Keterlaluan Warga Disumpah Pilih Foke Agar Peroleh Jamkesda

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Berita yang menyebut adanya kegiatan pengambilan sumpah dalam acara Jamkesda untuk pemenangan pasangan tertentu di pilkada DKI Jakarta sewajibnya disikapi panwas DKI.
"Segera dengan melakukan penyelidikan," kata pengamat politik Ray Rangkuti dalam rilisnya ke Tribunnews.com, Jumat (7/9/2012).
Diberitakan sebelumnya sebuah media online menyebut ada kejadian Warga Cidodol, Kebayoran lama, Jakarta Selatan, yang dijanjikan akan dibuatkan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Jakarta, asalkan bersumpah di bawah Alquran memilih pasangan Foke-Nara.
Menurut Ray ini sudah keterlaluan dan sebuah pelanggaran yang tidak main-main. "Semuanya masuk kategori pelanggaran berat," kata Ray.
Pelanggaran dimaksud adalah mempergunakan ritual agama untuk kepentingan memaksa pemilih untuk memilih calon tertentu. "Ini bukan kategori kampanye, tapi pemaksaan," katanya.
Dijelaskan sumpah itu ikatan yang dilakukan dua pihak dengan sanksi berat jika ada yang melanggar perikatan. Karena itu, lanjut dia, sifatnya lebih dari sekedar politik uang dan itu sudah bersifat pemaksaan.
Lainnya, menurut dia, ini ternyata mempergunakan aula pemerintah untuk kepentingan pemenangan kandidat tertentu. "Jelas-jelas itu sangat ditentang oleh peraturan pilkada," kata Ray.
Dikatakan ini juga menumpang acara yang kemungkinan besar merupakan program Pemda. "Jamkesda umumnya dikelola oleh Pemda," katanya.
Selanjutnya Ray mengatakan kemungkinan hal itu merupakan program Pemda. "Kemungkinan lainnya tentu melibatkan aparat Pemda," ujarnya.
Dua hal terakhir ini juga, menurut Ray, merupakan pelanggaran berat dalam Pilkada. Sebab, sanksi atas pelanggaran ini dapat berujung pada pengguguran pasangan calon. "Tentu jika dapat dibuktikan bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut berkaitan dengan pasangan calon," katanya.
Oleh karena itu, Ray mengatakan Panwas jangan sampai menutup mata atau telinga atas berita ini. "Bahwa seolah-seolah tidak ada yang terjadi di luar. Dibutuhkan kepekaan dan kemauan Panwas untuk segera menindaklanjuti berita tersebut," kata dia.
Menurut Ray jangan selalu menunggu adanya laporan sebab jika begitu adanya, maka baiknya fasilitas Panwas atas akses informasi dicabut.
"Bukan hanya Panwas, KPUD DKI juga sudah seharusnya peka dalam hal ini. Mereka jangan menganggap bahwa masalah seperti ini adalah urusan Panwas semata," katanya.
Lanjut Ray pelanggaran-pelanggaran berat harus melibatkan kita semua. Sebab, tahapan Pilkada bukan pekerjaan Si A atau Si B, tetapi perhelatan kita semua.
"Kita lihat apakah dua institusi penyelenggara ini aktif atau melempem?" ujar Ray.
 Sumber Berita : http://jakarta.tribunnews.com/2012/09/07/keterlaluan-warga-disumpah-pilih-foke-agar-peroleh-jamkesda