BELUM diterimanya dana bantuan penyelenggaraan Pilkades sejumlah desa di Kabupaten Tegal, ketua Komisi I DPRD setempat minta agar dana tersebut segera diberikan kepada yang berhak. Disamping itu, terkait dengan rasionalisasi anggaran sebesar Rp 10 juta ADD untuk sertifikasi, juga diminta agar segera ada perbaikan dan perubahan administrasi. Hal itu dikatakan ketua Komisi I DPRD Kabupaten Tegal, Dakir SH dari FPDI Perjuangan, kemarin. Permintaan tersebut, seiring dengan semakin mepetnya waktu anggaran tahun 2011.
Dikatakan Dakir SH, jika tidak segera diberikannya dana bantuan penyelenggaraan Pilkades desa penyelenggara, dikhawatirkan menjadi bom waktu. Sehingga kedepan bisa menuai masalah baru yang mengkhawatirkan pemkab sendiri. Untuk itu, idealnya dana bantuan untuk panitia desa dan kecamatan penyelenggara Pilkades sebesar Rp 10 juta, diminta untuk segera direalisasi.
Disisi lain, menurut dia, terkait rasionalisasi dana sertifikasi yang inklude didalamnya bersama ADD tahun 2011, hendaknya segera dilakukan perubahan administrasi. Jika tidak kedepan bisa menjadi temuan Badan Pengawas Keuangan (BPK) dan menjadi beban permasalahan daerah. “Kami kira mepetnya waktu bisa sebagai pemicu segera dilakukannya sejumlah hal dimaksud,” ucap Dakir.
Sementara, dirinya menyatakan jika dengan sudah menjadi penganggaran sebuah kegiatan, menurutnya ketersediaan dana sudah ada. Untuk itu, sangat diharapkan instansi terkait di Pemkab Tegal segera merealisasikan. Yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan administrasi dan sertifikasi yang drasionalisasi. “Ingat deadline anggaran tinggal menghitung hari,” pungkasnya. (gon)
Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/
0 komentar:
Posting Komentar