Presiden Diminta Menunda

SEMARANG- Penolakan terhadap rencana kenaikan harga BBM terus disuarakan berbagai kalangan. Fraksi PPP DPRD Jateng, Kamis (22/3), mengirim surat kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar menunda rencana tersebut.

Sementara, tujuh fraksi di DPRD Jateng menyatakan menolak kenaikan harga BBM. “Kami sudah membuat surat dan akan kami kirim ke Presiden agar menunda kenaikan harga BBM bersubsidi. Kami juga meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan perminyakan di negara ini,” kata Ketua Fraksi PPP Istajib AS di hadapan ratusan mahasiswa yang berdemo di Gedung Berlian.

Aksi unjuk rasa berlangsung ricuh. Mahasiswa yang tergabung dalam Poros Semarang (GMNI-PMII-HMI MPO-GMKI-SMI-KAMMI) adu dorong dengan polisi, hingga menyebabkan pintu gerbang kompleks kantor gubernuran nyaris roboh.
Mereka meminta seluruh fraksi di DPRD Jateng turun menemui mahasiswa dan ikut menolak rencana kenaikan BBM.

Setelah membakar boneka-bonekaan, perwakilan Poros menyisir ruang-ruang fraksi. Hasilnya, tujuh perwakilan fraksi turun menemui pendemo. Mereka adalah Sekretaris Fraksi Gerindra Dwi Yasmanto, Ketua Fraksi PPP Istajib AS, anggota Fraksi PAN Jayus, anggota Fraksi Demokrat Yeni Sudiyono, anggota Fraksi Golkar Zaenal Mahirin, anggota Fraksi PKS Kamal Fauzi, dan anggota Fraksi PDIP Yanti Ernawati.

Mereka menandatangani piagam penolakan kenaikan harga BBM. Dwi Yasmanto menyatakan, secara nasional partainya sudah menentukan sikap untuk menolak rencana kenaikan BBM. Pasalnya, kebijakan itu akan menambah deretan kemiskinan di negeri ini.

”Anggota DPRD sebagai wakil rakyat dan kepanjangan tangan masyarakat berfungsi menyerap kemauan masyarakat. Kalau maunya (BBM) tidak naik, ya kami bergerak untuk mengawal kemauan masyarakat tersebut,” katanya.
Ketua Fraksi PKS Arif Awaludin menyatakan, kenaikan harga BBM juga berdampak terhadap kenaikan sejumlah pos belanja pemerintah daerah. Maka, Pemprov Jateng dimungkinkan mengajukan perubahan APBD 2012 lebih cepat.

Pengajuan perubahan anggaran biasanya mulai disampaikan oleh eksekutif sekitar bulan Agustus dan ditetapkan pada September. Namun dengan meroketnya harga-harga, maka dibutuhkan pembahasan APBD Perubahan lebih cepat. Sebab,  anggaran murni 2012 tidak dilengkapi skenario kenaikan harga BBM. 

Cari Solusi

Di Jakarta, Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima menjelaskan, pihaknya terus berupaya mencari langkah solutif agar pemerintah tidak menaikkan harga BBM.  ”Toh jika kenaikan dibatalkan tidak akan sampai membangkrutkan negara,” kata politikus PDIP itu, Jumat (23/3).

Namun jika perjuangan di parlemen tidak membuahkan hasil, dan pemerintah tetap menaikkan harga BBM, pihaknya tidak dapat menyalahkan mahasiswa atau masyarakat yang ingin berunjuk rasa.
”Ini sejalan dengan perintah Ketua Umum PDIP Ibu Megawati, agar kami di parlemen dan seluruh jajaran partai bersama-sama rakyat memperjuangkan penolakan kenaikan harga BBM,” kata legislator asal Dapil Jateng (Kota Surakarta, Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, dan Klaten) itu.

Ia meminta pemerintah tidak bersikap represif terhadap pengunjuk rasa. Sebaliknya, mahasiswa dan masyarakat yang berdemonstrasi jangan merusak atau melakukan kekerasan.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin mengkritik kebijakan pemerintah menyiagakan aparat TNI di Istana Merdeka. Menurutnya, kebijakan itu tidak tepat karena belum ada ancaman terhadap simbol negara.
“Berdasarkan informasi dari Kepala BIN (Marciano Norman), belum ada ancaman kepada Istana atau Presiden. Jadi, untuk apa mengerahkan TNI ke sana?” ujarnya.

optimalkan kekuatan

Ia menjelaskan, TNI memang memiliki tugas operasi militer selain perang seperti diatur UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang TNI. Namun, pemerintah harus lebih dulu berkomunikasi dengan DPR sebelum memutuskan mengerahkan TNI untuk operasi tersebut.
Pemerintah seharusnya mengoptimalkan kekuatan Polri untuk mengamankan objek vital, khususnya menghadapi demonstrasi kenaikan harga BBM.

Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha mengatakan, Istana Merdeka merupakan objek vital sekaligus simbol negara. Pengamanannya juga menjadi bagian tugas dari jajaran TNI. Di dalam konteks tersebut, sepasukan TNI AD disiagakan untuk mengamankan kompleks Istana ketika berlangsung aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM.
“Yang jelas, objek vital dan strategis itu harus dijaga, harus diamankan. Tidak boleh dilepas, sehingga situasinya tidak terkendali,” kata Julian.

Menurutnya, keberadaan pasukan TNI bukan untuk membubarkan massa pengunjuk rasa. Melainkan sebatas mengamankan kompleks Istana dari kemungkinan terjadi kekacauan dan ketidakteraturan yang dampaknya bisa merugikan masyarakat.
Penanganan dan pengendalian massa pengunjuk rasa tetap menjadi wewenang Polri. Penempatan pasukan TNI di sekitar Istana juga di bawah pengawasan dan koordinasi Polri. (H68,J17,di-59) (/)
Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/03/24/181148/Presiden-Diminta-Menunda