Fatwa Haram Dianggap Cermin Ketidakmampuan Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta: Terkait langkah Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) yang menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk mengeluarkan fatwa haram BBM bersubsidi, politisi asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ecky Awal Mucharam menilai hal itu sebagai cermin ketidakmampuan pemerintah dalam mengambil keputusan. Hal itu juga dianggap meragukan efektifitas fatwa haram kepada publik.

Menurut Ecky, kalau sekadar imbauan moral untuk tidak menggunakan BBM bersubsidi tidak jadi masalah. Tapi dengan membawa-bawa nama agama dinilai sudah terlalu jauh.
"Dengan langkah ini Menteri ESDM jadi seperti kehilangan akal sehat, karena di satu sisi Menteri Keuangan sudah teriak subsidi BBM melonjak sementara di sisi lain Presiden tidak ingin citranya rusak karena menaikkan harga BBM. Akhirnya MUI yang dijadikan bemper," jelas Ecky melalui siaran pers yang diterima Liputan6.com, Jumat (1/7).
Ecky yang juga merupakan anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR ini mengatakan, pemerintah seharusnya menggunakan mekanisme insentif-disinsentif untuk mengontrol konsumsi BBM. Dia menilai kalau ingin beban subsidi BBM turun, maka lebih baik pemerintah menggunakan cara yang terukur, seperti pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.
"Dengan pembatasan konsumsi, kan lebih bisa diukur dengan jelas. Ini baru namanya kebijakan pemerintah, bukan gamang seperti ini," pinta Ecky.
Lebih lanjut Ecky menyatakan, sejauh ini pemerintah seolah kehilangan legitimasi untuk menaikkan harga BBM. Karena masih banyaknya inefisiensi dalam menggunakan anggaran negara. "Pemerintah tidak pantas menaikkan harga BBM bersubsidi tanpa membenahi dulu pemborosan dan kebocoran anggaran negara."(AIS).
Sumber Berita : http://id.berita.yahoo.com/1 Juli 2011