Pemkab Tegal Butuh Infrastruktur

SLAWI – Anggota DPR RI, Teguh Juwarno akan berusaha memperjuangkan pembangunan Infrastruktur pedesaan di Kabupaten Tegal yang dianggarkan dari pemerintah pusat. Dirinya yang berangkat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 9, yakni Kabupaten Tegal, Kota Tegal dan Brebes akan mengupayakan lebih dari 20 desa untuk Kabupaten Tegal.  “Kami akan upayakan tahun depan bisa mendapatkan 20 desa untuk Kabupaten Tegal, karena pada saat tahun 2012 Kabupaten Tegal hanya mendapatkan 8 desa,” katanya, setelah bertemu dengan pejabat Kabupaten Tegal, diruang Sekda, Jumat (4/5).

Ia menjelaskan, saat ini pembangunan di desa, diluar PNPM maupun ADD masih membutuhkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur pedesaan tersebut bisa untuk jembatan, jalan maupun yang lainnya.

Di Kabupaten Tegal, ada beberapa wilayah yang jalannya sangat rusak parah. Hal itu dikarenakan oleh kendaraan yang mengangkut tanah, dari penambangan tanah yang ada. Hal ini akan menjadi perhatian dirinya agar pemerintah memberikan kompensasi. Karena tanah yang diangkut tersebut, salah satunya adalah untuk kepentingan pemerintah pusat dan itu belum pernah terpikirkan oleh pemerintah pusat.  “Kami akan berusaha agar pemerintah memberikan kompensasi terhadap jalan yang di lewati oleh truk-truk besar yang membawa tanah untuk kepentingan pemerintah pusat,” ujarnya.

Beberapa hal lain yang akan diusahakan oleh Teguh Juwarno adalah, pembangunan embung di Kecamatan Jatinegara. Karena jika embung ini sudah jadi, dimungkinkan akan dapat mengaliri 10 ribu hektar lahan pertanian di wilayah tersebut. Sementara saat ini belum ada embung, sungai rambut yang ada hanya dapat mengaliri 6 ribu hektar.

Kaitan dengan jalan pantura yang sering rusak tersebut, anggota Komisi V DPR RI dari fraksi PAN tersebut menambahkan, bahwa dirinya akan selalu mengkritisi politik anggaran. Karena dari APBN yang jumlahnya Rp 1.400 Triliun tersebut, 80 prosen habis hanya untuk belanja rutin, gaji pegawai maupun yang diwajibkan oleh undang-undang, dan belanja modal itu pembagiannya relatif kecil.

Dijelaskan, bahwa untuk pembangunan di Indonesia, APBN hanya menyediakan anggaran 5 prosen, dan ini tidak begitu dirasakan oleh masyarakat. Karenanya, agar terasa pembangunan infrastruktur paling tidak bisa sampai 20 persen dari anggaran APBN yang ada. Ia mengakui, kalau jalan pantura itu selalu hancur dan ketika di bangun, baru mencapai tiga bulan sudah rusak kembali. Hal ini karena jalan tersebut selalu di lewati oleh truk-truk yang bermuatan besar, yang beratnya kurang lebih 70 sampai 80 ton. Padahal jalan pantura tersebut kekuatan jalanya hanya 20-30 ton.

Agar itu tidak terjadi, pihaknya akan mengundang Departeman Perhubungan dan PU untuk duduk bersama, dalam rangka menyikapi hal tersebut. Ia akan mendesak kementrian perhubungan untuk lebih serius dalam menangani jembatan timbang secara benar. Jika muatannya over harusnya diambil dan diletakan di jembatan tersebut. “Itu merupakan kelemahan pemerintah mulai dari daerah, propinsi, pemerintah pusat yang kurang melakukan pengawasan, dan kami akan rewel dalam menyikapi itu nanti,” kata Teguh yang baru saja pindah komisi tersebut. (fat)

Sumber Berita : http://www.radartegal.com/index.php/Pemkab-Tegal-Butuh-Infrastruktur.html