Polres Bantu Korban Bencana

BOJONG - Komandan Bharagas Kapolres Tegal AKBP Nelson Pardamaian Purba SIK bersama ketua cabang Bhayangkari Tegal Ny Angel Ibrahim Pardamaian Purba, menyambangi warga yang menjadi korban bencana angin puting beliung di Dukuh Duren Desa Kajenengan Kecamatan Bojong. Aksi sosial kali ini dilakukan sebagai bentuk empati yang sangat mendalam dari keluarga besar Bharagas.

Ditemui disela-sela kunjungan, keduanya menyatakan apa yang dilakukan semata untuk meringankan beban warga ditengah kesulitan paska terjadinya musibah bencana alam.

“Santunan yang kami berikan berupa paket sembako untuk 40 kepala keluarga yang berdiam di Dukuh Duren. Setidaknya dengan bantuan ini, mereka bisa kembali tegak untuk mulai menata kehidupan baru paska bencana," terangnya, Rabu (26/10).

Terpisah Kades Kajenengan, Basori, menyambut baik kepedulian dan bantuan yang diberikan keluarga besar  Bharagas Polres Tegal. "Mudah-mudahan bantuan ini bisa menumbuhkan semangat hidup warga yang tertimba musibah, untuk kembali bangkit menata hari esok yang lebih baik," cetusnya.

Dia mengakui, bantuan serupa sempat diterima dari jajaran Kodim 0712/ Tegal. Dan dia berharap kedepean ada perhatian serius dari Pemkab untuk mewujudkan jalan penghubung antara Desa Kanjenegan dan Kalijambu yang saat ini kondisinya sangat memprihatinkan.

Nelson sendiri mengungkapkan, bantuan ini terkumpul dari swadaya personil dan juga digerakkan oleh Bhayangkari cabang Tegal. Dari sini, pihaknya juga berharap agar personil Bharagas punya kepekaan terhadap penderitaan sesama yang sedang tertimpa musibah. (her)

Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Read the rest of this entry »

PPI Suradadi Roboh

SURADADI - Pusat Pendaratan Ikan (PPI) Suradadi, roboh setelah sebelumnya diterpa angin kencang yang terjadi Mingu (16/10) lalu. Bangunan yang terbuat dari besi baja itu, kini rata dengan tanah terutama yang berada di sebelah Utara.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tegal, Darsono, menuturkan, sebelum diterpa angin kencang, kondisi bangunan PPI tersebut memang sudah sekarat. Bangunan sudah keropos dan rawan roboh. Karena itu, dirinya tak heran apabila bangunan tersebut kini akhirnya rata dengan tanah.

Dia menjelaskan, semenjak PPI tersebut didirikan, hingga kini belum digunakan sebagaimana fungsinya. Sepertinya, tiga bangunan tersebut, tengah ada masalah. Permasalahan kongkritnya, pria yang menahkodai HNSI sejak tahun 2010 itu, mengaku tidak tahu secara mendetail. Meski demikian, sedianya pemerintah daerah setempat bergegas turun tangan untuk menyelesaikan atau melanjutkan proyek tersebut. Sehingga, bangunan tidak membahayakan ketika ada warga yang beraktifitas di sekitar PPI.

"Yang saya tahu, kasus bangunan PPI ini sedang ditangani oleh Mabes Polri. Bangunan ini didirikan sejak 2007 silam, dengan menggunakan APBN senilai kurang lebih Rp 8 milyar," kata Darsono, saat ditemui di TPI Suradadi, Rabu (26/10).

Dengan tegas dia mengharapkan, agar PPI tersebut segera diperbaiki. Tujuannya, supaya nelayan sekitar bisa menggunakan sesuai rencana awal pembangunannya. Sejauh ini, nelayan selalu memanfaatkan muara atau tepi sungai Suradadi untuk mendaratkan ikan hasil tangkapannya.

"Kami kasihan ketika nelayan hendak membongkar ikan hasil tangkapannya. Mereka harus bersusah payah di tepi muara untuk mengangkat ikannya ke daratan. Untuk itu, dinas terkait agar secepatnya memperbaiki PPI setempat," tegasnya.

Salah satu warga Desa Suradadi, Komar (37), menuturkan, ketika robohnya PPI tersebut, untungnya tidak ada korban jiwa. Karena kejadian itu, berlangsung pada malam hari. "Ya, PPI nya memang roboh. Tapi tidak ada korban jiwa," ucapnya singkat. (yer)

Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Read the rest of this entry »

BBI DKPP Mati Suri.

BALAI Benih Ikan (BBI) yang berada dibawah naungan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan (DKPP) Kabupaten Tegal, saat ini kondisinya "mati suri". Untuk lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya, dibutuhkan dukungan dari Pemkab Tegal.

Hal itu diungkapkan Kabid Perikanan Dinas Perikanan, Kelautan, dan Peternakan (DKPP) Pemkab Tegal, Ir Lili Herlambang, saat ditemui di kantornya, Rabu (26/10) kemarin.

Dikatakan Lili, belum lama ini BBI yang berada di Desa Dukuhjati Kidul, Kecamatan Pangkah, sudah mendapatkan bantuan calon induk ikan dari Pemprov Jateng. Selain itu, BI juga akan menerima Pemerintah Pusat. Namun, bantuan itu tak dibarengi dengan dana pembelian pakan ikan, yang semestinya menjadi tangung jawab Pemkab Tegal. Hal ini mengakibatkan keberlangsungan BBI ibarat "hidup segan mati tak mau".

Dikatakan Lili Herlambang, bantuan benih calon induk ikan air tawar dari pemprov sebanyak 100 ekor ikan jantan dan 300 ekor betina yang masuk dalam satu paket bantuan ikan nila. Disamping itu, empat paket bantuan ikan lele yang setiap paket berisikan 40 ikan betina dan 20 ikan jantan telah diterima dari pemprov Jateng pada pekan lalu.

“Saat ini semua bantuan calon benih, telah dimasukan dalam kolam BBI,” katanya.

Menurut dia, bantuan lain juga rencananya bakal diterima dari Pemerintah Pusat berupa ikan nila sebanyak empat paket. Setiap paket berisikan 100 ikan jantan dan 300 ikan betina. Bantuan itu sesuai rencana akan diambil hari ini di Jantin, Klaten.

“Bantuan tidak termasuk untuk membeli pakan ikan itu. Kami tidak pernah diberikan alokasi anggaran untuk pembeliaan pakan ikan yang dibudidayakan di BBI,” ucapnya.

Untuk saat ini, populasi ikan di BBI yang mencapai ratusan ekor mendapatkan dana untuk membeli pakan dari sisa kegiatan. Selain itu, dana lain untuk pembelian pakan ikan diperoleh dari sisa penjualan benih ikan yang dikelola BBI.

Yang menjadi pemikiran dirinya, selain BBI juga dikenakan target untuk pemasukan PAD, kondisi sarana yang dimiliki sekarang kurang mendukung. Sejumlah kolam yang digunakan untuk pembibitan, mengalami kebocoran, dan tidak bisa dimanfaatkan. Kondisi itulah yang menjadi pemikiran pihaknya dalam mengelola BBI.

Sementara, jika melihat nilai pembangunan BBI dibangun atas bantuan dari Pemerintah Pusat dengan nilai miliaran rupiah, tetapi sayang, pemanfaatannya tidak ditopang dana dengan maksimal oleh Pemkab. Hal ini membuat fungsi dan kegunaannya belum maksimal. Padahal manfaat lain BBI juga digunakan sebagai wahana penelitian bagi para mahasiswa dan pelajar.

“BBI harusnya tidak saja menjadi tempat transaski jual beli benih ikan. Tetapi juga untuk penelitian. Namun selama ini belum dimafaatkan secara maksimal, sehingga terkesan sepi tidak ada kegiatan,” pungkasnya. (gon)

Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Read the rest of this entry »

FKKB Gali Nilai Sumpah Pemuda

AJANG pertemuan rutin triwulan yang digulirkan DPD Forum Komunikasi Kesatuan Bangsa (FKKB) Kabupaten Tegal, kali ini dilangsungkan di gedung serba guna Brigif 4/Dewa Ratna, sekaligus memperingati HUT ke-83 Sumpah Pemuda.

Ketua DPD FKKB Kabupaten Tegal, L Harnoko, menjelaskan, ajang pertemuan triwulan kali ini sedikit berbeda dibanding dengan pertemuan-pertemuan triwulan sebelumnya.

"Biasanya pertemuan digelar di sanggar paseduluran dan dalam jumlah perserta yang terbatas. Pertemuan kali ini digelar di gedung serba guna Brigif 4/ Dewa Ratna yang megah dan berwibawa dengan peserta yang lebih banyak," ujarnya disela-sela pertemuan, Rabu (26/10) kemarin.

Diakuinya, gagasan menggelar pertemuan di gedung serba guna Brigif 4/ Dewa Ratna  tersebut dapat dilangsungkan berkat prakarsa dan dukungan penuh Dan Brigif Kolonel Sapriadi dengan dilandasi jalinan kasih antar sesama unsur bangsa. "Pertemuan ini boleh dikatakan sangat-sangat istimewa, mengandung makna sakral karena berbarengan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-83," terangnya.

Gelar pertemuan rutin sendiri dihadiri  para tokoh agama, tokoh masyarakat, kader muda yang tergabung dalam aktivis organisasi kepemudaan yang ada di Kabupaten Tegal, serta ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Tegal.

Harnoko juga menyatakan, peristiwa historis Sumpah Pemuda 1928 merupakan persitiwa yang sangat monumental. "Ketika itu, para pemuda dari berbagai suku atau etnis mencetuskan sumpah yang merupakan resolusi kongres pemuda kedua. Disanalah lahir tekad bersama seluruh unsur pemuda di nusantara untuk bersatu tanah air, bangsa, dan bahasa yakni Indonesia," cetusnya.

Berangkat dari roh dan jiwa sumpah pemuda 1928 itulah, FKKB akan terus berupaya menjalin komunikasi sebagaimana yang menjadi jiwa dan semangat FKKB yakni 'Kita Semua Bersaudara'. FKKB akan berupaya terus bergandeng tangan dengan berbagai elemen masyarakat dan komunitas di wilayah Kabupaten Tegal, sebagai saudara sebangsa dengan tidak memandang asal-usul keturunan dan agama.

"Disinilah diperlukan ketulusan saat seseorang memutuskan untuk mendahulukan kepentingan orang lain. Disini pula pertimbangan untung rugi dikalkulasikan dengan sebuah kepasrahan kepada sang pencipta," terangnya.

Dia juga mengajak audience yang hadir untuk mempunyai keyakinan  saat menabur benih kebaikan dalam kehidupan, maka sang pencipta akan memberi buah kenikmatan. Keyakinan akan menjadi kekuatan dahsyat untuk mengoptimalkan potensi hati, akal maupun jasmani bagi kehidupan bersama yang lebih baik.

Dalam kesempatan ini, DPD FKKB juga menyerahkan bantuan lima pasang tongkat penyangga tubuh (kruk) yang diberikan kepada penyandang cacat. Diharapkan, kruk ini bisa bermanfaat. (her)

Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Read the rest of this entry »

Tukang Kebun "Pembobol" Pengamanan Presiden Masih Diperiksa

Liputan6.com, Badung: Nyoman Minta, tukang kebun yang sempat membobol ring pasukan pengamanan Presiden (Paspampres) pada acara pembukaan ASEAN Fair, masih ditahan di Mapolsek Kuta Selatan. Polisi hingga tengah malam tadi masih memeriksa pria paruh baya itu, di salah satu ruang tertutup.

Sejumlah barang bukti berupa karung bawaan berisi kelapa dan botol plastik minuman juga masih disimpan di kantor polisi. Sejumlah wartawan yang ingin mengambil gambar Nyoman Minta dihalangi petugas dengan alasan tidak jelas.
Hingga Selasa (25/10), tidak ada keterangan baik dari pihak Polsek Kuta Selatan maupun Polda Bali terkait penahanan tukang kebun tersebut. Namun tadi malam tersiar kabar polisi kembali menggelar rekonstruksi bobolnya pengamanan Presiden guna mengetahui dari sisi mana dan bagaiman si tukang kebun itu bisa masuk ke depan panggung Presiden
Sumber Berita http://id.berita.yahoo.com/

Read the rest of this entry »

Kronologi Terungkapnya Imbalan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kekerasan yang terjadi di Papua yang berawal dari demosntrasi di PT Freeport beberapa pekan ini membuat Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekersan (Kontras) merasa prihatin. LSM ini meminta kepada presiden SBY untuk segera mengadakan dialog guna menyelesaikan persoalan di bumi cendrawasih itu. 
Kontras menuntut adanya penyelidikan yang menghormati hak-hak asasi manusia (HAM) warga Papua, Selasa (25/10). "Papua butuh dialog. Masalah di sana tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan," kata kepala Dewan Pengurus LSM Kontras, Usman Hamid.
Yang cukup mengejutkan, TNI dan Polri yang menjaga wilayah Freeport ternyata mendapat imbalan sebesar 1,25 juta. Informasi ini diperoleh dari surat yang dikirim Polda Papua dengan Nomor B/918/IV/ 2011 kepada Kontras Papua.
Awalnya, Kontras bermaksud meminta data-data soal pengamanan TNI dan Polri atas PT Freeport. Salinan surat ini diterima Republika dari salah seorang pengurus Kontras, Indri.
Berikut kronologi kejadiannya:
Kontras Papua mengirimkan surat kepada Kapolda provisi Papua, Irjen Pol Bekto Suprapto. Surat yang dikirim dengan Nomor 010/SK-Kontras Papua/IV/2011 ini mengakukan permintaan dokumen terkait bantuan pengamanan Polri terhadap objek Vital PT Freeport di Timika. Surat ini dibuat di Jayapura, 12 April 2011 dengan tembusan Kapolri dan Irwasum.
Olga H Hamadi, yang menandatangani surat itu sekaligus menanyakan bentuk pengamanan yang diberikan Polri beserta kontribusi yang diberikan perusahaan terhadap operasional pengamanan kepada Polda Papua atau anggota Polri yang terlibat.
Tak berselang lama, pada 19 April 2011 Polda Papua memberikan balasan informasi untuk Kontras. Surat itu ditandatangani Rudolf A Rodja dengan tembusan Kapolda Papua, Irwasda Polda Papua dan Kabid Humas Polda Papua.
Dalam balasan surat yang bernomor B/918/IV/ 2011, Polda Papua menjawab Pengamanan terhadapa obyek vital Nasioanal PT Freeport Indonesia dilaksanakan oleh TNI dan Polri. Setiap empat bulan sekali diadakan pergantian personel.
Saat surat itu dibuat, jumlah personel pengamanan PT Freeport sebanyak 635 orang. Personel itu antara lain berasal dari 50 Polda Papua, 69 Polres Mimika, 35 Brimob Den A Jayapura, 141 Brimob Den B Timika, 180 Brimob Mabes Polri dan 160 TNI.
Bantuan pengamanan yang diberikan oleh satgas ini berupa pengawalan, patroli dan pengamanan RPU. Perusahaan setiap bulan memberikan Rp 1.250.000 kepada satgas pengamanan (anggota TNI dan Polri) yang langsung diberikan oleh manajemen PT Freeport.
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/

Read the rest of this entry »

Amankan Freeport Anggota TNI Polri Dapat Imbalan

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Sebanyak 635 orang aparat TNI dan Polri ditugaskan untuk melakukan pengamanan objek vital PT Freeport Indonesia. Berdasarkan surat Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Papua Nomor B/918/IV/2011 tertanggal 19 April 2011, mereka terdiri atas 50 anggota Polda Papua, 69 Polres Mimika, 35 Brimob Den A Jayapura, 141 Brimob Den B Timika, 180 Brimob Mabes Polri dan 160 TNI. Personel ini diganti setiap empat bulan sekali. Satgas pengamanan ini diberi imbalan Rp. 1.250.000 per orang yang langsung diberikan oleh manajemen PT Freeport Indonesia kepada aparat.
Menurut kepala Dewan Pengurus LSM Kontras, Usman Hamid, tak seharusnya TNI dan Polri mendapat imbalan dari Freeport. Adanya balas jasa oleh perusahaan itu bisa mengakibatkan nasionalisme ganda bagi aparat. Di satu, pihak aparat melaksanakan perintah negara, namun di sisi lain aparat mendapat imbalan dari Freeport.
"Imbalan dari Freeport ini bisa mengakibatkan aparat tidak berpihak kepada rakyat Papua, tapi berpihak pada Freeport karena dibayar mereka," ujarnya di Jakarta, Selasa (25/10). Menurutnya, itu pula yang dirasakan oleh rakyat Papua atas kekerasan yang selama ini menimpa mereka.
PT Freepot telah membayar sejumlah pajak anggaran yang seharusnya masuk ke pendapatan negara, pembangunan rakyat Papua dan biaya keamanan. "Seharusnya negara yang bayar aparat untuk keamanan. Kalau tidak ada anggaran, bilang saja ke pemerintah. Jangan menerima imbalan langsung dari Freeport," kata dia.
Ketegangan yang dialami oleh masyarakat Papua karena masalah Freeport sejak 10 Oktober lalu telah menelan 12 korban tewas, 14 luka tembak, 8 orang mengalami penganiayaan dan 6 orang ditahan.
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/

Read the rest of this entry »