Marzuki Kecam Artis Anggota DPR

MALANG - Kursi empuk dan gaji tinggi ternyata belum cukup bagi sebagian anggota DPR. Terbukti, masih banyak di antara mereka yang ”nyambi”. Hal itu terutama dilakukan anggota DPR dari kalangan artis.

Tindakan mereka dikecam Ketua DPR Marzuki Alie. ”Ya (anggota) Dewan, ya artis. Ikut sidang, dilanjutkan syuting sinetron atau iklan. Bagaimana itu bisa dijalankan,” ujarnya ketika menyampaikan paparan ”Rekonstruksi Fungsi Parlemen dalam Pengembangan Generasi Muda” di Universitas Brawijaya, Malang, Kamis (16/6).

Menurutnya, memang belum ada regulasi yang mengatur bahwa artis dilarang menjadi wakil rakyat. Namun etika sebagai anggota Dewan sepertinya ditanggalkan begitu saja oleh para artis itu. ”DPR memang tidak bisa melarang, hanya mengingatkan di mana etikanya,” ujarnya.

Menurut data, sejumlah artis yang menjadi anggota DPR antara lain Rieke Dyah Pitaloka (Fraksi PDIP), Rachel Maryam, Jamal Mirdad (Gerindra), Eko Patrio, Primus Yustisio (FPAN), Angelina Sondakh (Demokrat), dan Tantowi Yahya (Golkar).

Di hadapan mahasiswa, dosen, serta rektor, Marzuki juga menyinggung masih banyaknya wakil rakyat yang makan gaji buta, tanpa memahami kinerjanya. Mereka datang tanpa mengetahui tugas atau peran yang harus dilakukan.
”Datang absen, ambil gaji. Hanya itu,” ucap Marzuki yang disambut demo mahasiswa dari berbagai elemen saat datang ke kampus itu.

Lebih lanjut Marzuki menjelaskan, 70 persen anggota DPR merupakan muka-muka baru dan muda, tapi mereka ternyata justru membawa ”malapetaka” bagi parlemen. Tindak-tanduk dan keterlibatan mereka
dalam kasus korupsi, suap, dan asusila menyebabkan citra DPR merosot. Akibatnya, kepercayaan publik pun rendah.

”Ini fakta bahwa kepercayaan rakyat kepada DPR rendah dan harus diinventarisasi, kenapa tidak dipercaya” katanya. Ia menilai sistem yang salah karena mereka masuk dari partai politik, sementara mereka juga tidak mengerti karakter parpol yang mengusungnya.

Implementasi Program

Pernyataan Marzuki Alie tentang ketidakpercayaan rakyat epada DPR sebagai akibat 70 persen anggotanya belum sesuai dengan keinginan rakyat, ditepis Wakil Ketua Komisi II Gandjar Pranowo. Dia yang juga menjadi pembicara dalam acara itu mengutarakan, pernyataan tersebut harus didasarkan pada survei dan tidak hanya sekadar pernyataan.

Kalau ada penurunan kadar kepercayaan rakyat kepada anggota DPR, hal itu terjadi lantaran implementasi program yang tidak sesuai dengan kehendak masyarakat. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan pendidikan politik bagi anggota DPR melalui partai-partai yang mengusung kadernya tersebut.  (jo-59)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/17 Juni 2011