INILAH.COM, Jakarta - Pandangan pemerintah terhadap aksi penolakan kenaikan harga BBM, sebagai aksi penggulingan kekuasaan Presiden SBY, terlalu berlebihan alias lebay.
Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, cara berpikir yang militeristik dari pemerintah untuk menghalau respon dan aksi masyarakat atas kenaikan harga BBM sangat berlebihan. Bahkan Kontras beranggapan, dilibatkannya TNI dalam pengamanan (PAM) unjukrasa penolakan kenaikan BBM, sebagai ancaman demokrasi.
"Sepatutnya, pemerintah bisa memahami bahwa jika masyarakat melakukan aksi protes adalah suatu kewajaran. Kenaikan BBM akan berimplikasi pada kenaikan harga yang secara langsung dirasakan oleh masyarakat luas," kata Koordinator Kontras, Haris Azhar pada Rabu (7/3/2012).
Menurutnya, protes yang terjadi merupakan imbas dari kebijakan kenaikan BBM, yang tidak diimbangi dengan kenaikan pendapatan bahkan tidak dimbangi dengan perbaikan pelayanan publik. "Maka aksi protes masyarakat selain dilihat sebagai hak konstitusional, yaitu hak untuk berpendapat dan berekspresi, juga merupakan sebagai bentuk ‘suara publik’," ungkapnya.
Secara historis, lanjut Haris, aksi dan reaksi yang serupa pernah terjadi beberapa kali di Indonesia yang berujung pada kerusuhan. Misalnya, pada Januari 1998, sesaat sebelum Soeharto turun dari kekuasaan, juga terjadi kenaikan harga BBM. Keadaan itu makin memperparah buruk muka rezim Orde Baru dan makin menyemangati mahasiswa untuk menurunkan Soeharto yang saat itu semakin anti rakyat.
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/kontras-pemerintah-terlalu-lebay-160300131.html
Selasa, 20 Maret 2012
Kontras : Pemerintah Terlalu Lebay
21.21
Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011
0 komentar:
Posting Komentar