Dana Bantuan Merapi Dipersoalkan

BOYOLALI - Dana bantuan bencana erupsi Merapi senilai Rp 7,3 miliar yang masuk rekening bupati dipertanyakan DPRD dalam rapat paripurna DPRD, Senin (4/7). Pasalnya, dana tersebut ternyata tidak masuk dalam APBD.

Dalam pandangan umum yang disampaikan Edi Nirmolo, juru bicara Fraksi Nurani Partai Golkar(FNPG) dikemukakan, ada temuan tentang bantuan dana bencana Merapi pada rekening BRI atas nama bupati. Namun kenyataannya sampai tanggal 31 Desember 2010 lalu dana itu tidak masuk dalam APBD.
”Kami minta penjelasan dan pertanggungjawaban bupati tentang pengelolaan dana dimaksud,” katanya.

Senada, juru bicara FPAN, Mulyanto juga mempertanyakan kejelasan dana bantuan tersebut. FPAN sudah menerima informasi keberadaan dana tersebut, namun dalam laporan pertanggungjawaban keuangan bupati tidak muncul.

”Ini menyangkut uang korban bencana dan masyarakat penyumbang. Kami khawatir hal ini bakal menjadi persoalan hukum seperti yang terjadi di sejumlah daerah,” ungkapnya.

Menyoroti

FPKS juga menyoroti pemakaian dana itu. Pasalnya, dana dimaksud tidak masuk APBD namun masuk ke rekening bupati. FPKS mempertanyakan dasar hukumnya sehingga tidak masuk ke APBD namun malah ke rekening pribadi bupati. ”Selain itu sumbernya dari mana saja dan penggunaannya untuk apa saja,” tandas Moh Basuni, Ketua FPKS.

Menurut dia, secara logika semua pendapatan harus masuk APBD. Untuk itu pihaknya perlu melakukan klarifikasi keberadaan dana tersebut. Temuan itu menurut dia berdasarkan data eksekutif sendiri. Di sisi lain BPK juga belum memberikan rekomendasi hasil pemeriksaan.

Ditemui usai rapat paripurna, Bupati Seno Samodro, membenarkan dana bantuan tersebut di rekening atas namanya. Diakui, dana bencana berikut penggunaannya tidak masuk dalam laporan ke DPRD. Alasannya, sumber dana tidak berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi maupun dana pusat.

”Dana itu sumbangan pihak ketiga, namun pada prinsipnya sudah disalurkan ke masyarakat. Pembukuannya juga lengkap dan ada di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpolinmas), bisa dicek.”

Lebih jauh Bupati menjelaskan, pada saat bencana sudah meminta supaya bantuan disalurkan langsung ke masyarakat. Namun banyak yang menghendaki penyaluran lewat Pemkab Boyolali.

Selain itu, saat itu Pemkab juga sudah didampingi oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sehingga laporan yang dibuat dipastikan sudah lengkap.

”Hanya saja laporan tersebut diberikan di antaranya kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), tidak termasuk DPRD. Kalau dikehendaki seperti itu, nanti akan kami sampaikan,” tegasnya. (G10-76)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/6 Juli 2011