Menteri Memuji Gubernur Mencibir

WONOGIRI- Langkah Wali Kota Solo Joko Widodo (Jokowi) mengganti mobil dinas dengan kendaraan buatan siswa SMK menuai pujian.
Acungan jempol antara lain datang dari Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, serta sejumlah anggota DPR.
Namun, ada pula yang bersikap apriori. Gubernur Bibit Waluyo bahkan mencibir langkah Jokowi dan menganggapnya cari muka. Bibit menganggap penggunaan mobil Kiat Esemka itu sembrono karena kelayakannya belum teruji.
Menteri Koperasi dan UKM Syarif Hasan mengatakan, jika Kiat Esemka sudah terbukti sebagai mobil yang bagus, menteri-menteri tak akan ragu menggunakannya. Para menteri Kabinet Indonesia Bersatu II saat ini menggunakan mobil mewah seperti Toyota Crown Royal Saloon sebagai kendaraan dinas.
Menurut Syarif, dirinya akan mendorong proses perakitan Kiat Esemka agar bisa diproduksi secara massal. Ketika ditanya apakah pejabat lain perlu meniru langkah Jokowi, Syarif Hasan menuturkan, yang lebih penting adalah mendorong semangat kewirausahaan siswa SMK.
“Kita dorong adik-adik kita agar kewirausahaannya semakin tumbuh, kreativitasnya dihargai. Paling tidak, itu semangat yang baik, saya pernah meninjau ke sana,” ujarnya di Kantor Presiden, Selasa (3/1).
Mendikbud M Nuh menyampaikan terima kasih kepada Jokowi yang mau memakai Kiat Esemka sebagai kendaraan dinas. Itu merupakan cara mengapresiasi mobil lokal.
Nuh menuturkan, dirinya juga menggunakan produk-produk yang dihasilkan SMK, di antaranya laptop.
Pujian juga disampaikan Sekretaris Fraksi PPP DPR, Muhammad Arwani Thomafi. Menurut dia, keputusan Jokowi tepat karena bisa menjadi momentum untuk mendorong kebangkitan industri nasional, khususnya di bidang otomotif. Karena itu, sepatutnya pemerintah mendukung dan mendorong pengembangan Kiat Esemka agar bisa menjadi produk unggulan nasional.
Hal senada dilontarkan Wakil Ketua Komisi II DPR Ganjar Pranowo. Ia menilai bahwa keputusan Jokowi merupakan upaya mendorong standardisasi produk nasional dengan memelopori penggunaan produk tersebut oleh pejabat pemerintah.
”Nilai yang coba diberikan oleh Jokowi adalah, di Solo ada yang memproduksi mobil itu, kemudian dia memakainya. Saya kira gagasan tersebut bagus dan luar biasa,” terangnya.
Politikus dari Purbalingga itu menegaskan, jika pemerintah memang ingin mendorong pengembangan produk lokal tersebut menjadi mobil yang bisa dibanggakan di pasaran, semestinya Kiat Esemka didaftarkan sebagai mobil dengan standar nasional.
Anggota Komisi I DPR Roy Suryo bahkan siap membeli mobil tersebut untuk jenis matic. Ia berniat menjadi pionir bagi anggota DPR lain dan masyarakat luas untuk menjadikan mobil buatan anak bangsa itu sebagai sarana transportasi sehari-hari.  “Sebenarnya saya telah tertarik memilikinya sejak 2009, saat mobil itu dipresentasikan di hadapan presiden. Sayang, saat mau memesan, mobil masih berupa prototipe dan sertifikasi belum selesai, sehingga belum siap jual,” ungkapnya.
Roy telah telah menghubungi Dirjen Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan (PSMK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Joko Sutrisno untuk merealisasikan niatnya.
Harus Terukur
Berkebalikan dengan tanggapan positif para pejabat di Jakarta, Gubernur Bibit Waluyo justru berkomentar miring terhadap sikap Jokowi yang meninggalkan Toyota Camry dan beralih ke Kiat Esemka sebagai mobil dinas.
’’Bangga sih boleh karena anak-anak kita bisa berkarya luar biasa. Tapi kebanggaan itu ya harus terukur. La ini belum apa-apa, belum teruji kok sudah berani pasang pelat nomor kendaraan dinas. Kalau nanti sampai nabrak kerbau gimana. Tidak usah cari mukalah. Itu sembrono namanya,’’ tandas Bibit saat mendampingi Menteri Pertanian Suswono dalam kunjungan kerja di Wonogiri, kemarin.
Menurut Bibit, sebelum dipakai, kendaraan dinas harus menjalani uji kelaikan, sehinggta bisa diketahui apakah memenuhi standar keselamatan atau tidak. Di samping itu, juga harus dilengkapi sertifikasi yang jelas.
Pernyataan senada disampaikan Bupati Wonogiri Danar Rahmanto. Menurutnya, dalam memilih kendaraan dinas, tak cukup hanya mengambil mobil rakitan. Mobil itu terlebih dulu harus dilengkapi sertifikat resmi lulus uji kelaikan serta memenuhi standar keselamatan.
’’Kalau cuma sekadar merakit, saya juga punya karoseri. Tapi, jika semua persyaratan kelaikan jalan itu terpenuhi, bagus jugalah menggunakan kendaraan rakitan sendiri. Sebab, harganya murah sehingga anggaran bisa lebih efisien,” katanya.
Pernyataan Bibit disayangkan Arwani Thomafi. Politikus dari Rembang itu menilai Bibit berlebihan. ”Sebenarnya keputusan Jokowi sama dengan visi Bibit Waluyo untuk memperkuat produksi lokal. Menurut saya, pernyataan Pak Bibit sedikit berlebihan, karena sebagai pejabat pemerintah seharusnya beliau ikut mendukung dan menindaklanjuti momentum ini sebagai tonggak kebangkitan anak bangsa,”  ujar Arwani.
Bagaiman tanggapan Jokowi atas komentar-komentar tersebut? Orang nomor satu di Kota Solo itu tak mau berpolemik. Ia mengatakan, penggunaan Kiat Esemka sebagai mobil dinas semata-mata merupakan bentuk apresiasi terhadap karya anak bangsa dan bukan untuk gagah-gagahan, apalagi cari muka. ’’Kalau tidak kita sendiri, siapa yang akan memberi apresiasi dan menggunakannya,’’ kata dia.
Sebelum mengganti Toyota Camry dengan Kiat Esemka yang berharga sekitar Rp 95 juta, beberapa kali Jokowi menolak dibelikan mobil baru, meski Badan Anggaran DPRD Surakarta hendak mengalokasikan anggaran hingga hampir Rp 1 miliar.
Toyota Camry yang dipakai selama ini adalah warisan wali kota sebelumnya. Lantaran terhitung tua, mobil itu beberapa kali mogok di jalan. (J11,G8,J22,H28,dtc-59)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2012/01/04/172371/