NU : Tidak Ada Intoleransi Beragama di Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) membantah terjadinya praktik intoleransi beragama di Indonesia.

PBNU juga mendorong dilakukannya dialog bersama untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut. Pernyataan ini menanggapi hasil sidang tinjauan periodik universal II di Dewan HAM Perserikatan Bangsa Bangsa.
"Tidak ada intoleransi beragama di Indonesia. Kalau luar menyoroti pembangunan Gereja Yasmin yang masih sulit, luar juga harus tahu pembangunan beberapa masjid di Papua juga mengalami kesulitan," tegas Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, seusai bertemu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Selasa (29/5/2012).

Menurut Kang Said, tak hanya di Papua, tepatnya di Manokwari, kesulitan pembangunan masjid di sejumlah daerah di mana Islam menjadi golongan minoritas, juga terjadi. Salah satunya di Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Untuk menyelesaikan kesalahpahaman tersebut, NU mendorong dilakukannya dialog bersama, dan semua pihak mengesampingkan kepentingan kelompoknya.

"Mari kita berdialog untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dialog bersama yang saling terbuka. Diperlukan dialog antar-tokoh agama, antar-elit, agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik," urai kyai bergelar doktor lulusan Universitas Ummul Qura', Mekkah.

Untuk kerukunan antarumat Islam, Kyai Said menyebut kondisi di Indonesia justru merupakan yang terbaik di dunia. Peran serta civil society yang baik, menjadi salah satu yang menjadikan kerukunan antarumat beragama dan umat Islam terlaksana.

"Buktinya, presiden mengapresiasi akan dikukuhkannya Forum Persahabatan Ormas Islam hari Jumat mendatang di PBNU," papar Said.

Said menuturkan, Presiden SBY juga langsung memerintahkan Menteri Agama Suryadharma Ali, untuk menyelesaikan tudingan asing terkait kasus intoleransi beragama.

"Presiden sudah memerintahkan Menteri Agama agar permasalahan itu di-clear-kan. Pembangunan Gereja Yasmin yang masih mengalami kendala segera diselesaikan, sebaliknya pembangunan masjid di Manokwari dan Kupang juga diperintahkan agar segera dituntaskan," beber Said.

Sebelumnya, sidang tinjauan periodik universal II di Dewan HAM PBB, intoleransi beragama di Indonesia dibeberkan delegasi dari beberapa negara seperti Austria, Norwegia, Belanda, Jerman, India, dan Italia. Sementara masalah HAM di Papua menjadi sorotan delegasi dari Swiss, Jepang, dan Swedia. (*)
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/nu-tidak-ada-intoleransi-beragama-di-indonesia-132413187.html