Kamis, 05 Januari 2012

Minimalisir Politik Uang

17.46 Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011

DEWAN Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Tegal, berupaya menghindari terjadinya politik uang pada setiap gelaran pemilihan kepengurusan di partainya. Hal itu diwujudkan baik dalam pemilihan ketua di tingkat daerah, cabang, maupun ranting. Bahkan dalam menghindari politik uang, pemberian rekomendasi calon diberikan 30 menit sebelum pelaksanaan.
Begitupun yang terjadi pada Musyawarah Cabang (Muscab) DPC PAN Kecamatan Slawi yang dilaksanakan di aula Susu Aneka Slawi, belum lama ini. Dalam Muscab itu, rekomendasi yang diperoleh dari DPW PAN Provinsi Jateng diberikan 30 menit sebelum pelaksanaan Muscab.
“Dalam rekomendasi tersebut, dua calon yang berhak maju menjadi Ketua DPC PAN Slawi periode 2011-2015 yakni H Syamsu Rizal BE (mantan Ketua DPC PAN Slawi periode 2009-2011) dan Tariyono (mantan Sekretrais DPC PAN Slawi periode 2009-2011),” terang Ketua DPD PAN Kabupaten Tegal, Sahuri.
Dalam pemilihan tersebut, kedua calon mendapatkan suara sama dengan masing-masing calon memperoleh 10 suara. Oleh karenanya dilakukan pemungutan suara ulang, sesuai aturan yang ada. Dalam pemungutan suara ulang, akhirnya H Syamsu Rizal BE memperoleh suara lebih unggul 12 suara dibanding suara milik Tariyono yang hanya 8 suara.
“Rekomendasi diberikan 30 menit sebelum pemilihan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir terjadinya politik uang,” ucap Sahuri.
Menurut Sahuri, penjatuhan rekomendasi calon itu telah dilakukan disetiap pemilihan. Hal itu agar calon tidak bisa menggunakan uangnya untuk membeli suara dari setiap perwakilan yang memiliki hak suara. Sehingga pemilihan akan berjalan sesuai harapan, dan pemilihan ketua mendasari kemampuan dan kredibilatas calon yang bertarung. Sehingga siapapun yang berpotensilah yang bakal menjadi pemenang dalam pemilihan ketua.
“Kami berharap, Ketua DPC PAN Slawi terpilih memiliki komitmen dalam memperjuangkan garis-garis besar PAN, visi, dan konsep yang jelas. Juga mampu berkomunikasi di semua lini baik intern partai, ekstern partai, dan dengan elemen masyarakat,” pungkasnya. (gon)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/

Politisi PKS Hentikan Pro Kontra Mobil Kiat Esemka

03.21 Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mobil SUV Kiat Esemka menambah daftar prestasi anak bangsa dalam bidang teknologi khususnya otomotif. Setelah beberapa jenis mobil produksi nasional muncul kemudian tenggelam tak terdengar purnajualnya, Esemka menjadi angin segar dan seakan mengingatkan kembali akan potensi dan kreativitas bangsa ini. Apalagi Esemka didisain dan diproduksi oleh siswa SMK yang memiliki modal kecil.
"Ini menjadi pelajaran untuk para pemangku kebijakan negeri kita. Dengan modal terbatas, siswa SMK mampu merakit mobil seperti itu. Seharusnya pemerintah langsung tanggap merespon potensi dan kreativitas anak bangsa ini. Jangan dikorbankan hanya karena kepentingan politik,"ujar Anggota Komisi VIII DPR, Jazuli Juwaini dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Kamis(5/1/2012).
Menurut Anggota DPR RI Dapil Banten ini, industri otomotif dalam negeri tidak bangkit-bangkit, karena berbagai hambatan terutama di level pengambil kebijakan. Bisa jadi ada orang-orang yang selama ini menikmati keuntungan, merasa terganggu jika industri dalam negeri bangkit.
"Indonesia punya banyak SDM yang pintar dan kreatif serta diakui di dunia internasional. Contohnya di Honda, Toyota, Ford banyak disainer dan SDM andalannya berasal dari Indonesia. Protonnya Malaysia saja sampai sekarang belum jelas keuntungannya. Tapi mobil nasional Malaysia tersebut didukung oleh kebijakan pemerintahnya. Sama seperti Korea dan Jepang. Pemerintah mereka sangat mendukung kemandirian industri otomotif", papar Jazuli.
Memang kata Politisi PKS ini kalau akan diproduksi massal membutuhkan uji kelaikan dan keselamatan terlebih dahulu. Tapi bukan berarti langsung menghentikan dan tidak mengapresiasi produk yang sudah dihasilkan oleh anak-anak berprestasi ini. Malah pemerintah seharusnya memperbaiki dan memfasilitasi peningkatan kualitas mobil tersebut, lanjut Jazuli.
Mobil Esemka memiliki kandungan lokal 80 persen, dibuat dan dirakit oleh siswa-siswa SMKN 2 Solo, SMKN 5 Solo, dan SMK Warga Solo yang didampingi oleh Kiat Motor, Klaten. Artinya mobil Esemka benar-benar murni hasil karya anak-anak Indonesia. Hal ini harus dihargai dan didukung oleh pemerintah.
"Hentikan pro kontra layak tidaknya mobil tersebut sebagai mobil dinas pejabat, dan jangan ada politisasi berlebihan dari karya inovasi anak-anak kita ini. Mari kita sama-sama apresiasi karya ini dengan mendorong pemerintah memfasilitasi pengembangan dan kelayakannya agar terwujud sebagai mobil nasional dan awal dari bangkitnya kemandirian industri otomotif dalam negeri." pungkas Jazuli.
http://www.tribunnews.com/2012/01/05/politisi-pks-hentikan-pro-kontra-mobil-kiat-esemka

Mobil Kiat Esemka Buatan Lokal Yang Jadi Unggulan

03.16 Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011

DARI kejauhan mobil ini sudah kelihatan menawan, meski ada coretan tanda tangan tokoh dan artis terkenal di kap depannya, itupun tidak mengurangi kegagahan kendaraan roda empat model sport yang terparkir di Hall Bale Merapi PRPP Semarang, Kamis (29/9).
Ya, si "Kiat Esemka" hasil karya siswa SMK 1 Trucuk Klaten kelas XI dari kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan itu bagai magnet yang mampu menarik orang di area tersebut untuk berhenti dan melihat dari dekat.
Diamati dari depan baik body dan mesinnya merupakan kombinasi dari mobil-mobil keluaran luar negeri. Secara keseluruhan hampir sama dengan Nissan X-Trail, ketika tampak depan seperti Toyota CRV, aksesoris joknya menggunakan tak kalah dengan mobil sport umumnya, dan dari belakang bak Kijang Innova.
Menurut Guru Pembimbing SMK 1 Trucuk Klaten Weny Prasetyo, mobil 1.500 cc itu merupakan buatan siswa di sekolah bekerja sama dengan bengkel mobil Kiat yang ada di Klaten, baik dalam pembuatan hingga perakitannya. Mulai body hingga mesin semua dilaksanakan oleh kedua pihak itu selama 3 bulan di tahun 2011.
"Ini merupakan mobil keluaran kedua setelah karya mobil lainnya di 2009 yang diproduksi oleh siswa di sekolah kami. Meski bentuk masih mengadaptasi dengan mobil yang ada dipasaran, namun produk buatan lokal ini tak kalah dengan mobil pada umumnya," jelasnya.
Berdasarkan spesifikasinya, "Kiat Esemka" memiliki panjang 4,8 meter, lebar 1,74 meter, dan 1,84 meter, sedangkan kapasitasnya mampu memuat 7 penumpang, dan menggunakan bahan bakar premium.
"Sejauh ini mobil Kiat Esemka sudah diuji cobakan dari Klaten hingga Tawangmangu atau sejauh 60-70 km. Dan memang mobil ini laik jalan, cuma sayang terkendala perijinan, sehingga fungsi mobil ini masih sebatas untuk praktek pendidikan siswa SMK," terangnya sambil menyiapkan dekor untuk keperluan pameran.
Kedepannya, SMK 1 Trucuk Klaten khususnya di kompetensi keahlian Teknik Kendaraan Ringan akan terus mengembangkan produksinya dengan membuat mini truk.
(Anggun Puspita, M Syukron, Roosalina/CN32)

Pemkab Karanganyar Pesan Enam Unit Mobil Kiat Esemka

02.56 Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011

KARANGANYAR- Pemkab Karanganyar memesan 6 unit Kiat Esemka Surakarta untuk mobil dinas pejabat Pemkab Ka­ranganyar. Bupati Rina Iriani Sri Ratnaningsih mengatakan pembelian mobil nasional karya anak-anak SMK itu dimaksudkan untuk menghargai karya anak bangsa dan akan menghemat anggaran pemkab.

’’Kami pesan enam unit. Rencananya nanti akan saya gunakan untuk kendaraan lapangan, satu unit untuk sekda, dan tiga unit untuk para asisten sekda,’’ katanya, Rabu (4/1).

Satu unit lagi, imbuh Rina, rencananya akan digunakan untuk Wakil Bupati Karanganyar, apabila yang bersangkutan bersedia. Bupati menyatakan dengan pembelian mobil nasional Kiat Esemka Surakarta itu maka akan menghemat anggaran pemkab sekitar Rp 1,2 miliar.

Pasalnya, dalam APBD 2012 ini pemkab telah mengalokasikan anggaran Rp 1,850 miliar untuk pembelian 6 unit mobil, dengan merk Toyota Innova (2 unit), Toyota Rush (3 unit), dan jenis sedan (1 unit).

Dengan pengalihan anggaran mobil bermerk dari pabrikan Japang ke mobnas maka akan terjadi penghematan, sebab rata-rata mobil karya anak SMK Surakarta itu berharga sekitar Rp 95 juta/unit.

Bupati menyatakan dana penghematan dari pembelian mobil itu nantinya akan dialokasikan untuk perbaikan jalan yang rusak dan pengentasan masyarakat miskin.

’’Saya menggunakan mobnas bukan karena ikut-ikutan, tapi karena pernah pengalaman menggunakan mobnas. Selama saya menggunakan mobnas tidak pernah ada persoalan neka-neka,’’ imbuhnya.(H7-50)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/01/05/172376

Langkah Jokowi Bisa Menghemat Anggaran

02.53 Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011

KARANGASEM- Pernyataan Wali Kota Surakarta Joko Widodo (Jokowi) yang akan menggunakan mobil Kiat Esemka untuk mobil dinas (mobdin) menarik berbagai pihak untuk berkomentar.

Kalangan wakil rakyat mengapresiasi langkah AD-1 itu tepat, sebab dari sisi anggaran akan lebih memberi­kan efisiensi anggaran. Apresiasi setinggi-tingginya akan di­sematkan kepada Jokowi, bila ia mau menginstruksi jajarannya (SKPD) untuk menggunakan mobdin itu.

’’Saya mendukung 100 persen langkah Jokowi mempelopori penggunaan mobil nasional ini, dan saya akan sangat mendukung lagi adanya pembatalan rencana pengadaan mobdin produk luar negeri senilai Rp 3 miliar di APBD 2012 oleh Pemkot Surakarta. Uang itu bisa membeli mobil nasional (Kiat Esemka) sebanyak 30 buah,’’ ujar anggota Komisi III DPRD Abdullah AA, Rabu (4/1).

Jadi Pelopor

Ketua Fraksi Nurani Indonesia Raya (NIR) ini menyatakan, Jokowi harus bisa memberikan contoh kepada anak buahnya. Jika orang nomor satu di Solo ini mau memakai mobil lokal sebagai kendaraan dinasnya, SKPD di bawahnya harus serta merta mengikutinya.

’’Ya, Solo harus bisa mempeloporinya dari tingkat eksekutif, legislatif, dan yudikatif,’’ tegasnya.

Ketua DPC Partai Hanura Kota Surakarta ini memaparkan, seandainya niat bulat Jokowi ingin memakai Kiat Esemka ini besar. Mobdin Camry yang dipakainya selama ini harus direlakan untuk dilelang. Mobdin yang digunakan para SKPD dan jajaran yang lainnya juga ikut dilelang untuk dijual.

’’Uangnya untuk membeli mobil itu (Kiat Esemka). Nah, Semuanya menggunakan mobil nasional. Kata Jokowi mobil itu aman,’’ tegasnya.

Hal berbeda disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD, Umar Hasyim. Hasyim meminta Wali Kota bersabar sambil menunggu proses uji kelayakan selesai. Tanpa adanya sertifikasi uji kelayakan, emisi dan lain sebagainya, mobil itu belum dinyatakan siap sebagai kendaraan umum.(J5-56)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/01/05/172375

Gerbang Emoh Pilih Bibit

02.50 Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011

SEMARANG- Aliansi buruh se-Jateng yang tergabung dalam Gerakan Buruh Berjuang (Gerbang) menolak Bibit Waluyo sebagai calon gubernur periode 2013- 2018.

Sebab, perjuangan Bibit dalam menyejahterakan buruh hanya sedikit, yakni ketika menolak pelaksanaan Peraturan Bersama 4 Menteri pada awal tahun kepemimpinannya.

Buruh kecewa dengan penolakan revisi upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2012 menjelang batasan waktu habis.

Selain itu, pernyataan gubernur menanggapi mobil “Kiat Esemka” yang digunakan sebagai kendaraan dinas oleh Wali Kota Surakarta Joko Widodo dinilai menyakiti hati pelajar.

Menurut Gerbang, pelajar telah bersusah payah melakukan inovasi membuat mobil 1.500cc tersebut.

Koordinator Lapangan Gerbang Jateng M Prabowo LS mengatakan, sikap gubernur terhadap UMK tidak memiliki ketegasan dan terkesan mengombang-ambingkan buruh.

Selama ini, gubernur memilih zona “nyaman” dalam penetapan UMK dengan menyerahkan keputusan revisi UMK kepada bupati/wali kota.

Namun dalam perkembangannya justru malah membuat syarat tambahan hingga akhirnya berujung penolakan revisi.

“Apa yang dilakukan gubernur menyakiti para buruh. Dengan adanya wacana pencalonan kembali Bibit Waluyo sebagai Gubernur Jateng 2013 - 2018, maka kami menyatakan tidak akan memilihnya,” kata Prabowo.

Pemilihan gubernur dengan sistem apa pun, partai harus berpikir ulang untuk mengusung Bibit.

Banyak Persoalan

Hasil evaluasi kepemimpinannya, menurut Prabowo, banyak persoalan muncul dan dibiarkan seperti semakin maraknya sistem kerja kontrak dan outsourcing yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan.

Menurut dia, persoalan lain adalah lemahnya koordinasi internal yang memunculkan dugaan ketidakharmonisan antara gubernur dan wakilnya.

Selain itu, hubungan kurang harmonis juga terjadi antara gubernur dengan Wali Kota Surakarta.

Gubernur merupakan jabatan sipil, namun di hadapan buruh seringkali menggunakan kalimat militeristik sehingga menjadi tekanan bagi anggota aliansi.

Gerbang terdiri atas 21 serikat pekerja dengan anggota mencapai jutaan orang. Anggota Komisi A DPRD Jateng Joko Purnomo menyatakan, sikap tersebut menjadi hak Gerbang.

Menurut dia, masyarakat sudah cerdas untuk memilih siapa yang layak dan pantas memimpin Jateng ke depan.

Siapa pun calon yang maju dalam pemilihan gubernur diharapkan bisa menjaga iklim kondusif.

Justru, calon yang saling menjegal dan membuat pernyataan memojokkan calon lain tidak akan mendapatkan tempat di hati masyarakat.

Sebelumnya, Bibit menegaskan, siap dipilih kembali sebagai gubernur untuk periode yang kedua bila rakyat menginginkannya kembali memimpin Jateng. (J17,J14-43)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/01/05/172501/

Keterlibatan Andi Belum Terbukti

02.48 Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011

JAKARTA- Penyidik Mabes Polri, hingga kemarin, belum berhasil menemukan alat bukti yang menunjukkan keterlibatan mantan komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati dalam kasus surat palsu Mahkamah Konstitusi (MK).
Salah satu terdakwa dalam kasus tersebut, Masyhuri Hasan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Saud Usman Nasution menyatakan, penyidik tidak memiliki bukti keterkaitan pengurus DPP Partai Demokrat itu dalam kasus surat palsu MK.
“Sepanjang tidak ada alat bukti lain, kami tidak akan melangkah sampai ke situ (menetapkan Andi sebagai tersangka). Belum ada unsur sebagi tersangka,” jelas Saud di Mabes Polri, Rabu (4/1).
Dia menegaskan, Polri tidak bisa diintervensi oleh siapapun untuk menetapkan Andi sebagai tersangka tanpa alat bukti yang cukup. “Kalau ada bukti dan saksi silakan sampaikan. Kami tidak bisa memaksakan seseorang yang tidak bersalah,” jelas Saud.
Seperti diberitakan, Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Komjen Sutarman menyatakan dalam kasus itu ada pembuat surat palsu, yakni pihak MK, pengguna surat palsu MK, yakni KPU, dan pemesan surat yakni calon anggota DPR.
Kendati demikian, Mabes Polri kesulitan membonggar semua yang terlibat dalam kasus itu dengan alasan waktu kejadian sudah cukup lama dan kurangnya bukti yang ditemukan. Penyidik, hingga kemarin, baru menetapkan dua tersangka, yakni mantan juru panggil MK, Masyhuri Hasan dan mantan panitera MK, Zainal Arifin Hoesein.
Masyhuri telah divonis satu tahun penjara. Sementara berkas Zainal masih dinyatakan belum lengkap (P19) oleh kejaksaan.
Kecewa
Anggota Panitia Kerja (Panja) Mafia Pemilu Komisi II DPR, Abdul Malik Haramain mengungkapkan, pihaknya merasa kecewa dengan vonis satu tahun yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Masyhuri Hasan.
Dia juga menyayangkan sikap aparat penegak hukum yang hanya menyentuh di tingkat permukaan, bukan sampai ke akar permasalahan mafia pemilu. Untuk itu, Haramain berharap pihak Polri dapat memproses secara hukum, pihak lain yang terlibat dalam pembuatan surat palsu Mahkamah Konstitusi tersebut.
’’Apabila proses hukum atas kasus surat palsu MK hanya menyentuh Masyhuri, yang sekadar staf juru panggil di MK, publik akan menilai penegakan hukum di Indonesia telah tebang pilih,’’ ujarnya.
Politikus dari FPKB ini menyatakan, sebagai anggota Panja Mafia Pemilu, dirinya kecewa dengan penegak hukum yang dinilai tidak memiliki komitmen untuk membongkar kejahatan pemilu. Sebab, tindak lanjut Polri sangat kontras dengan hasil temuan Panja Mafia Pemilu yang menemukan secara gamblang keterlibatan Andi Nurpati dan Hakim Arsyad.
Hal senada dikemukakan Wakil Ketua Panja, Ganjar Pranowo yang meminta agar polisi tidak ragu lagi menetapkan aktor intelektual surat palsu MK sebagai tersangka.
’’Kalau dikatakan dalam vonis (Masyhuri Hasan) itu bersalah karena membuat surat palsu secara bersama-sama, maka tahap berikutnya adalah yang lain juga harus mendapat proses hukum,’’ katanya.
Penyidik, lanjut Ganjar, harus membongkar kasus tersebut secara jelas karena putusan dari hakim sudah jelas menyebutkan bahwa kejadian itu tidak dilakukan sendirian, tetapi bersama-sama. Siapapun yang terkait dengan persoalan surat palsu ini tidak bisa lari dari hasil putusan yang sudah ditetapkan hakim ini.(K24,J22,H28-25,71)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/01/05/172509/