JAKARTA- Sri Mulyani Indrawati harus membuktikan terbebas dari kepentingan asing, terutama Amerika Serikat, dan bisa “melepaskan diri” dari kasus Bank Century jika ingin meraih simpati masyarakat sebagai calon presiden 2014.
Dia harus bisa mengatakan tidak jika ada tekanan dari AS. Tanpa bukti itu, sulit bagi Sri Mulyani untuk bisa bersaing.
“Selain itu, salah satu yang harus ditangani Partai SRI adalah bagaimana membebaskan Sri Mulyani dari kasus Bank Century,” ujar pengamat politik Ikrar Nusa Bakti di Gedung DPD, Jakarta, Jumat (5/8).
“Partai SRI juga harus bisa menunjukkan bahwa orang-orang yang menjadi pendukungnya adalah orang-orang yang secara integritas bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya.
Menurut Ikrar, tak masalah jika Partai SRI mengusung ketokohan Sri Mulyani untuk mendulang suara. Namun Partai SRI, ujarnya, tidak perlu memoles Sri Mulyani seperti halnya Partai Demokrat memoles Susilo Bambang Yudhoyono.
“Jangan terlalu membesar-besarkan seolah Sri Mulyani itu dikuya-kuya (disingkirkan-red) oleh SBY. Tapi tunjukkan bahwa dialah yang terbaik sebagai calon presiden 2014 dibandingkan seolah-olah dikuya-kuya. Itu menurut saya lebih elegan ketimbang kalau kita membicarakan apakah dia dipecat atau tidak dari kabinet 2010 lalu,” ucapnya.
Ikrar juga berharap, Sri Mulyani tidak seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Soeharto, yang tidak berani menghadapi tekanan Amerika Serikat. Seharusnya, figur Bung Karno, yang notabene adalah warga sipil, patut dicontoh.
”Kalau Bung Karno mengatakan go to hell with your aid, Sri juga harus berani mengatakan go to hell with your investment,” tegas Ikrar.
Sementara itu, anggota Majelis Pertimbangan Partai (MPP) Partai SRI, Arbi Sanit membantah jika Sri Mulyani dikendalikan oleh kepentingan asing.
”Banyak yang menganggap Sri Mulyani dikendalikan, dikekang asing, memangnya Sri Mulyani patung. Coba Anda lihat waktu Sri Mulyani menjadi menteri, dia berani debat dalam rapat dengan presiden, itu bukti Sri bukan patung,” tukasnya.
Menurutnya, pihak-pihak yang bermain dengan isu Sri Mulyani memiliki kaitan dengan pihak asing itu karena mereka tidak menemukan celah untuk menyerang. Sri Mulyani, lanjut Arbi, adalah tokoh Indonesia yang memiliki pergaulan luas di dunia internasional, sampai lembaga internasional pun merekrutnya.
”Sekarang tugas Partai SRI untuk memberi penjelasan kepada publik. Kami juga sudah tahu akan diserang dengan isu asing, neoliberal, dan Century. Kami sudah siap,” tegasnya.
Salah satu pendiri Partai SRI ini juga menyatakan, pencalonan Sri Mulyani untuk capres 2014 adalah harga mati. Oleh sebab itu, jika Sri Mulyani tidak mau maju jadi capres, maka kemungkinan besar Partai SRI akan bubar. ”Sri Mulyani menjadi presiden harga mati. Bubar partainya kalau Sri tidak mau,” ungkap Arbi.
Ganjalan
Terpisah, Sekjen PPP Romahurmuziy berpendapat, keberadaan Partai SRI yang diusung oleh para tokoh intelektual dan akademisi, dapat menjadi batu ganjalan tersendiri bagi partai tersebut. Partai SRI diprediksi tidak akan memiliki basis massa yang kuat, sehingga sulit untuk menjadi pemenang dalam Pemilu 2014.”Dengan dukungan intelektual, aktivis, dan akademisi, itu menunjukkan partai tersebut tidak memiliki basis massa. Itu akan menjadi persoalan tersendiri. Orang-orang dengan pendidikan rendah masih merupakan mayoritas,” ujar Romahurmuziy.
Dia menuturkan, sekitar 44 persen warga negara Indonesia yang berhak menggunakan hak pilih hanya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP).
”Kalau andalannya intelektual, bukan jualan yang eksotis untuk para pemilih dengan pendidikan rendah,” ungkapnya.
Maka dari itu, dia menilai Partai SRI memiliki pekerjaan rumah yang relatif berat, yakni memikirkan strategi untuk memperoleh suara dalam Pemilu 2014 jika pada akhirnya bisa lolos verifikasi menjadi partai politik peserta Pemilu 2014.
Pasalnya, syarat bagi parpol untuk dapat mengajukan calon presiden juga tidak mudah. Pada Pemilu 2009, syarat parpol untuk dapat mengajukan calon presiden harus memiliki minimal 20 persen suara nasional.
Romy meragukan kemampuan Partai SRI yang mengusung mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai calon presiden. ”Kalau langsung jadi pemenang pemilu, rasanya untuk partai baru belum ada sejarahnya,” tandas Romy.
Sementara itu, terkait ditolaknya uji materi UU Pemilu yang diajukan oleh Partai SRI ke Mahkamah Konstitusi, Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan mengemukakan bahwa uji materi tersebut bukan semata kepentingan partainya.
Menurut Damianus, langkah itu juga untuk kepentingan warga negara.
“Bukan semata-mata untuk Partai SRI, ini juga guna membela hak warga negara untuk berkumpul dan berserikat. Saya tegaskan itu,” ujarnya, kemarin.
Dia mengemukakan hal itu menanggapi keputusan Mahkamah Konstitusi, yang Kamis (4/8) lalu menolak permohonan uji materi dari partainya terkait dengan permintaan pembatalan Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan partai politik harus didirikan minimal oleh 30 orang dari tiap provinsi.
Juga Pasal 3 ayat (2) huruf c yang mensyaratkan parpol memiliki kepengurusan di setiap provinsi, sedikitnya di 75 persen kabupaten/kota provinsi dan 50 persen kecamatan di kabupaten/kota bersangkutan.
Taufan mengatakan, MK memiliki kewenangan melakukan penafsiran yang membolehkan parpol memilih ikut pemilu atau tidak. Bisa juga tidak ikut pemilu, tidak memerlukan verifikasi, dan atau sebaliknya.
“Menurut saya ada tafsir yang cukup berbahaya. Dia (MK) mengatakan tidak semua partai ikut pemilu. Tujuan partai kan kekuasaan, maka harus ikut pemilu. Kalau nggak ikut pemilu terus mau ngapain?” ujarnya.
Dia menuturkan, hak berpolitik tak boleh dibatasi seperti itu. “Akan runyam bila partai yang memutuskan tidak ikut pemilu lebih banyak,” tegasnya. (J22,K32,D3-43,25)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/08/06/155235/
0 komentar:
Posting Komentar