat kerja di Gedung DPR.
Menlu menjelaskan, batas negara pasti ada titik koordinat masing-masing, sehingga jika ada kerusakan tinggal mengacu pada titik koordinat tersebut. ‘’Jadi, perbatasan negara bukan hanya berdasarkan patok. Semua ada koordinatnya,’’ tambahnya.
Marty menegaskan, pemerintah sepakat dengan Komisi I DPR bahwa RI harus mempertahankan wilayahnya dengan berbagai cara, termasuk hard diplomacy. Namun hard diplomacy harus didasari alasan yang jelas. ‘’Apa duduk permasalahannya? Jadi harus definisikan apa dan bagaimana bentuk hard diplomacy itu,’’ terangnya.
Paling Berwenang
Anggota Komisi I, Ahmad Muzani mengatakan, pergeseran patok perbatasan bisa saja terjadi akibat peristiwa alam seperti gempa. Tapi yang jelas, tidak mungkin sampai jauh. ‘’Soal bergesernya patok bukan cerita baru. Untuk itu, saya akan mengusulkan kepada pimpinan Komisi I untuk memanggil Menlu, Mendagri, dan Menhan untuk menjelaskan,’’ tegasnya.
Dia mengatakan, Mendagri selaku kepala Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan adalah pejabat yang paling berwenang. Pihak yang terkait dengan persoalan perbatasan seringkali menggunakan alasan yang terkesan dibuat-buat.
‘’Misalnya menggunakan alasan panjangnya garis perbatasan, terbatasnya personil, sarana, anggaran dan minimnya rasa nasionalisme warga yang tinggal diperbatasan. Padahal, ada cara lain yaitu dengan menjadikan wilayah perbatasan menjadi halaman depan negeri kita,’’ jelas Muzani.
Pemerintah juga harus membangun sarana prasarana seperti jalan raya, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Demikian pula dengan kesejahteraan personil yang bertugas di perbatasan, sehingga masyarakat merasakan kehadiran negara di wilayahnya. ‘’Jadi, jangan sekadar menancapkan bendera.’’
Menurutnya, bila pelanggaran batas di wilayah Indonesia dilakukan secara sengaja, maka tidak ada alasan untuk tidak menggelar pasukan. ‘’Soal perbatasan menjadi persoalan serius antara Kamboja dengan Thailand dan India dengan Pakistan. Banyak negara yang mempertahankan perbatasannya dengan menggelar pasukan,’’ tambahnya.(J22,H28-25)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/13/162552/

Enam Perempuan asal Jateng Terancam Hukuman Mati di China

SEMARANG- Enam perempuan asal Jateng yang diduga terlibat kasus tindak pidana narkotika terancam hukuman mati di China.
Mereka ditangkap aparat penegak hukum di negeri itu karena kedapatan membawa narkoba. Keenam wanita itu berasal dari enam kabupaten berbeda, yakni Boyolali, Wonosobo, Banyumas, Cilacap, Kendal, dan Pati.

Mereka adalah Dyah Purwaningsih (34) warga Mojosongo, Boyolali, Nur Bidayati (38) penduduk Andungsili, Mojotengah, Wonosobo, dan Ari Ani Hidayah asal Jl Masjid Nurul Yakin Karangsari, Kebasen, Banyumas. Tuti (26) asal Pamugaranm Sampang, Cilacap, Sri Mulyani (26) Kendal, dan Sri Bidayati (31) asal Pati.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jateng, Edison Ambarura mengatakan, mereka ada yang sudah divonis mati.
Menurut dia, para perempuan tersebut ditangkap polisi China karena menjadi kurir, menyimpan, maupun pengedar narkoba. Mereka awalnya bekerja di China, namun dalam perkembangannya terjebak atau terjerumus jaringan narkotika.
Sanksi maupun hukuman yang diberikan bagi pelaku tindak pidana narkotika di China berbeda dengan Indonesia. China memiliki hukum yang tegas terhadap kasus narkoba, termasuk hukuman mati.

”Kami hanya dapat berkoordinasi dengan pemerintah pusat, KBRI, dan Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Keluarga mereka sudah diberitahu persoalan tersebut. KBRI di Beijing yang kini aktif mengurusi persoalan tersebut. Pihaknya mengimbau kepada tenaga kerja asal Jateng yang bekerja di luar negeri untuk berhati-hati bila menerima paket kiriman dari orang lain.

Sebab, bisa jadi paket atau kiriman dari oknum yang tidak jelas ini berisi narkotika.
Dalam perkara ini, Dyah yang tertangkap di Luoho Shenzen telah dijatuhi hukuman mati pada 27 Mei 2010 dengan jangka waktu penundaan dua tahun. Dia menyelundupkan narkotika seberat 756,8 gram dalam pakaian dalamnya pada 18 Januari 2010.

Nur Bidayati ditangkap di Bayun Internasional Airport pada bulan Desember 2008 karena membawa narkotika jenis heroin 985 gram.
Menurut dia, wanita yang kini meringkuk di tahanan di Guangzhou itu pun telah dijatuhi hukuman mati dengan penundaan dua tahun. Ari Ani pun mengalami nasib serupa. Pada 17 Juni 2010 ditangkap saat mendarat di Bandara Meilan, Hoikuo, dari Kuala Lumpur dengan menggunakan Malaysia Airlines AK-62. Dia kedapatan membawa 594 gram heroin.
Tuti, wanita asal Cilacap, tertangkap di Bandara Shenzen usai menumpang pesawat Air Asia AK-88. Wanita itu ditangkap karena menjadi kurir heroin seberat 694 gram pada 27 Maret 2011.

Edison menjelaskan, Sri Mulyani yang kedapatan membawa narkoba bersama Anwar, warga negara Banglades, pun terancam hukuman mati. Selain itu, Sri Bidayati pada 15 Oktober 2010 dituding menyimpan narkoba oleh aparat kepolisian setempat.
Anggota Komisi E DPRD Jateng, Moh Zen Adv menegaskan, Disnakertransduk harus intens berkomunikasi dengan KBRI, Kemendagri atau Kemenakertrans untuk menyelesaikan persoalan ini.
Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) juga diharapkan membantu persoalan yang dihadapi enam wanita Jateng tersebut.
”Bila diperlukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bisa turut campur membantu membebaskan enam warga Jateng seperti halnya yang pernah dilakukan terhadap Darsem,” katanya. (J17,J14-43)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/13/162569/

Pemerintah Negosiasi Diyat Satinah

AKARTA- Satgas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memberi perhatian khusus terhadap terpidana mati Satinah binti Djumadi asal Dusun Mrunten Wetan RT 2 RW 3, Desa Kalisidi, Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang.

Satgas tengah melakukan negoisasi terkait besaran diyat (denda) yang diajukan keluarga ahli waris korban Nura Al Gharib. Satinah divonis mati oleh Pengadilan Provinsi Al Qassim, Arab Saudi, karena dituduh membunuh Nura Al Gharib dan mencuri uang sebesar 37.970 riyal.
Juru bicara Satgas Perlindungan TKI Humprey Djemat mengatakan,  Ketua Satgas Maftuh Basyuni telah menemui Wakil Gubernur Provinsi Al Qassim, Pangeran Faisal bin Mishal bin Saud bin Abdulaziz dan mendapat sambutan positif.

Menurut Humprey, keluarga Nura Al Gharib yang dibunuh oleh Satinah (bukan Sutinah seperti ditulis kemarin) bersedia memberikan tanazul (maaf).
”Terakhir sudah mengajukan besaran uang diyat (denda), namun jumlahnya masih terlalu besar,” ujarnya.

Setelah Idul Adha atau 6 Nopember mendatang, ketua satgas akan kembali menemui Pangeran Faisal untuk meminta keringanan uang diyat.
Mengenai pelaksanaan hukuman pancung untuk Satinah, menurut Humprey, diberikan waktu empat bulan sejak 1 Syawal 1432 Hijriah.
”Masih cukup waktu. Terlebih sudah ada pena

Kondisi Satinah, menurutnya, saat ini sehat. Dia boleh dijenguk di penjara. ”Satinah bahkan sudah khatam Alquran dan juga ingin bebas dari penjara.”
Terpisah, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) hingga kemarin masih menunggu hasil negosiasi Satgas dengan pihak keluarga korban.
”Kalau diyat memang hasil kesepakatan dan negosiasi  dengan ahli waris atau keluarga korban. Kita tunggu saja,” ujar juru bicara BNP2TKI Mahmud Rakasima.
Pemerintah, menurutnya, telah menyiapkan dana diyat sebesar Rp 1,2 miliar. “Lebih rendah dibanding Darsem. Pasti disiapkan dana itu,” tegas Mahmud.

Darsem, TKI asal Subang, tahun ini juga divonis mati. Namun pihak korban bersedia memaafkannya dengan diyat sebesar Rp 4 miliar. Denda itu kemudian dibayar oleh pemerintah sehingga Darsem bebas dan sekarang telah pulang ke daerahnya. Darsem bahkan masih menerima ’’bonus’’ uang sumbangan dari dermawan ’’Koin untuk Darsem’’ sebesar Rp 1,2 miliar.

Satinah berangkat ke Arab Saudi sebagai TKI melalui PT Djamin Harapan Abadi Jakarta tahun 2003. Dia dikontrak dua tahun dengan opsi perpanjangan. Satinah sempat pulang beberapa bulan ke Ungaran pada 2007. Setelah itu berangkat lagi lewat perusahaan yang sama.
Sejak keberangkatannya yang kedua, Satinah hanya berkabar selama satu tahun. Setelah itu, keluarga kehilangan kontak. Ketidakpastian itu akhirnya terjawab pada Maret 2011. Keluarga mendapat kabar bahwa Satinah dipenjara dan terancam hukuman pancung karena dituduh membunuh majikannya.

Kirim Surat

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa menyatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah mengirim surat kepada Raja Arab Saudi Abdullah bin Abdulaziz terkait rencana hukuman mati terhadap sejumlah TKI.
’’Presiden sudah mendapat laporan. Di samping surat sebelumnya, Jumat (6/10) lalu presiden juga kembali mengirim surat kepada Raja Abdullah mengenai kasus yang menimpa Ibu Tuti,’’ kata Marty di sela-sela rapat kerja dengan Komisi VIII di Gedung DPR Senayan, Jakarta, Rabu (12/10).
Selain presiden, Kemenlu juga melakukan hal sama kepada Menlu Arab Saudi. Konsulat jenderal dan duta besar juga sudah mengadakan pertemuan dengan gubernur (Al Qassim).
’’Intinya meminta pemaafan dari pihak keluarga. Karena kalau sudah sampai pada titik seperti ini, sesuatu yang bisa menunda atau mengurangi hukuman adalah maaf dari keluarga,’’ ujarnya.

Marty menambahkan, Satgas TKI di lapangan juga sudah menjengkuk para TKI di penjara.
Selain itu, dalam waktu dekat ini pihaknya akan mengadakan pertemuan kembali dengan pihak keluarga. Kemenlu sedang mengupayakan komunikasi antara terpidana mati dengan keluarganya melalui telepon.
Menurut Marty, Kementerian Luar Negeri Arab Saudi sudah menyatakan akan memberi perhatian dan memfasilitasi permintaan maaf.
’’Sekali lagi, sikap keluarga korban sangat menentukan. Sebab, tindak pidana yang dituduhkan sangat serius, yaitu membunuh majikan. Jadi, hanya pihak keluarga korban yang bisa memberi pemaafan,’’ tegasnya. (di,H28,J22,K33-25)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/13/162572/

Diduga Dana Kemanusiaan Tak Merata

SEKITAR Tahun 2007 lalu, Pemkab Tegal melalui Bagian Keagrarian setempat menggelontorkan anggaran sebesar Rp 1,7 miliar. Anggaran yang diberi lebel Dana Kemanusiaan itu, diperuntukkan bagi 130 KK warga eks Desa Blabad Kecamatan Kedungbanteng, yang lahannya digunakan untuk Waduk Cacaban. Belum lama ini, dana itu disoal sejumlah warga eks Blabad yang mengatakan dirinya belum merasa menerima.
“Guna sinkronnya permasalahan lama, kami mengundang paguyuban warga Eks Desa Blabad sebagai penerima dana tersebut untuk diklarifikasi,” kata Kabag Pemerintahan Pemkab Tegal, Fajar Rokhwidi SIP, Rabu (12/10).
Dari hasil rapat klarifikasi, seperti dikatakan Ketua Paguyuban, Sunarjo, dan Wakil Ketuanya, Sudiryo, ada penjelasan jika dana tersebut benar telah diberikan sesuai peruntukkannya. Namun ada sedikit permasalahan karena ada sebagian dana kemanusiaan yang diterima tidak langsung kepada atas nama KK, melainkan kepada ahli warisnya. Kondisi itulah yang kemudian menuai masalah.
Sunarjo menjelaskan bahwa Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Tegal, menjelaskan bahwa sebetulnya ada dua anggaran yang diterima paguyuban. Yang pertama senilai Rp 2,1 miliar untuk ganti rugi lahan milik 73 KK warga eks Blabad, total seluas 74,777 Ha. Hal itu karena 57 warga eks Blabad lain dengan luasan lahan sekitar 69 Ha, tidak mau menerima ganti rugi lahan dan tetap menempati lahan di sekitar Cacaban.
Dana kedua sebesar Rp 1,7 miliar. Dana itu karena bersifat kemanusiaan, diterimakan kepada 130 KK yang ada. “Karena tidak diterimakan langsung kepada atas nama, sehingga memunculkan protes dikemudian hari,” ucapnya.
Sementara agar permasalahan tersebut lebih terang, Bagian Pemerintahan dalam waktu dekat bakal mempertemukan paguyuban warga eks Blabad dan sejumlah warga eks Blabad yang melaporkan adanya ketidakmerataan pembagian dana kemanusiaan tersebut.(gon)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Sosialisasi Melalui Video Klip

MENGGEBER dunia puisi ke tengah masyarakat luas, dilakukan dengan banyak cara. Lebih lagi terhadap puisi Tegalan yang keberadaannya baru mulai bangkit pada era sekitar tahun 1994.
Dibutuhkan kecerdasan intelektual seorang penyair untuk mensosialisasikan dalam kancah pertarungan dunia sastra. Selama ini, di Tegal banyak penyair mensosialisasikan seni sekedar melalui penerbitan buku, lomba, dan pementasan baca puisi. Lain ceritanya lagi dengan cara yang ditempuh Apito Lahire. Penyair asal Desa Talang Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal ini, justru lebih menukik dan jeli.
Di era digital seperti munculnya multimedia, penyair Apito Lahire yang multi talenta itu mendaraskan sejumlah puisi bahasa Tegal dan mengurainya cukup dalam bahasa gambar. Sejumlah puisi Tegalan dia pilih untuk menciptakan video klip. Termasuk memilih lokasi pembuatan video klipnya yang banyak membidik daerah-daerah di sekitar Kabupaten maupun Kota Tegal.
Pada sajak “Kangen Kowen” misalnya, pengambilan gambar difokuskan di Bendungan Ekoproyo Desa Pesayangan, Kecamatan Talang. Dimana di lokasi itu, terdapat batu-batuan yang bertumpuk rapi dan menghampar di sepanjang Sungai Gung dengan ilalang meranggas kering kerontang. Di atas jembatan terlihat hilir mudik kendaraan dalam ketinggian lima meter. Dengan bertelanjang dada, Apito beraksi di hadapan kamera.
Dari pengambilan gambar di bendungan, lokasi berpindah ke sudut-sudut kampung Desa Pekiringan, kemudian dilanjutkan ke Obyek Wisata Pantai Alam Indah (OW PAI) Kota Tegal, untuk membidik sepasang kekasih yang tengah bercanda di derunya hempasan ombak lautan.
Bagi Apito, pengambilan gambar tersebut dimaksudkan sebagai upaya dari bagian gambaran untuk mentragiskan pengkhiatanan wanita terhadap kekasihnya seperti yang digambarkan sajak “Kangen Kowen”.
“Saya ingin mendapatkan gambar yang puitis, romantis, sekaligus menyayat. Saya memilih lokasi pantai, reranting, dan ilalang-ilang menjuntai kering meranggas dengan kondisi Kali Gung tengah dihantam kemarau panjang. Ini sebagai upaya untuk mengharubirukan suasana perasaan penikmat klip tersebut,” ujar Apito usai pengambilan gambar.
Apito menandaskan, selama ini sosialisasi baca puisi di Tegal dan daerah sekitar hanya berkutat di gedung-gedung kesenian, sekolah, auditorium perguruan tinggi, pondok pesantren, atau sekadar bergulir pada even lomba baca puisi.
“Di era kecanggihan multimedia seperti sekarang ini, sosialisasi puisi harus bergerak lebih maju antara lain berpindah ke video klip dalam bentuk VCD. Dengan demikian, arena baca puisi tidak lagi sempit. Tapi menyebar meluas bahkan bisa mengglobal jika nantinya diunggah ke YouTube, Twitter, dan Facebook. Ini sebuah fasilitas yang menyebabkan pembacaan puisi menembus batas dan ruang dunia. Bayangkan saja, sajak Tegalan bisa dinikmati oleh masyarakat dari seluruh penjuru dunia. Apa ini bukan lonjakan spektakuler?” paparnya.
Menurut Apito, gerakan memasyarakatkan puisi melalui video klip di era multimedia, merupakan promosi jitu. Adapun pembacaan puisi Apito yang alih multimedia, ada 7 buah puisi. Yaitu berjudul “Tak Jaluk”, “Nggayuh”, “Ngertia Maring Enyong”, dan “Kangen Kowen”.
Guna menunjang kelengkapan gambar dalam video klip tersebut, sutradara Apang Poltak Anggura pun tidak tanggung-tanggung menampilkan beberapa figuran penyair seperti Mohamad Mi’roj Adhika, dan bintang YouTube lagu-lagu Tegalan Vera Utami dengan dipadu racikan musik orkestra lagu Tegalan garapan Bintoro Tanpo Aran.
Sebagai penyair yang mumpuni dan berkelas nasional, suara Apito mampu menyuguhkan pembacaan yang cukup baik. Vokalnya terkadang menghiba, menyanyat, tetapi tak jarang pula berubah menjadi jeritan layaknya srigala yang terluka ditingkah rengekan biola yang dimainkan oleh Bintoro. Tikaman musik yang sewaktu-waktu menyanyat disongsong suara Apito dalam pembacaan yang ngerol bak suara-suara burung yang berkicau.
Hampir rata-rata penghayatan sajak-sajak asmara, religius, dan kritik sosial, mampu dibangun Apito Lahire hingga menghasilan pemaknaan dalam pembacaannya yang meruap, menghentak, menyayat, mengharubiru secara sekaligus. Tak mengherankan jika hasil video klip tersebut menjadi suri tauladan untuk para penyair Tegal pada khususnya. Setidaknya belajar bagaimana selaiknya pada pembacaan puisi yang dilakukan oleh Apito Lahire.
Menurut Apang Poltak Anggura, sang sutradara, video klip tersebut laik sebagai bahan ajar bagi para pelajar. Menurut dia, Apito Lahire dalam memvisualkan pembacaannya dalam video klipnya itu cukup menguasai teknik-teknik pembacaan puisi. Dia cukup cadas dan detail memberi penekanan pada kata-kata bahasa Tegalannya, yang dinilai sangat jarang dilakukan para penyair di daerahnya.
“Video klip baca puisi ini sangat perlu dimiliki khususnya para guru kesenian agar bisa menularkan kepada anak didiknya,” tandas Apang. Menurut Apang, video tersebut sudah memasuki tahap pemasaran di wilayah Tegal dan sekitarnya. Bahkan, katanya lebih lanjut, beberapa seniman di luar Pulau Jawa seperti Kalimantan Selatan, sudah memesan beberapa keping. (yeri novel)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Paripurna Hujan Interupsi

SIDANG Paripurna DPRD Kabupaten Tegal dengan agenda laporan hasil pembasahan Badan Anggaran (Banggar) tentang Nota RAPBD Perubahan tahun 2011, diwarnai hujan interupsi. Hal itu diduga karena hasil pembahasan Banggar dinilai banyak merugikan sejumlah anggota DPRD. Meski demikian, Sidang Paripurna berlangsung hingga selesai.
Sidang yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD M Firdaus Assyaerozi SE itu, bakal dilanjutkan keesokan harinya (Kamis (13/10) hari ini, Red). Dengan agenda pengesahan Nota RAPBD Perubahan hasil pembahasan tersebut dan selanjutkan akan diusung ke Gubernur Jateng untuk dimintakan evaluasi.
“Sesuai hasil pembahasan Banggar, sekitar Rp 8 miliar defisit anggaran berjalan APBD Kabupaten Tegal tahun 2011. Namun bakal tertutup diakhir tahun karena peningkatan pendapatan sejumlah SKPD,” jelas Firdaus Assyaerozi.
Perjalanan Sidang Paripurna, pada awalnya berjalan sesuai agenda. Namun usai dilakukan pembacaan hasil pembahasan Banggar oleh Sekretaris Dewan, Ir Suhadi, suasana berubah memanas dan hujan interupsi pun terjadi.
“Sedikitnya ada enam anggota DPRD yang melakukan interupsi atas hasil pembahasan Banggar, terkait sejumlah kegiatan,” terang Firdaus yang juga menjabat Sekretaris DPC PKB Kabupaten Tegal itu.
Meski diwarnai hujan interupsi, Sidang Paripurna Rabu (12/10) kemarin, tetap berjalan seusai agenda. Bahkan sejumlah anggota DPRD yang melakukan interupsi, bisa memahami apa yang disampaikan oleh pimpinan sidang. Dimana terkait ketidakpuasan, bisa dilakukan pembahasan secara internal di tingkat masing-masing fraksi. (gon)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Bappeda Gelar Lomba Krenova

LOMBA Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) masyarakat, merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh Bappeda Pemkab Tegal. Krenova yang melombakan bidang teknologi dan sosial budaya, diadakan sejak tahun 2007. Ditahun keempat ini, diikuti oleh sebanyak 35 pemakalah baik dari angkatan peserta mahasiswa/umum serta pelajar tingkat SMP dan SMA/SMK.
“Pengumuman lomba sejak Agustus 2011 lalu, dan Rabu (12/10), para peserta kami undang untuk presentasi,” kata Kabid Litbang dan Statistik Bappeda, Johan SH, Rabu (12/10) kemarin.
Dikatakan Johan, dari 35 pengirim makalah, setelah mendapat revisi, tinggal delapan makalah yang masuk nominasi dan mengikuti presentasi. Delapan makalah itu adalah tiga kategori umum dan lima kategori pelajar, kesemuanya bidang teknologi yang diciptakan. Setelah dilakukan penilaian, untuk juara tingkat pelajar diraih oleh SMPN 1 Slawi, Juara II SMAN 1 Slawi, Juara III SMAN 1 Slawi, Juara IV SMKN 2 Slawi, dan Juara V SMKN 2 Slawi.
Menurut dia, dari hasil presentasi, terpilih para juara untuk kategori umum yaitu Moh Nurdin dari Balapulang yang mengirimkan hasil kreasi dan inovasinya bernama Pastakur menjadi Juara I. Untuk Juara II yaitu Risqon Yanuardi dari Kendalserut Pangkah dengan karyanya Pemanfaatan daun pisang kering serta barang bekas lain bernilai ekonomis. Sedang untuk Juara III diraih Yayan Patas N dari Desa Curug Pangkah dengan kreasi Chasing HP dari kayu jati.
“Semua juara mendapat hadiah dari panitia,” kata Johan.
Selain mendapat hadiah, para juara baik tingkat pelajar maupun umum, bakal diikutkan pada lomba serupa tingkat Provinsi Jateng. Peserta atas usulan Bappeda dan melalui seleksi dari provinsi. (gon)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Rabu, 12 Oktober 2011

Dugaan Pungli Dana APE Mencuat

SLAWI - Mencuatnya keluhan dugaan pemangkasan dana bantuan pembelian Alat Peraga Edukatif (APE) pada lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Tegal mendapat perhatian serius Dindikpora dan bidang Pendidikan Non Formal Informal(PNFI) Kabupaten Tegal.
Plt Kadindikpora Dra Edy Pramono mengaku sejauh ini pihaknya belum menemukan adanya indikasi oknum dijajarannya yang melakukan pungutan 2 prosen bagi penerima bantuan provinsi untuk lembaga PAUD dan TK tersebut. "Kami sendiri belum mengetahui apakah dana bantuan yang dikirim di masing-masing rekening pengelola PAUD sudah diterima atau belum. Yang jelas bila ada pengelola yang merasa dirugikan dengan adanya ulah staf kami yang melakukan pungli segera adukan saja langsung ke dinas," tegasnya, Selasa (11/10).
Terpisah Kabid PNFI Drs Dadang Setio mengatakan, dengan lantang pihaknya akan mengganti dua kali lipat pungutan pungli bila hal tersebut bisa dibuktikan secara nyata. Diakuinya, untuk penggelontoran dana APE sendiri diklasifikasikan pada rintisan Kelompok Bermain (PAUD) dan rintisan TK. Dimana pihaknya terfokus pada ajuan yang diusulkan rintisan Kelompok Bermain (PAUD) dan untuk usulan rintisan TK menjadi tanggung jawab Dindikpora. Dia menjamin personilnya tidak akan melakukan tindakan ceroboh seperti yang santer dicuatkan. "Memang dalam pengajuan anggaran APE ada yang melalui PNFI namun ada juga yang dilakukan mitra kami. Mitra kami banyak sekali seperti GOW, Muslimat, PKK, Aisyah, Persit, dan masih banyak lagi. Kami juga tak menampik para mitra kami itu ada yang langsung membawa proposal ke provinsi dan pusat. Nah proses pembawaan proposal oleh mitra atau organisasi secara langsung itu bukan menjadi tanggungjawab kami. Bila yang kami koordinir pencairan langsung ke rekening penggelola tanpa ada potongan. Kalau yang dibawa sendiri ke provinsi kami tidak tahu menahu. Kami sendiri juga tidak tahu apakah nominal bantuan itu saat ini sudah ditransfer ke rekening pengelola atau belum," cetusnya.  
Diakuinya, dana bantuan itu dialokasikan untuk membeli alat pendukung edukasi indoor sebesar 55 persen dan sisanya untuk pengadaan alat pendukung edukasi outdoor. "Itu takaran maskimal. Bila pihak sekolah mengalokasikan dananya dibawah anggaran yang diterima tidak apa-apa," tegasnya.
Di tahun 2011 ini pengadaan APE untuk lembaga PAUD diwilayahnya bersumber dari dua dana masing- masing pusat dan provinsi. Dimana kucuran dana dari pusat sebesar Rp 8 juta untuk dikonsentrasikan pada masing-masing lima lembaga PAUD. Sementara dana dari APBD I Provinsi senilai Rp 10 juta juga dikonsentrasikan untuk lima lembaga PAUD.
Terpisah staf teknis PNFI Sodik mengatakan, untuk bisa mendapatkan dana bantuan pembelian APE itu masing-masing lembaga PAUD berkompetisi dengan terlebih dahulu menyerahkan profil lembaga kepihaknya. "Ada kriteria yang ditetapkan untuk bisa mendapatkan bantuan APE. Diantaranya jumlah siswa minimal 30 orang, dan lembaga  tersebut berjalan dengan baik. Penilaian kompetisi ajuan dana itu juga kami libatkan IGTKI dan Himapudi yang merupakan organisasi kemitraan kami di bidang PAUD," cetusnya.
Dia juga mengatakan, tahapan menerima bantuan APE dilalui dengan pengajuan proposal dan setelah dilakukan kompetisi baru dikirim ke provinsi. Provinsi yang akan menentukan lembaga mana yang akan ditunjuk untuk mendapatkan bantuan. (her) 
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/

Senin, 10 Oktober 2011

Jalur Alternatif Terdekat Rusak Parah

SLAWI- Kondisi jalur alternatif terdekat dari kawasan Mejasem, Kecamatan Kramat menuju pusat kota Kabupaten Tegal rusak parah. Yakni pada ruas jalan Pacul-Kaladawa Kecamatan Talang yang berujung pada Jalan Raya Pagongan Tegal-Purwokerto.
Seperti diketahui, jembatan Langon saat ini tengah diperbaiki. Arus lalu lintas warga dialihkan menuju dua jalur alternatif, yakni ke Kabupaten Tegal melalui Pacul-Kaladawa, sedangkan ke Kota Tegal melalui jembatan Gereja Mejasem yang tembus ke Jalan Perintis Kemerdekaan.
Ruas jalur Pacul-Kaladawa cukup memprihatinkan. Kondisi jalan yang berbatu dan bergelombang membuat laju kendaraan  terganggu. Kondisi tersebut diperparah dengan debu yang beterbangan dan mengganggu penglihatan.
"Selain kondisi jalan yang rusak seperti ini, jika malam hari juga cukup gelap karena minim penerangan," ujar Syuhada, warga Mejasem.
Dia mengatakan, kondisi jalan seperti itu sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Menurutnya, meski di kawasan tersebut marak dibangun komplek perumahan baru, namun, kondisi jalan tak mendapatkan perhatian.
"Warga yang hendak menuju ke arah Slawi terpaksa melewati jalan rusak ini. Sebab, jalur alternatif lain harus memutar ke Kota Tegal yang jaraknya lumayan jauh," tambah Taryono, warga lainnya.
Sementara itu, sebagian warga lain merasa enggan untuk melewati ruas jalan yang rusak parah tersebut. Untuk menuju arah Slawi, mereka lebih memilih memutar ke arah Kota Tegal melalui jembatan Gereja Mejasem.
Anggota Linmas Mejasem yang bertugas di pintu masuk jembatan Langon, Dwi Santoso, mengatakan, bagi kendaraan roda dua dan roda empat, memang tidak ada pilihan lain selain melewati ruas jalan alternatif yang sudah ada.
"Selama perbaikan jembatan Langon, tidak dibuat jembatan darurat karena biayanya cukup tinggi. Harga sebatang pohon kelapa untuk fondasi jembatan darurat yakni Rp 1 juta, sementara dibutuhkan puluhan batang pohon kelapa," terangnya. (K22-23)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/10/162035/

Saat Korupsi Berjamaah Direstui

PERSETERUAN antara DPR dan KPK belum lama ini mengharu-biru publik. Suasana memanas ketika muncul pernyataan dari Fahri Hamzah yang menyatakan sebaiknya KPK dibubarkan saja. Perseteruan bermula ketika KPK memanggil empat pemimpin Badan Anggaran (Banggar) DPR. Lalu, publik dikejutkan oleh “aksi boikot” pembahasan anggaran oleh Banggar.
KPK merasa perlu memanggil pemimpin Banggar untuk mengetahui mekanisme penyusunan anggaran. Pemanggilan keempat orang itu dalam kapasitas sebagai pribadi yang terlibat penyusunan anggaran yang diduga bermasalah, yakni kasus korupsi proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Banggar justru memperluas perseteruan dengan menyerahkan pembahasan anggaran ke pemimpin DPR.
Dalam fungsi anggaran DPR, konstitusi menjamin DPR untuk tidak menyetujui usulan anggaran yang diajukan pemerintah. Bila penolakan pembahasan anggaran berkait dengan substansi — dalam hal ini DPR bersikap seperti itu karena tak sepaham dengan usulan pemerintah yang jauh dari kepentingan rakyat banyak, manuver tersebut akan menuai simpati.
Otoritas penentuan kebijakan fiskal yang dimiliki Banggar telah dikukuhkan dengan UU Nomor 27 Tahun 2009. Penguatan dari semula yang hanya merupakan Panitia Anggaran dalam UU Nomor 22 Tahun 2003 dimaksudkan untuk meningkatkan posisi tawar parlemen terhadap eksekutif, yang dalam sistem demokrasi perwakilan merupakan cerminan kedudukan rakyat untuk ikut serta menentukan anggaran negara. Atau, dengan kata lain, keberpihakan anggaran untuk rakyat harus dikawal dengan baik oleh para anggota parlemen.
Namun hal itu jangan disalahartikan, sehingga menjadi salah kaprah dengan “mogok” membahas anggaran. Publik melihat mogok itu sebagai langkah menyalahgunakan otoritas untuk memberikan persetujuan anggaran. Otoritas itu kemudian dijadikan “posisi tawar” pemimpin Banggar DPR agar keputusan kebijakan tak disalahkan dan tidak disentuh penegak hukum.
Bila dasarnya adalah agar aman dari jerat hukum, jelas itu merusak sendi-sendi demokrasi yang menjunjung supremasi hukum. Sebuah langkah kontraproduktif di tengah kememburukan citra DPR di mata publik. Wajar bila muncul penilaian publik yang menyatakan manuver mogok itu justru menunjukkan mereka lebih mengutamakan kepeentingan pribadi dan golongan di atas kepentingan rakyat.
Di sisi lain, sikap itu juga menumbuhkan banyak spekulasi dari kalangan pelaku pasar berkait dengan kebijakan ekonomi nasional yang bersumber dari APBN. Bila keadaan itu terjadi akan membahayakan kehidupan perekonomian nasional, akibat tingginya spekulasi. Mengingat, posisi APBN yang strategis sebagai sumber pembiayaan untuk pelaksanaan tugas-tugas negara.
Sikap mogok justru menunjukkan seakan-akan mereka kebakaran jenggot. Itu bisa saja diartikan oleh khalayak ramai, memang ada udang di balik batu. Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengatakan, bila tak merasa bersalah, pemimpin Banggar dalam kapasitas sebagai pribadi, semestinya kooperatif dengan KPK. Sebab, pemanggilan oleh KPK itu justru sebagai pintu gerbang emas untuk membersihkan Banggar dari tuduhan “miring” selama ini, yakni sebagai tempat bercokol mafia anggaran. “Mengapa harus takut dan kebakaran jenggot bila memang tidak ada masalah?” katanya.
Bermasalah atau tidak orang-orang yang duduk di Banggar DPR masih jadi pro-kontra. Namun beberapa temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang ditindaklanjuti KPK memang “mengindikasikan” ada aliran dana tak wajar dalam rekening beberapa elite di lingkungan Banggar.
Ruang Gelap dan Korupsi Politik
Berdasar hasil evaluasi Formappi diketahui ada kecenderungan DPR menyetujui nilai anggaran lebih besar daripada nilai yang diajukan pemerintah. Misalnya, dalam RAPBN 2011 pemerintah mengajukan dana Rp 1,202 triliun. Namun DPR malah menyetujui Rp 1,229 triliun, yang berarti terjadi penggelembungan Rp 27,5 triliun. Penggelembungan itulah yang, menurut pendapat Formappi, sebagai ruang gelap yang diciptakan untuk bisa dipermainkan dengan enak hati oleh para mafia anggaran. Kecuali, alokasi untuk pembayaran bunga utang dan bantuan sosial.
Langkah menaikkan alokasi anggaran yang diajukan pemerintah dan menambah alokasi dana yang tidak diminta adalah indikasi DPR tidak taat asas efisiensi dan cenderung menghambur-hamburkan keuangan negara. Untuk mencegah kebangkrutan negara akibat permainan mafia anggaran, Formappi meminta seluruh dokumen perencanaan berkait dengan APBN harus dibuka pada masyarakat. Mulai dari perencanaan, alokasi, hingga rapat-rapat antara DPR dan pemerintah harus dapat dipantau. Jadi akan terlihat program dan anggaran pemerintah dalam suatu proyek masuk akal atau tidak.
Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Uchok Sky Khadafi menyatakan, “permainan” di Banggar terlihat secara nyata oleh publik dari cara partai politik menempatkan mesin pencari uang, yakni para bendahara umum dan bendahara partai. Kondisi itu membuat masyarakat meyakini anggapan bahwa permainan para kader partai di Banggar memang direstui oleh partai masing-masing.
Bila memang itu yang terjadi berarti telah terjadi korupsi politik berjamaah yang direstui kekuatan politik yang ada. Korupsi politik adalah kejahatan atau lebih tepat pengkhianatan terhadap demokrasi. Sebab, para pelaku menyalahgunakan kekuasaan atas jabatan politik. Padahal, sejatinya kekuasaan dan jabatan itu adalah mandat yang diberikan rakyat.
Lalu, mengapa lagi-lagi partai politik harus mendanai diri dengan “mengambil” uang negara? Mengapa ada partai bisa menghimpun dana besar dan memiliki kantor bagus, padahal kita tahu sangat sulit menghimpun dana dari masyarakat? Seberapa transparan partai-partai membeberkan secara jujur perolehan dana mereka?
Ada berbagai pendapat untuk menjawab rentetan pertanyaan itu. Ketua Bawaslu Bambang Eka Cahya Widodo mengemukakan suntikan dana APBN ke partai sangat kecil. Di sisi lain, biaya politik makin hari kian meningkat. Itulah yang mendorong tumbuh-suburnya mafia anggaran, dengan dalih untuk membiayai partai, termasuk menumpuk kekayaan pribadi elite partai. Pakar psikologi politik dari Universitas Indonesia Prof Dr Hamdi Muluk MPsi menyatakan rakyat saat ini memang sulit menyumbang ke partai dan bahkan ingin mendapatkan duit dari elite partai sehingga biaya politik makin tinggi.
Rakyat lebih senang menyumbang ke masjid atau yatim-piatu daripada ke partai. Sebab, rakyat sudah tak percaya lagi pada partai. Itulah yang memunculkan elite-elite partai yang harus membiayai partai dengan menghalalkan berbagai cara. Para elite mau membiayai karena partai adalah pintu masuk untuk meraih keuntungan, seperti ditempatkan di posisi strategis di parlemen dan pemerintahan, untuk membiayai partai dan tak lupa memupuk kekayaan pribadi.
Sebastian Salang mengatakan, sudah saatnya partai transparan kepada publik soal sumber pendanaan mereka. Jadi partai dapat membuktikan diri bukan pengeruk atau perampok uang negara sebagaimana diduga publik selama ini. Juga orang-orang partai bukan bagian dari mafia anggaran serta tak ada lagi korupsi berjamaah yang direstui partai-partai demi kepentingan pendanaan mereka. Mari kita bersama menunggu keterbukaan partai-partai.(Hartono Harimurti-51)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/10/162163/

Raskin Harus yang Berkualitas

SLAWI – Beras untuk warga tidak mampu atau yang biasa disebut Raskin harusnya berkualitas. Hal itu dikatakan anggota DPRD Kabupaten Tegal, dr Budi Sutrisno Mkes kepada Radar, Kemarin.  “Kami menyambut baik apa yang dikatakan dari pihak terkait, di Radar Tegal, beberapa waktu lalu, soal stok beras untuk warga tidak mampu jumlahnya masih cukup. Namun kami juga berharap tidak hanya kecukupannya, tetapi kualitas dari beras tersebut juga jangan sampai terabaikan,” kata dr Budi Sutrisno.
Menurut dr Budi, kenapa dirinya berani mengatakan kualitasnya jangan diabaikan, karena fakta dilapangan dan pernah ditemukan olehnya di Desa Jatinegara dan Desa Curug beberapa waktu lalu, ada raskin yang sudah tidak layak lagi, walaupun akhirnya diganti dengan beras yang baik.  “kejadian yang terjadi diharapkan jangan diulang kembali. Walaupun beras yang rusak bisa diganti, tapi mestinya jangan menunggu aduan dari masyarakat. Tetapi baiknya disaat keluar dari gudang sudah dicek terlebih dahulu kwalitasnya, apakah benar-benar bagus atau tidak,” himbaunya.
Ia juga menghimbau agar pihak terkait yang menangani masalah beras untuk warga tidak mampu, agar hati-hati dan memberikan pelayanan yang terbaik, agar semuanya merasa ada keadilan di masyarakat.  “Mungkin kalau warga miskin ketika menerima beras yang rusak akan merasa tidak adil, karena orang miskin. Jangan sampai ini terjadi. Karenaya sebelum beras dikeluarkan diperiksa terlebih dahulu,” pungkasnya.
Sebelumnya pernah diberitakan, ketersediaan jatah beras miskin Divre VI Pekalongan sampai dengan akhir tahun 2011 juga jatah raskin ke13 aman. Namun untuk jatah raskin ke 13 bagi setiap daerah di wilayahnya, masih menunggu keputusan dari Bulog pusat yang masih dibawah di tingkat DPR. Terkait dengan jatah raskin yang rusak maupun kotor, Divre VI siap mengganti hari itu juga, selama ada laporan dari masyarakat maupun desa pendistribusi.  Hal itu dikatakan Kepala Bulog Divre VI Pekalongan di Tegal, Fasika Khaerul Jaman, kepada Radar, disela-sela Rakor evaluasi program Raskin, di Hotel Guci Indah, Guci Bojong.
Dikatakan Khaherul, sampai dengan pembagian raskin bulan Oktober yang dibagikan bulan September kemarin, relatif aman. Bahkan ketersediaan stok raskin sampai dengan akhir tahun 2011 juga jatah raskin 13 dinyatakan ketersediaan mencukupi. Terkait desa penunggak raskin, dikatakannya masih normatif bahkan setiap desa cenderung mampu menyelesaikan sebelum datang jatah raskin berikutnya.
Menurut dia, Bulog Divre VI Pekalongan, juga siap mengganti jatah raskin rusak setiap ada laporan dari masyarakat maupun desa sebagi pendistribusi raskin. Pihaknya juga mengatakan, setiap penyaluran raskin, staf yang membidangi diminta untuk mengecek terlebih dahulu, agar jatah yang disalurkan tidak merugikan rumah tangga sasaran (RTS) penerima raskin. “Kami siap kapanpun ada laporan dari warga adanya raskin yang rusak,” ucap Khaerul. (fat)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Ruas Jalan Sigentong Longsor

WARUREJA - Ruas jalur di Desa Sigentong, Kecamatan Warureja lonsor sepanjang sekitar 10 meter. Meski longsor belum parah, namun kondisinya sangat membahayakan dan mengancam keselamatan para pengguna jalan. Celakanya lagi, kondisi jalan yang merupakan perbatasan dengan Desa Sidamulya ini minim dengan penerangan. Sehingga para pengguna jalan harus ekstra hati-hati saat melintas di jalur tersebut. 
Kepala Desa Sidamulya, Ali Murtado, saat melintas di jalur tersebut mengatakan, jalan longsor sudah berlangsung lama ketika musim penghujan beberapa bulan silam. Kala itu, tanahnya bergerak lantaran dipicu oleh derasnya air dari sungai sekitar yang meluap ke area jalan tersebut.  "Sejauh ini memang belum ada korban. Tetapi alangkah baiknya mengantisipasi daripada sudah terjadi. Kasihan pengguna jalan yang tidak tahu medan (peta jalan, red)," katanya, kemarin.
Sementara itu, salah satu pengguna jalan yang tengah melintas, Solihin (49) warga Desa Kedungjati, Kecamatan Warureja, mengaku dirinya pernah akan terjatuh ketika melintas di jalan tersebut pada malam hari. Karena gelap, sehingga tidak tahu bahwa jalan tersebut longsor. Posisi tanah yang longsor berada tepat di tikungan. "Untungnya saya tidak terjatuh. Hanya menyerempet pagarnya saja. Padahal kalau terjatuh, tebingnya sangat curam," ucapnya.
Dia menambahkan, longsor terjadi sejak 6 bulan silam. Hal ini terjadi lantaran curah hujan kala itu sangat tinggi. Sehingga, jalan tersebut tidak kuat menahan yang mengakibatkan terjadinya longsor. Dirinya tak pungkiri, sejauh ini belum ada dinas terkait yang meninjau ke lokasi longsor tersebut. "Rawan kecelakaan dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Untuk itu, kami berharap segera ada perbaikan dari dinas terkait. Minimal ada pengaman yang permanen atau talud," pungkasnya. (yer)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/