Raskin Impor Dijual Bebas

SEMARANG- Beras untuk masyarakat miskin (raskin) yang diimpor dari Vietnam ‘’bocor’’ di pasaran. Raskin tersebut ditemukan beredar dan dijual bebas ke pasaran di wilayah eks Karesidenan Kedu.

 Kondisi itu meresahkan pedagang dan petani di kawasan itu. Kebocoran raskin impor diketahui setelah pedagang dan petani melapor kepada anggota Komisi B DPRD Jateng.

Anggota Komisi B DRPD Jateng Hadi Santoso mengatakan, raskin impor dijual di Pasar Borobudur dan Pasar Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Praktik serupa diperkirakan terjadi di daerah lain di eks Karesidenan Kedu seperti Kota Magelang, Kabupaten Temanggung, Wonosobo, Purworejo, dan Kebumen.

Menurut dia, semestinya raskin dijual Perum Bulog Sub Divre V Kedu hanya untuk masyarakat miskin. Dengan beredarnya beras impor, maka beras lokal di pasaran tertekan. Sebab, harga raskin impor lebih murah. Berdasarkan laporan yang masuk ke Komisi B, ada pedagang yang ditawari raskin seharga Rp 7.000 per kilogram. Padahal, beras lokal di pasaran dijual Rp 7.500 per kilogram.

“Harus diusut, kenapa raskin yang seharusnya berada di Bulog bisa beredar di pasaran. Ini tidak sehat dan merugikan petani. Oknum yang menjual raskin impor harus dicari dan ditindak tegas,” katanya.
Alokasi raskin di enam daerah di eks Karesidenan Kedu 26 ribu ton. Jumlah raskin impor yang bocor di pasaran itu belum diketahui pasti.

Bentuk Satgas

Politikus PKS itu menegaskan, beras untuk masyarakat miskin yang diimpor dari Vietnam menuai banyak protes dari berbagai kalangan. Apalagi, Provinsi Jateng surplus beras, sehingga tak perlu melakukan impor.
Menurutnya, pemerintah harus bergerak cepat mensterilisasi pasar dari peredaran beras impor.
Persoalan itu mengindikasikan pengawasan yang lemah. Guna mengantisipasi hal serupa, Hadi mengusulkan pembentukan satuan petugas (satgas) pemantau beras impor.

Humas Perum Bulog Divre Jateng Farida menyatakan, sudah mendengar persoalan raskin impor yang dijual bebas di pasaran. Menurutnya, Kepala Perum Bulog Divre Jateng Hari Susetyo telah memerintahkan pimpinan Sub Divre Perum Bulog V agar mengecek kebenarannya di lapangan dan menelusuri distribusi beras tersebut. Pada prinsipnya, Bulog dan Pemprov Jateng tidak menjual raskin impor ke pasaran umum. (J17,J14-59)
Sumber Berita : http://suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2011/10/19/163267/