Presiden dan Wapres Sudah tak Punya Nurani

JAKARTA, RIMANEWS - Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan tarif dasar listrik (TDL) bentuk tiadanya kedaulatan energi dan kedaulatan ekonomi.
Tidak adanya kedaulatan itu, merupakan pelanggaran mendasar dari pasal 33 UUD 1945. Oleh karenanya, siapapun penguasa itu, termasuk pemerintahan SBY-Boediono harus diturunkan.
“Karena itu jika pelanggaran konstitusi sudah dilakukan dan sangat merugikan rakyat, maka solusi cerdasnya adalah cabut mandat SBY-Boediono,” kata sosiolog Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, beberapa waktu lalu.
Dan dengan penolakan yang meluas dari mahasiswa dan rakyat itu, artinya, rezim saat ini telah minim legitimasi.
Jadi, kata Ubedilah, jangan hanya melokalisir isu hanya dengan isu penolakan kenaikkan BBM.
“Harus ditarik kaitanya dengan pelanggaran konstitusi. Rezim terbukti gagal membangun kedaulatan energi sebagimana amanah konstitusi. Dan bahkan kini krisis legitimasi atau krisis dukungan dari rakyatnya sendiri. Sudah waktunya mandat mereka dicabut demi membangun masa depan Indonesia yang berdaulat,” tegas Ubed yang eks aktivis Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI- MPO) ini.
Selain mengomentari itu, Ubed juga melemparkan pernyataan soal jumpa pers SBY di Cikeas beberapa hari lalu. Jumpa pers ini dilakukan setelah pertemuan SBY dengan petinggi parpol atas nama Setgab.
“Pola yang dilakukan SBY masih pola lama. Jumpa pers dan pertemuan Setgab hanya dilakukan untuk membangun citra bahwa koalisi politik solid,” katanya.
“SBY-Boediono nampak sudah kehilangan nuraninya, yang dibicarakan bukan soal derita rakyat mas tapi bagi bagi kue Revisi APBN 2012,” pungkas Ubed.[ian/LI]
Sumber Berita : http://rimanews.com/read/20120317/57294/presiden-dan-wapres-sudah-tak-punya-nurani-cabut-mandat-sby-boediono