Selasa, 05 Maret 2013

Keistimewaan Rasyid Rajasa Bikin Rakyat Kecil Sakit Hati

MERDEKA.COM. Anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari menilai keistimewaan yang diterima oleh putra bungsu Menko Perekonomian Hatta Rajasa, Rasyid Rajasa dalam proses penegakan hukum sangat menyakiti rasa keadilan masyarakat.

"Ini menyakitkan. Sepatutnya dia (Rasyid) tidak gegabah memanfaatkan keistimeaan yang menyakitkan bagi masyarakat yang sedang bermasalah dengan hukum tapi tidak mempunyai keistimewaan seperti yang sedang Rasyid nikmati," kata Eva kepada merdeka.com, Senin (4/3).

Selain itu, dia juga berpendapat seharusnya pengadilan tidak memberikan keistimewaan kepada Rasyid untuk hal yang tidak darurat. Terlebih lagi, Rasyid diketahui justru ikut ke pertunjukkan Wayang bersama keluarganya ke Candi Borobudur.

"Sepatutnya ijin pengadilan memberikan izin hanya untuk emergency, bukan untuk rekreasi," imbbuhnya.

Dia juga menilai keistimewaan yang dilakukan oleh pengadilan ini merupakan persoalan yang dihadapi Hatta Rajasa. Seharusnya, kata dia, untuk menjaga nilai keadilan, Hatta tidak perlu memberikan jaminan kepada anaknya.

"Ini problem Pak Hatta Rajasa juga selaku penjamin, sepatutnya juga menjaga agar perilaku Rasyid tidak mendatangkan pertanyaan-pertanyaan masyarakat sekaligus menyulitkan posisi pengadilan. Sepatutnya pengadilan mengevaluasi izin penahanan luar sehingga memenuhi rasa keadilan masyarakat," tegas dia.

Meski begitu, Eva tidak serta merta menyalahkan Hatta sebagai orang tua Rasyid. Namun Eva berharap agar Hatta tidak menyalahgunakan jaminan itu dengan membiarkan anaknya melakukan kegiatan yang dapat menyakiti rasa keadilan.

"Pasti akan tetap menjamin (Hatta), karena kesempatan itu memungkinkan. Tapi janganlah lalu dipergunakan untuk kegiatan rekreasi begitu. Ngono yo ngono ning ojo ngono!" terang Eva.
Sumber: Merdeka.com
Sumber Berita :  http://id.berita.yahoo.com/keistimewaan-rasyid-rajasa-bikin-rakyat-kecil-sakit-hati-095252088.html

Anas Akan Dijerat Pasal Pencucian Uang

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terbuka peluang menggunakan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait penyidikan kasus dugaan korupsi proyek Hambalang yang menjerat mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum.
Pasalnya, pada tahap penyidikan kasus Anas, KPK masih mendalami ada atau tidaknya indikasi kejahatan pencucian uang. "KPK terbuka menggunakan pasal TPPU pada tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi termasuk untuk tersangka AU. Tapi sampai saat ini belum," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, Rabu (6/3/2013).
Johan beralasan, saat KPK masih mencari dua alat bukti yang cukup untuk menjerat Anas dengan UU TPPU.
Menurut Johan, penyidikan terhadap Anas masih dikembangkan lebih jauh.
Sejauh ini, sambung Johan, penyidik KPK tengah menelusuri aset kekayaan Anas. Namun, KPK belum melakukan penyitaan aset maupun pemblokiran rekening bank terkait Anas.
"Sekarang sedang dilakukan tracing asset, kalau untuk pemblokiran belum," imbuhnya.
Sumber Berita :  http://id.berita.yahoo.com/anas-akan-dijerat-pasal-pencucian-uang-235022234.html

Saksi Untuk Anas Mulai Diperiksa

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus melengkapi berkas penyidikan tersangka penerima hadiah pada proyek Hambalang, Anas Urbaningrum.
Hari ini, guna mendalami berkasnya, penyidik KPK memanggil mantan Direktur Keuangan Permai Group, Neneng Sri Wahyuni sebagai saksi.
"Yang bersangkutan dipanggil sebagai saksi untuk tersangka AU," kata Kabag Informasi dan Pemberitaan KPK, Priharsa Nugraha, Rabu (6/3/2013).
Selain Neneng, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap tiga saksi dari pihak swasta untuk perkara yang sama. Mereka yakni Safri, Muhammad Ihsan dan Martinus.
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/saksi-untuk-anas-mulai-diperiksa-041411305.html

Selasa, 19 Februari 2013

Pengamanan Stasiun Berlebihan Jelang Kedatangan SBY

INFOPANTURA.COM – Kota Tegal –  Jelang kunjungan Presiden SBY ke Desa Tuwel, sterilisasi pengamanan dilakukan di stasiun besar Kereta Api Kota Tegal, Jawa Tengah. Ketatnya pengamanan tersebut membuat para calon penumpang kereta api banyak yang mengeluh. Selain ketatnya pemeriksaan identitas, para pedagang tidak diizinkan masuk kedalam area stasiun.
Para pedagang di kawasan Stasiun Besar Kota Tegal tidak diperbolehkan untuk berdagang selama 2 hari lamanya. Tentu hal ini sangat memberatkan dan merugikan pendapatan para pedagang.
Sunarti salah seorang pedagang makanan ringan di area stasiun tegal mengatakan, dari kemarin saya sudah tidak diizinkan berdagang. Jadinya saya bingung sendiri, mau protes kemana dan kepada siapa.
“Jelas ini sangat merugikan kami para pedagang kecil. bagaimana kami bisa mendapatkan pendapatan jika kami tidak bisa berdagang seperti biasa,” ujarnya.
Sementara itu Triyono, warga Randugunting, Kota Tegal, yang bekerja di Kota Pekalongan mengatakan, kedatangan Presiden dirasakan sangat mengganggu calon penumpang kereta api. Pasalnya, selain dipareriksa identitasnya, para pengantar tidak diperbolehkan mengantar ke atas kereta api seperti biasa.
“Saya tidak tahu kalo Pak Presiden akan datang naik kereta api dan turun di Stasiun Tegal, karena pengamanan tidak seperti biasanya, padahal saya sering pulang pergi naik kereta,” katanya.  (beni@infopantura.com)
Sumber Berita : http://www.infopantura.com/pengamanan-stasiun-berlebihan-jelang-kedatangan-sby-calon-penumpang-terganggu/

Kunjungan SBY ke Tegal Dikeluhkan Para Pedagang

LENSAINDONESIA.COM: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan melakukan kunjungan kerja ke Desa Tuwel, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal pada 20 hingga 21 Februari 2013. Tidak hanya melihat potensi hortikultura yang berkualitas ekspor, SBY juga akan diagendakan bakal melakukan dialog dengan petani desa setempat. Selain itu, Puskesmas Adiwerna juga akan jadi sasaran kunjungan, setelah itu dia akan menginap di obyek wisata Guci, Kabupaten Tegal.
Pasca kedatangan orang nomor satu di Indonesia ini, sterilisasi pengamanan juga dilakukan di satasiun Kereta Api Kota Tegal, Jawa Tengah oleh pasukan Paspampres. Ketatnya pengamanan tersebut membuat para calon penumpang kereta api banyak yang mengeluh. Selain ketatnya pemeriksaan identitas, para pengantar juga tidak diizinkan masuk kedalam area stasiun.

Ningsih, warga slerok, kota tegal, mengatakan kepada LICOM, Kedatangan presiden dirasakan sangat mengganggu calon penumpang kereta api. Pasalnya, para pengantar tidak diperbolehkan mengantar ke atas kereta api seperti biasa.
“Barang bawaan saya banyak sekali, karena suami saya tidak diizinkan masuk, akhirnya saya yang jadi repot seperti ini membawa barang-barang ini. Selain itu banyak calon penumpang yang ingin mencari informasi keberangkatan dan kedatangan kereta juga tidak diizinkan untuk masuk area stasiun,” ujarnya Selasa (19/2/2013).
Pantauan LICOM dilapangan, menyambut kedatangan SBY ke Kota Tegal, para pedagang di kawasan Stasiun Tegal tidak diperbolehkan untuk berdagang selama 2 hari lamanya. Tentunya hal tersebut sangat merugikan para pedagang. Sumarti salah seorang pedagang makanan di area stasiun tegal mengatakan, dari kemarin saya sudah tidak diizinkan berdagang. Saya bingung mau protes kemana dan kepada siapa. “Ini sangat merugikan kami para pedagang kecil. bagaimana kami bisa mendapatkan pendapatan jika kami tidak bisa berdagang seperti bias,” ujarnya.
Kunjungan Presiden SBY ke Desa Tuwel yang berada di kaki Gunung Slamet bagian utara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ini memang difokuskan kepada sektor pertanian. Desa Tuwel memiliki potensi yang baik, khususnya lombok. Bahkan, produk pertanian tersebut telah mampu diekspor ke Singapura. Di sisi lain, nantinya akan ada display produk usaha mikro kecil menengah (UMKM) di desa setempat.@boy
Sumber Berita :  http://www.lensaindonesia.com/2013/02/19/kunjungan-sby-ke-tegal-dikeluhkan-para-pedagang-dan-calon-penumpang-kereta-api.html

SBY Kunker ke Tegal - Pemalang

Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ibu Ani Yudhoyono dijadwalkan pergi ke Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah dalam rangka kunjungan kerja (Kunker) hari ini .

Berdasarkan keterangan Biro Pers Kepresidenan, Rabu 20 Februari 2013, SBY dan Ibu Ani akan berangkat dari Stasiun Kereta Api Gambir, Jakarta Pusat, pada pukul 15.00 WIB sore nanti.

Sebelum berangkat ke daerah Jawa Tengah, SBY akan meresmikan pembukaan Konsultasi Nasional Agenda Pembangunan Pasca-2015 di Istana Negara, Jakarta pukul 09.00 WIB.

Selain itu, SBY juga dijadwalkan akan meresmikan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke IX Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Rakernas ke-X Perhimpuan Penyuluh Pertanian Indonesia (Perhiptani) di ruang Puri Agung, Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta pukul 13.00 WIB.
Sumber Berita : http://nasional.sindonews.com/read/2013/02/20/15/719574/sby-kunker-ke-tegal-pemalang

Minggu, 10 Februari 2013

Anas Enggan Tandatangani Pakta Integritas

MERDEKA.COM. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bergerak cepat untuk membenahi partainya yang dinilai sudah dalam kondisi kritis. Salah satu langkah SBY dengan memanggil seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) yang ada untuk hadir ke kediamannya di Cikeas, Bogor.

Seluruh DPD tersebut diundang dalam rangka penandatanganan pakta integritas demi terciptanya kader yang bersih dari korupsi. Namun, dalam acara tersebut, tidak terlihat hadir Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

Benarkah Anas enggan menandatangani pakta integritas?

Anggota Dewan Pembina Partai Demokrat Amir Syamsuddin menilai tidak masalah jika ketua umum Anas Urbaningrum tidak hadir saat Demokrat rapat dengan 33 seluruh DPD di Cikeas, Bogor kemarin. Amir pun beranggapan bahwa tanpa Anas, masih ada 8 Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat yang serius untuk menandatangani pakta integritas.

"Tidak masalah (Anas tidak hadir). Karena masih ada 8 anggota majelis tinggi. Ini kan jelas sekali yang mau tanda tangan silakan, kan pak Anas belum tanda tangan," jelas Amir sebelum menghadiri rapat kerja dengan Komisi III di Gedung DPR, Jakarta, Senin (11/2).

Amir pun mengaku tidak masalah apabila seorang Wakil Majelis Tinggi seperti Anas Urbaningrum tidak menandatangani pakta integritas. Sebab, lanjut dia, hal itu merupakan hak setiap orang.

"Tidak masalah, itu hak dia. Tapi kita sudah lihat kekompakan itu adalah konsensus. Jadi satu dua yang tidak berada dalam konsensus itu ya kita persilakan," terangnya.

Amir menjelaskan, sebuah penandatanganan pakta integritas sangatlah penting demi terciptanya komitmen besar dalam partai untuk membangun bangsa ke depan agar lebih baik.

"Saya kira itu komitmen besar. Itu yang akan dinilai oleh masyarakat. Tapi setidaknya sekarang Partai Demokrat berada di depan karena seluruh pengurus inti itu yang menandatangani, termasuk saya juga," tandasnya.
Sumber: Merdeka.com
Sumber Berita :  http://id.berita.yahoo.com/absen-di-cikeas-anas-enggan-tandatangani-pakta-integritas-033524193.html