SBY Ingkar Janji

JAKARTA- Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencopot Suharna Surapranata dari kursi Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) terus menuai protes dari kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
SBY dinilai ingkar janji dan melanggar kontrak koalisi dengan PKS. Menurut Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik DPP PKS, Agus Purnomo, SBY melanggar gentleman agreement yang diteken dengan PKS pada 2008. Namun, PKS tidak akan menggugat SBY atas pelanggaran tersebut.
’’Menurut kami, SBY melanggar kontrak. Tapi karena perjanjian itu adalah semacam gentleman agreement, maka kami tidak bisa menggugat,’’ ujarnya usai sebuah diskusi di Gedung DPR, Jakarta, kemarin.
Dia mengakui, banyak kader yang menginginkan agar PKS keluar dari koalisi setelah SBY melanggar kontrak. Bahkan, di Majelis Syuro juga ada pendapat yang menginginkan PKS keluar dari koalisi. Oleh karena itu, Majelis Syuro akan segera membahas sikap politik PKS setelah perombakan kabinet.
‘’Paling tidak ada dua anggota Majelis Syuro yang minta kami keluar. Tapi Majelis Syuro kan kolektif, ada 99 orang. Jadi kami tunggu saja, karena saat ini Ketua Majelis Syuro Ustad Hilmi (Aminuddin) sedang menjalankan umroh,’’ kata Agus.
Di sisi lain, pencopotan Suharna menimbulkan perpecahan yang kian nyata di tubuh PKS. Berbeda dari Agus Purnomo, Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring mengatakan bahwa tiga menteri dari PKS, termasuk dirinya, tidak akan keluar dari kabinet dan tetap bekerja meski satu rekan mereka diberhentikan.
“Arahan ketua Majelis Syuro adalah bahwa seluruh menteri PKS tetap bekerja secara optimal untuk kepentingan bangsa,” katanya setelah menghadiri pelantikan menteri baru di Istana Negara.
Selain Tifatul, dua menteri lain dari PKS yang tersisa adalah Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri dan Menteri Pertanian Suswono.
Tifatul menegaskan, partainya tidak pernah secara resmi menyatakan bahwa semua menteri dari PKS akan mundur jika salah satu dari mereka diberhentikan oleh Presiden.
“PKS tidak pernah menyatakan seperti itu, walau dalam rapimnas ada beberapa daerah yang mengusulkan,” katanya.
Salim Segaf Al Jufri menyatakan hal yang sama. Menurut dia, pernyataan bahwa semua menteri PKS akan mundur bukan merupakan sikap resmi.
“Saya pikir itu bukan dari PKS. Bukan suara mayoritas PKS,” katanya.
Menurut dia, Presiden pasti sudah berkomunikasi dengan partainya sebelum memutuskan merombak Kabinet Indonesia Bersatu II.
Wakil Sekjen Mahfudz Siddiq mengatakan, PKS akan menentukan sikap pada November mendatang.
Sikap itu akan ditentukan dalam rapat Majelis Syuro.

Non-Kementerian

Setelah me-reshuffle kabinet, Presiden SBY juga berencana merombak jajaran pemerintah nonkementerian dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Penataan ulang diperlukan karena SBY melihat masih ada sistem yang belum berjalan dan perlu ditingkatkan untuk memacu kinerja pemerintah hingga tiga tahun ke depan.
Presiden menyampaikan hal itu dalam pidato usai melantik menteri dan wakil menteri hasil reshuffle di Istana Negara. Pidato itu sekaligus merupakan instruksi dan arahan Presiden kepada segenap jajaran pemerintah, baik pusat maupun daerah.
‘’Besok (hari ini-Red) pada tanggal 20 Oktober, KIB II genap berusia dua tahun. Selain menata kembali menteri, saya juga akan menata jajaran pemerintah nonkementerian dan jajaran BUMN. Kita ingin dengan formasi baru ini tugas yang diemban dapat berhasil lebih baik lagi,’’ katanya.
SBY mengatakan, setelah berdiskusi dengan Wapres Boediono, Dewan Pertimbangan Presiden, menteri dan pejabat terkait, dirinya melakukan evaluasi menyeluruh atas kinerja jajaran pemerintahan. Ada banyak pencapaian yang diraih dalam dua tahun masa kerja KIB II, tetapi tidak sedikit pula yang belum berjalan dengan baik.
Pada kesempatan itu SBY mengangkat delapan isu besar yang harus ditangani dengan baik oleh KIB II. Yakni, penggunaan uang negara, mencegah dan memberantas korupsi, pengurangan pengangguran dan kemiskinan, ketahanan pangan dan energi, serta kinerja BUMN.
‘’Jumlah BUMN 141, asetnya besar, tapi keuntungan yang diberikan kepada negara jauh di bawah harapan. Padahal biaya operasionalnya Rp 1.075 triliun, dan belanja modal Rp 210 triliun. Hampir pasti ada yang salah dan terjadi kebocoran,’’ tegas SBY.
Karena itu dia minta agar dilakukan reformasi dan transformasi dalam tiga tahun mendatang. Isu besar lainnya adalah perlindungan dan bantuan TKI di luar negeri, pencegahan dan penanganan kekerasan serta konflik komunal dan terorisme, serta integritas kerja dan disiplin pejabat.
Selain isu besar, SBY menggarisbawahi tujuh isu khusus yang perlu mendapat perhatian serius para pembantunya. Yakni, masih bergulirnya dugaan rekayasa penyelesaian kasus Bank Century dan kasus Antasari Azhar, kontrak kerja sama Indonesia dengan perusahaan asing, kebijakan khusus untuk Aceh dan Papua, serta percepatan pembangunan KTI dan daerah tertinggal. Kemudian, bisnis pertambangan, tanah untuk kepentingan umum, serta keselamatan dan manajemen transportasi.
Dua jam sebelum menyampaikan pidato kebijakannya, Presiden melantik secara resmi para menteri baru.

Tersangkut Korupsi

Wakil Ketua DPR Pramono Anung merasa kecewa dengan hasil reshuffle, karena tidak menyasar para menteri yang diduga tersangkut kasus korupsi di kementeriannya, seperti Muhaimin Iskandar dan Andi Mallarangeng.
‘’Kita lihat menteri yang tidak menunjukkan kinerja bagus tetap dipertahankan. Beberapa menteri yang jadi sorotan publik terkait kasus korupsi juga dipertahankan,’’ ujarnya.
Menurut Pramono, kabinet baru masih terlalu mengakomodasi kepentingan partai politik dan diisi menteri yang kapasitasnya tidak meyakinkan.
Ketua DPR Marzuki Alie meminta semua pihak termasuk anggota Dewan memberi kesempatan lebih dulu kepada seluruh menteri hasil perombakan kabinet untuk bekerja dan membuktikan kapasitasnya. ‘’Reshuffle tidak perlu dipersoalkan lagi. Yang penting adalah bagaimana kabinet bisa bekerja,’’ tuturnya.
Kendati demikian, dia berharap dengan perombakan itu kinerja kabinet akan lebih baik. ‘’Mampu-tidaknya, nanti perjalanan waktu yang membuktikan. Jangan berargumentasi dalam situasi yang masih dalam perjalanan,’’ tambah Marzuki. (J22,A20, H28,ant-25,59)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/