Berjemur Perkecil Resiko Kanker Payudara

BERJEMUR dibawah sinar matahari ternyata bukan hanya baik untuk tulang tapi juga mampu mencegah kanker. Berjemur di bawah sinar matahari pagi terbukti bermanfaat bagi kesehatan khususnya tulang untuk segala usia, bayi, anak, remaja hingga orang dewasa.
Sebuah studi terbaru menemukan, wanita yang berjemur tiga jam setiap hari efektif untuk mengurangi risiko kanker payudara hingga separuhnya.
Hasil penelitian awal mengenai manfaat sinar matahari terhadap tubuh ini menemukan sinar matahari memiliki kemampuan antikanker dengan cara merangsang produksi vitamin D di kulit.
Penelitian di laboratorium menemukan sel-sel di payudara punya kemampuan mengubah vitamin D menjadi hromon yang memiliki manfaat antikanker.
Serangkaian studi menunjukkan, eksposur rutin sinar matahari memiliki efek anti-kanker yang kuat dengan merangsang produksi vitamin D di kulit. Tes di laboratorium menunjukkan, sel-sel payudara mampu mengkonversi vitamin D menjadi sifat anti-kanker.
Para ahli dari Kanada yang melakukan riset ini membandingkan 3.101 pasien kanker payudara dengan 3.471 perempuan yang tidak memiliki tumor. Setiap responden ditanyakan mengenai paparan sinar matahari yang mereka terima selama bulan April-Oktober, di setiap tahapan kehidupan, saat remaja, usia 20, 30, 40, 50, dan usia 60-74 tahun.
Hasil penelitian yang dimuat dalam American Journal of Epidemiology ini menunjukkan perempuan yang terkena sinar matahari sedikitnya 21 jam setiap minggunya di usia remaja, memiliki risiko 29 persen lebih rendah untuk terkena kanker payudara.
Sementara laman Daily Mail Mengutip, peneliti asal Kanada membandingkan 3.101 penderita kanker payudara dengan 3.471 wanita sehat yang tidak menderita tumor.
Bagi wanita usia empat puluhan dan lima puluhan yang melakukan aktivitas rutin berjemur, risiko turun 26 persen. Untuk mereka yang berusia di atas 60 tahun, risiko mengalami tumor juga berkurang.
Sementara itu wanita yang banyak menghabiskan waktunya di bawah sinar matahari di usia 40-an dan 50-an risikonya turun 26 persen dan untuk mereka yang berusia di atas 60 tahun risikonya turun lebih besar lagi, hingga 50 persen.
*Dikutip Dari Berbagai Sumber
(rifki/CN34)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/3 Juli 2011

Read the rest of this entry »

Nazaruddin Menyanyi Lagi

JAKARTA- Tersangka dugaan suap proyek pembangunan Wisma Atlet SEA Games 2011, Muhammad Nazaruddin, kembali ’’bernyanyi’’ dengan menyebut sejumlah orang penting Partai Demokrat terlibat dalam kasus itu.

Dalam nyanyiannya kali ini, Nazaruddin bahkan menjelaskan secara lebih terperinci, termasuk peran Menteri Negara Pemuda dan Olahraga (Menpora) Andi Mallarangeng dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
Dalam pengakuan terbarunya, mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu menyebut bahwa pada Januari 2010, dia terlibat pertemuan dengan Andi Mallarangeng, Angelina Sondakh, dan Mahyudin.

Dalam pertemuan tersebut, menurut Nazaruddin, Andi mengajukan anggaran Rp 2,3 triliun untuk sarana prasarana SEA Games 2011 dan percepatan pembangunan fasilitasnya. SEA Games 2011 akan digelar akhir tahun ini di Palembang dan Jakarta. Andi sangat berkepentingan dengan event tersebut karena berada di bawah kementeriannya.
Andi lantas memanggil Sekretaris Menpora Wafid Muharam dan memerintahkannya membantu Angelinda Sondakh dkk untuk mewujudkan anggaran tersebut.

Wafid Muharam kini sudah menjadi tersangka kasus suap wisma atlet ini. Dia tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada April lalu saat menerima suap berupa cek senilai Rp 3,2 miliar dari Direktur Marketing PT Duta Graha Indah Muhammad El Idris atas bantuan broker Mindo Rosalina Manullang.
Duta Graha adalah pemenang tender pembangunan wisma atlet, sementara Rosalina adalah anak buah Nazaruddin di PT Anak Negeri.

Pada Februari 2010, digelar pertemuan kedua. Hadir dalam pertemuan itu adalah Wafid, Angelina, Mirwan Amir, Nazaruddin, Anas Urbaningrum, dan Mahfud. Mahfud adalah pengusaha, rekan dari Anas Urbaningrum.
Ketika itu, Anas masih berstatus ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, belum menjadi ketua umum Partai Demokrat.
Dalam pertemuan kedua ini, menurut Nazar, dibicarakan teknis proyek Ambalang senilai Rp 1,2 triliun, proyek peralatan olaraga Rp 75 miliar, dan proyek pembangunan wisma atlet di Palembang Rp 200 miliar. Juga pembangunan sarana prasarana atlet di Jawa Barat senilai Rp 180 miliar.

Menurut Nazar, Angelina dan Mirwan Amir adalah pihak yang paling tahu teknis ’’pendanaan’’ proyek-proyek itu. Sebab Angelina yang membawa pengusaha untuk bertemu Wafid Muharam.
Pertemuan ketiga dilakukan minggu ketiga Februari 2010 di restoran Jepang di kawasan Arcadia, Senayan. Dalam pertemuan itu hadir Angelina, Mirwan Amir, Nazaruddin, Mahyudin, Andi Mallarangeng, Wafid, dan seorang deputi di Kemenpora yang baru dilantik oleh Andi. Nazaruddin mengaku lupa nama deputi itu. Mirwan Amir, Angelina, dan Mahyudin adalah anggota Fraksi Partai Demokrat.

”Kami sepakati urusan teknis. Nanti yang menjalankan antara Wafid, Angelina, dan Mirwan Amir, yang mana soal anggaran akan diatur oleh Mirwan Amir dari pimpinan Badan Anggaran. Soal pengusaha akan diatur oleh Angelina. Begitu ceritanya,” papar Nazaruddin.
Setelah itu, dia mengaku ditinggal di tengah jalan alias tidak lagi dilibatkan.
”Jadi secara teknis saya tidak mengikuti. Kalau soal wisma atlet Palembang, sudah dialokasikan Rp 9 miliar. Untuk proyek Ambalang Rp 50 miliar. Ini semua fakta, benar,” imbuhnya.

Terkait wisma atlet yang nilai proyeknya Rp 200 miliar, kata Nazar, sudah dialokasikan Rp 16 miliar untuk dibagi-bagi. Selain itu ada dana Rp 9 miliar untuk DPR yang dikirim lewat kurir bernama Paul dan Rp 7 miliar dialokasikan untuk tim kongres pemenangan Anas Urbaningrum dalam pencalonan ketua umum Partai Demokrat.
”Untuk proyek Ambalang Rp 1,2 triliun dana yang sudah dialokasikan Rp 100 miliar. Dengan rician ke DPR lebih kurang Rp 30 miliar lewat pengusaha teman Anas namanya Mahfud, Rp 50 miliar untuk pemenangan Anas waktu kongres, dan Tim Konsultan Anas Rp 20 miliar,” beber Nazar.

Tuduhan Bohong

Ketua DPP Partai Demokrat Gede Pasek Suardika menegaskan bahwa tudingan Nazaruddin itu sepenuhnya bohong.
”Nyanyian Nazaruddin itu BBM alias Bohong Bohong Melulu. Itu hanya sensasi pengalihan isu agar dari status tersangka bisa jadi pahlawan,” kata Pasek Suardika, Minggu (3/7).
Menurut Pasek, tudingan terbaru Nazaruddin yang mengaitkan Anas Urbaningrum makin melengkapi kebohongan tersebut.

”Jangankan yang dari BBM, omongan Nazaruddin secara langsung saja banyak bohongnya,” kata Pasek, mantan anggota Komisi X DPR yang pernah ikut membahas anggaran SEA Games tersebut.
Pasek menjelaskan rangkaian kebohongan Nazaruddin itu terlihat dari pernyataan yang berubah-ubah.
”Awalnya dia mengaku tidak kenal Rosa (Rosalina Manullang) tapi ternyata koleganya. Tidak kenal Sekjen MK Djenedjri, ternyata malah kasih uang. Bilang mau bongkar borok MK, malah kabur,” kata Pasek.

”Lihat saja tudingan soal uang Rp 9 miliar yang dulu disebutnya untuk pimpinan Banggar (Badan Anggaran), sekarang katanya dibagi-bagi juga untuk Anas Urbaningrum dan Andi Mallarangeng. Dari Rp 8 miliar untuk Anas diralatnya menjadi Rp 7 miliar, terus sekarang menjadi Rp 2 miliar. Enteng sekali dia menuding. Semua makin tidak bisa dipercaya,” kata Pasek.

Terkait pembahasan Wisma Atlet Palembang dan proyek Ambalang, menurut Pasek, tidaklah semata-mata pertemuan antara Fraksi Demokrat dengan Sesmenpora, melainkan melibatkan seluruh fraksi Komisi X DPR.
”Pembahasannya oleh semua fraksi dan disetujui oleh semua fraksi. Semua dilakukan dalam pleno Komisi X. Jadi tak masuk akal antara FPD saja. Semakin kelihatan kebohongan Nazaruddin,” katanya.

Masih di Singapura

Nazaruddin saat ini bersembunyi di Singapura. Dia pergi ke negara itu hanya sehari sebelum dicekal KPK pada 23 Mei lalu.

Hingga kemarin, keberadaannya masih misterius. Polisi, yang telah menerima perintah penangkapan Nazaruddin dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, belum bisa mengendus keberadaan Nazarudin.
Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum) Polri Kombes Boy Rafli Amar mengungkapkan, pihaknya belum bisa memastikan keberadaan Nazaruddin.

”Kami tidak mengetahui keberadaan Nazarudin saat ini,” ujar Boy, Sabtu (2/7).
Dia mengatakan, proses pemulangan Nazarudin nantinya tidak bisa disamakan dengan proses pemulangan mafia pajak Gayus Tambunan dari Singapura. Sebab kondisinya berbeda.
”Kondisinya berbeda, tidak bisa disamakan. Gayus pada waktu itu ingin memberi penjelasan di Indonesia. Kami tidak mengetahui keberadaan Nazaruddin,” ujar Boy.

Terpisah, Kapolri Jenderal Timur Pradopo mengatakan bahwa tim Polri telah bergerak merespons perintah presiden untuk membawa pulang Nazaruddin yang kini berada di Singapura.
Berbicara di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, di sela-sela mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kapolri mengatakan bahwa semua tim sudah bergerak sesuai prosedur yang ada.
’’Semua tim sudah berjalan, kita tunggu saja,” ujarnya.
Timur mengatakan, Polri juga akan melakukan koordinasi dengan KPK mengenai kasus ini. (K24,D3, J13, F4,ant,dtc-43)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/4 Juli 2011

Read the rest of this entry »

Balita Gemar Minum Minyak Tanah

PEMALANG - Kebiasaan menyimpang dilakukan seorang balita bernama Laura Adisti (4,5) anak pasangan Sutoro (36) - Sulasmi (34) warga Desa Cibiyuk, RT 16/RW 03, Kecamatan Ampelgading. Bocah tersebut sekarang suka minum minyak tanah yang dituang di botol plastik bekas wadah air mineral.

Kepala Desa (Kades) Cibiyuk Agus Widodo menjelaskan, kebiasaan menyimpang balita itu dilakukan sejak masih berusia satu tahun. ”Orang tuanya mengetahui Laura suka minyak tanah sejak berumur satu tahun,” katanya Jumat (1/7).

Saat berumur satu tahun, Laura suka mengambil minyak tanah dari dalam kompor tatkala ibunya memasak. Minyak tanah di dalam kompor diambil dengan menggunakan lidi kemudian diteteskan ke tangannya. Tetesan tersebut selanjutnya dijilat ketika tidak diawasi orang tuanya, sejak itu kebiasaan tersebut dilakukan selama bertahun - tahun.
Widodo menambahkan, dari kebiasaan menjilat tetesan minyak tanah itu, selanjutnya Laura suka meminum minyak tanah yang dituang dalam botol plastik. Namun demikian kondisi fisiknya dalam keadaan normal, tidak sakit meskipun mengonsumsi minyak tanah sepengetahuan orang tuanya. Sebaliknya kalau dalam sehari tidak mengonsumsi minyak tanah, Laura merasa tubuhnya lemas.

Tidak Tega

Orang tuanya, Sutoro yang bekerja di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) tidak memeriksakan kesehatan anaknya, karena keterbatasan penghasilannya. Sementara ibunya Sulasmi, seorang pedagang keliling, sering tidak tega kalau melarang anaknya  meminum minyak tanah, lantaran kalau dilarang akan menangis.

Kebiasaan minum minyak tanah baru berubah setelah ada kebijakan konversi minyak tanah ke gas. Harga minyak tanah yang naik karena subsidinya dicabut, membuat orang tuanya mencegah kebiasaan minum minyak tanah tersebut.

Sekarang saat tidak diawasi orang tuanya Laura hanya menghisap minyak tanah dari dalam botol plastik, terkadang menghisap asap kendaraan. Bocah ini kalau ditanya alasan dari kebiasaannya itu mengatakan, suka menghisap asap knalpot lantaran menyukai aromanya.
Kebiasaan menyimpang ini mendapat perhatian dari Pemerintah Kabupaten Pemalang. Menurut Kades, beberapa waktu yang lalu Wakil Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo ST mengunjungi Laura. Dalam kesempatan itu diserahkan bantuan untuk meringankan biaya pengobatan Laura dan pemeriksaan kesehatan. (ab-13)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/2 Juli 2011

Read the rest of this entry »

Menggali Rezeki Ikan Pari

Pantai utara (Pantura) di sepanjang Jawa Tengah, khususnya mulai dari Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan hingga Batang menyimpan potensi perikanan yang cukup menjanjikan, salah satunya ikan pari.

Ikan tersebut kini banyak diekspor ke luar negeri untuk bahan makanan. Tak hanya itu, kulitnya pun dapat dimanfaatkan untuk membuat kerajinan, seperti dompet.  

Salah satu perusahaan pengekspor adalah PT Perikanan Nusantara (Persero) Cabang Pekalongan. Perusahaan itu mampu mengirim sepuluh ton sirip ikan pari dalam sekali pengiriman.

Perusahaan itu pada 2009, menyuplai sirip ikan pari ke Surabaya untuk diekspor ke Korea Selatan sebanyak 10 ton. Sedangkan Oktober 2010, menyuplai 12,5 ton sirip ikan.

Pada 2011 pihaknya ditarget mengirim sebanyak 15 ton sirip ikan pari.
Namun, hingga akhir Juni ini, baru mampu mengumpulkan 4 ton ikan pari dalam bentuk fillet. Pengiriman sirip ikan terhambat harga dan bahan baku.

Daulat Putra (30) selaku koordinator operasional Perikanan Nusantara Pekalongan mengatakan, pihaknya kini kesulitan memperoleh bahan baku ikan pari dari nelayan dan tengkulak.

”Sejak pertengahan April lalu, kami tidak memproses ikan pari. Sebab, pasokan menurun dan harga di pasaran naik,” ungkapnya. 

Dia mengatakan, ikan pari dijual Rp 9.000 ñ Rp 9.500 per kilogram. Sedangkan pihaknya terpatok kontrak pada harga bahan baku Rp 8.500 per kilogram. Ikan tersebut diperoleh dari nelayan Batang dan Tegal.”Daripada merugi lebih baik menunggu harganya turun,” katanya.

Menurutnya, bahan baku bekurang karena pada musim angin barat hasil tangkapan nelayan menurun. Selain itu, nelayan dan tengkulak memilih menjual ke industri rumah tangga karena bersedia membeli lebih tinggi.

Pengolahan

Daulat mengungkapkan, ikan yang diekspor itu harus memenuhi standar, seperti tidak memar, sirip tak robek, dan tak ada luka, serta berwarna segar. ”Sejauh ini, kami bisa memenuhi standar tersebut,” kata Daulat.

Untuk jenis yang diterima adalah ikan pari kelapa (Trygon Sephen) dan ikan pari kembang (Trygon Kuhlii), sedangkan  jenis ikan pari burung (Aetomylus nichofii) dan ikan pari kampret (Gymnura micrura) tidak diterima karena tidak memenuhi standar.

”Ikan yang siripnya berbentuk segitiga tersebut lebih disukai pengusaha ikan asap, karena bau amoniaknya lebih menyengat,” jelasnya.

Adapun ikan pari kampret dagingnya terlalu tipis dan banyak tulang rawan yang menonjol sehingga jarang diminati pembeli.

Menyinggung soal proses pengolahan sirip ikan pari, dia mengatakan, awalnya dilakukan pemilihan bahan baku, pencucian, fillet, penimbangan per sepuluh kilogram, pengolahan dalam contact plate freezer selama lima jam, packaging, dan dimasuk ke dalam cold storage.

”Ikan pari yang sudah diproses bisa tahan hingga delapan belas bulan selama suhu penyimpanan berada di bawah suhu 20 derajat celcius,” terangnya.

Dia mengatakan, pengolahan ikan itu dikerjakan lima karyawan termasuk dirinya. ”Kami berusaha efisien dalam bekerja,” ujarnya.

Selain sayap, kata dia, bagian punggung dan kepala juga memiliki nilai ekonomis, bisa dijual untuk bahan baku tepung ikan untuk pakan ternak. Sedangkan kulitnya bisa dijadikan bahan baku industri dompet. Nilai jual tulang punggung ikan pari dan kulitnya mencapai Rp 400-Rp 800 per kilogram. Pemasaranya ke berbagai daerah di Jawa. (71)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/3 Juli 2011

Read the rest of this entry »

Kemarau Harga Air Bersih Melonjak

BOYOLALI- Memasuki musim kemarau, ketersediaan air bersih di lereng Merapi semakin menyusut. Warga pun terpaksa mencari air ke sumber air terdekat atau membeli dari penjual air keliling.

Seperti dikemukakan Sigit (37), warga Desa Sukorame, Kecamatan Musuk, yang mengaku terpaksa membeli air bersih dari pengusaha mobil tangki air. Biasanya dia membeli dengan harga Rp 50.000 untuk satu tangki air kapasitas 6.000 liter. Namun kini harganya sudah naik menjadi Rp 70.000. ëíHarga air tergantung jauh dekatnya lokasi pengiriman,íí katanya.

Dijelaskan, air itu bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari selama 10 hari. Selain memasak dan mandi, juga untuk memberi minum ternak sapi serta membuat batako. Dia berharap Pemkab Boyolali segera mengirimkan bantuan air bersih karena aliran dari sumber air sudah macet.

Senada, Pono (51), warga Desa Dragan, Kecamatan Musuk, mengungkapkan, kekurangan air bersih selalu dialami warga desanya setiap musim kemarau. Warga biasanya mengandalkan air bersih dari bak penampungan air hujan. Kini bak sudah kering sehingga warga terpaksa membeli dengan harga Rp 100.000/tangki. ëíWarga yang tidak mampu harus berjalan 5 km lebih untuk mengambil air ke sumber air terdekat.íí   

Ditemui terpisah, Asisten II Setda Boyolali, Juwaris, menjelaskan, Pemkab Boyolali siap menggelontorkan dana senilai Rp 156 juta untuk mengatasi kekeringan di wilayahnya. Dana ini merupakan dana bencana yang semula berjumlah Rp 250 juta.

Bencana

ëíNamun, sekitar Rp 94 juta sudah digunakan untuk berbagai bencana seperti puting beliung dan tanah longsor. Sisanya akan dimanfaatkan untuk   mengatasi kekeringan dan kesulitan pangan.íí

Sebelumnya, Asisten III Setda Boyolali, Syamsudin, mengatakan, kekeringan ini mengancam setidaknya 32.000 jiwa di 11 kecamatan. Sebelas kecamatan ini rawan kekeringan air dan pangan. Kesebelas kecamatan itu adalah Wonosegoro, Juwangi, Klego, Kemusu, Karanggede, Musuk, Cepogo, Andong, Nogosari, Mojosongo dan Ampel.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan (Dispertanbunhut) Boyolali, Wisnu Hermadi, mengatakan, antisipasi kekeringan lahan pertanian sudah dilakukan. Para petani akan diseragamkan untuk menanam palawija mulai Agustus nanti. ëíMenanam palawija dapat mengurangi konsumsi air.íí (G10-85)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/4 Juni 2011

Read the rest of this entry »

Anggaran Infrastruktur Habis untuk Gaji

TAHUN  2011 ini, pemerintah pusat telah meminta seluruh pemerintah daerah menyediakan 20 persen anggaran untuk pembangunan infrastruktur. Padahal, daerah sudah menghabiskan 70 persen anggaran untuk belanja pegawai.

Untuk mendukung hal itu, Kementerian Keuangan (sebagai pengelola keuangan) bersama Kementerian Dalam Negeri mengimbau daerah selalu mencadangkan minimum 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk belanja modal. Permintaan itu juga ditujukan ke daerah-daerah baru hasil pamekaran, yang saat ini mengalokasikan banyak anggaran untuk pembiayaan  rutin, seperti pembayaran gaji. Menteri Keuangan Agus Martowardojo menegaskan, pemerintah tak ingin daerah terus mengembangkan biaya-biaya rutin dan melupakan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan belanja modal lain.

Hingga tahun 2011, pemerintah merasa kurang leluasa mengelola anggaran negara untuk mendanai kegiatan produktif karena ruang fiskal yang sempit, hanya sekitar 8 persen dari kapasitas anggaran pendapatan dan belanja nasional (APBN). Total pagu belanja negara dalam APBN 2011 Rp 1.229,6 triliun dan sebagian besar sudah dialokasikan untuk mendanai kegiatan belanja yang bersifat mengikat. Misalnya, ditransfer ke daerah Rp 393 triliun, bayar bunga dan utang pokok Rp 115 triliun, subsidi Rp 188 triliun, dana pendidikan Rp 240 triliun, dan bantuan sosial Rp 63 triliun.

Dari total belanja negara Rp 1.200 triliun, 92 persen sudah dialokasikan untuk belanja mengikat. Jadi dana yang betul-betul merupakan free untuk pembangunan baru, new initiative, tak lebih dari 8 persen. Itu untuk belanja infrastruktur guna mendorong pembangunan ekonomi.

Dengan kata lain, “kue anggaran” untuk pengelolaan pembangunan saat ini hanya 8 persen.
Data APBN 2011 yang ditransfer ke daerah memang hanya Rp 393 triliun. Namun jika memperhitungkan pos belanja lain yang juga dinikmati rakyat di seluruh Indonesia, sebenarnya total anggaran belanja negara yang mengalir ke daerah mencapai 70 persen. Sayang, alokasi belanja itu sebagian besar hanya untuk membayar gaji pegawai negeri sipil daerah (PNSD).
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/4 Juni 2011

Read the rest of this entry »

Menyoal Pembiayaan Infrastruktur Daerah

INFRASTRUKTUR tidak hanya penting bagi pembangunan ekonomi nasional, tetapi merupakan instrumen utama pembangunan daerah. Dengan pembiayaan pembangunan yang meningkat cukup signifikan pada alokasi belanja publik di sektor tersebut, salah satu tantangan bagi pemerintah adalah mendorong pemerintah daerah juga meningkatkan kualitas aset pekerjaan umum yang dikelola kabupaten/kota dan provinsi.
Laporan ESCAP tahun 2009 dan diskusi dalam ADB Annual Meeting dua tahun lalu juga menunjukkan, ada berbagai tantangan pembangunan, seperti kelangkaan energi dan pangan, perubahan iklim, dan perubahan tatanan finansial global yang perlu direspons dengan menumbuhkan ekonomi daerah yang tangguh.
Jelaslah, perekonomian daerah harus dibangun atas infrastruktur yang kuat. Itu tidak hanya sebagai foundation for growth, tetapi juga karena telah dapat diperlihatkan bahwa belanja sektor publik, khususnya infrastruktur, masih menjadi pendorong konsumsi yang akhirnya akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Perlu Dicermati
Dalam konsep pembangunan modern, pemerintah menjalankan fungsi untuk memfasilitasi proses pembangunan, baik pembangunan sosial maupun pembangunan ekonomi. Pemerintah daerah dituntut membelanjakan anggaran bagi pelayanan publik dan bagi belanja modal, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Berdasar kajian PES/Bank Dunia tahun 2007, total belanja pemerintah kabupaten/kota tahun 2004 adalah 64,72 persen dari belanja total atau 3,67 kali belanja pemerintah pusat. Karena itu, belanja pemerintah daerah perlu dicermati untuk memastikan dampaknya bisa menggerakkan pembangunan. Namun kenyataan berkata lain.
Pertama, total belanja infrastruktur ditentukan oleh belanja pemerintah daerah, bukan oleh belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat untuk infrastruktur sebesar 43 persen tidak mampu mengangkat belanja total nasional sebesar 22 persen. Jadi, peningkatan anggaran pemerintah yang signifikan pun, apabila tidak disertai semangat yang sama di tingkat daerah, tidak akan mampu mendorong peningkatan mutu infrastruktur nasional secara signifikan. Padahal, efisiensi sistem ekonomi nasional akan ditentukan oleh infrastruktur yang paling buruk, bukan back-bone nasionalnya. Karena itu, kesuksesan program infrastruktur secara nasional akan ditentukan oleh bagaimana daerah membelanjakan dana untuk infrastruktur tersebut.
Kedua, pemerintah daerah membelanjakan terlalu banyak dana untuk administrasi pemerintahan. Dalam konteks ini, dapat dikatakan pemerintah pusat telah memiliki efisiensi yang sangat baik bagi belanja aparatur dan sebagian besar dana telah dialokasikan untuk pembiayaan program. Belanja aparatur pemerintah daerah yang tidak efisien membuat kita memiliki kesempatan belanja modal yang terbatas (lost opportunities). Simulasi peningkatan efisiensi belanja aparatur antara 10 persen dan 15 persen akan memungkinkan pemerintah daerah mengalokasikan dana antara Rp 5 triliun dan Rp 8 triliun yang bisa menyelesaikan sebagian besar jaringan jalan kabupaten atau penyediaan air bersih dan sanitasi di ibu kota kabupaten. Angka itu setara dengan alokasi dana alokasi khusus (DAK) infrastruktur yang dibelanjakan pemerintah pusat.
Hasil studi SMERU tahun 2008 menyebutkan, meskipun jumlahnya meningkat, keberadaan DAK yang bersifat alokasi belum mampu mendorong pertumbuhan inovasi program pemerintah daerah. Bahkan studi tersebut memberikan abstraksi bahwa DAK menyebabkan pemerintah daerah menjadi pasif dalam menyusun program. Berkurangnya keterlibatan kementerian teknis dalam pemantauan teknis kesisteman, misalnya dalam sistem infrastruktur, menjadikan DAK sebagai instrumen pembangunan nasional menjadi tidak efektif. Kemunculan skema DAK baru yang sangat spesifik dalam tiga tahun terakhir juga menyebabkan alokasi pembiayaan pembangunan daerah dan besarnya kebutuhan manajemen pengelolaan DAK terkotak.
Ketiga, pembiayaan pembangunan saat ini belum mampu mengaitkan berbagai pembiayaan (pusat, provinsi, kabupaten/kota) secara tersistem, baik secara vertikal maupun diagonal, dengan berbagai aktor pembiayaan lain seperti swasta dan masyarakat.
Paradoks lain dari pembangunan daerah yang dialami Indonesia pascadesentralisasi tahun 1997 adalah kecenderungan pemerintah daerah mendudukkan diri terlalu jauh sebagai korporasi. Pendapatan daerah yang ditempatkan di sektor perbankan makin menunjukkan gejala mengkhawatirkan karena tidak dibelanjakan untuk sebesar-besar kemanfaatan rakyat. Data Bank Indonesia yang dianalisis Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menunjukkan, pemerintah daerah menempatkan dana yang sangat besar dalam bentuk berbagai instrumen surat berharga dan deposito di lembaga keuangan.(51)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/4 Juli 2011

Read the rest of this entry »