Tambah 3 Wakil Menteri SBY Boros

BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kemarin, kembali menunjuk tiga wakil menteri yang akan menduduki tiga pos kementerian. Rencananya susunan kabinet baru akan diumumkan pada 19 Oktober.
Adapun ketiga wakil menteri tersebut adalah Rusman Heryawan sebagai wakil Menteri Pertanian, Wiendu Nuryanti wakil Mendiknas bidang Kebudayaan dan Eko Prasojo sebagai wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Rusman adalah Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Eko adalah Guru Besar Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) dan  Wiendu Nuryanti Guru Besar Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM).
Wiendu  mengatakan, ada tiga hal penting yang diamanahkan Presiden SBY kepada dirinya dalam rangka membangun kebudayaan.
“Pertama, kebudayaan perlu mendapat ruang yang sentral sebagai pilar penentu pembangunan bangsa. Kedua, kebudayaan dalam arti luas di Indonesia memerlukan perumusan kebijakan yang nantinya akan diikuti program secara menyeluruh. Ketiga, adalah bagaimana fungsi wakil menteri
bidang kebudayaan akan bekerja sama dengan wakil menteri bidang pendidikan membantu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk merumuskan pendidikan dan kebudayaan sebagai pilar pembangunan Indonesia ke depan,” kata Wiendu usai bertemu Presiden SBY di Cikeas.
Di tempat yang sama Rusman menyatakan siap membantu Menteri Pertanian agar bisa secara konsisten meningkatkan produksi pertanian. “Selain itu, ada tugas untuk dapat memenuhi demand dan mencapai kontinuitas swasembada, 10 juta ton beras surplus pada 2014, dan swasembada lain,” katanya.
Sementara itu Eko Prasojo mengatakan dirinya ditunjuk presiden untuk melakukan percepatan reformasi birokrasi dan menguatkan hukum administrasi negara agar terjadi penyesuaian peraturan perundangan untuk kurangi potensi korupsi.
Pengamat politik dari Universitas Indonesia dan Universitas Pelita Harapan, Prof Tjipta Lesmana menilai langkah SBY melakukan penambahan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu II merupakan pemborosan. Sebab, wakil menteri fasilitasnya sekelas menteri. Dia menilai hanya akan menambah belanja negara.
Menurutnya, posisi wakil menteri tidak diperlukan, mengingat para menteri memiliki dirjen-dirjen yang membantu kerja mereka. Para dirjen merupakan pejabat karier yang memahami hal-hal yang sifatnya teknis sesuai bidang kerja kementerian.
Wakaf
Sementara itu Partai Demokrat (PD) yakin PKS bakal menyerah dan menerima keputusan reshuffle oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Politikus Demokrat juga yakin PKS tidak akan keluar dari koalisi setgab parpol pendukung pemerintah. “Nyerah. Pasti PKS tidak bakal di luar kabinet,’’ ujar Sekretaris Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan (PPSK) DPP Partai Demokrat Chatibul Umam Wiranu, kemarin.
Umam memeprediksi bahwa hanya satu kader PKS yang terdepak dari kabinet, namun masih bisa berpeluang bertambah
Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan M Arwani Thomafi mengatakan, sebaiknya PKS segera mempertegas sikapnya.
Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera Mardani Ali menegaskan PKS telah mewakafkan kader-kader terbaiknya untuk duduk di kabinet membantu Presiden.  Hal ini tidak akan membuat kader PKS di parlemen hilang kekritisannya kepada pemerintah. Terlebih lagi bila kebijakan pemerintah tak sejalan dengan garis partai.
“Kami tetap tegas. Jelas beda di parlemen dan koalisi. Sikap kami di parlemen untuk masyarakat, kami siap sekalipun berbeda dengan Presiden SBY. Sebab, kami sifatnya mewakafkan kader di kabinet,” tegas Mardani, kemarin.
Di kabinet, PKS memiliki empat menteri, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, Menteri Sosial Salim Segaf Al’Jufrie, serta Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata.
Berbeda dengan Demokrat, PDIP tetap pada sikapnya berada di luar kabinet.  “Posisi politik kami tidak ingin melibatkan diri dalam penempatan kader partai di kabinet,” kata Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo.
Dia mengatakan, seharusnya, rantai birokrasi dipotong, kinerja kabinet dioptimalkan serta ada evaluasi kinerja menteri sebagai pembantu presiden. Lalu, presiden sengaja mempertontonkan hak prerogatifnya dengan menambah jumlah wakil menteri,” katanya.
Adapun mantan Ketua Umum DPP PAN Amien Rais meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mencari pembantunya (menteri-menteri) yang kualitas bagus, disiplin dan lebih kuat kerja samanya. Kriteria menteri seperti ini akan menjamin pencapaian program pemerintah ke depannya. Sebaliknya, menteri yang kualitasnya hampir sama dengan periode lalu atau lebih jelek, alangkah baiknya  ditinggalkan. “SBY harus tegas dan cermat untuk menunjuk para menteri,” katanya. (di,F4, H28,J5,dtc-71)