Distribusi Makanan Mirip di Penjara

MAKKAH - Meski pelayanan ibadah haji tahun ini dinilai meningkat, masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki seperti distribusi makanan. Di Mina, diketahui jamaah mengambil makanan dengan cara berbaris membawa piring untuk diisi oleh petugas katering.
”Jamaah memprotes cara tersebut. Dengan sistem seperti itu, jamaah seperti makan di penjara dimana para napi berbaris membawa piring berbaris panjang,” kata Ketua Tim Pengawas Haji DPR Marzuki Alie yang dihubungi, Senin (7/11).
Menurutnya, di setiap kloter hanya tersedia satu meja pelayanan sehingga yang antre 350-450 orang. Sistem itu mengandung banyak kelemahan. Pasalnya, bila meja ditempatkan di jalanan atau lorong maktab, jamaah berpanas-panasan di siang hari. Demikian pula untuk makan malam yang diberikan setelah magrib.
Marzuki menambahkan, sistem itu juga mengganggu waktu shalat. Kesulitan lain apabila meja katering ditempatkan dalam maktab, para pengantre harus melangkahi jamaah yang ada.
Padahal, Kementerian Agama sudah berkomitmen agar sistem makan diberikan dalam bentuk nasi kotak. Dari kunjungan Marzuki ke beberapa maktab, mayoritas jamaah juga meminta sistem nasi kotak tapi isinya tetap diawasi.
Dengan sistem prasmanan, ada muasasah yang tak bertanggung jawab. Marzuki juga memaparkan temuan masalah di Muzdalifah.
Temuan lain adalah laporan mengenai tenda yang dijual kepada warga asing dan tenda yang kotor tanpa dibersihkan sama sekali oleh muasasah. Akibatnya, suasana maktab menjadi kumuh.
Adapun Tim Haji PDIP menemukan fakta tingginya tingkat kematian calon jamaah haji yang mencapai lebih dari 100 orang. Bahkan ketika ritual ibadah haji belum dimulai.
”Ke depan, perlu penyaringan agar tidak meloloskan calon yang mengidap penyakit berisiko tinggi dan usia tua dengan kesehatan yang rawan,” tutur Ketua Tim Haji PDIP Tjahjo Kumolo.
Tjahjo menilai pelayanan ibadah haji 2011 lebih baik daripada tahun lalu, tapi problem klasik masih ada, mencakup pemondokan, katering, dan transportasi. ”Jarak pemondokan masih jauh, rata-rata 2,5 km. Seharusnya jarak ideal 1-2 km dari Masjidil Haram,” lanjut dia.
Lantaran masih banyak kendala klasik, PDIP sepakat bila DPR merevisi UU Haji agar pelayanan lebih baik dan bisa menekan ONH.  (H28,J22-25)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/11/08/165694/