Gelorakan Eksistensi Kebangkitan KB

PERKEMBANGAN Kependudukan dan Keluarga Berencana diera desentralisasi, mengalami kemunduran. Ini dibuktikan dari hasil SDKI tahun 2007 sebesar 2,3, dibanding hasil SDKI tahun 2002 dan tahun 1997 sebesar 2,1.

Pembangunan yang selama ini kita lakukan di semua lini tidak akan pernah mencapai hasil yang maksimal bilamana pertumbuhan penduduk terus bertambah. Oleh karena itu, Program Kependudukan dan Keluarga Berencana yang  bertujuan untuk menekan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) agar tercapai Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dengan TFR 2,1 harus kita upayakan maksimal.

UU no 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera yang diperbaharui dengan UU no 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengisyaratkan bahwa paradigma kependudukan sebagai titik sentral.

Menurut UU 52 tahun 2012, upaya pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) memberi tugas kepada pemerintah provinsi maupun kabubaten/kota untuk ikut bertanggung jawab bersama–sama dengan pemerintah pusat dalam program Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Peran pemerintah kabupaten/kota sangat dibutuhkan untuk dapat tercapainya pembangunan KKB. Peran ini dapat diupayakan melalui dukungan kebijakan, dana , tenaga, dan sarana.

Di era sentralisasi, rekruitmen tenaga Penyuluh KB (PKB) diselenggarakan oleh pemerintah pusat secara besar-besaran, sehingga hampir semua desa bisa dijangkau dan dibina oleh penyuluh KB, dengan rasio mendekati 1:2 (satu Penyuluh KB membina 2 desa ). Tetapi seiring dengan era desentralisasi, keterbatasan SDM terutama jumlah PKB semakin berkurang karena telah memasuki masa pensiun. Hal ini tak diimbangi dengan rekruitmen tenaga PKB pengganti yang sama.

Dengan kondisi keterbatasan tenaga, hal ini berdampak pada terbatasnya jangkauan pembinaan PKB ke desa-desa. Jumlah PKB di Kabupaten Tegal saat ini 105 Orang, sedangkan jumlah desa 287. sehingga rasionya menjadi 1:2,7 (1 PKB membina 3 Desa). Hal ini sangat berat, apalagi dengan kondisi topografi dan persebaran desa yang tidak merata. Dampak yang sangat kita rasakan adalah keterbatasan jangkauan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE ) Program KB. Hal ini sangat penting dikarenakan KIE merupakan awal keberhasilan dari sebuah pogram pemerintah. Dengan semakin banyaknya PKB, KIE program KB akan semakin merata tersebar di seluruh wilayah dengan kondisi apapun, sehingga keberhasilan Program KKB di Kabupaten Tegal akan bisa tercapai.

Untuk itu, harapan dukungan dan perhatian dari Pemerinath Kabupaten Tegal untuk upaya rekruitmen PKB sangat diharapkan.

Kemudian apabila dilihat dari tingkat kesejahteraan, PKB yang termasuk dalam Kelompok Jabatan Fungsional, masih  perlu ditingkatkan sebagaimana para pejabat fungsional lainya seperti penyuluh pertanian maupun guru.

Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan oleh Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) dalam rangka mendapatkan tunjangan profesi (sertifikasi), harus kita dorong. Hal ini akan berdampak pada gairah dan semangat para PKB untuk bangkit kembali menggelorakan kejayaan Program KB yang sangat kita nantikan.

Dengan kondisi keterbatasan jumlah PKB saat ini, maka perlu adanya upaya terobosan bagi Pemerintah Kabupaten Tegal dengan memanfaatkan institusi Program KB/Kader KB yang ada yaitu Petugas Pembantu KB Desa (PPKBD) dan Sub PPKBD yang jumlahnya tersebar di semua desa. Tanpa bantuan dan semangat dari para kader KB, keberhasilan Program KB di Kabupaten Tegal jauh dari harapan keberhasilan, karena kader merupakan mitra kerja PKB yang sangat handal di segala medan. PPKBD dan Sub PPKBD sebagai ujung tombak penggerak masyarakat, sekaligus sebagai penyuluh yang dapat memberikan KIE dan mengajak masyarakat untuk mengikuti KB.  

Namun demkian, upaya dan semangat mereka (Kader KB) tak sebanding dengan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah. Oleh sebab itu diharapkan ada perhatian dalam upaya peningkatan insentif bagi Kader KB.

Biaya yang dikeluarkan oleh Pemkab akan lebih murah bilamana dibandingkan dengan gaji 10 Orang PNS gol III dalam 1 tahun. Namun demikian, hasil yang diharapkan dari Program KB akan jauh lebih maksimal. Keberhasilan pencapaian sasaran kinerja Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal tahun 2011, tak terlepas dari dukungan semua mitra kerja di tataran kebijakan maupun dalam tataran implementasi program di lapangan (Penyuluh KB dan Kader KB). (Permono SIP - Ka Sub Bid Penerangan dan Informasi BPPKB)

Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/Gelorakan-Eksistensi-Kebangkitan-KB.html