Jumat, 30 Maret 2012

Presiden Akan Sampaikan Pernyataan Resmi Sabtu Malam

Jakarta (ANTARA) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan menggelar sidang kabinet dan memberikan pernyataan resmi di Istana Negara, Jakarta, Sabtu malam.
Hal itu disampaikan oleh Juru bicara Presiden Julian A Pasha dalam pesan singkatnya tanpa menjelaskan mengenai detil dari agenda sidang kabinet yang akan dipimpin oleh Presiden Yudhoyono.
"Sidang kabinet akan dilaksanakan malam ini di kantor Presiden...setelah sidang kabinet akan disampaikan pernyataan Bapak Presiden di Istana Negara," katanya.
Sidang kabinet dan pernyataan resmi Presiden itu dilakukan tepat setelah Rapat Paripurna DPR pada Sabtu (31/3) dinihari, sepakat menunda kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 April 2012.
Keputusan itu merupakan hasil pemungutan suara Rapat Paripurna DPR tentang tentang RUU APBN Perubahan 2012, yang juga membuka kemungkinan bagi pemerintah melakukan penyesuaian jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia naik atau turun lebih 15 persen dalam waktu enam bulan.
Para anggota DPR melakukan pemungutan suara untuk dua pilihan.
Pilihan pertama adalah tetap pada substansi pasal 7 ayat 6 RUU APBN Perubahan 2012 yang tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk menaikkan harga BBM.
Pilihan kedua adalah menambahkan pasal 6 a yang menyatakan bahwa pemerintah bisa menyesuaikan harga BBM jika jika harga rata-rata minyak mentah di Indonesia (ICP) naik atau turun hingga lebih dari 15 persen dalam waktu enam bulan.
Mayoritas anggota DPR, yaitu 356 orang, memilih opsi kedua. Sedangkan 82 sisanya memilih opsi pertama.
Fraksi PDI Perjuangan dan Fraksi Hanura memutuskan untuk meninggalkan rapat (walk out) ketika hendak dilakukan pemungutan suara. (rr)
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/presiden-akan-sampaikan-pernyataan-resmi-sabtu-malam-040415961.html

Pemerintah Harus Punya Konsep Baru Sejahterakan Masyarakat

Ambon (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI asal Maluku, Etta Hentihu menegaskan, pemerintah harus memiliki konsep baru untuk mensejahterakan masyarakat selain bantuan langsung tunai atau bantuan langsung sementara masyarakat maupun beras miskin.
"Pemerintah harus memiliki formula baru untuk mensejahterakan rakyatnya. Jangan lagi mengandalkan program bantuan karena dampaknya hanya membuat masyarakat semakin malas untuk berusaha," ujarnya, di Ambon, Jumat.
Dia mengakui, pemberian raskin, BLT atau BLSM yang disiapkan pemerintah sebagai kompensasi dari rencana menaikkan harga BBM mulai 1 April memberi kesan masyarakat di seluruh tanah air tergolong sangat miskin.
Jika program itu tetap diberlakukan, tandasnya, hendaknya tidak disamaratakan di seluruh daerah serta harus diawasi secara ketat sehingga tepat sasaran dan tidak disalahgunakan menguntungkan oknum-oknum tertentu.
"Pemerintah harus memiliki kompensasi jelas jika harus menaikkan harga BBM, serta jangan samaratakan di semua daerah. Apalagi penyaluran BLT di sejumlah daerah terkesan menggunakan sistem kekerabatan," ujarnya.
Sejumlah daerah seperti Maluku dengan karakteristik wilayah kepulauan, menurut Hentihu, harus diberlakukan aturan khusus terutama di wilayah tertinggal dan daerah perbatasan antarnegara.
Di daerah perbatasan, pemerintah harus membangun depot-depot lebih besar sehingga terjamin pasokan dan ketersediaan stok BBM untuk mempermudah masyarakat memperolehnya dengan harga yang tidak terlalu mahal.
"Di kabupaten Maluku Barat Daya saat ini saja masyarakat lebih cenderung membeli BBM dari negara Timor Leste, karena jarak tempuhnya lebih dekat dengan transportasi lokal, di samping harganya murah," katanya.
Dia mengakui, berdasarkan hasil perbincangannya dengan masyarakat di kabupaten MBD, masyarakat setempat lebih memilih membeli dari Timor Leste karena harganya murah, sedangkan jika membeli dari pengecer atau agen Pertamina di wilayah itu harganya sudah mencapai dua kali lipat dari harga semestinya.
"Masalah tingginya biaya transportasi dari ibu kota provinsi atau dari depot Pertamina terdekat merupakan alasan klasik tingginya harga BBM di MBD, di mana pada waktu tertentu harga bensin bisa mencapai Rp20 ribu per liter," katanya.
Sehubungan dengan itu, dia meminta pemerintah pusat serta Pertamina membangun depot berkasitas besar di wilayah perbatasan itu, serta menjamin pasokan serta stok BBM tidak terputus.
"Ini akan mempermudah masyarakat memperoleh salah satu kebutuhan mendasar itu, sekaligus menstabilkan harganya," kata Hentihu.(rr)
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/pemerintah-harus-punya-konsep-baru-sejahterakan-masyarakat-035009130.html

Aksi Kekerasan Oleh Polisi

Banyak kota besar di berbagai provinsi di Indonesia dilanda aksi demonstrasi menolak rencana pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM). Aksi-aksi demo tersebut dilakukan oleh berbagai kelompok mahasiswa dan buruh mulai 26 Maret hingga 30 Maret 2012. Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Polri menjadi yang terdepan mengamankan aksi demo dibantu oleh TNI. Polisi memiliki tanggung jawab untuk mendahulukan langkah persuasif, menjaga ketertiban dan menegakkan hukum selama menjaga aksi demo. Tapi yang sering terlihat adalah polisi melakukan aksi kekerasan terhadap demonstran yang ditangkap bahkan yang sudah menyerah. Berikut sebagian potret buram aksi kekerasan polisi terhadap masyarakat sipil selama aksi demontrasi menolak kenaikan harga BBM di akhir Maret 2012

Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/foto/aksi-kekerasan-oleh-polisi-slideshow/polisi-photo-1333086124.html

Harga BBM Tidak Naik Pada 1 April

Rapat paripurna DPR membahas rencana kenaikan harga BBM berlangsung hingga Sabtu (31/3/2011) dinihari WIB. Hasil akhirnya, harga BBM tidak akan naik pada 1 April mendatang, namun tetap bisa naik sewaktu-waktu.

Setelah sempat diskors sejak sore tadi, sidang paripurna DPR dimulai kembali sekitar pukul 22.20 WIB. Sejak sidang dibuka, hujan interupsi memenuhi ruang sidang dan Ketua DPR Marzuki Alie yang menjadi pemimpin sidang terlihat kewalahan mengatasinya.

Interupsi dan perdebatan yang berlarut-larut membuat sidang yang harus selesai pada pukul 00.00 WIB itu jadi molor. Padahal, menurut amanat Undang-undang, pembahasan APBN Perubahan 2012 ini sudah harus selesai pada 30 Maret 2012, 30 hari setelah draft RAPBN-P diserahkan oleh Presiden kepada DPR.
Marzuki kemudian mengusulkan untuk memperpanjang sidang hingga Sabtu (31/3) pukul 01.00 WIB dan disetujui forum.

Setelah itu, voting pun dimulai. Tersedia dua opsi, yakni (1) hanya menyertakan Pasal 7 ayat (6) yang berarti tidak ada kenaikan harga BBM dan opsi (2) harga BBM tidak akan dinaikkan sekarang, tetapi Pemerintah diperbolehkan menaikkan harga BBM bila harga minyak mentah (ICP) naik sebesar 15% dari asumsi 120 dolar AS per barel yang tercantum dalam RAPBN-P 2012.

Masuknya opsi kedua ini membuat Fraksi Partai Hanura meradang dan mereka kemudian memutuskan untuk walk-out dari sidang.

Tidak lama kemudian, Fraksi PDI Perjuangan mengikuti langkah Hanura walk-out. Kubu ‘Moncong Putih’ menganggap forum sidang paripurna tersebut sudah tidak dihormati. Satu fraksi lagi yang menolak kenaikan harga BBM, yakni Gerindra, memilih bertahan di dalam arena.

Dengan walk-outnya Hanura dan PDIP, maka opsi 2 pun dengan mudah keluar sebagai ‘pemenang’. Melalui voting terbuka, opsi kedua ini mendapat 356 pendukung. Opsi 1 Cuma memperoleh 82 pendukung dan total ada 93 anggota DPR yang walk-out.

Seusai sidang, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan memastikan bahwa harga BBM tidak akan naik pada 1 April ini. “Kita pastikan BBM tidak naik per 1 April 2012,” terang Taufik di hadapan media seperti yang dikutip detikcom.
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/harga-bbm-tidak-naik-pada-1-april.html

Yulia Polwan Cantik Yang Sering Digoda Demontrans

Beberapa puluhan Polwan tampak sigab dalam mengamankan demo yang terjadi di depan istana Merdeka, Jakarta Pusat. Dari puluhan polwan tersebut salah satunya memiliki wajah yang teduh.

Meski mengenakan seragam polisi yang identik dengan garang, Bripda Yulia (19) tetap terlihat teduh dan tenang. Sesekali, Yulia pun melemparkan senyum kepada para guru yang melakukan demo di depan istana Merdeka.

Yulia pun mengaku tidak pernah takut dalam menghadapi para demonstran. "Enggak takut karena kita saling membantu," ujar polwan cantik ini yang berdinas sejak 2009 kepada merdeka.com, Kamis (29/3).
Sumber Berita : http://www.merdeka.com/peristiwa/yulia-polwan-cantik-yang-sering-digoda-demontrans.html

Demo Mulai Ricuh Polwan Cantik Ditarik ke Dalam DPR

Kian sore demonstrasi seribuan mahasiswa dan buruh di depan Gedung MPR/DPR kian ricuh. Sejumlah polisi wanita (polwan) cantik yang sebelumnya berjaga di luar pun ditarik ke dalam halaman gedung parlemen, Senayan, Jakarta.

Pantauan merdeka.com, Kamis (29/3), pukul 16.50 WIB, belasan polwan cantik kini tampak berbaris di balik puluhan polisi pria bertameng yang berada di dalam gerbang. Beberapa polwan cantik tampak kelelahan.

"Kita ke dalam karena situasinya sudah tidak kondusif," kata Bripda Rita Novita.

Sementara itu, seribuan demonstran terus menggoyang-goyang gerbang gedung MPR/DPR. Puluhan polisi bertameng dari dalam terus menghalau aksi demonstran di luar yang semakin brutal. Mobil water cannon juga sudah mulai disiagakan untuk meredam demonstran.
Sumber Berita : http://www.merdeka.com/peristiwa/demo-mulai-ricuh-polwan-cantik-ditarik-ke-dalam-dpr.html

Foto Polwan Pingsan Terkena Lemparan Batu Pendemo

TRIBUNNEWS.COM - Seorang Polisi Wanita (Polwan), Iptu Sri Pamuncak ambruk terkena lemparan batu dari para demonstran yang menolak kenaikan harga BBM didepan gerbang DPR RI, Kamis (29/3) di Jakarta.
Iptu Sri Pamuncak terkena lemparan batu didada saat mereka didampingi AKBP Hando Wibowo di atas mobil yang bergantian memberikan peringatan kepada para demontrasi jangan bertindak anarkis lewat pengeras suara. IPTU Sri Pamuncak jatuh dipelukan AKBP Hando Wibowo dan pinsan.
Sumber Berita : http://www.tribunnews.com/2012/03/29/foto-foto-polwan-pingsan-terkena-lemparan-batu-pendemo

Massa Berdarah Darah DPR Masih Sibuk Lobi Lobi

TRIBUNNEWS.COM - Sudah hampir satu jam bentrok antara polisi dan demonstran yang berdemo di depan gedung DPR RI berlangsung.
Polisi berusaha membubarkan demonstrasi denan tembakan gas air mata terus menurus. Memaksa massa mundur dari gedung dewan yang terhormat itu sejauh-jauhnya.
Sementara di luar sudah banyak korban luka-luka akibat bentrokan baik dari kubu polisi dan massa, anggota DPR yang duduk di ruang ber AC masih sibuk melakukan lobi-lobi terkait keputusan soal harga BBM ini. Rapat Paripurna yang diskor, awalnya sampai pukul 20.00, hingga pukul 20.30 belum juga dilanjutkan kembali
Kabarnya, bentrokan juga dipicu karena lambannya DPR mengambil keputusan. Massa yang sudah berdemo sejak pagi, jadi marah karena DPR belum juga memulai rapatnya.
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/massa-berdarah-darah-dpr-masih-sibuk-lobi-lobi-134806802.html

Massa GMKI Tutup Jalan Diponegoro

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah pengunjuk rasa dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menutup badan Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat dengan bangku kayu dan melakukan aksi bakar ban.
Sejumlah kendaraan baik motor maupun mobil terpaksa balik arah karena jalan Diponegoro yang berada di samping FKUI (Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia) di tutup oleh massa GMKI yang berjumlah sekitar 20 orang.
hingga berita ini diturunkan, terlihat beberapa kendaraan yang hendak melintas ruas Jalan Diponegoro terpaksa harus memutar arah ke Jalan Proklamasi.
Penutupan jalan itu ditujukan sebagai aksi protes terhadap rencana kenaikan harga BBM pada tanggal 1 April mendatang.
Pihak GMKI juga menyatakan akan melakukan aksi tutup jalan hingga hasil rapat paripurna di DPR menyatakan pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi.
"Kenaikan harga BBM dapat menyengsarakan rakyat," kata salah seorang mahasiswa dalam orasinya.
Hingga saat berita ini diturunkan, mereka masih melakukan aksi damai di jalan tersebut dan belum terlihat ada aparat kepolisian di jalan yang telah ditutup oleh mahasiswa itu.(ar)
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/massa-gmki-tutup-jalan-diponegoro-134407066.html

Kamis, 29 Maret 2012

BEM 1 April 2012 Hari Kemiskinan Nasional

REPUBLIKA.CO.ID, GORONTALO -- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se Universitas di Gorontalo menyatakan, jika pemerintah pusat merealisasikan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada 1 April 2012 nanti, maka akan diperingati sebagai Hari Kemiskinan Nasional.

Ketua BEM Universitas Gorontalo (UG) Rianto Ismail, Kamis, mengatakan realisasi kenaikkan Bahan Bakar Minyak semakin memperburuk kehidupan rakyat kecil, yang saat ini sedang terpuruk.

Menurut dia, dana kompensasi BBM sebesar Rp25,6 triliun untuk orang miskin tidak isa menutupi kenaikkan biaya hidup karena inflasi , dana itu hanya cukup 9 bulan padahal dampak kenaikan BBM seterusnya.

Efek dan kebijakan n untuk menaikkan BBM akan menjadikan jumlah orang miskin makin bertambah minimal 1,5 persen, kata Rianto. Fahmi salah seorang koordinator Gerakan Mahasiswa Peduli Pada rakyat (Gempar) mengatakan, pihaknya akan terus menolak adanya rencana kenaikkan BBM yang dilakukan oleh pemerintah.

Seluruh elemen mahasiswa juga mendesak DPR RI mencabut mandat untuk Presiden SBY dan Wakil Presiden Boediono, serta meminta kepada pemerintah se Gorontalo untuk menyatakan mosi tidak percaya.

Pihaknya juga menolak intervensi pihak asing serta aksi represif aparat dalam menghadang aksi mahasiswa serta meminta agar pemerintah untuk segera menaikkan kesejahteraan aparat hukum di Indonesia.

Fahmi menegaskan, bahwa aksi penolakan yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap rakyat, dan tidak ada unsur politik atau pun pesan dari siapapun untuk kepentingan kelompok. "Aspirasi yang kami lakukan ini benar-benar murni dan tidak dilandasi kepentingan dari siapapun," kata Fahmi.
Redaktur: Heri Ruslan
Sumber: antara
Sumber Berita : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/29/m1mogo-bem-1-april-2012-hari-kemiskinan-nasional

Kapuspen : TNI Turun Untuk Jaga Objek Vital

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kehadiran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam pengamanan situasi demo menolak bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jangan disamakan dengan paradigma masa lalu.

"Kehadiran TNI untuk menjaga obyek-obyek vital negara, dan tidak ingin sesuatu yang merugikan untuk kepentingan umum terjadi, apa yang terbaik bagi masyarakat, terbaik bagi TNI," kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Laksamana Muda Iskandar Sitompul, di Jakarta, Kamis (29/3).

Menurutnya, kehadiran TNI tentunya melakukan kordinasi dengan aparat Polri dalam menjaga demo. "TNI hanya menjaga obyek-obyek vital negara," tambahnya. Selebihnya adalah urusan Polri dalam menyikapi situasi demo.

Seperti penjagaan Bandara Soekarno Hatta, lanjut Iskandar, merupakan obyek vital yang perlu dilakukan penjagaan ketat. Terlebih lagi jika berkaitan alutsita, maka pasti akan dijaga ketat, karena itu bagian dari sendi pertahanan negara.

"Kita sudah berubah, semua TNI kerjakan untuk negara ini. Kita tidak inginkan terjadi yang buruk. Kami lihat hanya segelintir saja yang menolak kehadiran TNI dalam pengemanan BBM, ada yang takut dan ada yang senang," ujarnya.

Lanjut Iskandar, kehadiran TNI dalam pengamanan demo tentunya sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 UU No. 34/ 2004 tentang TNI, dimana kehadiran TNI karena dibutuhkan.
Redaktur: Heri Ruslan
Reporter: Erdy Nasrul
Sumber Berita : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/29/m1mpnz-kapuspen-tni-turun-untuk-jaga-objek-vital

Sadar Curigai Pemerintah Naikkan Harga BBM Demi Selamatkan PLN

REPUBLIKA.CO.ID,  JAKARTA -- Anggota Komisi XI DPR RI Sadar Subagyo mencurigai sikap pemerintah yang ngotot menaikan harga BBM bersubsidi merupakan agenda terselubung menyelamatkan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang tengah dilanda krisis keuangan.

"Kondisi keuangan PLN saat ini sangat tidak sehat bahkan berpotensi terancam bangkrut jika tidak segera ditolong" ujar Sadar yang juga anggota Badan Anggaran DPR RI kepada pers di Jakarta, Kamis.

Salah satu cara mengukur tingkat kesehatan perusahaan adalah dengan melihat 'Debt Service Coverage Ratio' (DSCR), yaitu perbandingan antara pendapatan bersih perusahaan dengan kewajibannya membayar utang, katanya.

Menurut dia, perusahaan dikatakan sehat apabila minimal DSCR sekitar 3, dan akan dianggap bangkrut jika DSCR negatif. "PLN sejatinya saat ini dalam keadaan darurat. Jika subsidi ke PLN tahun ini hanya Rp45 triliun sesuai APBN 2012, maka PLN akan tekor hingga Rp 35,72 trilliun, terdiri dari 'net income' minus 17,25 triliun dan kewajiban membayar hutang sebesar Rp18.47 triliun," ujar Sadar.

Daruratnya kondisi PLN ini, imbuh dia, membuat pemerintah mau tidak mau harus menambah subsidi listrik minimal Rp 40 trilliun sehingga DSCR PLN menjadi positif, meski masih jauh dibawah minimum DSCR yang sehat yaitu sekitar 3.

Karena keadaan darurat maka cara yang ditempuh adalah cara darurat termudah, yakni mengubah asumsi makro APBN dan menaikan harga BBM bersubsidi, yang sekalian pula memenuhi tuntutan IMF yaitu mengurangi subsidi BBM.

''Sekarang menjadi sangat masuk akal jika pemerintah ngotot merubah asumsi makro serta menaikan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1500 per liter,'' ungkap Sadar.

Karena perubahan asumsi makro akan menambah pemasukan sebesar Rp47 triliun dan menaikkan harga BBM bersubsidi akan menambah pemasukan Rp60 triliun sehingga total penerimaan akan bertambah Rp107 triliun, kata politisi Partai Gerindra itu.

Penambahan penerimaan dari hasil menaikkan harga BBM ini kemudian akan digunakan menambah subsidi listrik atau menyelamatkan PLN sebesar Rp43 triliun, pemberian BLT Rp 30,6 triliun, tambahan subsidi BBM Rp 13,8 triliun dan sisanya Rp 19,6 triliun digunakan untuk tambahan belanja infrastruktur serta pendidikan.

Dari urutan besarnya penggunaan tambahan penerimaan negara, kata Sadar, sangat jelas terlihat bahwa paling besar adalah untuk menolong PLN sedangkan pembengkakan subsidi BBM yang selama ini digembar-gemborkan sebagai biang kerok penghambat pembangunan ada pada urutan terakhir.

Menurut dia, hal ini tentunya sangat mengusik rasa keadilan karena kesalahan perhitungan PLN dibebankan ke rakyat.

"Mengapa pemerintah terkesan menutupi permasalahan ini, mengapa berdalih subsidi BBM membengkak. Padahal yang sesungguhnya terjadi adalah operasi penyelamatan PLN serta pembenaran untuk pemberian BLT," ujarnya.

Lebih lanjut Sadar mengatakan sebenarnya ada banyak cara untuk menyelamatkan PLN tanpa harus membebani dan menambah kesengsaraan rakyat, salah satunya adalah menaikan harga listrik (TDL) sebesar 10 persen yang akan menambah penerimaan sekitar Rp9 triliun.

Penaikan harga listrik dampak negatifnya jauh lebih kecil dibandingkan kenaikan harga BBM dan akan merangsang tumbuhnya pembangkit-pembangkit swasta yang mengandalkan energi terbarukan.

Dia mengakui angka Rp 9 triliun masih jauh dari mencukupi karena sesuai kesepakatan terakhir minimal dibutuhkan tambahan subsidi listrik sebesar Rp 43 triliun.

Namun kekurangan pendanaan dapat ditutup dengan penerbitan obligasi konversi senilai Rp40 triliun yang dijamin negara/pemerintah dan wajib dibeli oleh BUMN yang berkemampuan serta oleh pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) ketimbang dana pemda ratusan triliun diparkir saja di Bank Indonesia dalam bentuk SBI.

"Ini mungkin menjadi salah satu alternatif solusi yang lebih bijak dan tidak menambah sengsara rakyat," demikian Sadar Subagyo.
Redaktur: Heri Ruslan
Sumber: antara
Sumber Berita : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/29/m1mxls-sadar-curigai-pemerintah-naikkan-harga-bbm-demi-selamatkan-pln

Krrakk Jeruji Besi Gerbang DPR dipatahkan Pendemo

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Jeruji pagar DPR yang tepat berada di pinggir Jl Gatot Subroto, Jakarta, dipatahkan pendemo. Sebanyak dua jeruji besi sepanjang lebih dari lima meter kini sudah jatuh ke tanah. Pagar raksasa hijau itu kini menyisakan lubang yang dapat dilewati massa.

Aksi mereka tidak pernah berhenti meski langit mengguyur mereka dengan hujan. Massa berasal dari kalangan mahasiswa dan serikat buruh yang menolak kenaikan BBM. Mereka datang sejak pagi hari hingga saat ini terus bertahan menyuarakan pendapatnya untuk menolak kenaikan BBM.

Mereka pun memastikan akan melanjutkan aksinya pada Jumat (30/3). Rencananya, anggota dewan akan mengadakan sidang paripurna untuk memutuskan besaran subsidi BBM akan digelar. Jika yang disepakati DPR adalah subsidi BBM sebesar Rp 137 triliun, maka harga BBM untuk premium akan menyentuh harga Rp 6.000. Jika subsidi sebesar Rp 178 triliun, maka harga BBM tetap.

Momentum itu akan dimanfaatkan pendemo untuk beraksi. Jika yang disepakati adalah subsidi BBM Rp 137 triliun, maka siap-siap saja massa akan mengamuk. Sebaliknya, jika opsi kedua dipilih, maka demonstran akan pulang dengan damai.
Sumber Berita : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/29/m1n3d8-krrakk-jeruji-besi-gerbang-dpr-dipatahkan-pendemo

Tolak BBM Naik Puluhan Mahasiswa Malah Tiduran di Tengah Jalan

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG---Puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Kota Semarang berbaring di depan depo PT Pertamina di Jalan Pengapon Semarang, Jawa Tengah, Kamis (29/3), menolak kebijakan pemerintah yang akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
Aksi mahasiswa yang mendapat pengamanan ketat dari ratusan petugas kepolisian tersebut sempat memacetkan arus lalu lintas di jalan menuju ke arah Terminal Terboyo Semarang hingga beberapa meter.
Setelah berbaring di tengah jalan selama kurang lebih sepuluh menit, para mahasiswa kemudian memaksa masuk ke depo PT Pertamina yang sudah dijaga petugas, baik dari kepolisian maupun TNI, untuk menemui jajaran direksi.
Sempat terjadi saling dorong dan ketegangan antara para mahasiswa dengan petugas kepolisian yang berjaga di depan pintu gerbang salah satu objek vital milik PT Pertamina tersebut.
Koordinator aksi, Syaefudin, mengatakan kebijakan pemerintah pusat menaikkan harga BBM saat ini dianggap tidak layak karena kondisi masyarakat yang tidak siap. "Kami secara tegas menolak kenaikan harga BBM demi kepentingan semua lapisan masyarakat," katanya yang diikuti dengan teriakan setuju dari rekan-rekannya.
Menurut dia, pemerintah seharusnya memaksimalkan pos-pos penerimaan keuangan negara yang masih bocor, melakukan penghematan belanja negara, dan meminimalisasi praktik korupsi yang semakin subur di Indonesia, daripada menaikkan harga BBM yang akan semakin membenani masyarakat.
"Kenaikan harga BBM ini merupakan akal-akalan pemerintah yang tidak lebih memikirkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan rakyat sehingga harus kita tolak," ujarnya.
Operation Head Terminal BBM Pengapon Robinson Situmorang yang ditemui terpisah mengatakan aksi mahasiswa menolak kenaikan harga BBM ini tidak mengganggu pengiriman BBM ke stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di sejumlah kota. "Kami sudah mengantisipasi adanya unjuk rasa ini dengan melakukan pengiriman BBM ke sejumlah kota pada tadi malam dan pagi hari," katanya.
Sumber Berita : http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/12/03/29/m1mzfd-tolak-bbm-naik-puluhan-mahasiswa-malah-tiduran-di-tengah-jalan

Amy Winehouse Wariskan 3 Juta Poundsterling

Amy Winehouse dikabarkan mewariskan 4 juta poundsterling (sekitar Rp 58,10 miliar) ketika dia meningga.
Penyanyi "Back to Black" itu meninggal di usia 27 tahun pada Juli tahun lalu setelah berjuang melawan ketagihannya terhadap alkohol dan obat-obatan.
Koran Inggris, The Sun, menyatakan bahwa kekayaan penyanyi "rehab" itu akan diserahkan kepada orang tuanya, Mitch dan Janis, menurut dokumen yang disahkan hakim.
Amy memiliki aset lebi dari 4.257.580 poundsterling (sekitar Rp 61,84 miliar) ketika dia meninggal. Dengan potongan pajak dan berbagai tagihan, sisanya adalah 2.944.544 poundsterling (sekitar Rp 42,76 miliar).
Amy tidak meninggalkan wasiat apapun sebelum dia meninggal dan mantan suaminya, Blake Fielder Civil, yang diceraikannya pada 2009, tidak berhak mendapat apapun.
Sumber Berita : http://id.omg.yahoo.com/news/amy-winehouse-wariskan-3-juta-poundsterling-014931917.html

Voting BBM Baratayudha

JUMAT (30/3) ini diprediksi sebagai puncak aksi-aksi demonstrasi mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya, kerap disebut parlemen jalanan, menentang rencana pemerintah menaikkan harga BBM, bertepatan dengan Rapat Paripurna DPR untuk menolak atau mengesahkan RUU APBN Perubahan 2012 yang memuat usulan pemerintah itu. Bila DPR setuju maka Pasal 7 Ayat (6) UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN 2012, di mana pemerintah tak akan menaikkan harga eceren BBM bersubsidi, harus diamendemen.

Pemerintah usul harga BBM bersubsidi, premium, dan solar, dinaikkan Rp1.500 menjadi  Rp 6.000/ liter. Argumentasinya APBN 2012 akan jebol bila harga BBM bersubsidi tak dinaikkan akibat harga minyak mentah Indonesia (ICP) mencapai 120 dolar AS/ barel, padahal asumsi APBN 2012 90 dolar sehingga akan terjadi pembengkakan subsidi Rp 55,1 triliun, dari Rp123,6 triliun menjadi Rp178,7 triliun; selama ini subsidi tak tepat sasaran; dan jika harga BBM bersubsidi tak dinaikkan maka defisit APBN mencapai 3,6%, melampaui batas 3% yang digariskan Pasal 12 dan 13 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Keputusan diprediksi diambil melalui voting. Ibarat perang, rapat paripurna adalah padang Kurusetra tempat Pandawa dan Kurawa menggelar Baratayudha. Bila Pandawa dikonotasikan sebagai fraksi-fraksi yang menyuarakan aspirasi rakyat, dan Kurawa adalah fraksi-fraksi pendukung pemerintah maka dalam pertempuran babak I di Badan Anggaran DPR, Senin (26/3), Pandawa kalah telak. Dari 9 fraksi, hanya 3 yang menolak: PDIP, Gerindra, dan Hanura. Enam fraksi mendukung: Partai Demokrat, Golkar, PAN, PPP, PKB, dan PKS.

Dalam detik-detik terakhir, Golkar bisa saja berperan menjadi Sri Krishna yang menyelamatkan kubu Pandawa dalam Baratayudha, karena menurut Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso, sikap Golkar menolak atau mendukung kenaikan harga BBM bakal diputuskan sesaat menjelang voting.

Dalam rapat paripurna Jumat ini, apakah Pandawa kembali kalah? Bila fraksi-fraksi konsisten maka dipastikan Kurawa menang. Dari 560 kursi di DPR, PDIP hanya memiliki 94 kursi, Gerindra 26, dan Hanura 17, total 137 kursi. Adapun Demokrat punya 148 kursi, Golkar 106, PAN 46, PPP 38, PKB 28, dan PKS 57, total 423 kursi.

Tapi politik bukanlah matematika melainkan selalu dinamis, tak linier. PKS dalam rapat paripurna ini konon akan membelot, bergabung dengan kubu Pandawa, sehingga total akan menjadi 194 suara. Namun jumlah itu belum cukup bagi Pandawa untuk menang. Harapan selanjutnya ada pada Golkar. Bila Golkar bergabung ke kubu Pandawa, total menjadi 300 suara, dan Pandawa-lah yang menang sehingga hasil akhir Barathayuda sesuai skenario, yakni kebenaran mengalahkan kebatilan.

Parlemen Jalanan

Meski secara resmi PDIP melarang kadernya turun ke jalan menentang kenaikan harga BBM, kadernya di sejumlah daerah tetap menggunakan hak berdemokrasi melalui unjuk rasa, termasuk Wakil Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo dan Wakil Wali Kota Surabaya Bambang DH. Akibatnya, selain keduanya mendapat ancaman sanksi dari Mendagri Gamawan Fauzi, politikus propemerintah juga mengkritik PDIP yang katanya menggunakan cara-cara ekstraparlementer atau parlemen jalanan dalam perjuangan politiknya.

Kritik demikian sah saja. Tapi dalam sejarahnya, partai ini selalu menempuh cara-cara konstitusional. Meski bisa saja kalah, secara politik PDIP akan menggunakan hak konstitusionalnya dalam menolak kenaikan harga BBM, yakni lewat voting di rapat paripurna. Dalam politik, soal kalah atau menang adalah biasa. Yang penting partai ini sudah menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat, mengingat mayoritas rakyat menolak kenaikan harga BBM dan akan menjadi pihak yang paling menderita akibat kebijakan ini. Vox populi vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan.

Apalagi PDIP juga memiliki alasan reasonable. Pertama; bila harga BBM tak naik, menurut versi pemerintah, subsidi harus ditambah Rp 55,1 triliun. PDIP berpendapat bila pemerintah punya dana Rp 55,1 triliun untuk menutupi kenaikan subsidi itu maka harga BBM tak perlu naik. Untuk menutupnya pemerintah bisa mendapatkannya dari berbagai sumber berupa tambahan penerimaan negara yang sesungguhnya sudah tersedia, yakni sisa anggaran lebih (SAL) 2010 Rp 51 triliun, surat berharga negara (SBN) Rp 25 triliun, penerimaan dalam negeri (PDN) dari kenaikan harga migas Rp 46,8 triliun, dan netto utang/ nonutang Rp 11,2 triliun sehingga total Rp134 triliun. Dengan kata lain, kondisi fiskal kita tahun ini masih sangat kredibel.

Kedua; bila harga BBM bersubsidi naik Rp1.500/ liter per 1 April nanti akan diperoleh penerimaan negara Rp 43,09 triliun dengan asumsi kuota BBM bersubsidi 40 juta kiloliter, yakni premium 24,41 juta kiloliter, solar 13,89 juta kiloliter, dan minyak tanah 1,7 juta kiloliter (harga minyak tanah tak naik).

Sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, pemerintah menyiapkan program bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM), subsidi angkutan umum, subsidi raskin, dan subsidi pendidikan siswa miskin dalam RAPBN 2012 senilai Rp 30,6 triliun. Dengan asumsi penerimaan negara setelah BBM naik Rp 43,09 triliun maka sisa penerimaaan negara hanya Rp12,49 triliun. Pertanyaannya, dengan tambahan hanya Rp 12,49 triliun itu, apakah asumsi bahwa bila harga BBM tak naik maka APBN dengan nilai total Rp 1.548,3 triliun akan jebol? Jelas tidak! Dana tambahan kenaikan harga BBM hanya 0,81% dari total APBN.

Tapi dunia politik kadang tak rasional. Alasan rasional pun bisa saja dianggap tak rasional. Maka bila ternyata Pandawa kalah di Baratayudha paripurna, hal itu sah-sah saja. Biarlah rakyat yang menilai. (10)

— Drs H Sumaryoto, anggota Komisi XI DPR, Fraksi PDI Perjuangan  
Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/03/30/181728/Voting-BBM-Baratayudha

Pengrajin Nyaris Gulung Tikar

TALANG - Menyongsong rencana kenaikan BBM dan keluarnya seruan larangan membeli BBM baik bensin dan solar dalam jerigen, sempat membuat pengrajin pengecor logam tidak bisa menjalankan usahanya selama sepekan terakhir ini.
Beruntung, Disperindag Kabupaten Tegal mengeluarkan kebijakan dengan memperbolehkan para pengrajin pengecoran logam membeli solar dalam jerigen dengan membawa surat pengantar dari kecamatan setempat. Gejolakpun berhasil diredam ditingkat bawah, dan kini pengrajin sudah mulai bisa kembali beraktifitas.
Ketua paguyuban pengrajin logam yang juga merangkap Camat Talang, Drs H Imam Maskur MSi, menyatakan banyak keluhan yang sempat disampaikan para pengrajin terkait larangan mendapatkan solar dengan menggunakan jerigen.
"Disinilah perlunya kearifan lokal yang dihembuskan Disperindag dengan memberi kebijakan khusus kepada pengrajin logam yang ada di Talang. Pengrajin tetap diberi kelonggaran membeli solar dalam jerigen dengan dibekali surat pengantar Disperindag dan kecamatan. Di surat pengantar itu sudah ditunjuk SPBU yang dituju berikut kebutuhan dari masing-masing pengusaha pengecor logam termasuk di dalamnya pengusaha rice mill," tegasnya, Kamis (29/3) kemarin.
Tak ditampiknya dengan keluarnya larangan membeli BBM dalam takaran jerigen, banyak pengusaha pengecoran logam yang terpaksa menutup usahanya dan meliburkan para pekerjanya. Dia mengaku berterima kasih atas kearifan lokal yang berani ditempuh Disperindag ditengah ketidakpastian pemberlakukan tarif BBM tersebut.
"Kami tidak bisa menampik bila kearifan lokal itu tidak segera ditempuh Disperindag, pengusaha pengecoran logam benar-benar akan menutup usahanya hingga ada keputusan resmi terkait kenaikan BBM. Buntutnya, banyak pekerja yang harus libur panjang tanpa penghasilan ditengah semakin meroketnya harga kebutuhan hidup," terangnya.
Dia mengakui untuk jumlah pengusaha yang kini menetap di Perkampungan Industri Kecil (PIK) Kebasen ada sekitar 40 pengusaha. Dimana masing-masing usaha pengecoran logam mempunyai dua buah tunggku, dimana 1 tungku perharinya menghabiskan 20 liter solar. Jadi bisa dikalkulasikan perhari PIK kurang lebih membutuhkan pasokan solar sebanyak 1.600 liter. Hal ini belum ditambah dengan kebutuhan bagi pengrajin rumahan yang menyebar di Kebasen dan Pesayangan. Industri rumahan ini dikalkulasi akan menyedot kurang lebih 1.000 liter solar perharinya. (her)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/Pengrajin-Nyaris-Gulung-Tikar.html

Tarif Angkudes Naik 22 Persen

SESUAI dengan janjinya, Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dishubkominfo Kabupaten Tegal akhirnya mengeluarkan rancangan pemberlakukan tarif baru, menghadapi kenaikan BBM awal April 2012 mendatang. Dengan mengundang ketua paguyuban angkot dan turut disaksikan pihak Organda, Polres Tegal, dan Satpol PP rancangan kenaikan tarif angkutan kali ini dibedakan untuk angkutan desa (yang beroperasi didalam areal Kabupaten Tegal) dan angkutan lintas perbatasan.
Kepala Dishubkominfo Kabupaten Tegal, Eko Jati Suntoro SH MSi, melalui Kabid LLAJ, Teguh Sugiarto SH, menyatakan, khusus untuk angkutan desa aturan penghitungan tarif baru mengacu pada SK bupati dan telah disepakati kenaikan mencapai 22 persen.
"Penentuan kenaikan tarif dititik 22 persen ini mengacu pada hitungan harga nasional mobil hari ini dengan dampak kenaikan BBM. Kita ambil rata-rata 20 persen dikurangi harga maksimal sekarang dan kita ambil titik tengah menjadi 22 persen," ujar dia didampingi stafnya, Bayu Atmowiyanto, Kamis (29/3) kemarin.
Dengan keputusan ini setidaknya ada kepastian para pengemudi angkutan pedesaan yang di wilayah Kabupaten Tegal beroperasi di 24 trayek. Sementara untuk tarif baru angkutan lintas perbatasan pihaknya mengaku telah bersepakat dengan daerah tetangga seperti Kota Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kabupaten Pemalang. Dimana kenaikan tarif baru nanti mencapai 13 persen.
Terpisah Ketua DPC Organda Kabupaten Tegal, Prihandono, melalui Sekretarisnya, Joko Riyadi, mengaku lega dengan keluarnya rancangan tarif baru sebelum kenaikan BBM diberlakukan.
"Disini para pengemudi seakan sudah terpayungi serta tidak usah mogok beroperasi ketika pusat benar-benar jadi menaikkan BBM. Begitu BBM naik, otomatis pengemudi akan memberlakukan tarif baru sesuai SK bupati untuk angkudes, dan Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk trayek lintas perbatasan," ujarnya.
Dari data yang ada, DPC Organda saat ini memayungi sedikitnya 562 anggota yang terorgansir dalam 33 paguyuban. Dan dalam sosialisasi rancangan tarif baru kemarin berhasil diikuti 22 ketua paguyuban angkot baik angkudes maupun angkutan lintas perbatasan.
Dan Teguh juga menambahkan bahwa untuk penentuan tarif angkot trayek lintas perbatasan harus ada kesepakatan sesuai yang tercantum dalam SKB. (her)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/Tarif-Angkudes-Naik-22-Persen.html

1.145 PNS Naik Pangkat

SEJUMLAH 1.145 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Pemkab Tegal naik pangkat pada periode 1 April 2012. Hal itu dibacakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Tegal, Retno Suprobowati SH MM, saat membaca laporan pada acara penyerahan petikan SK bupati Tegal tentang kenaikan pangkat PNS di lingkungannya. Acara sendiri digelar di Pendopo Ki Gede Sebayu, Kamis (29/3).
“Usulan kenaikan pangkat PNS dilingkungan Pemkab Tegal periode 1 April 2012 yang kami terima dari unit kerja sejumlah 1.844 PNS. Namun yang telah ditetapkan nota persetujuan sejumlah 1.145 PNS. Yang lain masih dalam proses persetujuan teknis di BKN Jakarta,” kata Retno Suprobowati, kemarin.
Dia mejelaskan, rincian yang diusulkan oleh unit kerja tersebut, yakni golongan ruang IV/c keatas berjumlah 5 orang, golongan ruang IV/a dan IV/b sejumlah 116 orang, dan golongan ruang III/d kebawah 1.723 orang.
Untuk golongan IV/a dan IV/b, lanjut Retno, yang telah ditetapkan nota persetujuanya sejumlah 98 orang, dengan perincian golongan ruang IV/b jumlahnya 17 orang, dan golongan ruang IV/a jumlahnya 81 orang. Golongan ruang III/d ke bawah yang telah ditetapkan nota persetujuanya sejumlah 1.047 orang yakni, golongan ruang III/d jumlahnya 119 orang, golongan ruang III/c jumlahnya 137 orang, golongan ruang III/b jumlah 230 orang, golongan III/a mencapai 48 orang, golongan II/d mencapai 25 orang, golongan II/c mencapai 168 orang, golongan II/b mencapai 229 orang, golongan II/a mencapai 27 orang, golongan ruang I/d mencapai 38 orang, golongan ruang 1/c 9 orang, dan golongan ruang 1/b jumlahnya 17 orang.
“Yang belum terealisasi masih dalam proses penetapan nota persetujuan kenaikan pangkatnya id Badan Kepegawaian Negara (BKN),” jelasnya.
Sementara Wakil Bupati Tegal, HM Heri Soelistiyawn SH Mhum, setelah menyerahkan petikan SK tersebut secara simbolis, dalam sambutannya mengatakan, bahwa kenaikan pangkat merupakan wujud penghargaan atas prestasi kerja dan pengabdian seorang PNS serta sebagai dorongan untuk meningkatkan prestasi, dedikasi, dan loyalitas dalam mengemban amanat sebeagai arapatur negara.
“Tidak benar bahwa kenaikan pangkat merupakan hak rutin bagi PNS yang setiap tahun sekali harus diberikan. Karena prinsipnya, kenaikan pangkat merupakan penghargaan yang diberikan pimpinan kepada bawahannya yang berprestasi,” katanya.
Dalam kesempatan itu, dia juga berharap kepada seluruh SKPD agar dapat terus menerus memeberikan bimbingan dan pembinaan serta golongan pelaksanaan tugas kepada pegawai di lingkungan kerjanya. Hal ini agar amanah yang dibebankan untuk kesejahteraan masyarakat dapat di wujudkan. (fat)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/1.145-PNS-Naik-Pangkat.html

BLH Kampanyekan Budaya 3R

BERBAGAI upaya demi mengejar target pencapaian penghargaan Adipura, ditempuh Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Tegal. Salah satu yang dilakukan yakni dengan mengkampanyekan budaya 3R, yakni Reduce (mengurangi), Reuse (memakai kembali), Recycle (daur ulang).
Menurut Kepala BLH Kabupaten Tegal, Ir Khofifah MM, budaya 3R tersebut wajib diterapkan di sejumlah titik pantau penilaian Adipura. Dimana rencananya pada minggu-minggu awal April 2012 ini akan dilaksanakan penilaian tahap II.
"3R ini wajib hukumnya diterapkan di titik pantau penilaian. Seperti di perkantoran, perumahan, sekolah, Puskesmas, rumah sakit, pasar, dan Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Di sejumlah tempat itu harus dilaksanakan tidak hanya sebatas pengomposan, tetapi juga pemanfaatan limbah," urai Khofifah.
Dijelaskan Khofifah, penerapan budaya 3R tersebut terbukti ampuh dalam mendongkrak poin penilaian Adipura. Hal ini telah dibuktikan dengan adanya peningkatan rangking Adipura yang diraih Kabupaten Tegal.
"Secara bertahap, rangking Kabupaten Tegal memang terus naik. Jika ditahun 2009-2010 lalu kita masih duduk di nomor 32, tahun 2010-2011 naik menjadi 24. Kini pada penilaian tahap I periode tahun 2011-2012, kita sudah menduduki peringkat 11 di Jawa Tengah dengan skor 73,05," ujarnya bangga.
Lonjakan pencapaian peringkat itu pula, lanjutnya, yang kemudian memicu Kementrian Lingkungan Hidup untuk memberikan piagam penghargaan atas upaya yang telah diraih Kabupaten Tegal. "Di Jawa Tengah ini hanya Kabupaten Tegal yang menerima penghargaan atas upaya pencapaian kenaikan peringkat ini".
Berdasarkan data hasil penilaian tahap I, Kabupaten Tegal berhasil mengungguli sejumlah kota-kota besar seperti Kota Semarang yang duduk di peringkat 12 dengan skor 72,85. Termasuk pula meninggalkan jauh daerah tetangga. Dimana Pemalang hanya menduduki peringkat 27 dengan skor 67,70, Kota Tegal di peringkat 29 dengan skor 66,96, dan Brebes di peringkat 32 dengan skor 65,19.
Kampanye budaya 3R tersebut, ternyata mendapat sambutan dari sejumlah sekolah. Khofifah sendiri tidak menampik jika sejumlah sekolah yang termasuk dalam titik pantau penilaian tahap I, telah memberikan sumbangsih skor yang cukup signifikan. Salah satu yang mendapatkan apresiasi tinggi, seperti yang diterapkan di SMAN 2 Slawi. Dimana di sekolah tersebut telah berhasil mengembangkan teknologi pengolahan limbah plastik menjadi sumber energi terbarukan.
Hal ini diamini oleh salah satu guru SMAN 2 Slawi, Mujiyanto SPd M Ing. Dia bersama para muridnya telah berhasil mengembangkan prototype mesin pengolah limbah plastik yang menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) dengan tingkat oktan yang berada diantara minyak tanah dan bensin.
"Ajakan BLH untuk membudayakan 3R mendapat sambutan dari seluruh jajaran SMAN 2 Slawi. Sehingga kami pun berupaya mengembangkan mesin sederhana pengolah limbah plastik yang menhasilkan BBM. Biaya produksinya pun terbilang cukup murah, hanya menghabiskan Rp 1,2 juta. Kedepan jika ada dukungan dana yang cukup, tentunya dapat dimodifikasi untuk menghasilkan bensin," urai Mujiyanto.
Sementara, Khofifah menambahkan, BLH memberikan apresiasi positif terhadap upaya yang telah dilakukan jajaran SMAN 2 Slawi tersebut. Pihaknya pun telah menempuh upaya koordinasi lintas sektoral dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tegal agar dapat memfasilitasi pengembangan mesin tersebut serta mengupayakan hak paten.
"Kami menaruh harapan besar agar mesin pengolahan limbah semacam ini dapat terus dikembangkan. Sehingga kedepannya dapat memberikan andil dalam mengurangi dampak perubahan iklim dengan meminimalisir limbah plastik di alam. Seperti diketahui, limbah plastik baru dapat terurai setelah 400 tahun," ujarnya menutup pembicaraan. (aan)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/BLH-Kampanyekan-Budaya-3R.html

Fenomena Alam Aneh Badai Salju Hantami Sumatra Barat

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG---Meski termasuk negara tropis, ternyata Indonesia pun bisa mengalami badai salju. Tidak percaya? Itulah yang terjadi ketika puluhan rumah warga mengalami kerusakan akibat dihantam badai salju yang melanda Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat (Sumbar). "Badai salju melanda Kabupaten Sijunjung pada Rabu (28/3) sekitar pukul 20.00 WIB mengakibatkan puluhan rumah mengalami kerusakan, "kata Kabid Penanggulangan Bencana BPBD Sumbar Ade Edwar di Padang, Kamis (29/3).
Menurutnya, berdasarkan data sementara diperoleh BPBD Sumbar, dimana 48 unit rumah atapnya beterbangan, dua unit rumah hancur berantakan. "Selain puluhan rumah warga rusak, badai salju juga merusak beberapa unit bangunan Sekolah Dasar (SD), tiga lokal belajar dan beberapa atapnya beterbangan, serta satu unit rumah dinas sekolah," katanya.
Dia menambahkan, badai salju yang melanda Kabupaten Sijunjung itu tidak menimbulkan korban jiwa, hanya mengalami kerugian materil. "BPBD masih melakukan penghitungan berapa kerugian harta benda ketika badai salju itu,"katanya.
Dia mengatakan, badai salju yang melanda Kabupaten Sijunjung hingga merusak puluhan rumah tersebut merupakan yang pertama kali terjadi di Sumbar. "Badai salju ini tidak pernah terjadi, ini merupakan pertama kali terjadi di Sumbar,"katanya.
Menurutnya, warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat dihantam badai salju telah dievakuasi ke tempat yang dirasakan aman. "BPBD telah mendirikan berapa unit tenda darurat bagi warga yang mengungsi, sementara itu bantuan akan segera dikirimkan,"katanya.
Dia menambahkan, untuk sementara aktivitas warga yang berada di Kabupaten Sijunjung masih belum pulih akibat badai salju yang melanda. "Masyarakat Kabupaten Sinjunjung masih merasakan khawatir jika badai salju susulan kembali terjadi, mereka berharap pemeerintah cepat memberikan bantuan,"katanya.
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/fenomena-alam-aneh-badai-salju-hantami-sumatra-barat-053310139.html

Meriam Bellina Melapor Dicekik Oleh Hotman Paris Foto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Artis senior Meriam Bellina, Rabu (28/3/2012) melaporkan Hotman Paris Hutapea ke SPK Polda Metro Jaya. Pengacara kondang itu diduga melakukan penganiayaan. Peristiwa berawal pada 2009 silam, saat Meriam dan Hotman masih berteman dekat. Kemudian, pada 10 April 2009, seusai Meriam pulang ibadah dari gereja dan tiba di rumah, Hotman yang sudah menunggu di rumah Meriam melihat ponsel Meriam dan langsung marah-marah, memaki-maki, membanting, serta mencekik leher Meriam.
Hotman juga menampar muka Meriam berkali-kali, hingga tulang hidung pelapor retak, leher luka bagian kanan dan kiri, serta telinga kanan keluar darah.
Bahkan, hingga saat ini terlapor masih mengirim ancaman dan hinaan terhadap pelapor melalui SMS dan telepon, yang isinya,"Perempuan penampung sperma, perempuan jual diri."
Atas dasar itulah, Meriam merasa dirugikan dan tidak nyaman, hingga berujung ke jalur hukum, dan melapor ke SPK.
Sampai berita ini diturunkan, Hotman Paris belum memberikan klarifikasi. Saat dikonfirmasin ponselnya tak aktif.
Sumber Berita : http://id.omg.yahoo.com/news/meriam-bellina-melapor-dicekik-oleh-hotman-paris-foto-125740630.html

Kontroversi Kenaikan Harga BBM

PENGANTAR
Dalam paparan ini saya memberlakukan penyederhaan atau simplifikasi dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sangat jelas tentang esensinya saja.
Maka saya mengasumsikan bahwa semua minyak mentah Indonesia dijadikan satu jenis BBM saja, yaitu bensin Premium. Metode ini sering digunakan untuk memperoleh gambaran tentang esensi atau inti permasalahannya. Metode ini dikenal dengan istilah method of decreasing abstraction, terutama kalau dilanjutkan dengan penyempurnaan dengan cara memasukkan semua detil dari data dan kenyataan, yang dikenal dengan istilah putting the flesh on the bones.
Cara perhitungan yang saya lakukan dan dijadikan dasar untuk paparan hari ini ternyata 99% sama dengan perhitungan oleh Pemerintah yang tentunya sangat mendetil dan akurat.
Dengan data dan asumsi yang sama, Pemerintah mencantumkan kelebihan uang tunai sebesar Rp. 96,8 trilyun, dan saya tiba pada kelebihan uang tunai sebesar Rp. 97,955 trilyun.
PERMASALAHAN
Kepada masyarakat diberikan gambaran bahwa setiap kali harga minyak mentah di pasar internasional meningkat, dengan sendirinya pemerintah harus mengeluarkan uang ekstra, dengan istilah “untuk membayar subsidi BBM yang membengkak”.
Harga minyak mentah di pasar internasional selalu meningkat. Sebabnya karena minyak mentah adalah fosil yang tidak terbarui (not renewable). Setiap kali minyak mentah diangkat ke permukaan bumi, persediaan minyak di dalam perut bumi berkurang. Pemakaian (konsumsi) minyak bumi sebagai bahan baku BBM meningkat terus, sehingga permintaan yang meningkat terus berlangsung bersamaan dengan berkurangnya cadangan minyak di dalam perut bumi. Hal ini membuat bahwa permintaan senantiasa meningkat sedangkan berbarengan dengan itu, penawarannya senantiasa menyusut.
Sejak lama para pemimpin dan cendekiawan Indonesia berhasil di-“brainwash” dengan sebuah doktrin yang mengatakan : “Semua minyak mentah yang dibutuhkan oleh penduduk Indonesia harus dinilai dengan harga internasional, walaupun kita mempunyai minyak mentah sendiri.” Dengan kata lain, bangsa Indonesia yang mempunyai minyak harus membayar minyak ini dengan harga internasional.
Harga BBM yang dikenakan pada rakyat Indonesia tidak selalu sama dengan ekuivalen harga minyak mentahnya. Bilamana harga BBM lebih rendah dibandingkan dengan ekuivalen harga minyak mentahnya di pasar internasional, dikatakan bahwa pemerintah merugi, memberi subsidi untuk perbedaan harga ini. Lantas dikatakan bahwa “subsidi” sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, sedangkan pemerintah tidak memilikinya. Maka APBN akan jebol, dan untuk menghindarinya, harga BBM harus dinaikkan.
Pikiran tersebut adalah pikiran yang sesat, ditinjau dari sudut teori kalkulasi harga pokok dengan metode apapun juga. Penyesatannya dapat dituangkan dalam angka-angka yang sebagai berikut.
Harga bensin premium yang Rp. 4.500 per liter sekarang ini ekuivalen dengan harga minyak mentah sebesar US$ 69,50 per barrel. Harga yang berlaku US$ 105 per barrel. Lantas dikatakan bahwa pemerintah merugi US$ 35,50 per barrel. Dalam rupiah, pemerintah merugi sebesar US$ 35,50 x Rp. 9.000 = Rp. 319.500 per barrel. Ini sama dengan Rp. 2009, 43 per liter (Rp. 319.500 : 159). Karena konsumsi BBM Indonesia sebanyak 63 milyar liter per tahun, dikatakan bahwa kerugiannya 63 milyar x Rp. 2009,43 = Rp. 126,59 trilyun per tahun. Maka kalau harga bensin premium dipertahankan sebesar Rp. 4.500 per liter, pemerintah merugi atau memberi subsidi sebesar Rp. 126,59 trilyun. Uang ini tidak dimiliki, sehingga APBN akan jebol.
Pikiran yang didasarkan atas perhitungan di atas sangat menyesatkan, karena sama sekali tidak memperhitunkan kenyataan bahwa bangsa Indonesia memiliki minyak mentah sendiri di dalam perut buminya.
Pengadaan BBM oleh Pertamina berlangsung atas perintah dari Pemerintah. Pertamina diperintahkan untuk mengadakan 63 milyar liter bensin premium setiap tahunnya, yang harus dijual dengan harga Rp. 4.500 per liter. Maka perolehan Pertamina atas hasil penjualan bensin premium sebesar 63.000.000.000 liter x Rp. 4.500 = Rp. 283,5 trilyun.
Pertamina disuruh membeli dari:
Pemerintah
37,7808 milyar liter
dengan harga Rp. 5.944/liter =
Rp. 224,5691tr
Pasar internasional
25,2192 milyar liter
dengan harga Rp. 5.944/liter =
Rp. 149,903 tr
Jumlahnya
63 milyar liter
dengan harga Rp. 5.944/liter =
Rp. 374,4721 tr
Biaya LRT
63 milyar liter @Rp. 566

Rp. 35,658 tr
Jumlah Pengeluaran Pertamina
Rp. 410,13 tr
Hasil Penjualan Pert
63 milyar liter @ Rp. 4.500

Rp. 283,5 tr
PERTAMINA DEFISIT/TEKOR/KEKURANGAN TUNAI
Rp. 126,63 tr.
Tabel di atas menunjukkan bahwa setelah menurut dengan patuh apa saja yang diperintahkan oleh Pemerintah, Pertamina kekurangan uang tunai sebesar Rp. 126,63 trilyun.
Pemerintah menambal defisit tersebut dengan membayar tunai sebesar Rp. 126,63 trilyun yang katanya membuat jebolnya APBN, karena uang ini tidak dimiliki oleh Pemerintah.
Ini jelas bohong di siang hari bolong. Kita lihat baris paling atas dari Tabel denga huruf tebal (bold), bahwa Pemerintah menerima hasil penjualan minyak mentah kepada Pertamina sebesar Rp. 224,569 trilyun. Jumlah penerimaan oleh Pemerintah ini tidak pernah disebut-sebut. Yang ditonjol-tonjolkan hanya tekornya Pertamina sebesar Rp. 126,63 trilyun yang harus ditomboki oleh Pemerintah.
Kalau jumlah penerimaan Pemerintah dari Pertamina ini tidak disembunyikan, maka hasilnya adalah:
• Pemerintah menerima dari Pertamina sejumlah
Rp. 224,569 trilyun
• Pemerintah menomboki tekornya Pertamina sejumlah
(Rp. 126,63 trilyun)
• Per saldo Pemerintah kelebihan uang tunai sejumlah
Rp. 97,939 trilyun
Perhitungan selengkapnya dapat di-download di sini.

TEMPATNYA DALAM APBN
Kalau memang ada kelebihan uang tunai dalam Kas Pemerintah, di mana dapat kita temukan dalam APBN 2012 ?
Di halaman 1 yang saya lampirkan, yaitu yang dirinci ke dalam :
• Pos “DBH (Dana Bagi Hasil) sejumlah
Rp. 45,3 trilyun
• Pos “Net Migas” sejumlah
Rp. 51,5 trilyun
• Jumlahnya Rp. 96,8 trilyun
Sumber :
Perhitungan Bp. Anggito Abimanyu dan Perhitungan Bp. Anthony Budiawan


Perbedaan sejumlah Rp. 1,1 trilyun disebabkan karena Pemerintah menghitungnya dengan data lengkap yang mendetil.
Saya menghitungngya dengan penyederhanaan/simplifikasi guna memperoleh esensi perhitungan bahwa Pemerintah melakukan kehohongan publik. Bedanya toh ternyata sama sekali tidak signifikan, yaitu sebesar Rp. 1,1 trilyun atau 1,14 % saja.
SUBSIDI BUKAN PENGELUARAN UANG TUNAI
Dalam pembicaraan tentang BBM, kata “subsidi BBM” yang paling banyak dipakai. Kebanyakan dari elit bangsa kita, baik yang ada di dalam pemerintahan maupun yang di luar mempunyai pengertian yang sama ketika mereka mengucapkan kata “subsidi BBM”.
Ketika mulut mengucapkan dua kata “subsidi BBM”, otaknya mengatakan “perbedaan antara harga minyak mentah internasional dengan harga yang dikenakan kepada bangsa Indonesia.” Ketika mulut mengucapkan “Subsidi bensin premium sebesar Rp. 2.009 per liter”, otaknya berpikir : “Harga minyak mentah USD 105 per barrel setara dengan dengan Rp. 6.509 per liter bensin premium, sedangkan harga bensin premium hanya Rp. 4.500 per liter”.
Mengapa para elit itu berpikir bahwa harga minyak mentah yang milik kita sendiri harus ditentukan oleh mekanisme pasar yang dikoordinasikan oleh NYMEX di New York ?
Karena mereka sudah di-“brain wash bahwa harga adalah yang berlaku di pasar internasional pada saat mengucapkan harga yang bersangkutan. Maka karena sekarang ini harga minyak mentah yang ditentukan dan diumumkan oleh NYMEX sebesar USD 105 per barrel atau setara dengan bensin premium seharga Rp. 6.509 per liter, dan harga yang diberlakukan untuk bangsa Indonesia sebesar Rp. 4.500 per liter, mereka teriak : “Pemerintah merugi sebesar Rp. 2.009 per liter”. Karena konsumsi bangsa Indonesia sebanyak 63 milyar liter per tahun, maka Pertamina merugi Rp. 126,567 trilyun per tahun.
Selisih ini disebut “subsidi”, dan lebih konyol lagi, karena lantas mengatakan bahwa “subsidi” ini sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan”.
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2001 TENTANG MINYAK DAN GAS BUMI
Pikiran hasil brain washing tersebut berakar dalam UU nomor 22 tahun 2001. Pasal 28 ayat 2 berbunyi : “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar”. Ini berarti bahwa rakyat harus membayar minyak yang miliknya sendiri dengan harga yang ditentukan oleh NYMEX di New York. Kalau harganya lebih rendah dikatakan merugi, harus mengeluarkan tunai yang tidak dimiliki dan membuat APBN jebol.
Seperti yang baru saya katakan tadi pikiran seperti itu tidak benar. Yang benar ialah pengeluaran uang tunai untuk pemompaan minyak sampai ke atas muka bumi (lifting) ditambah dengan pengilangan sampai menjadi BBM (refining) ditambah dengan pengangkutan sampai ke pompa-pompa bensin (transporting), seluruhnya sebesar USD 10 per barrel. Dengan kurs yang 1 USD = Rp. 9.000, uang tunai yang dikeluarkan untuk menghasilkan 1 liter premium sebesar Rp. 566.
BAGAIMANA UUD HARUS DITAFSIRKAN TENTANG KEBIJAKAN MINYAK?


Menurut UUD kita harga BBM tidak boleh ditentukan oleh siapapun juga kecuali oleh hikmah kebijaksanaan yang sesuai dengan kepatutan, daya beli masyarakat dan nilai strategisnya bagi sektor-sektor kehidupan ekonomi lainnya. Mengapa ? Karena BBM termasuk dalam “Barang yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak”.
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
Itulah sebabnya Mahkamah Konstitusi menyatakan pasal 28 ayat (2) dari UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas bertentangan dengan UUD RI. Putusannya bernomor 002/PUU-I/2003 yang berbunyi : “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi diserahkan pada persaingan usaha yang sehat dan wajar dari Undang-Undang nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang dasar Republik Indonesia.”
Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 pasal 72 ayat (1)
Brain washing begitu berhasilnya , sehingga Putusan MK ini disikapi dengan Peraturan Pemerintah nomor 36 Tahun 2004. Pasal 72 ayat (1) berbunyi : “Harga bahan bakar minyak dan gas bumi, kecuali gas bumi untuk rumah tangga dan pelanggan kecil, diserahkan pada persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan.”
Ini benar-benar keterlaluan. UUD, MK dilecehkan dengan PP.
Jelas Pemerintah telah berpikir, berucap dan bertinak yang bertentangan dengan UUD kita dalam kebijakannya tentang BBM. Toh tidak ada konsekuensinya apa-apa. Toh Pemerintah akan memberlakukannya dengan merujuk pada Undang-Undang yang telah dinyatakan bertentangan dengan Konstitusi.
APA MAKSUD DAN DAMPAK DARI MEMPERTAHANKAN BERLAKUNYA UU NO. 22 TAHUN 2001 ?
Maksudnya jelas, yaitu supaya mendarah daging pada rakyat Indonesia bahwa mereka harus membayar harga BBM (bensin) dengan harga yang ditentukan oleh NYMEX. Bahkan setiap hari harga BBM harus bergejolak sesuai dengan fluktuasi harga minyak mentah yang diumumkan oleh NYMEX setiap beberapa menit sekali.
Harian Kompas tanggal 17 Mei 2008 memuat pernyataan Menko Boediono (yang sekarang menjabat Wakil Presiden) yang berbunyi : “Pemerintah akan menyamakan harga bahan bakar minyak atau BBM untuk umum di dalam negeri dengan harga minyak di pasar internasional secara bertahap mulai tahun 2008……..dan Pemerintah ingin mengarahkan kebijakan harga BBM pada mekanisme penyesuaian otomatis dengan harga dunia.”
Harian Indopos tanggal 3 Juli 2008 mengutip Presiden SBY yang mengatakan :”Jika harga minyak USD 150 per barrel, subsidi BBM dan listrik yang harus ditanggung APBN Rp. 320 trilyun.” “Kalau (harga minyak) USD 160, gila lagi. Kita akan keluarkan (subsidi) Rp. 254 trilyun hanya untuk BBM.”
Jelas bahwa Presiden SBY sudah teryakinkan bahwa yang dikatakan dengan subsidi memang sama dengan uang tunai yang harus dikeluarkan. Hal yang sama sekali tidak benar, seperti yang diuraikan di atas tadi.
SHELL SUDAH MENJALANKAN HARGA BBM NAIK TURUN OTOMATIS DENGAN NAIK TURUNNYA HARGA MINYAK DI PASAR INTERNASIONAL
Barang siapa membeli bensin dari pompa Shell akan mengalami bahwa harga naik turun. Kemarin, tanggal 18 Maret 2012 harga bensin super Shell Rp. 9.550 per liter.
Harga Rp. 9.550 dikurangi dengan biaya LTR sebesar Rp. 566 = Rp. 8.984 per liter. Dengan kurs 1 USD = Rp. 9.000, harga ini setara dengan harga minyak mentah USD 0,9982 per liter atau USD 159 minyak mentah per barrel. Harga minyak mentah di pasar internasional USD 105 per barrel. Shell mengambil untung dari rakyat Indonesia sebesar USD 54 per barrel atau USD 0,34 per liter, yang sama dengan Rp. 3.057 per liternya. Ini kalau minyak mentahnya dibeli dari pasar internasional dengan harga USD 105 per barrel. Tetapi kalau minyak mentahnya berasal dari bagiannya dari kontrak bagi hasil, bayangkan berapa untungnya !!
PEMERINTAH BERANGGAPAN BAHWA PENENTUAN HARGA BBM KEPADA RAKYATNYA SENDIRI HARUS SAMA DENGAN YANG DILAKUKAN OLEH SHELL
Sekarang menjadi lebih jelas lagi bahwa Pemerintah merasa dan berpendapat (sadar atau tidak sadar) bahwa Pemerintah harus mengambil untung yang sama besarnya dengan keuntungan yang diraih oleh Shell dari rakyat Indonesia, bukan menutup defisit BBM dalam APBN, karena defisitnya tidak ada. Sebaliknya, yang ada surplus atau kelebihan uang tunai.
BENSIN PERTAMAX DARI PERTAMINA SUDAH MEMBERI UNTUNG SANGAT BESAR KEPADA PERTAMINA
Harga bensin Pertamax Rp. 9.650 per liter. Dikurangi dengan biaya LTR sebesar Rp. 566 menjadi setara dengan harga minyak mentah sebesar Rp. 9.084/liter. Dengan kurs 1 USD = Rp. 9.000, per liternya menjadi USD 1,0093, dan per barrel (x 159) menjadi USD 160,48. Untuk bensin Pertamax, Pertamina sudah mengambil untung sebesar USD 55,48 per barrelnya.
Nampaknya Pemerintah tidak rela kalau untuk bensin premium keuntungannya tidak sebesar ini juga.
MENGAPA RAKYAT MARAH ?
Kita saksikan mulai maraknya demonstrasi menolak kenaikan harga bensin premium. Bukan hanya karena kenaikan yang akan diberlakukan oleh Pemerintah memang sangat memberatkan, tetapi juga karena rakyat dengan cara pikir dan bahasanya sendiri mengerti bahwa yang dikatakan oleh Pemerintah tidak benar.
Banyak yang menanyakan kepada saya : Kita punya minyak di bawah perut bumi kita. Kenapa kok menjadi sedih kalau harganya meningkat ? Orang punya barang yang harganya naik kan seharusnya lebih senang ?
Dalam hal minyak dan bensin, dengan kenaikan harga di pasar internasional bukankah kita harus berkata : “Untunglah kita punyak minyak sendiri, sehingga harus mengimpor sedikit saja.”
ADAKAH NEGARA YANG MENJUAL BENSINNYA ATAS DASAR KEBIJAKANNYA SENDIRI, TIDAK OLEH NYMEX ?
Ada. Fuad Bawazir mengirimkan sms kepada saya dengan data tentang negara-negara yang menjual bensinnya dengan harga yang ditetapkannya sendiri, yaitu :
  • Venezuela : Rp. 585/liter
  • Turkmenistan : Rp. 936/liter
  • Nigeria : Rp. 1.170/liter
  • Iran : Rp. 1.287/liter
  • Arab Saudi : Rp. 1.404/liter
  • Lybia : Rp. 1.636/liter
  • Kuwait : Rp. 2.457/liter
  • Quatar : Rp. 2.575/liter
  • Bahrain : Rp. 3.159/liter
  • Uni Emirat Arab : Rp. 4.300/liter
KESIMPULAN
Kesimpulan dari paparan kami ialah :
  • Pemerintah telah melanggar UUD RI
  • Pemerintah telah mengatakan hal yang tidak benar kepada rakyatnya, karena mengatakan mengeluarkan uang tunai sebesar Rp. 126 tr, sedangkan kenyataannya kelebihan uang tunai sebesar Rp. 97,955 trilyun.
  • Dengan menaikkan premium menjadi Rp. 6.000 per liter, Pemerintah ingin memperoleh kelebihan yang lebih besar lagi, yaitu sebesar Rp. 192,455 trilyun, bukan sekedar menutup “bolongnya” APBN.
  • Pertamina sudah mengambil keuntungan besar dari rakyat Indonesia dalam hal bensin Pertamax dan Pertamax Plus. Nampaknya tidak rela hanya memperoleh kelebihan uang tunai sebesar Rp. 97,955 trilyun dari rakyatnya. Maunya sebesar Rp. 192,455 trilyun dengan cara menaikkan harga bensin premium menjadi Rp. 6.000 per liter.
  • Pemerintah menuruti (comply) dengan aspirasi UU no. 22 tahun 2001 yang menghendaki supaya rakyat Indonesia merasa dan berpikir bahwa dengan sendirinya kita harus membayar bensin dengan harga dunia, agar dengan demikian semua perusahaan minyak asing bisa memperoleh laba dengan menjual bensin di Indonesia, yang notabene minyak mentahnya dari Indonesia sendiri.Bukankah Shell, Petronas, Chevron sudah mempunyai pompa-pompa bensin ?
Sumber Berita :  http://kwikkiangie.com/v1/2012/03/kontroversi-kenaikan-harga-bbm/

Ratusan Siswa Surati SBY

KRAMAT - Ratusan siswa SD Muhammadiyah Kemantran Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal, mengirimkan surat untuk Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (28/3). Isi dalam surat tersebut, para siswa kelas 1 sampai kelas 6 ini menginginkan agar kebijakan pemerintah pusat untuk menaikan harga BBM segera dibatalkan.
"Pak... Tolong jangan naikan harga BBM. Maaf pak, apakah bapak tidak kasihan terhadap orang-orang miskin yang tidak punya uang sama sekali? Bagaimana dengan orang-orang miskin seperti kami, apakah harus mencuri, merampok, dan mengemis?? Oleh karena itu, bapak Presiden harus tidak menaikan harga BBM," tulis Andika Ahmad A, siswa kelas V, yang ditujukan kepada Presiden SBY.
Surat yang ditulis dengan menggunakan kertas putih itu, merupakan jeritan hati para anak-anak SD Muhammadiyah Kemantran. Selain Andika, siswa lainnya juga menulis surat kepada Presiden SBY dengan kalimat yang berbeda.
"Bapak-bapak yang duduk di gedung mewah, tolong lihat kami pak.. Kami adalah rakyat kalian, rakyat yang harus dilindungi, bukan dibebani. Orang tua kami hanyalah pegawai swasta pak. Gajinya tidak banyak. Kalau BBM sampai naik, lalu saya harus bagaimana? Uang jajan saya pasti akan dikurangi. Tolong pak, batalkan kenaikan harga BBM," tulis Wiwin Widya A, kelas V.
Surat yang terkumpul sebanyak sekitar 170 lembar itu, dikirimkan ke SBY melalui anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah, Wahyudi Noor Aly yang kebetulan sedang berada di kediamannya di Komplek Perumahan PT KAI Kota Tegal. Para siswa tersebut mendatangi rumah wakil rakyat yang akrab disapa Goyud itu didampingi para gurunya. Dari sekolah menuju ke rumah Goyud, mereka harus rela menempuh jarak sepanjang 10 kilometer. Terpaksa, dewan guru pun menggunakan jasa angkutan umum untuk mengantarkan peserta didiknya itu.
Kepala SD Muhammadiyah Kemantran, Murniasih SPd, mengatakan, surat-surat ini merupakan curahan hati anak yang berawal dari rasa penasarannya ketika menonton televisi yang menayangkan aksi demo para mahasiswa untuk menolak kenaikan harga BBM. Dari situlah kemudian para siswa menanyakan kepada orang tua masing-masing dan menanyakan kepada guru di sekolah. Setelah diterangkan oleh guru dan kedua orang tua, para siswa tersebut justru tersentuh hatinya apabila harga BBM tetap dinaikan oleh pemerintah. Karena itulah, mereka mengapresiasikan dengan cara menulis surat penolakan kenaikan harga BBM yang ditujukan langsung kepada Bapak Presiden SBY.
"Analisa anak tidak kemana-mana. Kami sebagai guru hanya mendidik anak saja. Apabila mereka punya pendapat ataupun ungkapan, maka disinilah kita terapkan supaya anak tersebut bisa berkarakter bangsa yang baik," kata Murniasih lantang.
Sementara itu, Goyud mengaku bangga dengan anak-anak SD Muhammadiyah Kemantran yang telah berani menulis surat kepada SBY untuk menyerukan aspirasinya terkait penolakan harga BBM. Goyud berjanji, surat tersebut akan disampaikan kepada Presiden SBY melalui DPR RI yang merupakan teman kerjanya.
"Menyuarakan aspirasi, tidak usah takut. Itu sah-sah saja sejauh tidak anarkis. Cara santun ini, sungguh luar biasa dan patut ditiru oleh rekan-rekan yang lain. Ini salah satu penyampaian aspirasi yang elegan," kata politisi dari Fraksi PAN ini.
Dirinya tak menampik, penentu aspirasi bukanlah di daerah, melainkan pemerintah pusat. Karena itu, patut dihargai apabila pelajar SD ini menyampaikan aspirasinya melalui lembaga yang dikhususkan untuk menampung aspirasi. "Satu hal yang saya sukai untuk siswa ini adalah, menggunakan lembaga yang bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan aspirasi," pungkasnya. (yer)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/Ratusan-Siswa-Surati-SBY.html

Cacaban Dipastikan Capai Target.

KENDATI Obyek Wisata (OW) Cacaban minim dengan sarana permainan anak-anak, namun pengelola setempat optimis untuk mencapai target 100 persen atau dengan nominal Rp 35 juta.
"Kami yakin bisa masuk target 100 persen, meskipun banyak sarana dan prasarana yang rusak. Kami tetap optimis,"  kata Kepala UPTD 1 OW Purin dan OW Cacaban, Burhanudin IS SH, kepada wartawan, kemarin.
Dia mengungkapkan, sarana permainan yang rusak, berada di sekitar loket dan lokasi parkir. Walaupun masih tersisa barangnya, namun sarana tersebut sama sekali tidak bisa digunakan. Selain permainan anak-anak, juga ada empat perahu yang merupakan bantuan dari Pemkab yang sudah rusak.
Ditambah lagi, penerangan jalan umum (PJU) di lokasi waduk sama sekali belum terfasilitasi. Sejauh ini, pengunjung Cacaban hanya menikmati pemandangan di sekitar waduk dengan cara menyewa perahu milik penjual jasa. Selain itu, tak sedikit yang berkunjung sekedar ingin menikmati suguhan masakan di rumah makan apung. Menurutnya, jumlah pengunjung lebih dominan pada siang hari dibanding malam hari.
"Sampai dengan bulan ini, kami sudah memperoleh omset sedikitnya Rp 10 juta. Sedangkan target yang diberikan oleh Pemkab, sebesar Rp 35 juta. Sementara waktu yang tersisa, masih sekitar 9 bulan lagi," paparnya.
Dia menambahkan, jumlah perahu milik penjual jasa yang berada di lokasi waduk sebanyak 10 unit. Pengunjung akan dimanjakan untuk berkeliling waduk dengan tarif yang tertera.
"Tarif tergantung momen. Biasanya kalau liburan, tarifnya akan naik," pungkasnya. (yer)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/Cacaban-Dipastikan-Capai-Target.html

Shoping Center Beroperasi Tahun Ini

ADIWERNA - Upaya menciptakan medan magnet di jalur II Ujungrusi Kecamatan Adiwerna dengan kehadiran shoping center, tinggal selangkah lagi diwujudkan. Dari pengerjaan yang sudah dilakukan sejak awal tahun ini, pihak pemerintah Desa Ujungrusi mematok target usai lebaran, shoping center siap dioperasionalisasikan.
Hal itu dilontarkan Kades Ujungrusi, Miftahudin SHI, disela-sela melakukan pantauan lokasi shoping center, Rabu (28/3) kemarin. Diakuinya sebanyak 30 kios akan didirikan disana dengan sistem Hak Guna Bangun selama 30 tahun bagi penyewa.
"Dalam upaya pengembangan trading area shoping center tersebut sempat mengalami revisi sebanyak tiga kali oleh DPU bidang Tata Ruang dan Bapeda terkait penyesuaian Rencana Ulang Tata Ruang Kota/Kabupaten Tegal (RUTRK). Dimana dalam pengembangan akan mengalami pergeseran lokasi bangunan sejauh 40 meter sesuai ketentuan RUTRK. Dalam revisi tersebut kami juga diharuskan menyediakan fasilitas sosial seperti mushola dan MCK," terangnya. Dari hasil revisi itu dipastikan proses pembangunan kios sudah tidak terkendala.
Terpisah Camat Adiwerna HM Soleh menyatakan pengembangan shoping center trading area tersebut diakui sangat respresentatif sebagai wahana mendukung program Pemkab terkait pengembangan Usaha Kecil Menengah lewat perluasan lahan shoping center. Dia berharap lewat perluasan ini kedepan shoping center bisa menampung semua ikon produk Kabupaten Tegal.
Dia tak menampik upaya pengembangan shoping center kali ini merupakan pengembangan dari kios Kebon Raja yang merupakan treading area. Dimana fungsi dari keberadaan shoping area ini ditujukan untuk penataan lingkungan sekaligus aktualisasi ruang publik berkaitan dengan perdagangan. Dan selebihnya untuk menumbuhkan semangat wirausaha warga sekitar. (her)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/Shoping-Center-Beroperasi-Tahun-Ini.html

Dukungan Gapai Mahkota Adipura

TINGGAL dalam hitungan hari tim penilai tahap II dari Kementrian LH bakal berkunjung ke jantung Kota Slawi. Sempitnya sisa waktu yang ada semakin memacu Badan Lingkungan Hidup (BLH) menggerakkan semua potensi yang ada untuk mengoptimalkan pembenahan semua titik pantau.
Disisi lain peran aktif pihak swasta baik dari kalangan perusahaan, pemilik toko, dokter, hingga perbankkan semakin terpanggil untuk mendukung pencapaian mahkota Adipura tahun ini.
Dari pengakuan Kepala BLH Kabupaten Tegal, Ir Khoffifah MM, bentuk partisipasi nyata kalangan swasta itu direalisasikan dengan pengadaan tong sampah yang nantinya akan ditempatkan di semua titik pantau, sekaligus mewujudkan langkah 3R dalam hal ini memanfaatkan kembali sampah, meminimalisir bahan yang berpotensi menjadi sampah, hingga mendaur ulang sampah.
"Ini benar-benar bentuk kepedulaian seluruh elemen masyarakat yang makin sengkuyung jelang penilaian Adipura tahap II," terangnya.
Terpisah Kabid Amdal, Dra Sriwahyuningsih MM, juga mengakui disisa waktu yang ada BLH telah memprogram 'kerigan bareng' dengan melibatkan stakeholder dan seluruh warga Slawi yang juga diback up jajaran TNI/Polri di Jumat terakhir sebelum kedatangan tim dari pusat. Sasaran keringan bareng skala besar ini akan membidik 20 titik yang nantinya akan menjadi obyek penilaian tim Adipura.
Dia juga mengaku memberikan apresiasi positif terhadap kepekaan pihak swasta dalam mendukung pengadaan sarana dan prasarana (sarpras) kebersihan ditengah keterbatasan yang dimiliki Pemkab. Tak ditampiknya langkah koordinasi dengan jajaran Muspika Kecamatan Slawi yang akan menjadi obyek penilaian mewakili Kabupaten Tegal juga telah rampung dilakukan dengan hasil yang cukup optimal.
Hal ini senada dengan lontaran Camat Slawi, Abuseri SIP, yang sempat melecut warganya untuk bisa mewujudkan Slawi yang lebih keminclong kotane. Perlunya sinergitas segenap masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha untuk  melakukan kerja bakti di lingkungan masing-masing, menjadi senjata pamungkas diminggu terakhir menyongsong kedatangan tim yang dijadwalkan akan mendarat awal April 2012 mendatang.
"Penilaian Adipura tidak hanya difokuskan lagi pada penilaian yang telah ditentukan dalam titik pantau. Jadi semua lini akan dipantau seratus persen oleh tim. Tim mau menilai dipantauan yang mana itu menjadi rahasia tim penilai. Ini yang menjadi tugas berat kita untuk melakukan persiapan menjelang penilaian," terangnya.
Diakuinya penilaian Adipura juga tidak lagi pada pantau wilayah, namun kota secara keseluruhan secara detail dan utuh. Hal ini menyangkut fisik wilayah perkotaan seratus persen. Dimana peningkatan prosentasi pemilahan pengolahan di titik pantau perumahan, sekolah, kantor, pasar, rumah sakit, dan lainnya menjadi minimal 50 persen.
"Ketentuan ini masih ditambah dengan pengembangan ruang terbuka hijau minimal 35 persen, dan fokus penilaian dari kebersihan sampah serta keteduhan menjadi pengendalian pencemaran air dan udara adalah pekerjaan rumah yang harus segera kita mulai dari sekarang," tegasnya.
Dia juga masih menyorot kendala yang ada menghadapi tahapan penilaian Adipura di wilayahnya. Permasalahan ini menyangkut kurangnya kerja bakti bersih-bersih kota dan juga di desa serta kecamatan. Juga belum maksimalnya peran swasta serta dunia usaha, sekaligus pencemaran dibidang air menjadi hal yang perlu segera ditata sebelum tahapan penilaian itu menghampiri Slawi. Disinilah dorongan untuk menghidupkan budaya 'kerigan bareng' kembali dicuatkan Pemkab. (hermas purwadi) 
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/Dukungan-Gapai-Mahkota-Adipura.html

Urusi Rok Di Bawah Dengkul Satgas Pornografi Tuai Kritik

Jakarta Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi menuai kritik terkait rencana mengatur penggunaan aturan rok di bawah lutut bagi perempuan. Satgas Pornografi dinilai mengada-ngada, masih banyak urusan lain yang lebih penting.

"Banyak masalah lain yang harus diributkan, kenapa aturan rok semata kaki atau sedengkul harus diurusi. Itu bukan esensi persoalan," jelas anggota Komnas Perempuan, Andi Yentiani, saat dihubungi detikcom, Rabu (28/3/2012).

Andi menilai, pornografi dan kekerasan terhadap perempuan memang sebuah masalah. Tapi kalau soal rok sedengkul itu merupakan hak asasi perempuan.

"Itu hak yang hakiki. Selama tidak melukai hak orang lain, sesuai norma keadaban dan kesantunan itu tidak masalah. Kalau ingin memperbaiki soal kesantunan baiknya lewat pendidikan, bukan aturan rok," jelasnya.

Selain itu menurutnya, Gugus Tugas Pornografi ini bekerja berdasarkan sebuah produk UU Pornografi yang membawa kontroversi dan ditentang masyarakat.

"Itu kegagalan produk hukum," jelasnya.

Sebelumnya, ketua harian satgas ini, Menag Suryadharma Ali menyatakan, pihaknya sedang mencari batasan kriteria pornografi. Batasan secara umum harus ditetapkan, misalnya rok harus di bawah dengkul.
Sumber Berita : http://news.detik.com/read/2012/03/28/153416/1879057/10/urusi-rok-di-bawah-dengkul-satgas-pornografi-tuai-kritik?nd992203605

Menag : Rok Perempuan Harus Di Bawah Dengkul

Jakarta Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Pornografi yang dipimpin Menko Kesra, Agung Laksono, masih belum merumuskan batasan kriteria pornografi. Harus ada kriteria umum, misalnya saja rok perempuan harus di bawah dengkul.

"Kami juga akan minta masukan dari masyarakat," kata Menteri Agama Suryadharma Ali sebelum rapat dengan Komisi VIII DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (28/3/2012). Suryadharma adalah ketua harian gugus tugas tersebut.

Ia menerangkan bahwa keberagaman budaya di Indonesia menjadi pertimbangan utama dalam perumusan kriteria pornografi. Oleh karena itu, ia menambahkan, dibutuhkan kepekaan untuk menentukan kriteria tersebut.

"Masih belum bisa dipastikan, tapi bisa kita rasakan sesuatu yang rasanya pornografi," ujarnya.

Suryadharma juga menegaskan bahwa harus ada kriteria umum pornografi. Termasuk kriteria pakaian perempuan.

"Kami berpendapat harus ada kriteria umum. Misalnya untuk rok perempuan harus di bawah dengkul," ujarnya.

Gugus Tugas Antipornografi dibentuk berdasar Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2012 yang diteken Presiden SBY 2 Maret lalu. Gugus ini merupakan amanat Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang antara lain bertujuan untuk melindungi kaum perempuan.
Sumber Berita : http://news.detik.com/read/2012/03/28/121648/1878745/10/menag-rok-perempuan-harus-di-bawah-dengkul

Rabu, 28 Maret 2012

Rampas Kamera Wartawan Polisi Konyol

INILAH.COM, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras tindakan aparat kepolisian yang melakukan pelarangan terhadap peliputan aksi bentrokan mahasiswa dengan aparat kepolisian di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (27/3/2012).

Ketua Presidium IPW Neta S Pane menegaskan bahwa tindakan aparat kepolisian yang merampas alat kerja wartawan serta melakukan tindakan kekerasan terhadap wartawan merupakan tindakan yang tidak terhormat. Menurutnya, tindakan aparat kepolisian sebagai pengayom masyarakat sudah tak lagi bisa diharapkan.

"Kalau polisi melakukan itu tindakan yang konyol. Polisi tidak boleh melakukan tindakan dengan sewenang-wenang," kata Neta kepada INILAH.COM, Jakarta, Rabu (28/3/2012).

Sebagaimana diketahui, tugas peliputan wartawan adalah dilindungan oleh Undang-undang. Sama halnya seperti aparat kepolisian yang dilindungi oleh UU dalam pelaksanaan tugasnya. Untuk itu, ia meminta agar Kapolda Metro Jaya bertanggung jawab terkait tindakan personil kepolisian yang telah melakukan tindakan kekerasan terhadap para beberapa wartawan yang sedang melaksanaakn peliputan saat aksi demo tersebut.

"Pekerjaan wartawan itu kan dilindungi oleh Undang-undang, sama halnya seperti polisi yang dilindungi Undang-undang dalam menjalankan tugasnya. Kapolda harus menindak tegas aparat polisi yang arogan seperti itu," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, seorang wartawan dari tvone dikejar-kejar lalu dipukuli oleh aparat kepolisian karena tidak diperbolehkan mengambil gambar aksi demonstrasi yang sempat ricuh di depan Stasiun Gambir, Jakarta Pusat.

Wartawan yang diketahui bernama Adi Hertanto, kameramen televisi swasta itu dikejar-kejar mulai dari Jalan Medan Merdeka Timur hingga pintu masuk Stasiun Gambir. Karena tak diperbolehkan masuk ke dalam stasiun, akhirnya Adi mendapat pukulan dan ditarik ke dalam barisan polisi.

Untungnya sejumlah wartawan lain ikut membantu menyelamatkan yang kemudian Adi dibebaskan kembali. "Tadi saya ngerecord terus semua kejadian bentrok, tiba-tiba kaset diambil sama polisi," kata Adi. Akibat kejadian itu, antara wartawan dengan aparat kepolisian pun sempat memanas dan beberapa kali mengalami keributan. [mar]
Sumber Berita : http://nasional.inilah.com/read/detail/1845113/rampas-kamera-wartawan-polisi-konyol

Gerindra Ulil Terjangkit Virus Pragmatisme

INILAH.COM, Jakarta - Pernyataan Ketua Pusat Pengembangan Strategi & Kebijakan DPP PD, Ulil Abshar Abdalla yang pada intinya mengatakan parpol penolak penaikan harga BBM lebay (berlebihan) dinilai memprihatinkan.

Ketua bidang advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman menyatakan bahwa pernyataan tersebut tidak pantas diungkapkan orang selevel pimpinan partai politik besar karena justru menunjukkan kekurang-cerdasan orang tersebut. Ulil sebagai mantan aktivis pro demokrasi seharusnya paham nilai-nilai demokrasi di Tanah Air.

"Ulil yang jelas-jelas mantan aktivis pro demokrasi justru tidak menunjukkan penghormatan pada perbedaan sikap dan kebebasan menyampaikan pendapat. Di negara demokrasi dimanapun di muka bumi ini, sikap menentang atau menolak kebijakan pemerintah adalah sesuatu yang sangat wajar dan sama sekali tidak berlebihan," kata Habiburokhman melalui siaran pers yang diterima redaksi INILAH.COM, Jakarta, Minggu (25/3/2012).

Menurut dia, pernyataan tersebut merupakan pembodohan yang keterlaluan dan menunjukkan bahwa Ulil hanya melihat permasalahan harga BBM dari sudut kekuasaan dan bukan substansi yang berpengaruh pada kehidupan rakyat.

"(Ulil) Ia sudah terjangkit virus pragmatisme. Ulil harus tahu bahwa apa yang menjadi alasan penolakan terhadap penaikan BBM saat ini adalah karena pemerintah SBY tidak cukup melakukan upaya lain demi menghindari penaikan BBM," tegasnya.

Kata Habiburokhman, sikap parpol yang menolak penaikan BBM juga didukung oleh argumentasi dan data yang detail dan lengkap. Menurut dia, menanggapi kritikan yang menolak penaikan harga BBM, nampaknya Ulil lebih suka mengolok-olok dari pada beradu argumentasi yang mencerdaskan rakyat.

"Ulil yang baru beberapa saat menjadi pengurus parpol berkuasa sudah menunjukkan gejala penyakit yang biasa diidap para diktator, yaitu tidak suka dikritik dan tidak suka ditentang," jelasnya.

Yang lebih memalukan lagi, lanjutnya, terkait pernyataan Ulil yang menyatakan, "Siapapun pemenang pemilu 2014 nanti seharusnya berterima kasih kepada pemerintahan SBY sekarang ini karena telah mengurangi beban subsidi pada anggaran”.

Lebih jauh ia menjelaskan, Ulil juga mengabaikan fakta bahwa penolak penaikan harga BBM bukan hanya partai politik, akan tetapi juga gerakan mahasiswa, buruh, petani dan nelayan yang sama sekali tidak memiliki afiliasi politik dengan parpol manapun.

Masih dalam kesempatan tersebut, ia menyatakan bahwa jika Partai Gerindra saat ini berkuasa, banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk menjalankan pemerintahan tanpa menaikkan BBM antara lain dengan memperbaiki manajemen anggaran secara serius dan memberantas mafia minyak. [mar]
Sumber Berita : http://nasional.inilah.com/read/detail/1844324/gerindra-ulil-terjangkit-virus-pragmatisme