Jumat, 10 Juni 2011

Nunun Diburu di 188 Negara

JAKARTA- Keberadaan Nunun Nurbaeti Darajatun, tersangka kasus dugaan suap pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Goeltom, masih misterius. Buronan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu ditengarai berada di Kamboja.
KPK telah mengirim permohonan red notice atas istri mantan Wakil Kapolri Komjen (Purn) Adang Daradjatun itu kepada Polri, Rabu (8/6). Selanjutnya Polri akan mendaftarkan buron tersebut ke markas International Criminal Police Organization (ICPO) di Prancis.
Menurut Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum) Polri Kombes Boy Rafli Amar, dalam dua hari ini pihaknya mempersiapkan administrasi, di antaranya identitas lengkap Nunun dan data-data terkait perkara pidana yang diduga dilakukannya.
”Dari sana (markas ICPO) nanti didistribusikan ke 188 negara anggota (ICPO),” ujarnya.
Setelah terdaftar dalam ICPO, selanjutnya Nunun menjadi buron bersama negara-negara anggota organisasi itu.
”Negara anggota itu akan memantau orang yang dituangkan dalam red notice tersebut,” ujarnya.
Boy menambahkan, langkah berikutnya adalah kerja sama lebih lanjut dengan negara bersangkutan jika keberadaan Nunun sudah diketahui. Kerja sama tersebut akan melibatkan Kementerian Luar Negeri.
Adang Tetap Bungkam
Adang Daradjatun, suami Nunun Nurbaeti, tetap tidak mau mengungkap keberadaan istrinya.
”Saya tidak akan menjawab kebenaran apakah Ibu (Nunun) ke Kamboja. Mau berobat di mana pun, terserah Ibu,” kata Adang di Gedung DPR, kemarin.
Menurutnya, mencari tahu keberadaan Nunun merupakan tugas aparat penegak hukum. Jika aparat hukum berhasil menemukan Nunun, Adang mempersilakan untuk membawa istrinya kembali ke Indonesia.
”Saya bilang, saya akan taati aturan hukum yang berlaku. Kalau istri saya berhasil diambil, ya silakan saja,” ujarnya.
Dia merasa bahwa istrinya diperlakukan secara tidak adil dengan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Pasalnya, Ari Malangjudo, pemberi cek kepada empat anggota DPR, belum ditetapkan sebagai tersangka.
Ari Malangjudo adalah bekas Direktur PT Wahana Esa Sejati. Di perusahaan itu, Nunun Nurbaeti menjadi presiden komisaris. Arie pernah bersaksi, pada tahun 2004 dia diperintahkan Nunun memberi bingkisan tanda terima kasih kepada sejumlah anggota DPR.
”Ada juga status orang yang dianggap member, tidak naik statusnya jadi tersangka. Sementara istri saya tersangka. Di mana keadilan itu,” tegasnya menyorot peran Arie.
Lebih lanjut Adang mengatakan, istrinya pernah berkata bahwa dia tidak pernah memberikan apa pun kepada Arie Malangjudo.
Sementara itu Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso menyatakan ketidaksetujuannya atas status buron Nunun.
”Saya tidak setuju beliau dijadikan penjahat internasional. Janganlah. Belum tentu dia bersalah. Beliau sedang sakit, sehingga tidak ada di Tanah Air,” ujar Priyo.
Menurutnya, kasus itu adalah tantangan bagi KPK untuk memberantas korupsi di Indonesia.
”Ini ujian untuk KPK yang mempunyai seluruh infrastruktur dan kedigdayaan yang mereka punya. Kali ini publik sedang mengujinya, apakah masih sakti mandraguna,” ujarnya. (K24,K32,J22-25,59)
Sumber Berita : Suara Merdeka CyberNews, 10 Juni 2011

Pilgub Dikembalikan ke DPRD

BANDUNG -Pemilihan gubernur secara langsung bakal dihapus. Proses pemilihan dikembalikan lagi ke mekanisme DPRD provinsi.

Ketentuan tersebut termaktub dalam draf revisi Undang-undang (UU) Pemda yang segera diserahkan pemerintah kepada DPR pada akhir Juni 2011, kemudian dilakukan pembahasan.
”Dalam usulan kita, Pilgub dilakukan tidak langsung, lewat perwakilan rakyat di DPRD, untuk pemilihan bupati/wali kota akan dilakukan tetap secara langsung,”ujar Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Prof Dr
Djohermansyah Djohar di Bandung, Kamis (9/6).

Menurut dia, yang menjadi alasan penghapusan pilgub langsung antara lain fungsi gubernur yang terbatas, lebih sebagai wakil pemerintah pusat dibanding berperan sebagai kepala daerah. Dengan demikian, legitimasinya dinilai cukup dari DPRD.

Dijelaskan, kondisi itu berbeda dibandingkan peran bupati dan walikota dengan kewenangan otonomi yang lebih luas. Dengan sejumlah desentralisasi urusan pemerintahan, keberadaannya dianggap memerlukan pengakuan yang lebih kuat melalui proses pimilihan kepala daerah langsung. (dwi-80)
Sumber Berita : Suara Merdeka CyberNews, 10 Juni 2011

Warning Pavingisasi Aset PJKA

DUKUHTURI - Kegelisahan sebagian  warga Desa Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuhturi  yang tinggal diareal dekat perlintasan KA, terkait belum tersentuhnya proses perbaikan jalan desa dan proyek saluran mendapat jawaban tegas pihak kecamatan. Camat Dukuhturi Fakihurrohim menyatakan bahwa pihaknya tidak mentolelir pemerintahan desa setempat untuk mengalokasikan dana ADD guna perbaikan jalan desa yang dimaksud. "Ini karena jalan desa dekat perlintasan KA itu adalah aset milik PJKA. Jadi kami tidak diperbolehkan melakukan pavingisasi, atau pengerasan jalan disekitar bantalan rel yang nota bene bukan lahan desa. Kalau ini dipaksakan, jelas kami bisa digugat dan disuruh membongkar bangunan diatas lahan mereka," terangnya, Jumat ( 10/6).
Dia justru memperbolehkan proses pavingisasi dijalan desa yang berdekatan dengan bantalan rel itu dilakukan secara swadaya murni masyarakat sekitar. "Ini dengan syarat bila pihak PJKA nanti menginginkan jalan itu dibongkar, masyarakat sendirilah yang membongkar dan tidak terjadi komplain dengan pemerintah desa setempat," tegasnya.
Dia menilai jalan disekitar bantalan rel memang sengaja dibiarkan begitu adanya oleh pihak PJKA untuk menghindari ajang kebut- kebutan pengendara motor yang berakibat jatuhnya korban jiwa disaat lintasan rel dilalui kereta api. Bahkan dia juga menyontohkan diwilayah lain seperti Adiwerna, juga membiarkan kondisi jalan desa yang dekat dengan perlintasan KA seperti adanya. Sebelumnya sejumlah warga  khususnya yang berdiam di RT 05/ RW 02 Desa Pekauman Kulon sempat mendesak pemerintah desa setempat untuk meneruskan pavingisasi yang smepat terhenti didekat areal bantalan rel kereta api.
Sementara itu Kades Pekauman Kulon Syaiful Bahri tak menampik bahwa upaya mewujudkan perbaikan akses jalan tersebut belum bisa diwujudkan dalam waktu dekat. Dia mengaku awalnya bupati memang sempat menjanjikan pengaspalan jalan tersebut ditahun 2007 silam. Saat itu orang nomor satu di Slawi tersebut mendukung realisasi pengaspalan jalan akses menuju balai desa dengan meminta pihak desa mengajukan proposal.
"Hingga kini proposal ajuan itu belum ada tanggapan. Dan apabila kita menggunakan ADD untuk perbaikan jalan tersebut jelas alokasinya tidak akan mencukupi. Sebenarnya itu tanah PJKA dan tidak boleh diaspal. Jalan terbaik untuk memudahkan akses jalan warga melalui pola pavingisasi. Namun kami juga ragu apakah pavingisasi itu boleh menggunakan ADD menyalahi aturan atau tidak. Kami takut bila lahan itu suatu saat diminta PJKA, otomatis mau tidak mau pihak desa harus membongkar paving yang sudah terpasang," tegasnya. ( her)
Sumber Berita : Radar Tegal, 10 Juni 2011

Sat Binmas Tingkatkan Kemitraan

SLAWI - Aksi kawanan curanmor belakangan ini mulai merambah kawasan obyek wisata Guci. Setidaknya sebuah mobil berhasil digasak kawasan pencuri disaat ditinggal pemiliknya berwisata diobyek tersebut. Hal ini menjadi pelecut jajaran Sat Binmas Polres Tegal untuk kembali meningkatkan efektifitas pantauan dan himbauan pada para aktifis obyek wisata.
Kapolres Tegal AKBP Nelson Pardamaian Purba SiK SH melalui Kasat Binmas AKP Ahmad Mujahid didampingi KBO Satbinmas Aiptu Nugroho menyatakan langkah waspada curanmor telah dilakukan dengan melakukan pembinaan terhadap petugas parkir, berikut pengunjung obyek wisata tersebut.  "Berkaca dari insiden hilangnya sebuah mobil pengunjung, ini lantaran kurang waspadanya si pemilik mobil. Dimana karcis parkir kendaraan sengaja ditinggal didalam mobil, dan memancing pelaku kejahatan melakukan aksinya. Mobil dirusak pintunya, dan dia bisa dengan mudah melewati pintu keluar dengan menunjukkan kartu parkir yang ditinggal pemilik dalam mobil," ujarnya, Jumat ( 10/6).
Dia juga menyatakan kedepan petugas parkir harus lebih bisa meningkatkan kewaspadaan dengan mengenali para pengunjung yang masuk dan yang akan keluar meninggalkan lokasi. Intinya dia meminta petugas parkir turut serta memerangi dan menutup ruang gerak pelaku curanmor. Kecenderungan adanya celah pelaku curanmor diobyek wisata Guci ditenggarai tidak ditulisnya nomor polisi kendaraan dikartu parkir oleh petugas parkir.  "Dari pengalaman ini, kami juga sempat menginstruksikan pada petugas parkir untuk turut menuliskan nomor polisi kendaraan pengunjung pada karcis parkir. Ini akan mempermudah menditeksi pengunjung yang pulang, apakah dia benar-benar membawa motor miliknya atau bukan," tegasnya.
Dan dia juga memberi warning pada petugas parkir untuk wajib meminta karcis parkir dikala pengunjung meninggalkan lokasi wisata. Dia juga sempat melakukan koordinasi internal dengan dinas terkait dalam upaya pentingnya membekali kartu identitas pada semua juru parkir diobyek wisata tersebut. Hal ini ditempuh untuk memudahkan pengunjung mana yang benar-benar tukang parkir, dan mana yang hanya berpura-pura menjadi tukang parkir. Petugas yang menggunakan kartu identitas nantinya diminta untuk menampilkan sikap ramah pada pengunjung agar pesan-pesan sosial waspada curanmor bisa diterima oleh para pemilik kendaraan bermotor.(her)
Sumber Berita : Radar Tegal, 10 Juni 2011

Kelayakan Jalan Harus Selalu Terpelihara

KONDISI jalan milik Kabupaten Tegal sepanjang sekitar 770,65 km lebih, selalu membutuhkan biaya perawatan agar selalu layak dilalui kendaraan. Saat ini, kondisi jalan sepanjang 337,8 km lebih dalam keadaan baik dan layak. Namun sepanjang 432,8 km lebih atau 50 prosen lebih dari panjang keseluruhan jalan di Kabupaten Tegal, selalu butuh perawatan. Dari mulai kondisi jalan dalam keadaan sedang, rusak dan rusak berat, dengan perawatan mulai pemeliharaan rutin, berkala sampai peningkatan jalan.
Guna pencapaian itu, sudah barang tentu membutuhkan anggaran biaya perawatan yang cukup tinggi. Jika sesuai PP 34 Tahun 2006 tentang pemeliharaan jalan, jika biaya pemeliharaan rutin jalan, sebesar Rp 20 juta/km dan biaya pemeliharaan untuk kondisi jalan yang sedang, rusak dan rusak berat sekitar Rp 100 juta/km, jelas sangat tinggi kebutuhan biaya akan pemeliharaan jalan.  “Mengetahui panjang jalan yang dimiliki dan kondisi jalan yang ada, dihubungkan biaya yang dibutuhkan untuk perawatan, sudah barang tentu butuh kebijakan dari Pengelola daerah,” kata Kepala DPU Pemkab Tegal, Ir Eling Susiardi.
Dikatakan Eling Susiardi, dengan panjang jalan milik Kabupaten Tegal diatas, sudah barang tentu bisa dikalkulasikan kebutuhan besaran biaya untuk pemeliharaan secara rutin. Belum lagi untuk pemeliharaan berkala dan peningkatan jalan. Karena pada dasarnya pemanfaatan jalan oleh masyarakat sudah mendapatkan perhatian perawatan dan pemeliharaan jalan sejak kondisi jalan mulai dari nol, karena sudah dimanfaatkan masyarakat. Padahal sifat jalan setelah dimanfaatkan, secara otomatis bakal menurun kondisinya dan guna pengembalian kondisi yang semula selalu membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan.
Menurut dia, dari konteks itu, sangat wajar jika biaya perawatan atau pemeliharaan jalan sangatlah tinggi dan membutuhkan kebijakan pengelola daerah, agar kondisi kelayakan jalan untuk dilalui masyarakat yang membutuhan selalu terjaga dan terawat. Saat ini ketersediaan anggaran di DPU Pemkab Tegal, baik dari APBD Kabupaten Tegal, maupun bantuan dari Pemprof Jateng dan Pemerintah Pusat, berkisar Rp 39 M di Tahun 2011. Angka tersebut peruntukkannya tidak hanya perawatan jalan saja, melainkan untuk jembatan, jalan dan bangunan pelengkap.  “Sedang kebutuhan untuk perawatan rutin, disediakan anggaran sebesar Rp 2,373 M lebih dari keseluruhan panjang jalan kabupaten, sekitar 770,65 km lebih,” tutur Eling Susiardi pula.
Namun demikian, masih menurut Eling Susiardi, dengan segala kemampuan dan anggaran yang tersedia, mengingat kemampuan keuangan daerah, dinasnya selalu berupaya agar kondisi jalan didaerahnya selalu bisa maksimal untuk perawatan. Dari situlah perlu ada penyikapan kondisi jalan untuk mendapat perhatian dan disikapi secara bijak, baik oleh pengelola dan pemegang kebijakan didaerah, dinas terkait maupun masyarakat Kabupaten Tegal.
KEBIJAKAN
Melihat berat dan besarnya biaya pemeliharaan terhadap jalan yang ada didaerahnya, DPU Pemkab Tegal khususnya Bidang Bina Marga, selalu berupaya agar kelayakan jalan untuk dilalui kendaraan terjaga. Dengan kondisi ketersediaan anggaran yang ada, sudah barang tentu, pihaknya tidak mampu berbuat banyak namun tetap maksimal dalam melakukan pemeliharaan. Sudah barang tentu butuh dukungan kebijakan dari pengelola daerah setempat.
Melihat kondisi jalan yang ada saat ini, dirinya berharap ada pemahaman dari semua pihak, jika kenyataan akan pemeliharaan dan perawatan jalan bukanlah hal sepele. Selain itu, kebutuhan akan biaya dan ketersediaan anggaran yang ada juga sangat berpengaruh dengan maksimalnya kondisi jalan menjadi sebuah kondisi kelayakan untuk dilalui kendaraan.  “Ini yang perlu dicermati bersama, baik pengelola daerah dan masyarakat,” ujar Eling Susiardi.
Sementara, dari kenyataan kemampuan dan ketersediaan anggaran yang ada, dirasa butuh penompang yang cukup, sehingga keberadaan kondisi jalan bisa dimanfaatkan dan dilalui secara maksimal. Meski kondisi ketersediaan dan kemampuan anggaran saat masih membutuhkan dukungan, namun dinasnya ingin berupaya secara maksimal.  “Dinasnya berharap kebijakan untuk jalan menjadi penting dengan segala konsekuensinya,” pungkasnya. (gon)
Sumber Berita : Radar Tegal 10 Juni 2011

Rabu, 08 Juni 2011

Berkunjung Ke Daerah Berbekal Sambel Teri

Sosok Soeharto —mantan presiden RI— yang humanis, sederhana, juga mengharukan, yang selama ini belum pernah dipublikasikan, hadir dalam buku ”Pak Harto, The Untold Stories” yang kemarin diluncurkan di Museum Purna Bhakti Pertiwi, Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Sebuah dongeng sejarah yang menarik.

PELUNCURAN buku setebal 600 halaman itu sengaja dilakukan pada 8 Juni, karena bertepatan dengan tanggal lahir Soeharto 8 Juni 1921, yang berarti tepat 90 tahun lalu.

Dari cover buku terbitan Yayasan 1968 Harapan Kita itu, pembaca sudah langsung melihat sosok Soeharto yang lain. Dia digambarkan mengenakan baju batik dan tengah duduk dengan sorot mata sayu di tengah-tengah ladang.
Dalam buku dengan editor Dr Ir Aris Setyanto Nugroho MM —putra mantan Dirjen Bea Cukai Soehardjo tersebut— ada 113 narasumber yang berbagi kisah kenangan bersama Soeharto.

Mereka adalah para tokoh nasional yang pernah berinteraksi dengan Pak Harto, baik sebagai ajudan, menteri, juga pemimpin negara tetangga seperti Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad, mantan Presiden Filipina Fidel Ramos, mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew, serta Raja Brunei Darussalam Sultan Hassanal Bolkiah.

Salah satu kenangan yang menarik tentang Soeharto diungkapkan mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, yang juga pernah menjadi ajudan presiden kedua RI tersebut.

Dalam sambutannya pada acara launching itu, Try menuturkan bahwa Pak Harto sering melakukan perjalanan diam-diam (incognito) dengan berkeliling ke daerah-daerah guna melihat hasil pembangunan yang dicanangkannya kala itu.

”Pak Harto sering melakukan incognito. Pesannya tegas sekali, tidak boleh ada satu pun pejabat pusat dan daerah yang tahu kalau Pak Harto mau melakukan incognito. Rombongannya tidak mencolok, hanya tiga mobil, untuk dokter kepresidenan, pengawal, Pak Harto dan saya,” kata pria asal Surabaya tersebut.

Selama incognito, Pak Harto membawa logistik sendiri, yaitu makanan yang telah disiapkan Bu Tien.

”Biasanya Pak Harto membawa sambal teri bikinan Bu Tien. Pas waktu makan tiba, beliau tak segan-segan makan bersama anak buahnya. Terjalin hubungan antara bapak dan anak pada saat seperti itu,” kenangnya.

Tujuan perjalanan incognito yang memakan waktu berhari-hari tanpa protokoler, tanpa pengawalan formal, dan makan sesuai bekal serta menginap di rumah penduduk itu, membulatkan pikiran dan tindakan Pak Harto sehingga tidak ragu lagi dalam mengambil keputusan terbaik bagi rakyatnya.

Sementara mantan ajudan Pak Harto yang juga mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Wiranto, yang tertulis dalam buku tersebut, dilukiskan bila Pak Harto akan bermain golf di Lapangan Golf Rawamangun, hanya dikawal satu jip di belakang.

Pada saat itulah Pak Harto, menurut Wiranto, melihat peristiwa begitu lamanya kendaraan di stop demi dirinya lewat, sehingga menimbulkan protes dari pengendara dengan menyalakan klakson bersahut-sahutan.

”Lain kali polisi tidak perlu menyetop terlalu lama. Mereka kan punya keperluan yang mendesak, sedangkan saya hanya mau berolahraga,” kata Wiranto menuturkan perkataan Soeharto.

Putri Soeharto, Siti Hutami Endang Adiningsih atau yang akrab dipanggil Mamiek menuturkan, di tengah kesibukannya sebagai presiden, Soeharto adalah sosok yang sangat memperhatikan sekolah putra-putrinya. Termasuk dalam hal bayaran sekolah yang kala itu berupa uang plus beras.

”Setiap bulan bapak sendiri yang mengingatkan saya untuk membayar uang sekolah. Setelah bapak memberi saya uang, ibu mengingatkan saya untuk membawa beras. Bapak tidak berkenan jika hal itu dilakukan oleh orang lain,” tuturnya.

Walaupun Pak Harto dikenal sebagai sosok kejawen, menurut Mamiek, ayahnya pulalah yang mengajarkan pendidikan agama dan mengajarinya membaca Al Quran, meski tidak sehebat ustadz.

Pantas Pahlawan

Dalam sambutan peluncuran lainnya, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, sebagai manusia Pak Harto tak lepas dari kesalahan. Namun Kalla meyakini kebaikan Pak Harto bagi bangsa dan koleganya jauh lebih banyak daripada kesalahannya. ”Pak Harto bukan nabi, tapi tetap lebih banyak kebaikannya,” kata Kalla.

Kalla menuturkan bahwa Pak Harto adalah sosok yang responsif atas laporan dari rakyatnya. Dirinya mengaku pernah melaporkan kepada Pak Harto tentang tarif telepon yang tidak adil di wilayah timur Indonesia.

Kalla mengatakan karena di timur lebih mahal, maka ibaratnya tarif itu masih kolonial. ”Saya bilang ke Pak Harto, teknologi yang dipakai sama, kok di timur kena tarif yang sifatnya kolonial. Tidak lama setelah pertemuan itu, tarif telepon langsung berubah. Ini karena Pak Harto sangat responsif,” tuturnya.

Kalla mengaku terakhir kali bertemu Pak Harto pada Lebaran 2005. Pak Harto, menurutnya, menyampaikan selamat karena bisa menyelesaikan kerumitan di Aceh. ”Beliau memberikan selamat, berterimakasih dan berpesan agar jaga persaudaraan negeri ini.” tambahnya. 

Dalam kesempatan yang sama Aburizal Bakrie mengatakan sosok Soeharto memiliki sikap sabar, berani dan tegas dalam memimpin bangsa ini.

Tidak terlepas dari kesalahannya sebagai manusia biasa, Golkar —lanjut Ical— menganggap Soeharto pantas menjadi pahlawan. Mengenai gaya pemimpin Soeharto yang dianggap banyak pihak sangat otoriter dan anti demokrasi, menurut Ical, hal itu tidak terlepas dari gaya kepemimpinan seseorang serta zamannya, yang memang membutuhkan cara seperti itu.

Putri sulung mantan Presiden Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana atau Mbak Tutut mengatakan, buku The Untold Stories menceritakan tentang kehidupan Pak Harto yang tidak terungkap ke publik. Buku itu, katanya, adalah kenangan dari keluarga, sahabat, kawan, dan lawan politik Pak Harto yang dituliskan secara jujur, tanpa direkayasa, dan apa adanya. ”Semua jujur apa adanya. Bapak akan tersenyum di sana menyaksikan betapa besar kesetikawanan teman-teman bapak selama ini,” katanya.

Menurutnya, buku itu disusun lebih dari dua tahun. Mereka yang memberikan sumbangsihnya dalam buku itu, lanjut Tutut, bersentuhan langsung dengan ayahnya. Sehingga bisa lebih utuh dalam menuliskan kesan-kesan tentang Pak Harto.   (43)
Sumber Berita : Suara Merdeka CyberNews, 9 Juni 2011

Boneka Berdarah Teror Wagub Jateng

SEMARANG - Wakil Gubernur Jateng, Rustriningsih, menerima paket berisi tiga boneka penuh bercak darah. Boneka itu masing-masing mengenakan kalung bertuliskan nama anak-anak Rustriningsih.

Tak mau mengambil risiko, tim Gegana Sat Brimob Polda Jateng pun langsung dikirim ke rumah dinas Rustriningsih di Jalan Rinjani Nomor 1 Semarang.

Paket yang ditujukan kepada Rustriningsih itu diterima Tukino, petugas Satpol PP yang berjaga di rumah dinas, Selasa (7/6) sekitar pukul 16.00. Dalam paket yang dikirim melalui jasa pengiriman Tiki JNE itu tertera nama pengirim Seniman, beralamat di RT 04 RW 04, Pondok Cabe, Ciputat, Jakarta. Selain itu, pada kotak berukuran 20 x 40 cm berbungkus kertas berlakban tersebut juga tertera sebuah nomor telepon 08777503005. Belakangan diketahui nomor itu tak bisa dihubungi.

”Paket baru dibuka Rabu (8/6) sekitar pukul 07.00 oleh Rudi, bagian cleaning service,” kata Chandra, petugas Satpol PP di rumah dinas Wakil Gubernur.
Ketika dibuka, ternyata isinya tiga boneka kain. Dua di antaranya adalah tokoh kartun Malaysia, Upin Ipin, dan satunya lagi boneka perempuan mengenakan gaun berwarna pink.

Ketiga bonek dibungkus karung plastik, lalu dibungkus lagi dengan sebuah kardus mi instan. Yang mengagetkan, di sekujur tubuh boneka terdapat banyak bercak darah. Di leher boneka terdapat kalung bertuliskan nama tiga orang anak Rustriningsih, yakni Danes, Sabira, dan Nafi.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, petugas jaga kemudian menghubungi kepolisian. Polda Jateng mengirim tim Gegana karena khawatir di dalam boneka terdapat bom. ‘’Tim Gegana tiba sekitar pukul 08.30-09.30. Setelah dilakukan pemeriksaan, alhamdulilah tidak ada apa-apa,’’ kata Chandra.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Djihartono, mengatakan pihaknya sedang menyelidiki siapa pengirim paket tersebut.

”Saat ini kami masih melakukan penyelidikan terkait paket berisi boneka tersebut untuk mencari tahu pengirim dan maksudnya. Oleh karena itu, saya belum dapat menyimpulkan,” ujarnya.

Terkait bercak darah di boneka, Djihartono juga belum mendapatkan informasi. Pihaknya akan meneliti apakah darah tersebut berasal dari manusia atau binatang. (H68,J12-43)
Sumber Berita : Suara Merdeka CyberNews, 9 Juni 2011