Rabu, 17 Agustus 2011

Komite Etik KPK Periksa Anas Urbaningrum

07.31 Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Komite Etik KPK, Selasa (16/8) menjadwalkan pemanggilan terhadap Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Anas akan dimintai keterangan terkait pertemuannya dengan Wakil Ketua KPK Chandra Hamzah.

"Sebenarnya Pak Anas dijadwalkan tanggal 22 Agustus pekan depan, tapi beliau sendiri yang minta supaya hari ini diperika," kata anggota Komite Etik sekaligus penasehat KPK, Said Zainal Abidin melalui pesan singkatnya, Selasa (16/8) dinihari.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, permintaan Anas untuk diperiksa lebih cepat itu terkait dengan rencananya yang akan melaksanakan ibadah umroh ke tanah suci Makkah selama beberapa hari ke depan.
Informasi tersebut dibenarkan Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi, Ruhut Sitompul. "Iya, Pak Anas izin umroh, sudah izin ke Pak SBY," ujar Ruhut, Senin (15/8).
Namun, Ruhut membantah bila kepergian Anas untuk menghindari pemeriksaan Komite Etik KPK. "Umroh itu kan cuma 5 sampai 6 hari, jadi tidak lama, tidak ada istilah menghindar, kader Demokrat akan datang kalau dimintai keterangan, kayak Benny K Harman hari ini di panggil ke KPK," ujar Ruhut.
Sehari sebelumnya, Senin (15/8), Komite Etik juga telah meminta keterangan dari petinggi Demokrat lainnya, seperti Wakil Sekretaris Jenderal Demokrat Saan Mustopa dan Ketua Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat Benny K Harman.
Pemeriksaan itu dilakukan terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik oleh para petinggi KPK, seperti dituduhkan tersangka korupsi proyek wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin. Mereka juga dituduh melakukan rekayasa pada kasus suap tersebut.
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/

Mega Kritik SBY : Bilang Indonesia Negara Tanpa Tujuan

07.27 Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) Megawati Soekarnoputri menilai negara Indonesia yang tidak memiliki Garis Besar Haluan Negara (GBHN) sehingga seperti negara tanpa tujuan.
"Arah pembangunan negara Indonesia hanya disasarkan oleh visi tahunan pemimpinnya," kata Megawati usai menghadiri upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan ke-66 Republik Indonesia di halaman kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Rabu.
Upacara tersebut dihadiri para pengurus DPP PDI Perjuangan antara lain Sekjen Tjahjo Kumolo, Ketua-ketua yakni Puan Maharani, Maruarar Sirait, dan Trimedya Panjaitan serta kader PDIP dari wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Menurut Mega, pemerintah terlalu banyak berbicara tapi tanpa memiliki landasan landasan GBHN sehingga arah pembangunan Indonesia tidak jelas. Presiden periode 2000-2004 ini menegaskan, arah pembangunan negara besar seperti Indonesia seharusnya memiliki perencanaan yang jauh ke depan, paling tidak selama 50 tahun.
"Perencanaan tersebut dibagi ke dalam perencanaan jangka pendek, jengka menengah, dan jangka panjang," kata Megawati. Menurut dia, dengan adanya perencanaan yang panjang dan dituangkan melalui ketetapan MPR maka hal itu akan menjadi landasan arah pembangunan Indonesia ke depan.
"Pemimpin Indonesia saat ini harus introsepeksi dan koreksi diri terharap arah pembangunan Indonesia, agar bisa terarah," katanya.
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/

Pemerintah Lelang Suku Rp 1 Triliun 23 Agustus

07.22 Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan melelang surat berharga syariah negara (SBSN) atau sukuk negara dengan rencana target indikatif Rp1 triliun pada 23 Agustus 2011.
Keterangan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, menyebutkan, lelang suku negara itu untuk memenuhi sebagian dari pembiayaan APBN 2011.
Ada lima seri sukuk negara yang akan dilelang yaitu seri IFR0005, IFR0007, IFR0006, IFR0010, dan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S) seri 24022012, dengan setelmen dilakukan pada 23 Agustus 2011.
IFR0005 akan jatuh tempo 15 Januari 2017 dengan imbalan 9,0 persen. IFR0007 jatuh tempo 15 Januari 2025 dengan imbalan 10,25 persen. IFR0006 akan jatuh tempo 15 Maret 2030, dengan imbalan 10,25 persen. IFR0010 akan jatuh tempo 15 Februari 2036 dengan imbalan 10,00 persen. Sementara SPN-S 24022012 akan jatuh tempo 24 Februari 2012 dengan pembayaran imbalan secara diskonto.
Penjualan SBSN akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai Agen Lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka menggunakan metode harga beragam.
Penerbitan SBSN dengan cara lelang ini menggunakan aset berupa barang milik negara (BMN) yang telah mendapatkan persetujuan DPR melalui surat dari DPR Nomor AG/5641/DPR RI/VII/2011 tanggal 5 Juli 2011 perihal Persetujuan Penggunaan BMN sebagai aset SBSN.
Sementara itu pada lelang tanggal 16 Agustus 2011, pemerintah menyerap dana Rp9,40 triliun dari lelang lima surat utang negara (SUN) dari penawaran yang masuk sebesar Rp22,41 triliun.
Jumlah Rp9,40 triliun terdiri dari SPN03111118 sebesar Rp1,3 triliun dengan imbal hasil/harga rata-rata tertimbang 3,75 persen akan jatuh tempo 18 November 2011.
SPN12120818 sebesar Rp1,80 triliun, dengan imbal hasil/harga 4,42 persen , akan jatuh tempo 18 Agustus 2012. FR0055 sebesar Rp0,85 triliun, dengan imbal hasil 6,17 persen , tingkat kupon 7,38 persen, dan akan jatuh tempo 15 September 2016.
FR0053 sebesar Rp1,45 triliun, dengan imbal hasil 6,93 persen, tingkat kupon 8,25 persen, dan akan jatuh tempo 15 Juli 2021.
FR0058 sebesar Rp4,00 triliun, dengan imbal hasil rata-rata tertimbang 7,94 persen dan tingkat kupon 8,25 persen, akan jatuh tempo 15 Juni 2032.
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/

Gaji PNS Naik Tidak Masalah Asal

07.12 Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Pemerintah memastikan akan menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI dan Polri pada tahun 2012 mendatang. Dalam pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang RAPBN 2012 beserta Nota Keuangannya di hadapan anggota DPR, Selasa (16/8), presiden menyatakan kenaikan gaji PNS, TNI dan Polri rata-rata sebesar 10 persen.
Anggota Fraksi PDIP, Sukur Nababan, menyambut baik rencana kenaikan gaji PNS tersebut. Selama tujuannya untuk peningkatan kesejahteraan rakyat dan pegawai, kenaikan gaji bukanlah suatu hal yang tabu dan perlu dipermasalahkan.
Hanya saja, kata Sukur, kenaikan gaji PNS hendaknya dibarengi dengan upaya nyata pemerintah dalam meningkatkan penghasilan negara untuk menyeimbangkan struktur anggaran. "Karena kalau pemerintah hanya bisa berwacana soal peningkatan pendapatan APBN, maka defisit anggaran akan selalu besar," ujarnya, Rabu (17/8).
Selain mendongkrak penghasilan negara dari sektor pajak dan nonpajak, pemerintah harus menghentikan kebiasaan membentuk satuan tugas setiap ada masalah krusial yang muncul. Satgas-satgas baru yang kini banyak bermunculan akan membebani anggaran negara yang cukup besar. Terlebih, kontrol kerja dan sinergi antara satgas dan lembaga fungsional yang sudah lebih dulu ada tidak pernah terbukti efektif.
"Satgas-satgas itu yang mesti dipangkas karena menggerogoti anggaran dan cenderung hanya memfasilitasi orang-orangnya SBY yang tidak dapat jabatan," imbuh Sukur.
Sukur menambahkan, berbagai satgas dan badan atau lembaga nonkementerian seperti Satgas TKI, Satgas Mafia Hukum, BNP2TKI, dan satgas-satgas lainnya memakan anggaran negara triliunan rupiah.
Jika saja pemerintah bisa mengefisienkan pengeluaran negara dari borosnya penggunaan anggaran dari sektor tersebut, maka pos pengeluaran negara termasuk anggaran pembangunan dan anggaran kenaikan gaji pegawai, bisa lebih besar lagi. "Intinya harus dongkrak penghasilan dan efisiensi pengeluaran," tegas Sukur.
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/

Es Kutub UtaraMeleleh Lebih Cepat

07.03 Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011

INILAH.COM, Jakarta - Perhitungan PBB mengenai masa leleh es Kutub Utara bisa jadi salah. Ilmuwan MIT perkirakan es Kutub Utara akan meleleh 4 kali lebih cepat.
Ilmuwan Massachusetts Institute of Technology (MIT) membantah penyataan Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai perubahan iklim, yang menyebutkan bahwa es Kutub Utara akan habis meleleh pada 2100. Seperti dilansir International Business Times, menurut prediksi MIT, es di Kutub Utara akan meleleh dengan laju empat kali lebih cepat daripada yang dilaporkan PBB.
Pierre Rampal dari departmen Earth, Atmosphere and Planetary Sciences, MIT, mengingatkan, prediksi ini mungkin berbeda-beda dengan kenyataan di berbagai tempat, karena ada perbedaan data pada model Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) dengan fakta sebenarnya, sehingga prediksi itu tidak akurat.
Data tersebut memprediksi dengan menggunakan variabel perubahan temperatur. Jadi laporan PBB melupakan keberadaan variabel dorongan mekanis dalam pengukuran waktu leleh es. Dorongan mekanis yang dimaksud misalnya arus angin yang menerpa es serta gelombang laut yang dapat menghantam dinding es. Seiring perubahan suhu yang terjadi berulang-ulang, es juga akan jadi lebih rapuh, sehingga es jadi lebih cepat meleleh.
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/

Papua Tetap RI

06.45 Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011

Selasa, 16 Agustus 2011

Dewi Persik Yakin Akan Bebas

09.20 Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011

INILAH.COM, Jakarta - Duduk di kursi pesakitan berstatus terdakwa, Dewi Persik yakin akan terbebas dari jeratan hukum.

Penyanyi dangdut kontroversial, Dewi Persik kembali menjadi sorotan publik karena kini ia berstatus terdakwa atas tuduhan penganiayaan terhadap Julia Perez, lawan mainya dalam film Hantu Arwah Goyang Kerawang.

Dalam sidang perdana yang masih beragendakan membaca dakwaan dari JPU, perempuan yang sudah dua kali menjanda itu yakin dirinya tak bersalah dan bisa bebas.

"Saya yakin tidak bersalah, seyakin bahwa dunia itu dikendalikan oleh Sang Pencipta bukan oleh manusia," ujar Dewi Persik di Pengadilan Negri Jakarta Timur, Pulo Mas, Jakarta, Selasa (16/8).

Dewi Persik juga tak patah semangat saat diancam oleh Janicho Girsang, ketua majelis hakim untuk menjebloskan ke dalam tahanan.

"Saya tidak takut, dari awal saya selalu mematuhi peraturan pengadilan. Nggak takut saya dengan ancaman-ancaman seperti itu," pungkasnya. [mor]
Sumber Berita : http://artis.inilah.com/read/detail/1765841/