JAKARTA - Tim pemenangan pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok) melaporkan isu dan kampanye berbau SARA (suku, agama, ras, golongan) yang menyudutkan pasangan itu kepada Panwas Pemilu DKI dan polisi. Isu SARA tersebut muncul setelah putaran pertama Pilgub DKI Jakarta. Tim sukses Jokowi-Ahok meminta aparat serius mengusut kasus itu.
"Kampanye yang berbau SARA saya rasakan makin menjadi-jadi. Kami minta aparat serius mengusut kampanye hitam yang berpotensi memecah belah bangsa, membohongi publik, dan merugikan Jokowi-Ahok," kata anggota Tim Pemenangan Jokowi-Ahok, Eva Kusuma Sundari, kemarin.
Menurut Eva, pihaknya sudah memiliki bukti dan fakta hukum yang menguatkan kampanye hitam itu. Dengan demikian, yang dilakukan Tim Pemenangan Jokowi-Ahok bukanlah fitnah, juga tidak bisa dikatakan menyerang pasangan tertentu.
"Bukti-bukti kami kuat. Ini kami beberkan agar jangan sampai ada yang menuduh kami bermanuver untuk merugikan pihak tertentu," kata anggota Fraksi PDIP DPR tersebut.
Menurut dia, ada bukti yang terekam secara elektronik karena disebarkan melalui media sosial. Timnya akan terus memantau kampanye berbau SARA tersebut yang diduga makin bertambah.
Di sisi lain, Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ahok, Boy Bernadi Sadikin mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah membagi-bagikan baju kotak-kotak dan uang kepada warga Jakarta. Hal itu tidak mungkin dilakukan karena pihaknya tidak memiliki kemampuan membagikan uang kepada siapa pun.
"Kami melarang kegiatan-kegiatan yang melanggar kampanye. Bahkan kami membentuk satgas antipolitik uang dan antikecurangan untuk mengawasi jika terjadi politik uang," kata Boy.
Dia berharap warga tidak terhasut oleh janji oknum berbaju kotak-kotak, yang menjanjikan atau mengiming-imingi akan memberikan uang dan sembako. Karena itu, mereka mendesak aparat berwajib menangkap oknum bersangkutan dan memproses hukum
Tidak Mempan
Peneliti pilkada dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Very Junaidi mengatakan, di sebagian daerah dengan taraf pengetahuan dan perekonomian masyarakat di level tertentu, kampanye berbau SARA memang bisa dianggap efektif untuk menyudutkan pihak lain.
Namun, untuk konteks DKI Jakarta, hal tersebut sangat riskan, atau dapat dikatakan tidak mempan untuk mempengaruhi kelas menengah. Menurut Very, kampanye SARA hanya efektif pada saat ikatan kesukuan yang membentuk dominasi sosial, ekonomi, dan politik terjadi di sebuah daerah.
"Kondisi masyarakat DKI Jakarta multikultural, tidak ada dominasi sosial, ekonomi, dan politik oleh etnis tertentu. Maka, sentimen SARA itu justru langsung dicurigai dan cenderung ditolak. Di Jakarta, pribuminya yaitu masyarakat Betawi tidak lagi mendominasi. Perantau asal Jawa pun, walaupun banyak, juga tidak bisa dikatakan mendominasi. Begitu pula suku-suku lain, termasuk etnis Tionghoa yang dalam kampanye berbau SARA sering dikatakan akan mendominasi semua aspek kehidupan di DKI bila Ahok menjadi wagub. Itu tidak akan dicerna mentah-mentah oleh pemilih di DKI," kata dia. (F4,viva-59)
Sumber Berita : http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/07/24/193785/Jokowi-Laporkan-Isu-SARA-kepada-Panwas-
Senin, 23 Juli 2012
Jokowi Laporkan Isu SARA kepada Panwas
22.08
Slawi Ayu Cybernews, Terbit pada tanggal 10 April 2011
0 komentar:
Posting Komentar