Pemerintah Harus Punya Konsep Baru Sejahterakan Masyarakat

Ambon (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Daerah RI asal Maluku, Etta Hentihu menegaskan, pemerintah harus memiliki konsep baru untuk mensejahterakan masyarakat selain bantuan langsung tunai atau bantuan langsung sementara masyarakat maupun beras miskin.

"Pemerintah harus memiliki formula baru untuk mensejahterakan rakyatnya. Jangan lagi mengandalkan program bantuan karena dampaknya hanya membuat masyarakat semakin malas untuk berusaha," ujarnya, di Ambon, Jumat.
Dia mengakui, pemberian raskin, BLT atau BLSM yang disiapkan pemerintah sebagai kompensasi dari rencana menaikkan harga BBM mulai 1 April memberi kesan masyarakat di seluruh tanah air tergolong sangat miskin.
Jika program itu tetap diberlakukan, tandasnya, hendaknya tidak disamaratakan di seluruh daerah serta harus diawasi secara ketat sehingga tepat sasaran dan tidak disalahgunakan menguntungkan oknum-oknum tertentu.
"Pemerintah harus memiliki kompensasi jelas jika harus menaikkan harga BBM, serta jangan samaratakan di semua daerah. Apalagi penyaluran BLT di sejumlah daerah terkesan menggunakan sistem kekerabatan," ujarnya.
Sejumlah daerah seperti Maluku dengan karakteristik wilayah kepulauan, menurut Hentihu, harus diberlakukan aturan khusus terutama di wilayah tertinggal dan daerah perbatasan antarnegara.
Di daerah perbatasan, pemerintah harus membangun depot-depot lebih besar sehingga terjamin pasokan dan ketersediaan stok BBM untuk mempermudah masyarakat memperolehnya dengan harga yang tidak terlalu mahal.
"Di kabupaten Maluku Barat Daya saat ini saja masyarakat lebih cenderung membeli BBM dari negara Timor Leste, karena jarak tempuhnya lebih dekat dengan transportasi lokal, di samping harganya murah," katanya.
Dia mengakui, berdasarkan hasil perbincangannya dengan masyarakat di kabupaten MBD, masyarakat setempat lebih memilih membeli dari Timor Leste karena harganya murah, sedangkan jika membeli dari pengecer atau agen Pertamina di wilayah itu harganya sudah mencapai dua kali lipat dari harga semestinya.
"Masalah tingginya biaya transportasi dari ibu kota provinsi atau dari depot Pertamina terdekat merupakan alasan klasik tingginya harga BBM di MBD, di mana pada waktu tertentu harga bensin bisa mencapai Rp20 ribu per liter," katanya.
Sehubungan dengan itu, dia meminta pemerintah pusat serta Pertamina membangun depot berkasitas besar di wilayah perbatasan itu, serta menjamin pasokan serta stok BBM tidak terputus.
"Ini akan mempermudah masyarakat memperoleh salah satu kebutuhan mendasar itu, sekaligus menstabilkan harganya," kata Hentihu.(rr)
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/pemerintah-harus-punya-konsep-baru-sejahterakan-masyarakat-035009130.html